Connect with us

Ekbis

RI Berhasil Menjual Samurai Bond di Jepang Senilai Rp132 T

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia mencatat sukses menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenomasi Yen Jepang atau Samurai Bonds. Keberhasilan ini merupakan kedua kalinya di masa pandemi sejak Juli 2020.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang, Heri Akhmadi memastikan perkembangan positif perekonomian Indonesia terus dikomunikasikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo kepada Pemerintah Jepang. Khususnya menyangkut pengelolaan investasi yang masuk untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia.

“KBRI turut aktif mengkomunikasikan perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia kepada Pemerintah dan Swasta Jepang. Termasuk mengkampayekan good governance pengelolaan investasi yang prudent oleh Pemerintah kepada investor dan prospektus investor Jepang. Komitmen diplomasi ekonomi Indonesia ini terus kami jalankan untuk suksesnya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19,” ujar Dubes Heri.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Obligasi Bertenor 50 Tahun

Penerbitan Samurai Bonds kali ini ditujukan untuk pembiayaan defisit APBN 2021, termasuk untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu Joint Lead Manager Samurai Bonds mengatakan, investor Jepang menunjukkan minat yang kuat pada Samurai Bonds Indonesia.

“Ini terlihat dari peningkatan kenyamanan dari komitmen konsistensi Indonesia di pasar Samurai Jepang. Termasuk prospek ekonomi yang membaik di tengah pandemi,” katanya. Sejumlah Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Daiwa Securities Co. Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd., Nomura Securities Co., Ltd, and SMBC Nikko Securities Inc.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia Luky Alfirman menjelaskan, penerbitan Samurai Bond tahun ini cukup menantang di tengah kondisi global yang masih volatile atau mengalami fluktuasi perkembangan ekonomi karena faktor yang sulit diprediksi akibat pandemi Covid-19.

Termasuk di antaranya status state of emergency di Jepang. Luky Alfirman mengapresiasi peran aktif dari Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi dalam menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah dan Swasta Jepang.

“Alhamdulillah, Indonesia berhasil menerbitkan Samurai Bond disertai berbagai rekor pencapaian. Pencapaian itu tidak terlepas dari fundamental ekonomi Indonesia yang solid, credit story yang bagus, serta keberhasilan kita dalam menjaga komunikasi yang baik dengan investor. Kami ucapkan terima kasih kepada Dubes RI Heri Akhmadi, yang aktif menjaga kepercayaan investor Jepang selama ini,” ujar Luky Alfirman.

Perlu diketahui, nominal penerbitan pada tenor 3 tahun terakhir, adalah terkecil dalam sejarah penerbitan Samurai Bonds Pemerintah Indonesia. Sekitar 70 persen dari total nominal penerbitan kali ini, berada pada tenor 5 tahun ke atas.

Berkurangnya dominasi tenor pendek ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Selain itu, tercapainya spread terhadap Yen Swap dan kupon terendah untuk seluruh tenor dalam sejarah penerbitan Samurai Bonds oleh Pemerintah Indonesia tanpa adanya jaminan (guarantee) dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation).

Kupon terendah sepanjang sejarah penerbitan Samurai Bonds untuk tenor 10 tahun, yaitu sebesar 0,89 persen.

Kupon ini masih lebih rendah apabila dibandingkan penerbitan Samurai Bonds 10 tahun dengan JBIC guarantee pada tahun 2015 yang berada pada level 0,91 persen.

Di sisi lain, terdapat jumlah permintaan investor yang signifikan, sehingga terjadi over-subscribe pada transaksi kali ini sebesar 1,6 kali.

Pemerintah memulai official marketing untuk penerbitan Samurai Bonds ini pada Selasa (18/5). Dalam tiga hari pelaksanaan proses marketing, dengan mempertimbangkan permintaan yang solid dari investor domestik Jepang maupun di luar Jepang.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mempersempit final guidance ke level terendah dari hampir semua seri. Walaupun harga akhir yang ditawarkan Pemerintah sangat ketat, namun minat investor masih cukup tinggi dengan bid-to-cover ratio mencapai 1,6 kali.

Sebelum transaksi ini dilakukan, Pemerintah melakukan non-deal roadshow dengan format online group meeting maupun one-on-one meeting dengan para investor Jepang secara virtual.

Keberhasilan penyelenggaraan roadshow itu berdampak pada keragaman jenis investor yang berpartisipasi pada penerbitan Samurai Bonds ini.

Berdasarkan tipenya, investor pada transaksi kali ini terdiri dari city banks (22,2 persen), asuransi (7 persen), asset managers (31,1 persen), central cooperatives (7 persen), central banks (4 persen), public funds (0,2 persen), shinkin banks/regional banks (8,9 persen), dan lainnya (19,6 persen). Sedangkan investor dari luar Jepang tercatat 17,7% dari total investor.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Menkes: Jokowi Yakin Ekonomi Pulih Jika Kesehatan Bisa Diatasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkeyakinan sektor ekonomi bisa pulih jika sektor kesehatannya bisa diatasi. Oleh karena itu, dia ingin agar pemerintah lebih fokus pada pemulihan sektor kesehatan baru kemudian ekonomi. Sebab, kesehatan menjadi isu utamanya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat dengan Jokowi, Senin, 21 Juni 2021.

“Bapak Presiden jelas sejak di awal dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan bapak presiden juga jelas di awal bahwa ekonominya tidak mungkin akan bisa selesai kalau kesehatan tidak selesai. Karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan,” kata dia.

“Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatannya nih harus selesai. Karena tidak mungkin ekonomi bisa balik kalau isu kesehatan tidak selesai. Saya rasa arahan beliau soal itu telah jelas,” tuturnya.

Saat ini sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan lainnya tengah dilanda lonjakan kasus Covid-19. Menkes mengatakan pemerintah terus berupaya mengendalikan hal ini demi menyelamatkan nyawa masyarakat. Kunci keberhasilan terletak di kepatuhan dalam PPKM skala mikro maupun protokol kesehatan.

“Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM Mikro, dan yang kedua kita harus mempercepat vaksinasi,” katanya.

IG

Continue Reading

Ekbis

Kemendagri Dorong Percepatan Izin Berusaha di Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi secara daring terkait kebijakan perizinan berusaha di daerah kepada jajaran pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta arah kebijakan Omnibus Law.

Sosialisasi itu secara spesifik membahas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dalam kesempatan itu, irjen Kemendagri Tumpak Haposan mengatakan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlunya memaksimalkan pengawalan terhadap perizinan di daerah.

“Saya berharap seluruh APIP daerah dapat bersinergi untuk memastikan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang akan disosialisasikan hari ini,,” ujarnya.

Peran APIP daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proses perizinan berusaha di daerah sangat penting.

APIP juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah dengan memastikan pelaku usaha sesuai dengan standar yang telah diatur.

Selain itu, untuk memastikan seluruh mandat pengawasan yang telah diatur, APIP juga dituntut untuk meningkatkan kapabilitas secara maksimal.

 

Continue Reading

Ekbis

Sampai 11 Juni 2021, Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi capai Rp 219,6 Triliun

Published

on

By

Pemerintah Gelontorkan Rp 553 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi 2021

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 31,4 persen, yakni Rp219,65 triliun per 11 Juni dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. “PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memiliki multiplier effect,” ujarnya, Selasa, 15 Juni 2021.

Airlangga merinci realisasi anggaran PEN sebesar Rp219,65 triliun meliputi bidang kesehatan Rp35,41 triliun, perlindungan sosial Rp64,04 triliun, program prioritas Rp37,1 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp41,73 triliun, serta insentif usaha Rp41,73 triliun.

Realisasi bidang kesehatan Rp35,41 triliun terdiri atas program diagnostic Rp0,24 triliun, therapeutic Rp15,89 triliun, vaksinasi Rp8,42 triliun, penelitian dan komunikasi Rp0,005 triliun, BNPB Rp0,66 triliun, bantuan iuran JKN Rp0,26 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp3,09 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp6,83 triliun.

Baca juga: Mendagri: Pemulihan Ekonomi Bukan Hanya Survive, Tapi Pulih dan Bangkit

Perlindungan sosial yang mencapai Rp64,04 triliun terdiri atas PKH Rp13,96 triliun, Kartu Sembako Rp17,3 triliun, BST Rp11,94 triliun, Kartu Pra Kerja Rp9,85 triliun, diskon listrik Rp4,74 triliun, BLT Desa Rp3,91 triliun, serta subsidi kuota Rp2,33 triliun.

Program prioritas Rp37,1 triliun meliputi padat karya kementerian/lembaga Rp10,9 triliun, pariwisata Rp1,27 triliun, ketahanan pangan Rp11,3 triliun, ICT Rp3,09 triliun, kawasan industri Rp0,53 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, program prioritas lain Rp0,01 triliun.

Realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp41,73 triliun terdiri atas BPUM Rp11,76 triliun, IJP UMKM dan korporasi Rp1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp28,95 triliun. “KUR sampai 14 Juni 2021 sudah mencapai Rp111,9 triliun atau 44,26 persen dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp253 triliun diberikan kepada 3,06 juta debitur,” kata Airlangga.

Terakhir yakni insentif usaha Rp41,73 triliun yang meliputi PPh 21 DTP Rp1,3 triliun oleh 90,2 ribu wajib pajak (WP), PPh Final UMKM DTP Rp0,31 triliun oleh 127 ribu WP, serta PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp0,2 triliun dari lima WP.

Kemudian PPN DTP Perumahan Rp0,06 triliun oleh 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp15,39 triliun oleh 68,9 ribu, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,25 triliun oleh 1,4 ribu WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp6,84 triliun.“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan realisasi dapat terus diakselerasi,” kata Airlangga.

Continue Reading

HOT TOPIC