Connect with us

Opini

Sang Sifu Yang Lembut dan Sang Murid Yang Kejam (Bukan Dialog Imajiner dengan Christianto Wibisono)

Published

on

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Biasanya saya istirahat satu atau dua hari, setelah menghabiskan energi beberapa hari. Istirahat, dalam arti tidak membuka media sosial. Termasuk tak njawab panggilan telepon. Apalagi komunikasi yang ada di WhatsApp atau telegram. Saya tahu, energi saya terbatas. Baik untuk gembira ria, apalagi berduka cita. Begitu banyak kabar duka minggu ini, akibat sapuan Covid-19 jenis Delta. Air mata saya kering.

Dalam keadaan istirahat, saya hanya bertemu dengan Dadang Ismawan alias @kafirliberal di dapur. Sebagaimana juga begitu, ketika Rhandika berdua saya di Markas Gerilyawan. Rhandika pulang ke Padang, sampai kini belum balik. Tinggal Dadang yang penghuni tetap bangunan tiga lantai ini. Ada-ada saja yang dimasak Dadang. Kemaren, dia memasak bakso. Enak. Namun bika Ambon yang dia bikin, hangus.

Dua hari lalu, saya “tegur” Dadang. Saya sakit perut, soalnya, usai makan masakan dia.

“Bro, besok jangan masak mie lagi pakai air kran. Lu kan tahu, air kran itu penuh mercury dan lain-lain. Perut gue sensitif. Kalau perut lu tak sesensitif gue, berarti mercury itu sudah numpuk dalam usus lu,” kata saya.

Dadang sempat masak mie pakai air kran. Mie goreng. Berhubung dia juga masak sayur-mayur khas masakan dia, saya makanlah dengan lahap. Walau tetap saja, aneh rasanya. Sebaliknya, bagi Dadang, masakan saya yang ajaib. Sebab, sudah pasti penuh dengan cabe dan bawang. Usus saya sudah terbiasa dengan cabe. Walau cabe yang saya beli di Jakarta tidaklah sepedas cabe asal Gunung Marapi.

Dadang sempat menyampaikan pesan Hardy Hermawan, “Lu cek Indra. Masih hidup, dia?”

“Indra kalau lagi ngilang begini, pasti tidur, makan, tidur,” begitu jawab Dadang.

Kawan-kawan saya seperti Hardy dan Fahri Alamudi memang selalu khawatir dengan kesehatan saya. Tiap kali dilihat mereka saya ketemu orang, selalu saja disuruh balik ke markas. Badai Delta telah membuat semua orang siaga.

Dan pesan Hardy yang membuat saya membuka WhatsApp. Ketemu satu masalah di luar Covid 19: Dana Haji. Saya segera telusuri. Sejak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk, saya memang rutin membuka laporan keuangannya.

Sebab saya menjadi editor buku Anggito Abimanyu dengan judul Menyimak Turbulensi Ekonomi: Pengalaman Empiris Indonesia. Ketika buku itu diluncurkan di Jakarta dengan pembicara Rizal Mallarangeng, Eko B Supriyanto (Pemimpin Redaksi InfoBank)  dan Burhanuddin Abdullah (ketika terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia, lagi sembunyi bersama saya di Jambi), saya juga hadir. Dari buku itu, saya merasa Anggito jauh lebih pas, dingin, dan rancak ketika mengamati ekonomi, ketimbang berurusan dengan Dana Haji. Karena masih terikat dengan BPKH, saya jadinya mengikuti perkembangan BPKH. Termasuk saya ikuti akun-akun media sosialnya. Kadang, saya becanda dengan Anggito terkait konten dari akun-akun itu.

Jadilah, saya menulis soal Dana Hajji BPKH yang mendapat komentar dari Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas ke nomor smartphone saya. Yaqut adalah kawan saya sejak di kampus. Yaqut pun menjadi Datuk Panglimo dalam organisasi Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara yang saya pimpin, sama halnya dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Berselancarlah saya dengan tulisan itu. Sore hari, tulisan itu sudah hadir dalam sejumlah portal sindikasi Sangga Nusantara.

Dalam suasana seperti itu, datang berita yang tidak saya inginkan. Kabar Christianto Wibisono meninggal dunia. Saya cek chatting-nya dengan saya. Ketika saya sakit tanggal 22 Juni lalu, usai launching Forum Budaya Jakarta Pesisir di Ancol, sosok yang saya panggil sifu (maha guru) ini mengirimkan sejumlah chat. Dan saya belum membalasnya. Terakhir, setelah saya sembuh – saya sakit sekitar seminggu – giliran broadcast saya yang tak dijawab beliau.

Sungguh, saya ingin melakukan dialog imajiner dengan sifu, sebagaimana tulisan terakhir beliau yang berisi dialog imajiner dengan Bung Karno.

Tapi, khawatir kepanjangan. Baik, saya nukil saja dialog saya yang masih terekam dalam smartphone saya. Saya kembali memeriksa seluruh pesannya.

[7/11/2020, 05:56] (11 Juni 2020, pukul 05: 56) Christianto Wibisono: Dahsyat mas Indra. Saya ingn minta komentar mas Indra bila anda sempat perhatikan serial yang saya tulis belakangan ini yang merupakan up grading dari WIBK (Wawancara Imajiner dengan Bung Karno) 1977 yang klasik unik itu.

Seperti jika anda sudah baca, kalau belum saya kasih edisi terakhir saya sejak 1 Juli meng-upgrade WIBK jadi Sarasehan Indonesian Presidents Club 4 orang: BK (Bung Karno), Soeharto, Habibie, Gus Dur. Dengan tema dasarnya 3in1: mawas diri, rekonsiliasi dan wawasan masa depan sejarah Indonesia.

Agar elite yang akan datang tidak mengulangi nasib mereka: saling lengser  satu sama lain denagan gaya 3E: educationg, entertaining, dan enlightening.

[7/11/2020, 05:57] Indra Sang Edelweis: 95 saya sudah menyebut Pak Harto bakal turun. (Salah satu pikiran itu dalam bentuk puisi berjudul “Aku Ingin” yang dibacakan Hendri Satrio dalam akun Youtubenya).

[7/11/2020, 05:59] Christianto Wibisono: ya, anda di CSIS waktu itu, ya mas? (Saya tidak segera menjawab. Berhubung saya punya kesibukan yang lain pagi itu.)

[7/11/2020, 06:01] Christianto Wibisono: {Christianto Wibisono} (Terbaca sekali Sifu menjelaskan bahwa yang mengirimkan chat adalah dia sendiri) Pagi mas Indra saya mau tanya saja, apa ide saya yang sudah saya ujicoba seminggu, Wawancara Imajiner dengan Bung Karno, saya upgrade kontemporer dengan Sarasehan Imajiner Indonesian Presidents Club, dimana 4 Presiden: BK, Soeharto, Habibie, Gus Dur berdiskusi soal kontemporer kita. Mawas diri, rekonsiliasi dan kasih resep future alternative history supaya tidak mengulangi kesalahan dan “nasib mereka” yang saling melengserkan atau lengser. Terima kasih. Salam.

Christiànto Wibisono: Quote dari edisi mutakhir 8/Juli/2020 sarasehan ditutup oleh BK:  “Kita berempat sudah mantan manusia, sudah selesai dengan diri kita. Kita hanya ingin mewariskan Indonesia Seabad nomor  4 sedunia  pada 2045, bukan malah jadi Argentina. Kita berempat menyerukan Stop Segala Bentuk Sanering dan Devaluasi yang Usang. Kalau mau redenominasi supaya jangan jadi sanering harus  simultan  sinergi dollarisasi. Pahami bahwa penyakit kita adalah ICOR tinggi, stupid. Itulah slogan kampanye Bill Clinton 1992 mengalahkan George W Bushl: Its the Economy,stupid!”

[7/11/2020, 06:02] Indra Sang Edelweis: Saya masih kuliah. (Jawaban saya terhadap komentar Sifu bahwa tahun 1995 saya sudah di CSIS).

[7/11/2020, 06:02] Indra Sang Edelweis: Saya masuk CSIS tahun 2000.

[7/11/2020, 06:02] Christianto Wibisono: https://indonews.id/mobile/artikel/30922/Redenominasi-atau-Dollarisasi-Rupiah/

[7/11/2020, 06:04] Indra Sang Edelweis: Saya yang tunjuk-tunjuk semua aktivis 66 pas mereka resmikan Gedung Tritura 1996 di FEUI.

[7/11/2020, 06:04] Indra Sang Edelweis: Saya tunjuk pakai tangan kiri.

[7/11/2020, 06:04] Indra Sang Edelweis: “Kalian berdiri di atas tumpukan jutaan mayat-mayat2!

[7/11/2020, 06:04] Indra Sang Edelweis: Mereka yang saya tunjuk, lalu jadi boss saya, haha.

[7/11/2020, 06:05] Indra Sang Edelweis: Hanya Fahmi Idris yang berani jawab.

[7/11/2020, 06:05] Christianto Wibisono: Sekarang anda masih di Golkar atau independen?  Tampaknya sudah jalur independen kecuali sudah jadi  bupati atau walikota. Tampaknya jalur naik sekarang memang bagi non partai, harus jadi walikota atau bupati terus Gubernur, lalu langsung ke menteri atau presiden. Semua mau pakai jalur Jokowi, termasuk anak mantunya. Ya yang lain ya tetap lewat partai atau birokrasi antrian panjang eselon yang sudah dihapus eselon 4-5-nya, cuma sampai eselon 3.

[7/11/2020, 06:05] Indra Sang Edelweis: Saya di Golkar.

[7/11/2020, 06:05] Indra Sang Edelweis: Sejak 2017 sudah dilarang JK, lawan partai terus. 2012 saya sebgai Kabalitbang Partai Golkar dukung Jokowi – Ahok. Lalu saya menyingkir ke kampung – bertanam buah naga yang tumbuh subur – setelah mengucapkan dukungan di Apa Kabar Indonesia Pagi, TV One.

[7/11/2020, 06:06] Indra Sang Edelweis: Karena sejak masuk Golkar, saya melawan partai terus.

[7/11/2020, 06:16] Christianto Wibisono: ya, mas. Politik rupanya cuma gonta ganti aktor dan panggung, tapi lakonnya sama cuma beda posisi. Yang penting jangan pakai bullet tapi pakai ballot.  Kalau masih bullet ya barjibarbeh (bubar siji bubar kabeh) kiamat lokal maupun global kayak Israel-Palestine dan RRT-AS.

[7/11/2020, 06:18] Indra Sang Edelweis: Mas Chris sekarang tinggal dimana?

[7/11/2020, 06:23] Christianto Wibisono: Saya di Jakarta. Di USA cuma 1998-2006. Terus sejak balik Indonesia, 2010-2014 anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) diketuai Chairul Tanjung, lalu anggota Komite Konvensi Capres Demokrat yang mengorbitkan Dahlan Iskan. Tapi karena Demokrat kalah, ya, tidak bisa mencapreskan siapa siapa.

Sekarang saya balik ke hobby saya menulis Imajiner untuk meng-edukasi entertaining enlightening 3in1. Maka saya cek gaya imajiner itu menarik gak, sekarang. Karena semua kan sudah terbuka. Tapi tema saya bagi elite dengan Sarasehan 4 Presiden: Bung Karno, Soeharto, Habibie Gus Dur adalah mawas diri, rekonsiliasi dan alternative history.

Jangan ulang sejarah saling lengser. Tapi  bikin sejarah alternatif meritokrasi murni dari virus predator Brutus – Ken Arok – Machiavelli, 3 in1. Kalau kita hormati meritokrasi Insya Jesus Indonesia pasti jadi nomor 4 dalam kualitas, dalam satu generasi pada 2045 (usia seabad). Nah ini tanggung jawab generasi NOW WOW milenial.

[7/11/2020, 06:38] Indra Sang Edelweis: Kapan menghadap? (Tentu saya yang mau menghadap beliau. Bukan sebaliknya.)

[7/11/2020, 06:41] Christianto Wibisono: Ini masih pandemi Covid. Saya sudah lansia 75, jadi masih moda Stay and Work From Home mas. Tidak bisa kopdar entah sampai kapan. Semoga secepatnya, bisa pulih dunia pasca Covid ini. Atau malah homo sapiens ternasibkan terisolasi terus gara-gara Covid ini.

[7/11/2020, 06:42] Indra Sang Edelweis: Iya, Mas.

[11 Juni 2020, pukul 06:44] Christianto Wibisono: OK, Mas. Thank you. GBU. Bye.

Begitu dialog saya hari itu. 11 Juni 2020. Entah setan apa yang membuat saya begitu dingin. Padahal, saya adalah pengagum sosok ini. Kagum yang berlebihan, malah. Dalam tulisan berikut, saya akan perlihatkan bagaimana saya lebih fokus kepada beliau, sifu-ku ini. Mudah-mudahan masih terekam dalam smartphone saya. Candaan saya. Kelunturan beliau. Yang jelas, dalam dialog setahun lalu ini, saya teramat kejam!!!

*Pun Terlahir dari Pers Mahasiswa seperti Sang Sifu

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Menuntut Bapepam-LK untuk Menghentikan Perdagangan saham PT Sentul City

Published

on

By

Menuntut Bapepam-LK untuk Menghentikan Perdagangan saham PT Sentul City

Oleh: DR. Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Saya ucapkan terimakasih dan bangga kepada Prodem atas undangan ini, terutama Bung Ketua Iwan Sumule dan kawan-kawan. Bangga karena Prodem secara berani memperjuangkan demokrasi dan melawan pemerintahan otoriter sejak zaman Orba. Bangga karena hari ini, ditengah demokrasi yang berjalan mundur dan sikap semakin otoriter, Prodem konsisten dan berani berpihak kepada rakyat dan melawan patgulipat eks-Napi Pemilik Sentul City yang memelihara oknum pejabat dan preman-preman untuk menggusur tanah rakyat. Motto Prodem “Demokrasi harus sampai ke piring-piring Rakyat” sangatlah tepat !!

Sebagai Penasehat Fraksi ABRI dan DPR pada tahun 1995, saya terlibat dalam pembahasan dan perbaikan UU Pasar Modal 1995.

Prinsip-prinsip utama pasar modal nyaris sama di seluruh dunia: transparansi, akuntabilitas dan tata kelola (governance) adalah prasyarat untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Disamping itu, di banyak bursa, prinsip2 Hak Asasi Manusia menjadi indikator penting.

Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menyatakan bahwa akses untuk menggunakan dan mengendalikan tanah berdampak secara langsung pada pemenuhan hak asasi manusia. Sengketa tanah juga sering menjadi penyebab dari pelanggaran hak-hak asasi manusia, benturan, dan kekerasan terhadap rakyat.

Apa yang menjadi kekhawatiran Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM tersebut juga terjadi di Indonesia. Menurut Komisi Agraria (KPA), di tahun 2019 terjadi 279 konflik agraria seluas 734.239 hektar yang berdampak pada 109.042 Kepala Keluarga. Selama 5 tahun terakhir telah terjadi 2.047 konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur dan properti.

Di sektor properti, terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman2 dan buldozer. Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang.

Sentul City dan anak perusahaannya menggunakan preman untuk mengintimidasi rakyat agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar, Rp30.000-Rp50.000/m2. Contoh, Pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman dibawah Sentul City melalui anak perusahaannya, PT Dayu Bahtera Kurnia.

Menurut rakyat setempat, preman-preman itu melakukan pemagaran secara paksa tanpa adanya surat-menyurat terhadap tanah rakyat, termasuk Pesantren Tahfidzul Qur’an dipagari paksa dengan kawat berduri:

Perusahaan-perusahaan pelanggar HAM kehilangan akuntabilitas, transparansi dan tata-kelola, dan telah melanggar prinsip-prinsip pasar modal. David Kreitmeir, Nathan Lane, dan Paul A. Raschky dari University of Oxford dan Monash University, dalam penelitian tentang dampak dari laporan pelanggaran HAM terhadap harga saham perusahaan publik. Hasilnya, dampak dari kasus pelanggaran HAM sangat besar terhadap jatuhnya harga saham perusahaan tersebut (link: SocArXiv Papers | The Value of Names – Civil Society, Information, and Governing Multinationals on the Global Periphery (osf.io) ).

Selain soal HAM, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum ‘clean and clear’. Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi “penipuan” dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini. Sehingga Sentul City diduga telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya:

“Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain.”

Pentingnya Status Tanah Clear and Clean untuk Penilaian Real Property Dalam Rangka Pemindahtanganan:

1. Tata Kelola Perusahaan – Good Corporate Governance
https://www.idx.co.id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan/

2. Tanah Clean and Clear untuk Evaluasi Properti
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/10264/Pentingnya-Status-Tanah-Clear-and-Clean-untuk-Penilaian-Real-Property-Dalam-Rangka-Pemindahtanganan.html

Atas dasar inilah kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal.

Kami menuntut Pasal Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan !

Catatan:

Pengusaha berani kurang ajar karena Yang Kuasa tidak bela rakyat !. Perlu dicatat bahwa
“Jual beli tanah itu wajar asal harga market price dan kedua pihak setuju”. Yang sering terjadi pengusaha pelihara dan bayar preman untuk caplok tanah rakyat. Aparat pura-puraa ndak dilihat. Itu perampokan hak rakyat yg mempercepat proses pemiskinan struktural.

Dalam kasus Sentul City, pemiliknya Swi Teng di zaman Orba sangat kuat karena menjilat Tommy Soeharto dan Bambang Soeharto, sehingga berhasil menguasai puluhan ribu hektar tanah milik PN Perkebunan, termasuk calon ibukota baru Jonggol. Setelah Orba, Swi Teng di penjara karena kasus penyogokkan Bupati Bogor dihukum 5 tahun, didiskount jadi 2,5 tahun oleh KPK. Belakangan ini ex Napi Swi Teng semakin berani dan kurang ajar karena mendapatkan “Protektor Baru”. Inilah model pat-gulipat Oligarki (Cukong) dengan oknum Pejabat yang merugikan rakyat.

*Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

Continue Reading

Opini

Kasus Lily Pintauli, Komitmen Dewas KPK Diragukan

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Surat balasan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 September 2021, diketahui bahwa Dewas telah berhasil menemukan cukup bukti termasuk delik pidana yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPK, Lili Pintauli. Namun, anehnya Dewas berdalih dalam surat jawabannya untuk tidak mau melaporkan ke penegak hukum lantaran bukan menjadi kewenangannya.

Untuk itu, komitmen Dewas diragukan karena seolah melakukan pembiaran karena tidak membuat kasus ini tuntas dan terang serta kurang mampu menjaga kinerja komisioner KPK.

Demi menjaga nama baik kualitas dan integritas KPK, semestinya Dewas lah yang langsung otomatis melaporkan pidananya. Jika Dewas telah menemukan peristiwa pidana dalam pemeriksaan kepada kepolisian, Dewas melempar tak perlu melempar kepada pihak lain atau melakukan tindakan yang terkesan menghindar.

Dewas berkewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau bertentangan maupun pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang KPK.

Semestinya Dewas dengan tugasnya dan filosofi kedudukan Dewas dalam UU KPK berani dan bersikap tegas. Apabila dalam pemeriksaan Dewas ditemukan pelanggaran dalam UU KPK apalagi ada unsur pidana, maka Dewas melaporkan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga fungsi Dewas benar optimal, sebagaimana maksud dari tujuan perubahan UU KPK .

Penerapan putusan Dewas sangat menunjang pelaksanaan kinerja KPK dan menunjukkan pemeriksaan Dewas bukan sekedar pemeriksaan yang sifatnya aksesoris belaka, karena tidak besar manfaatnya.

Ilustrasinya, terjadi pembunuhan dalam sebuah keluarga, pelakunya sudah terlihat dan bahkan sudah ditanyai oleh anggota keluarga dan memang benar pelaku membunuh, selanjutnya otomatis mau di follow up dilaporkan.
Pertanyaannya, kenapa menyuruh keluarga lain atau orang lain yang melapor, padahal faktanya adalah saksi merupakan keluarga yang melihat dan telah mendengarkan keterangan pelaku tadi. Semestinya anggota keluarga yang menanyai pelaku tadilah yang lebih tepat melapor ke penegak hukum.

Jadi sikap Dewas ini aneh. Dewas melalui pemeriksaannya sudah menyatakan ada perbuatan pidana namun tidak mau melaporkan. Ini kan namanya Dewas menyimpangi tugasnya, merintangi untuk meluruskan kinerja pimpinan KPK yang melakukan tindakan terlarang, dan telah dinyatakan pula bersalah memenuhi unsur pidana.

Jika begini kedudukan dewan Pengawas patut diragukan, malah sikap Dewas dalam surat balasan Dewas seolah terkesan membiarkan dan membela pelaku komisioner KPK yang sudah melakukan tindak pidana.

Jadi melaporkan pidana ini adalah bagian yang otomatis dari tugas Dewas yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dan ini bagian rangkaian tugas dari evaluasi kinerja pimpinan KPK, bila ada ditemukan pidananya maka otomatis Dewas melaporkan.

Alasan tidak ada dalam kewenangan atau dalam UU KPK ini adalah hal yang dicari cari. Apalagi Ketua Dewas sering kali mengeluarkan pernyataan di hadapan publik soal ketiadaan dalam UU tidak jadi alasan bagi Dewas. Selalu ada kesepakatan dengan pimpinan KPK lantaran memiliki pemikiran yang sama untuk kinerja KPK yang lebih baik.

Begitupun semestinya Ketua Dewas dengan melaporkan salah satu komisioner KPK yang perbuatannya telah memenuhi unsur pidana guna memperbaiki organ komisioner KPK agar lebih berintegritas dan berkualitas.

BIla Dewas bekerja setengah setengah begini, jangan salahkan kalau ada pikiran liar dari masyarakat, yang beranggapan Dewas seolah-olah ada maksud tersembunyi untuk tidak menindaklanjuti dalam hal ini tidak melaporkan secara pidana. Atau bahkan di duga ini akal-akalan untuk menghindar dari Dewas atau kelompok yang super power untuk melindungi kelompok tertentu dalam jajaran pimpinan komisoner KPK.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).

Continue Reading

Opini

Merek kolektif : Jawaban Di Masa Disrupsi

Published

on

By

Oleh :

Dr. Dewi Tenty Septi Artiany SH, MH, MKn

Notaris, Pemerhati Koperasi dan UMKM

 

Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru.

Salah satu inovasi yang paling cepat terjadi di masa pandemi ini adalah digitalisasi.  Percepatan digitalisasi di saat pandemi ini berupa pemanfaatan teknologi digital yang diciptakan karena dirasa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang, khususnya pada pelaku usaha.

Menurut pendapat ahli, Indonesia pada dasarnya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk bertransformasi ke digital. Namun, pandemi COVID-19 justru memaksa transformasi itu menjadi lebih cepat dan di satu sisi adanya perubahan ini menciptakan suatu iklim yang positif, khususnya untuk perdagangan secara online.

Mengingat pentingnya peran digitalisasi, Karena itu pemerintah terus mengembangkan wilayah melalui dukungan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Selain itu, digitalisasi dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga berkualitas dan berdaya saing,

Berdasarkan data BPS, jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2  dan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), daya serap tenaga kerja UMKM dapat menyerap hingga 119 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

Dari data di atas, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM, terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.

Dan di era digitalisasi ini per Maret 2021, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital melonjak menjadi 4,8 juta. Atau bertambah 1 juta UMKM (dalam waktu empat bulan) hal ini tentunya di picu dari kebijakan yang melarang masyarakat untuk berkumpul dan adanya pembatasan kegiatan baik di bidang sosial, pendidikan, dan usaha akibat diterapkannya PPKM.

Indonesia sendiri sebetulnya merupakan pasar yang besar bagi produk UMKM data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa, dengan menempati urutan ke 4 terbanyak di dunia, seharusnya dapat menyerap sebagian besar produk UMKM dalam negeri, akan tetapi di era pandemi dengan pembatasan kegiatan tadi dimana UMKM yang berdigitalisasi masih 4 juta lantas bagaimana nasib 60 juta unit UMKM lainnya? Haruskan pasrah menunggu pandemi yang entah sampai kapan akan berakhir?

Pada masa ini manusia mulai tersadarkan bahwa walaupun dilarang ber sosialisasi tetapi sebagai mahluk sosial selalu ada dorongan untuk berinteraksi dengan sesama, berkumpul dengan sesama pelaku UMKM dalam suatu komunitas menjadi suatu oase bagi para pelaku UMKM  karena selain dapat saling memberi informasi, pelatihan, juga dapat saling membuka jejaring pasar dan membantu bagaimana bisa bersama sama membuka pasar digital.

Fungsi perkumpulan disini akan lebih terasa apabila perkumpulan tersebut (baik asosiasi/ koperasi/kelompok usaha bersama) memiliki satu produk bersama dalam suatu merek kolektif atau one brand.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif dapat menampung semua jenis barang dan jasa dari para anggotanya yang terdaftar pada perkumpulan yang kemudian dapat di pasarkan secara bersama sama. Hal ini tentunya akan menjawab tantangan tentang kesulitan yang biasa di rasakan oleh pelaku umkm yaitu permodalan, ketersediaan bahan baku, perijinan, promosi, dan yang terakhir adalah pasar itu sendiri.

Gerakan merek kolektif atau one brand ini apabila diterapkan secara benar maka dapat pula menjawab tantangan penjualan di era digitalisasi ini, karena dengan bersama-sama tentunya yang melek digital akan membawa anggota yang masih konvensional karena alasan usia, pengetahuan atau keterbatasan perangkatnya.

Menjadikan tantangan sebagai peluang adalah suatu keniscayaan untuk pelaku UMKM agar dapat survive di masa pandemi ini, dan merek kolektif dapat menjadi solusi yang cukup efektif untuk menjawab tantangan dan mengisi peluang pasar digital di era disrupsi ini.

(Disampaikan pada acara international chamber of commerce (icc Indonesia) first community workshop di jakarta : September 2021)

 

Continue Reading

HOT TOPIC