Connect with us

Politik

Respons Ribka Ciptaning, PDIP: Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto merespons pernyataan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin corona. Menurut Hasto, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

“Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” ujar Hasto dalam keterangan resminya, Rabu (13/1).

Baca juga: Tolak Suntik Vaksin Corona, Politisi PDIP: Memaksa Vaksin Pelanggaran HAM

Hasto bilang, PDI Perjuangan di dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Menurut dia, kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya.

“PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi,” tutur Hasto.

Dia melanjutkan, PDI Perjuangan sebagai Partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan seluruh tiga pilar Partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik Partai berdasarkan pada AD ART, Sikap Politik, dan Program Perjuangan Partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.

“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap Partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tsb sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” pungkas Hasto.

Hasto mengingatkan mengenai pemberian vaksin ini, sebab muncul pro kontra maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” tandas Hasto.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

DPR: Belum Ada Keputusan Soal Keserentakan Pemilu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini belum ada keputusan terkait keserentakan pemilu, apakah pilkada serentak dilaksanakan bersamaan dengan pemilu, baik pileg maupun pilpres pada 2024.

Menurut dia, RUU Pemilu, di antaranya mengatur tentang pemilu presiden (pileg), pemilu legislatif (pileg) meliputi DPD, DPR, DPRD kabupaten/kota, provinsi, serta pilkada. Dia menyebut, RUU itu masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi.

“Kami belum membahaspelaksanaan apakah pilkada pada 2024, belum kami bicarakan apalagi diputuskan,” kata Guspardi di Jakarta, Jumat (15/1).

Baca juga: Muncul Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Begini Respon DPR

Dia menjelaskan, terkait keserentakan pemilu, Komisi II DPR tetap mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menegaskan, pilpres, pileg untuk DPR dan  DPD secara serentak tidak bisa dipisahkan. Hal itu menyatakan, keserentakan tersebut adalah pilpres dan pileg diadakan pada 2024.

“Yang jelas bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan pilpres, DPR, DPD namanya adalah pemilu nasional, lalu ada pemilu lokal, pilihannya bisa pilkada saja atau pilkada bareng dengan DPRD kabupaten/ kota dan provinsi. Pilihan itu belum kami bicarakan serius tapi itu bagian dari wacana,” ujar politikus PAN itu.

Menurut Guspardi, pilihan pilkada serentak bervariasi. Pilkada nasional paling mungkin dilaksanakan pada 2026 atau 2027, karena kepala daerah terpilih dalam pilkada 2020 baru berakhir masa jabatannya pada 2026. Guspardi menjelaskan, kepala daerah dari hasil pemilihan pilkada 2017 (termasuk Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan) juga berakhir pada 2022 atau 2023.

“Karena itu diperkirakan pelaksanaan pilkada tetap dilakukan pada 2022 atau 2023, tujuannya serentak bersama pemilu nasional nanti diperkirakan titik temunya terjadi antara 2026 atau 2027. Jadi artinya risikonya itu yang paling kecil bukan pada 2024 namun pada 2026 atau 2027,” kata Guspardi.

Dia mengatakan, Komisi II DPR juga mempertimbangkan permasalahan kekosongan jabatan atau adanya Plt, faktor kelelahan petugas KPPS akibat beban kerja yang tinggi apabila pilkada serentak berbarengan dengan pemilu nasional. Menurut dia, yang terpenting adalah semua pihak harus menghindari jatuhnya korban jiwa petugas pemilihan seperti yang terjadi saat pemilu serentak 2019.

IG

Continue Reading

Politik

Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin, NasDem: Tidak Etis

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menyayangkan pernyataan anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning soal penolakannya disuntik vaksin Covid-19. Menurut NasDem, sikap Ribka Tjiptaning itu dinilai memprovokasi masyarakat karena disampaikan terbuka.

“Ini tidak bijaksana, tidak etis, dan saya sayangkan,” kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali.

Menurutnya, Ribka Tjiptaning boleh saja memiliki hak pribadi untuk tidak ikut divaksinasi Namun, seharusnya penolakan itu tidak disampaikan secara terbuka.

“Itu hak pribadi dia untuk mau dan tidak mau divaksin. Namun, secara etika, harusnya ketika kemudian Anda tidak setuju, sebagai orang yang berkomitmen dengan pemerintah mestinya tidak perlu memprovokasi masyarakat untuk juga seperti itu,” tegas Ali.

“Tidak setuju kan bisa, bisa, tidak setuju kan tidak harus disampaikan secara terbuka karena di sisi lain pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi terhadap rakyat,” lanjutnya.

Baca juga: Tolak Suntik Vaksin Corona, Politisi PDIP: Memaksa Vaksin Pelanggaran HAM 

Bahkan, kata Ali, sikap penolakan Ribka yang dilakukan secara terbuka itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Akan ada pertanyaan masyarakat, ‘lo itu kok orang partai kok. Anggota DPR aja enggak mau’, ya kan. Artinya, itu kan memprovokasi masyarakat untuk kemudian mendelegitimasi pemerintah untuk kemudian masyarakat tidak percaya kepada dia kepada pemerintah. Disayangkan, ibu dokter kemudian seperti itu,” jelasnya.

Sebelumnya, politisi PDIP Ribka Tjiptaning mengkiritisi vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan pemerintah. Ribka mengaku menolak untuk divaksin. Ia pun menilai pemaksaan vaksin merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Ia mencurigai ujung dari pengadaan vaksin tersebut adalah untuk kepentingan dagang. Ribka mengingatkan kembali bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.

Sementara itu, PDIP sudah mengklarifikasi pernyataan Ribka Tjiptaning yang menolak pemberian vaksin covid-19 merek Sinovac. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Ribka harus dilihat secara keseluruhan untuk menghindari perbedaan persepsi.

“Yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat,” ujar Hasto.

Hasto mejelaskan, Ribka yang juga anggota Komisi IX DPR ini ingin menyampaikan bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat terkait dengan vaksin ada perbedaan seperti yang terlihat dalam pelayanan PCR sebelumnya. “Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik Ribka. Itu karena pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” tandas Hasto.

 

Continue Reading

Hot Topic

Tolak Vaksin, Ribka Tjiptaning: Wartawan Jangan Sepenggal-sepenggal

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning mengaku ditegur keras oleh Sekjen PDIP Hasto Krisyanto pasca dirinya secara terang-terangan menolak vaksin corona.

“Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih risiko ya,” kata Ribka Tjiptaning di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1).

Baca juga: Respons Ribka Tjiptaning, PDIP: Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya 

Ribka mengungkapkan latar belakangnya sebagai dokter menjadi landasan atas pilihannya menolak vaksinasi Covid-19. Ia mengaku latar belakangnya itu membuat dirinya tidak akan mudah menerima sesuatu apa pun terkait kesehatan.

“Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat,” sambung Ribka.

Ribka Tjiptaning kemudian bercerita saat dirinya menjadi Ketua Komisi IX DPR RI. Dia bercerita soal vaksin flu burung.

“Waktu Ketua Komisi (IX), aku (vaksin) flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadillah,” ujar Ribka Tjiptaning.

Diberitakan sebelumnya, nama Ribka Tjiptaning tengah menjadi sorotan usai pernyataannya yang menolak divaksinasi COVID-19. Ribka menyampaikan itu dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI kemarin.

Ribka Tjiptaning mengatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning bahkan mengatakan lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

“Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek,” kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1) kemarin.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC