Connect with us

Hot Topic

Rumor Azis Syamsuddin Jadi Tersangka, Begini Respon KPK

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam perkara kasus suap  penanganan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Kasus ini juga melibatkan mantan pegawai KPK, Stepanus Robin Pattuju.

Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron meminta masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari KPK. Sebab KPK saat ini masih melakukan proses hukum.

“Tunggu saja dulu, kami sedang memproses hukumnya,” ujar Ghufron seperti melansir rmol.id, Senin (13/9).

Akan tetapi, Ghufron tidak secara tegas membenarkan atau membantah kabar bahwa Azis Syamsuddin telah menjadi tersangka di KPK. “Nanti kami ekspose,” pungkas Ghufron.

Baca juga: Firli Bahuri: KPK Pastikan Akan Kembali Memanggil Azis Syamsuddin 

Nama Azis sempat muncul di surat dakwaan terdakwa Robin yang hari ini akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam petikan dakwaan tersebut, Robin bersama-sama Maskur Husain selaku pengacara yang juga terlibat dalam perkara ini sejak Juli 2020 sampai dengan April 2021 melakukan beberapa pertemuan.

Diantaranya di rumah dinas Azis di Jalan Denpasar Raya 3/3, Kota Jakarta Selatan; di rumah makan Mie Balap di Kota Pematangsiantar; di penginapan Tree House Suite, Jakarta Selatan; di sebuah rumah makan di Dago, Kota Bandung; di Puncak Pass, Kabupaten Bogor; dan di Lapas Klas IIA Tangerang, Kota Tangerang.

Mereka telah menerima hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.025.077.000 dan 36 ribu dolar AS.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

M Kece Dianiaya, Polri: Petugas Rutan Anggap Irjen Napoleon Atasan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tersangka penistaan agama M Kece diduga dianiaya oleh Irjen Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, petugas rutan Bareskrim Polri tidak berani menegur Irjen Napoleon saat menganiaya M Kece.

Sebab, Irjen Napoleon masih dianggap sebagai atasannya.

“Kan yang bersangkutan masih sebagai seperti atasan dengan seorang bawahan yang sedang menjaga tahanan. Nanti akan kita pertanyakan ke sana,” kata Argo, Senin 20 September 2021.

Argo menambahkan, pihaknya masih memeriksa 4 petugas penjaga Rutan untuk mendalami kejadian itu.

Baca juga: Irjen Napoleon Bonaparte Bakal Hadapi Sidang Etik Polri

“Ini sedang kita dalami juga makanya tadi empat penjaga tahanan kita periksa. Nanti disana kita akan mengetahui seperti apa sih kejadiannya empat tahanan itu,” ujar Argo.

Argo menambahkan, pihaknya juga segera melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus tersebut.

“Jadi nanti setelah saksi-saksi udah kita periksa semua, kemudian alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup. Nanti akan kita minta keterangan kepada yang diduga melakukan penganiayaan yaitu terlapor,” pungkasnya.

Irjen Napoleon menjadi terlapor dalam perkara penganiayaan yang dilaporkan oleh Muhammad Kosman alias Muhammad Kece ke Bareskrim Polri pada tanggal 26 Agustus 2021.

Perkara penganiayaan ini telah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Porli, dan sudah tahap penyidikan.

Irjen Napoleon sendiri ditahan di Rutan Bareskrim Polri terkait perkara suap dan penghapusan red notice buronan Djoko Tjandra.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Tiga Petugas Lapas Tangerang Ditetapkan Jadi Tersangka

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tiga petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus kebakaran. Diduga, ketiganya lalai dalam bertugas sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa 49 orang warga binaan Lapas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan, ketiganya berinisial RU, S, dan Y. Mereka dipersangkakan setelah penyidik melakukan gelar perkaradengan Pasal 359 KUHP. Sementara Pasal 187 dan 188 masih dalam pendalaman.

“Bagaimana mekanisme, sampai penetapan tersangka yang kesemuanya adalah pegawai lapas yang kerja saat itu atau regu lapas. Berdasarkan gelar perkara ditetapkan tiga orang tersangka,” jelas Yusri di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/9).

Baca juga: Polisi: Sumber Api Kebakaran Lapas Tangerang Dari Sel Nomor 4 

Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan, penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi seperti keterangan ahli, bukti dokumen surat, dan keterangan tersangka.

“Dari proses penyidikan pemeriksaan saksi ahli maupun dokumen penyidik pagi tadi gelar perkara, di dalam gelar perkara ditetapkan tiga tersangka Pasal 359,” ujarnya.

Sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang mengalami kebakaran pada Rabu 8 September 2021 dini hari. Polisi menduga kebakaran tersebut akibat korsleting listrik. Kebakaran yang terjadi di sel nomor 4 yang berada di Blok C2.

Continue Reading

Hot Topic

Yahya Waloni Cabut Gugatan Praperadilan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Anry Widyo Laksono menghentikan sementara sidang perdana praperadilan tersangka penistaan agama Yahya Waloni di PN Jaksel, Senin 20 September 2021.

Sebab, hakim menerima surat permohonan pencabutan praperadilan yang dibuat oleh Yahya Waloni beberapa waktu lalu.

Hakim pun meminta klarifikasi dari tim pengacara yang mengatasnamakan diri sebagai kuasa hukum Yahya Waloni terkait surat pencabutan permohonan itu.

“Jadi saya di sini hanya menyampaikan bahwa ada surat yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya Waloni, tertanggal 13 September 2021,” kata Anry dalam persidangan.

Pada surat tertanggal 13 September 2021 itu, Yahya menyatakan, tidak mengetahui permohonan praperadilan itu.

Baca juga: Yahya Waloni Jalani Sidang Perdana Praperadilan di PN Jaksel

”Permohonan praperadilan didaftarkan oleh mantan kuasa hukum saya pada 7 September, saya sudah mencabut kuasa sejak 6 September 2021. Surat pencabutan kuasa terlampir,” kata Hakim Anry membacakan surat Yahya Waloni.

“Adapun permohonan praperadilan saya tidak pernah diberitahu. Saya baru tahu (permohonan praperadilan) 8 September dari keluarga. Saya sangat keberatan atas permohonan praperadilan yang diajukan mantan kuasa hukum atas nama saya,” kata Yahya.

Hakim lantas memberi waktu bagi penasihat hukum untuk menghubungi Yahya dan memastikan kebenaran surat pencabutan itu.

“Karena kami menganggap perlu legal standing (kedudukan hukum, red.) dipenuhi, kami minta pengacara ini langsung (menghubungi via) zoom dengan yang bersangkutan,” sebut Anry.

Koordinator Tim Pengacara yang mewakili total 30 penasihat hukum dari Ikatan Advokat Muslim Indonesia, Abdullah Al Katiri keberatan dengan isi surat dan arahan dari hakim.

Abdullah menyampaikan Yahya Waloni mencabut surat kuasa pendampingan, bukan surat kuasa praperadilan.

Terkait klarifikasi, Abdullah menyampaikan tim penasihat hukum mengalami kesulitan menghubungi Yahya sejak dia ditahan di Bareskrim Polri.

Hakim menerima penjelasan Abdullah. Dia kemudian menjatuhkan skors untuk sidang praperadilan dan berupaya menghubungi Bareskrim Polri.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC