Connect with us

Hukum

Rizieq Shihab dan Menantunya Ditetapkan sebagai Tersangka

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Bareskrim Polri menetapkan Rizieq Shihab, menantunya Muhammad Hanif Alatas, dan Direktur Utama (Dirut) RS Ummi, Bogor, dr Andi Tatat, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular terkait pengambilan tes swab.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengungkapkan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi akan berencana melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya.

“Minggu ini rencananya (pemeriksaan),” ujar Andi, Senin (11/1).

Baca juga: Istri dan Menantu Rizieq Shihab Diperiksa Polisi

Dalam hal ini, RS Ummi dilaporkan dengan nomor LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA. Adapun pasal yang disangkakan yakni Pasal 14 Ayat 1, 2 UU Nomor 4 Tahun 1984.

Dalam laporannya, RS Ummi diduga menghalangi atau menghambat Satgas dalam penanganan atau penanggulangan wabah penyakit menular Covid-19 yang akan melakukan swab tes terhadap salah satu pasiennya yang diduga terpapar Covid-19.

RS Ummi Kota Bogor dinilai tidak memberikan penjelasan yang utuh terkait protokol proses penanganan terhadap pasien tersebut.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polri Ungkap Pabrik Kosmetik Ilegal Beromzet Rp300-400 Juta Perbulan

Published

on

By

Polri Ungkap Pabrik Kosmetik Ilegal Beromzet Rp300-400 Juta Perbulan

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pabrik kosmetik ilegal di Jakarta Utara. Pabrik ini dikelola oleh tersangka R alias Ibu I selaku ahli kosmetik. Omset pabrik ini mencapai Rp 300 – 400 juta perbulan.

“Tersangka R alias Ibu I, pekerjaanya ahli kecantikan,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan dalam keterangan tertulisnya, Selasa 19 Januari 2021.

“Kosmetik ilegal ini dijual oleh tersangka dengan harga Rp 50-150 ribu. Omzet yang didapat pun sangat banyak. Omzet perbulan selama masa pandemi kisaran Rp 300 – 400 juta dijual online,” lanjutnya.

Baca juga : Batasi Besuk Tahanan, Polda Jatim Buat Aplikasi Si Mata Hati

Krisno menyampaikan, kasus mulanya terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian, Polri menduga telah terjadi penjualan kosmetik ilegal secara daring.

“Info tersebut ditindaklanjuti Subdit 3 Ditipidnarkoba dengan peyelidikan. Pada 13 Januari 2020 tim di TKP pertama menemukan barang bukti kosmetik ilegal, tanpa izin edar dan beberapa produk izin edar dari BPOM RI sudah mati atau kadaluwarsa,” katanya.

Penggerebekan kemudian dilakukan di Klinik kecantikan IVA Skin Care, Jalan Pluit Kencana Raya Penjaringan. Tempat ini diduga yang menjajakan kosmetik ilegal. Setelah dikembangkan, Polri menemukan rumah yang diduga dijadikan sebagai pabrik pembuatan kosmetik ilegal.

“Tim berhasil menyita bahan-bahan kimia dan alat-alat mesin yang diduga digunakan untuk memproduksi kosmetika ilegal,” kata Krisno.

Atas perbuatannya, tersangka R selaku pengendali bisnis ilegal dijerat dengan Pasal 197 subsider Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

HY

Continue Reading

Hukum

Jampidsus Naikkan Kasus BPJS Ketenagakerjaan ke Penyidikan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyelidikan dugaan penyimpangan dana di Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi penyidikan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menaikkan status hukum pengungkapan dugaan praktik korupsi di lembaga jaminan sosial tersebut menjadi penyidikan, setelah penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik), Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum-Kejakgung) Leonard Ebenezer mengatakan, sprindik tersebut terbit pada Selasa (19/1).

“Berdasarkan sprindik tersebut, tim penyidik pada Jampidsus, mulai akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sebagai saksi,” kata Ebenezer, di Kejakgung, Jakarta, Selasa (19/1).

Baca juga: Dugaan Korupsi Asabri, Kejaksaan Terbitkan Perintah Penyidikan 

Terkait penyidikan tersebut, Ebenezer mengatakan, tim di Jampidsus pada Senin (18/1) sudah memulai serangkaian proses pencarian bukti-bukti kasus. Di antaranya, dengan melakukan upaya penggeledahan di kantor induk BPJS Ketenagakerjaan yang berada di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel).

“Penyidik menyita beberapa data dan dokumen dalam penggeledahan tersebut,” kata Ebenezer.

Tim penyidikan Jampidsus, juga akan memulai serangkaian pemanggilan, dan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi. Hari ini (19/1), kata dia, jadwal pemeriksaan sudah mulai dilakukan terhadap 10 nama.

Pada Rabu (20/1), Ebenezer mengatakan, rencana pemeriksaan kembali dilakukan terhadap 20 nama. “Mereka yang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Naker,” terang dia.

Direktur Penyidikan di Jampidsus Febrie Adriansyah pernah menerangkan, pengungkapan kasus BPJS Ketenagerjaan sebetulnya berawal dari rangkaian penyelidikan yang panjang. Kata dia, selama penyelidikan tersebut, timnya menemukan adanya dugaan pengelolaan dana investasi yang menyimpang.

“Terutama terkait dengan investasinya. Transaksinya banyak, sampai 40 T (triliun)” kata Febrie, Senin (28/12) lalu.

Febrie mengungkapkan, besaran investasi tersebut, berada dalam saham dan reksa dana yang diindikasikan dilakukan dengan praktik korupsi.

IG

Continue Reading

Hukum

Batasi Besuk Tahanan, Polda Jatim Buat Aplikasi Si Mata Hati

Published

on

By

Batasi Besuk Tahanan, Polda Jatim Buat Aplikasi Si Mata Hati

Channel9.id – Jakarta. Polda Jatim membuat aplikasi bernama Sistem Manajemen Tahanan dan Barang Bukti atau Si Mata Hati, untuk membatasi pertemuan antara tahanan dan keluarga di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jatim di masa pandemi Covid-19.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko menyampaikan, di masa pandemi ini pertemuan antara tahanan dengan pihak keluarga harus dikurangi sehingga bisa memutus penyebaran Covid-19.

“Karena itu, Handphone akan disiapkan oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jatim, untuk dapat video call dengan keluarga. Untuk memanfaatkan layanan ini, tahanan harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor urut,” katanya, Selasa 19 Januari 2021.

Baca juga : Tidak Hanya Ekspor Benur, KPK Juga Dalami Impor Ikan Salem

Selain itu, Dittahti Polda Jatim juga menyiapkan sistem delivery. Dengan sistem ini, keluarga tahanan bisa mengirim makanan tanpa bertemu di Rutan Polda Jatim. Untuk bisa menggunakan layanan ini, keluarga tahanan harus terlebih dulu mendownload aplikasi delivery.

“Dengan sistem Si Mata Hati ini, artinya tidak ada besuk langsung tahanan. Semua menggunakan aplikasi. Tahanan juga tidak menggunakan handphone karena sudah disiapkan Dittahti,” katanya.

Di sisi lain, secara berkala, Dittahti Polda Jatim juga menggelar rapid test antibodi kepada penghuni rutan. Jika ada yang ditemukan reaktif, akan langsung dilakukan swab PCR. Jika ternyata positif Covid-19, akan segera dilakukan penanganan. Saat ini, Rutan Polda Jatim dihuni sebanyak 239 orang tahanan.

“Ini semua upaya kami untuk bisa menekan dan mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Polda Jatim,” pungkas Gatot.

HY

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC