Hot Topic
Ruang Lingkup Kegiatan Keagenan Kapal Harus Dikembalikan
Channel9.id – Jakarta. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sektor transportasi laut untuk mewujudkan UU Cipta Kerja dinilai berdampak kepada industri pelayaran nasional. Hal ini karena dalam RPP yang baru pemerintah akan membuka lebar kegiatan pelayaran kapal asing masuk ke Indonesia melalui keagenan kapal atau agen umum.
Dalam RPP ini, pemerintah memperluas kegiatan agen umum sehingga bisa melakukan kegiatan komersial. Padahal sebelumnya kegiatan komersial hanya bisa dilakukan perusahaan pelayaran nasional. Agen umum hanya mengurus operasional seperti bongkar muat dan masalah administrasi kapal.
Menanggapi hal itu, Pakar Rantai Suplai dan Logistik ITB Senator Nur Bahagia meminta pemerintah mengembalikan fungsi agen umum yakni sebagai kepanjangan tangan perusahaan pelayaran nasional.
“Tampaknya yang dipermasalahkan di RPP saat ini, perusahaan keagenan kapal (agen umum) itu bukan hanya kepanjangan tangan. Perusahaan keagenan ini juga pemilik fasilitas sehingga dia bisa melakukan usaha seperti pemasaran. Padahal di dalam peraturan-peraturan sudah jelas, fungsi keagenan kapal adalah melakukan beberapa kegiatan seperti bongkar muat dan izin perpanjangan operasi,” kata Senator dalam diskusi ‘Menyoal Peran Agen dalam RPP Sektor Transportasi Laut’ yang diadakan Channel9.id, Kamis 11 Februari 2021.
Senator menambahkan, RPP baru itu juga akan semakin mempermudah agen kapal asing untuk bisa beroperasi di perairan Indonesia. Senator khawatir mereka menguasai kegiatan usaha di perairan Indonesia mengingat besarnya modal logistik dan network yang dimiliki.
“Saya tidak menolak kapal asing, tapi jangan sampai dia merajai kita. Apalagi salah satu kelemahan kita masih banyak di dalam logistik, maupun penyedia logistik, network kita juga kurang,” ujar Senator.
Menurutnya, RPP yang baru seharusnya melindungi kepentingan ekonomi nasional, bukan kepentingan pihak asing.
“Dengan RPP yang baru apakah kepentingan nasional kita sudah terlindungi? Ini yang mungkin karena diburu waktu, mungkin juga kurang memperhatikan kedaulatan ekonomi sehingga keluarlah RPP yang tidak membela kedaulatan negara dan kepentingan ekonomi negara,” katanya.
Kendati demikian, Senator mengaku dirinya tidak menolak kedatangan dan persaingan dengan kapal asing di perairan Indonesia. Bahkan, dia menyarankan supaya bisa bekerja sama dengan mereka.
“Kita harus merajai perairan kita sendiri. Karena itu partnership harus dilakukan. Kita bisa bekerja sama dengan mereka tapi jangan sampai kita di bawah mereka. Kita harus meleading mereka. Karena itu, saya tidak menolak ada persaingan, saya tidak menolak asing bekerja di Indonesia. tapi keberadaan mereka menjadi tempat belajar, bukannya menghancurkan kita,” katanya.
HY
Channel9.id – Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) malam. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi didemisioner dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sesuai hasil KLB.
Istri AHY, Annisa Larasati Pohan pun angkat suara terkait kisruh yang terjadi di partai belambang mercy. Komentarnya tersebut tampak untuk membela suaminya yang telah dikudeta oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Annisa Pohan melalui akun pribadi Twitternya mengutarakan, yang terjadi di Partai Demokrat saat ini bukan hanya masalah perampokan, melainkan, ‘pemerkosaan’ demokrasi di Indonesia.
Mantan model tersebut berkomentar sesaat setelah adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara (Sumut).
“Ini bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok, tapi masalah lebih besar lagi ‘Pemerkosaan’ Demokrasi suatu negara,” ujar Annisa melalui akun pribadi twitternya @AnnnisaPohan, Jumat (5/3), malam.
Cuitan Annisa Pohan mendapat banyak respon baik yang negatif maupun positif dari para netizen. Salah satu netizen @Rusdayati6 mengaku, prihatin dan tidak tega atas apa yang terjadi dengan Partai Demokrat saat ini.
“Saya bukan anggota partai tapi dada ini terasa nyesek melihat Demokrat dizolimi dan dirampok,” ujar @Rusdayati6.
Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Max Sopacua menggelar KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara.
Kongres itu menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung kurang dari satu jam.
IG
Channel9.id – Jakarta. Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengingatkan, pihak-pihak Partai Demokrat yang berkonflik tidak boleh melakukan framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam konflik internal PD. Penyelesaian konflik internal tersebut seharusnya sesuai dengan AD/ART.
“Masak konflik internal bukannya diselesaikan, malah elite PD sibuk framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam urusan konflik PD,” kata Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi dalam keterangannya dilansir PublicaNews, Sabtu 6 Maret 2021.
Menurut Dedi, siapa pun di internal PD tidak boleh menyeret Presiden. Lantaran, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam konflik itu.
“Berhentilah memframing Presiden Jokowi dalam konflik Partai Demokrat. Lebih bijak mencari cara menyelesaikan konflik sesuai dengan AD/ART PD,” Dedy menambahkan.
Dedi pun menyarankan supaya Jokowi tidak perlu bersikap atas konflik internal PD ini.
“Ya, kalau Presiden Jokowi diam, sudah benarlah sikapnya. Berdiam atau tak bersikap itu juga konstitusional,” katanya.
Terkait Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB PD Deliserdang, Dedy menegaskan, sebagai urusan pribadi mantan Panglima TNI itu dan tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai Kepala KSP.
“Etisnya memang Pak Moeldoko bisa segera mengundurkan diri sebagai Kepala KSP karena sudah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat,” ujarnya.
Dedy berharap presiden tetap netral sesuai komitmennya menjaga prinsip demokrasi dalam bernegara dan berbangsa.
HY
Channel9.id-Jakarta. Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Armando angkat suara menyusul ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Menurut Ade Moeldoko harus mundur dari Kepala Staf Kepresidenan. Ade Armando menyebut langkah Moeldoko mengambil alih Demokrat dapat mengkhawatirkan Presiden Jokowi. Kepala Negara dikhawatirkan disebut dalang dari kudeta partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Karena sudah menjadi Ketua Partai Demokrat, sebaiknya Pak Moeldoko meletakkan jabatan di KSP,” kata Ade di akun Twitter-nya @adearmando1, dikutip Sabtu (6/3).
Baca juga: Respon KLB Medan, AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri
“Kalau pak Moeldoko tidak mundur dari KSP, itu seolah membenarkan tuduhan bahwa mastermind kudeta Partai Demokrat adalah Pak Jokowi,” sambung pegiat media sosial yang dikenal pendukung Jokowi itu.
Bukan hanya Ade Armando, pegiat media sosial Eko Kuntadhi yang sama-sama aktif di Cokro TV juga menganggap bahwa sebaiknya Moeldoko mundur dari istana dan fokus pada kisruh urusannya di Demokrat.
“Bijaknya kalau Pak Moeldoko lagi bertempur di Partai Demokrat, dia harus istirahat dari KSP dulu, deh. Konsentrasi saja dulu sama arena pertempurannya,” tulisnya di akun twitter @eko_kuntadhi pada Jumat (5/3).
Eko menjelaskan bahwa kisruh terkait Ketum di Partai Demokrat mungkin akan berbuntut panjang sebab SBY tidak akan menyerah begitu saja.
Sebaiknya kata dia, Moeldoko bertarung semestinya dengan SBY tanpa titel Kepala Staf Kepresidenan.
“Menteri atau setara Menteri merangkap Ketum Partai sih, nggak masalah. Toh ada contoh Pak Erlangga, Pak Prabowo. Hanya saja, pertarungan PD kayaknya agak panjang. SBY nggak akan nyerah begitu saja,” tulis Eko.
“Mestinya ini pertarungan Moeldoko vs SBY, bukan Kepala KSP Vs Mantan Presiden,” tambahnya.
IG
Menpora: Kompetisi Liga 1 dan 2 Bisa Jalan
Lebih Dua Juta Penduduk Indonesia Pindah Domisili dalam 4 Bulan Terakhir
Suami Dikudeta Moeldoko, Annisa Pohan Naik Pitam
Pandemi Covid-19 Bisa Bikin Trauma Massal di Dunia
Gedangkoe, Keripik Pisang 3 Rasa Karya Santriwati Pesantren
Benarkah Utang Pemerintah Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain?
Snack Video Janjikan Uang Kepada Pengguna, OJK: Waspada!
Seriuskan Konvensi Nasional Partai Politik di Indonesia!
Memahami Debt Service Ratio Utang Pemerintah
Hidupnya Toekang Kritik
Respons KLB Medan, AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri
dr. Reisa: Vaksinasi Kuatkan Aktivitas Masyarakat di Tengah Pandemi
Sebelum Demokrat, Moeldoko Pernah ‘Ambil Alih’ HKTI
Polri Cek Izin KLB Partai Demokrat di Sibolangit
Jokowi Ajak HIPMI Bekerja Keras: Ubah Tantangan Jadi Peluang
Polri: Belum Ada Kasus Vaksin Palsu di Indonesia
