Channel9.id – Medan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan telah menurunkan tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Tapanuli Tengah untuk merespons usul pemakzulan sejumlah fraksi DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) terhadap Bupati Masinton Pasaribu.
“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana,” kata Tito usai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026) malam.
Tito mengatakan tim tersebut bertujuan untuk memediasi kedua pihak. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana proses dan hasil dari mediasi antara DPRD Tapteng dan Bupati Masinton.
“Iya untuk mediasi,” sebutnya.
Wacana pemakzulan Bupati Masinton disuarakan lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Lima partai tersebut sebelumnya menggelar pertemuan pada Jumat (4/9).
Dalam pertemuan itu, mereka membahas sejumlah persoalan yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Politikus Gerindra, Hazmi Arif Simatupang, selaku juru bicara pertemuan lima pimpinan partai menilai roda pemerintahan di Tapteng tidak berjalan optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.
“Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata Hazmi, Sabtu (5/9).
Hazmi menyebut kelima partai menemukan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk. Bahkan penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan,” kata Hazmi.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dipanggil serta diingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi tersebut.
“Tentu hal Ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan Informasinya TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan bencana banjir yang terjadi di Tapteng. Mereka menilai respons pemerintah daerah berjalan lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal.
“Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik,” ujarnya.
Adapun wacana pemakzulan mencuat setelah pimpinan lima partai, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, menyampaikan sikap bersama mengenai pemerintahan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Mereka menilai pemerintahan Masinton belum maksimal, terutama soal penyerapan APBD Tapanuli Tengah 2026 yang hingga Agustus, baru sekitar 30 persen.
“Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah l, saudara Masinton Pasaribu,” kata Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah Hazmi Arif Simatupang saat menjadi juru bicara dari lima partai yang mengusulkan pemakzulan Masinton dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2026).
Kelima partai juga mengklaim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah telah mendapatkan perhatian dari Kemendagri berkaitan dengan persoalan anggaran. Persoalan lain yang disoroti adalah penanganan pascabencana
“Menyesalkan penanganan bencana banjir, di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang sangat lamban serta amburadul. Begitu juga penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini, banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes,” ujar Hazmi.
Namun, pada Selasa (8/9/2026), DPC Partai Gerindra Tapanuli Tengah (Tapteng) menarik diri dari pernyataan bersama lima partai politik tersebut.
Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengatakan DPC Partai Gerindra sudah tidak terlibat lagi dalam pernyataan sikap bersama tersebut.
“Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama 5 partai politik, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai PKB dan Partai PAN yang disampaikan beberapa waktu yang lalu,” katanya dalam unggahan video, dikutip dari detikcom.
“Dan untuk selanjutnya DPC Partai Gerindra tidak lagi terlibat di dalam sikap bersama tersebut,” imbuhnya.
HT
