Connect with us

Hukum

KPK Tindaklanjuti Aduan Pembangunan Toilet Senilai Rp98 Miliar di Bekasi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek pembangunan ratusan toilet di sejumlah institusi pendidikan di Kabupaten Bekasi senilai Rp98 miliar.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri menyatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi data.

“Sudah ada verifikasi dan telaah oleh tim pengaduan masyarakat KPK kepada pihak masyarakat pelapor. Namun demikian tentu terkait materi laporan tidak bisa kami sampaikan,” kata Ali seperti dilansir cnnindonesia.com, Senin (11/1).

Ali Fikri menerangkan verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah laporan masuk ke ranah tindak pidana korupsi atau bukan. Jika laporan dikategorikan sebagai korupsi, Ali meyakini maka KPK akan memproses lebih lanjut.

“KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku,” terang dia.

Diketahui, pembangunan toilet tersebut merupakan upaya mempertahankan predikat Kabupaten Sehat melalui program mewujudkan daerah yang bersih, aman, nyaman dan sehat menuju Indonesia Sehat. Terlebih di masa pandemi Covid-19 dan rencana pembukaan sekolah tatap muka di 2021.

Salah satu sekolah yang mendapat pekerjaan proyek tersebut adalah SDN 04 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Anggaran pembangunan toilet mencapai Rp196.848.000 yang dikerjakan oleh CV Cikal Kelapa Mandiri.

Baca juga: Teknologi Toilet Pengompos Untuk Atasi Sanitasi Kota Besar

Anggaran ratusan juta itu digunakan untuk pembangunan tiga unit toilet dengan luas bangunan 2,7 x 2,6 meter. Dua toilet dilengkapi dengan kloset jongkok dan satu keran air.

Sementara, satu lainnya hanya diperuntukkan sebagai urinoar atau ruangan khusus untuk buang air kecil (seni). Pintu toilet menggunakan bahan aluminium dengan lapisan kertas tebal mirip kayu atau high pressure laminate (HPL). Terdapat ventilasi di masing-masing toilet.

Di depan bangunan toilet tersedia dua unit wastafel atau sarana cuci tangan dan dua cermin, serta lima keran injak yang berada di sejumlah titik di selasar bangunan toilet. Keran injak sengaja dipilih untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19).

IG

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jelang Uji Kelayakan, Komjen Sigit Silaturahami dengan mantan Kapolri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi sekaligus meminta doa restu kepada sejumlah mantan Kapolri untuk meminta dukungan serta wejangan sebelum mengemban tugas menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Silaturahmi ini merupakan tradisi dan bentuk penghormatan kepada para pendahulu.

Sejumlah mantan Kapolri yang disambanginya antara lain Jenderal (Purn) Sutarman, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Roesman Hadi dan Jenderal (Purn) Roesdihardjo.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan anjangsana ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan generasi muda Polri terhadap para pimpinan Polri yang berjasa membentuk institusi Kepolisian. “Sebagai anak dan bapak, Pak Sigit meminta dukungan dan wejangan sekaligus silaturahmi kepada para mantan Kapolri,” kata Argo, Sabtu, 16 Januari 2021.

Dalam pertemuan itu, para mantan Kapolri memberikan pesan agar Listyo Sigit tetap menjaga soliditas internal dengan senior maupun dengan junior. Selain itu juga berpesan bahwa mengemban tugas sebagai Kapolri merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. “Juga pesan menjaga sinergitas dengan TNI yang sudah sangat terjalin baik,” tutur Argo.

Sigit akan melakukan serangkaian kegiatan di DPR sebelum menjadi Kapolri. Didahului ujian pembuatan makalah pada Senin, 18 Januari 2021 dan uji kelayakan dan kepatutan, Selasa, 19 Januari 2021.

Continue Reading

Hukum

Buron 4 Tahun, Tersangka Kasus Videotron Dicokok Kejati Sumut

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tersangka korupsi videotron di Kota Medan, Djohan (49), dibekuk Tim Tangkap Buronan (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Djohan telah menjadi buronan sejak 2017 lalu.

Asintel Kejati Sumut Dwi Setyo Budi Utomo mengungkapkan, Djohan ditangkap di rumahnya di Kompleks Ladang Mas Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Medan, Jumat (15/01) malam.

Namun, Djohan sempat berkelit lantaran identitas yang digunakan saat ini berbeda. Diduga, ia mencoba mengubah identitasnya.

“Pada saat tim kita mau menangkap, tersangka berusaha berkelit karena identitas tersangka berbeda antara KTP dan SIM. Dugaan kita, tersangka berusaha untuk mengganti identitas agar tidak dikenali,” kata Dwi Setyo Budi Utomo, Sabtu (16/01).

Baca juga: Kasus Pemerasan Rp1 Miliar, Dua Jaksa Bakal Dicopot

Sebagai informasi, Djohan adalah Direktur CV Putra Mega Mas yang menjadi rekanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam pengadaan sarana informasi massal tentang harga kebutuhan pokok secara elektronik (videotron)) pada 2013. Proyek dengan anggaran Rp 3.168.120.000 ini diduga dikorupsi.

Penyidik menetapkan Djohan sebagai tersangka pada 2017. Dia diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Djohan yang terus mangkir dari panggilan penyidik, akhirnya dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 3 Juli 2017.

Kasipenkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian menjelaskan, kini Djohan diserahkan ke pihak Kejari Medan dan dititipkan di Rutan Tanjung Gusta.

“Selanjutnya akan ditangani oleh tim penyidik Pidsus Kejari Medan agar berkasnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk disidangkan,” katanya.

Continue Reading

Hukum

Kasus Bansos, KPK Periksa Sekjen Kemensos Hartono Laras

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Hartono Laras sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Kasus itu telah menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara. Hartono dicecar mengenai tahapan dan pengadaan bansos Covid-19 yang diduga menjadi bancakan Juliari.

’’Hartono Laras, Sekretaris Jenderal Kemsos didalami pengetahuannya mengenai tahapan dan proses pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara  KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (15/1).

Selain memeriksa Hartono, penyidik KPK juga memeriksa memeriksa pihak swasta yakni Helmi Rifai. Penyidik mengonfirmasi mengenai proyek pekerjaan dan proses pembayaran dari pekerjaan yang diperoleh saksi sebagai salah satu distributor paket bansos wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos.

Sementara itu, seorang swasta lainnya bernama Raditya Buana dicecar penyidik mengenai aktifitas penukaran uang dalam bentuk mata uang asing. Penyidik KPK juga memeriksa seorang pengusaha Muhammad Rakyan Ikram.

Berdasarkan informasi, Rakyan merupakan adik dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus. Tim penyidik mencecar Rakyan mengenai perusahaannya yang diduga turut mendapatkan pengadaan bansos di Kemensos.

’’Muhammad Rakyan Ikram, Wiraswasta didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan  bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos,’’ ungkap Ali.

Dalam perkara itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

Baca juga: Pejabat Kemensos Ditangkap, Firli: Terkait Bansos 

KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos. Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC