Connect with us

Politik

TKA Dilarang Masuk ke Indonesia, Ahmad Sahroni Minta Penegakkan Tidak Pandang Bulu

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan, kebijakan pemerintah menutup pintu masuk bagi tenaga kerja asing (TKA) selama masa PPKM harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu.

“Saya harapkan aturan ini berlaku tanpa pandang bulu, bagi TKA dari perusahaan kecil maupun besar seperti tambang,” kata Sahroni, Kamis 22 Juli 2021.

Dia meminta aturan terkait larangan tersebut dibuat secara jelas dan disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan industri.

Sahroni menilai, kebijakan larangan TKA masuk Indonesia sudah sepatutnya diambil di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

Sebab, beberapa kasus Covid-19 di Indonesia terjadi karena pengawasan terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) longgar selama ini.

“Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti ini, mengingat beberapa kasus di Indonesia diakibatkan oleh longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk,” katanya.

Pemerintah resmi menutup pintu bagi TKA masuk wilayah Indonesia selama masa PPKM. Hal tersebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 yang diteken oleh Yasonna Laoly pada 21 Juli 2021.

Dalam beleid itu, TKA menjadi salah satu pihak yang dikecualikan untuk masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya, izin masih diberikan kepada pekerja asing yang bertugas di proyek strategis nasional.

“Orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” kata Yasonna.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Perjuangan Mengembalikan Tanah Kepada Rakyat

Published

on

By

Oleh: DR. Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Baru bulan lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dalam setiap memperingati Hari Kemerdekaan ada hal yang menarik, tepatnya ironi, karena pada saat yang bersamaan, bahkan saya rasakan sejak aktif dalam gerakan mahasiswa di ITB pertengahan tahun 70-an, pada hari kemerdekaan itu muncul pertanyaan sinis: Apakah kita sudah merdeka?

Makin ke sini, pertanyaan “Apakah kita sudah merdeka?” bukannya hilang, bahkan makin nyaring dan menggema di hati kebanyakan rakyat Indonesia.

Sebetulnya, kalau dilihat dari produk politik yang dilahirkan pemerintahan RI, terutama Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentag Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bangsa ini sudah sangat merdeka.

Sebab inilah undang-undang yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Inilah undang-undang yang secara revolusioner mengubah 180 derajat peraturan kepemilikan tanah dari versi penjajah Belanda yang memberikan keleluasaan kepada penjajah memiliki dan menguasai tanah sesuka-suka mereka.

Pada intinya, UUPA yang lazim disebut UU Reforma Agraria ini filosofinya “mengembalikan tanah kepada pemilik aslinya, kepada rakyat Indonesia!”

Karena pada dasarnya mayoritas rakyat Indonesia ini petani, maka tidak salah jika tiga (3) tahun kemudian Presiden Sukarno menetapkan tanggal disahkannya UUPA 24 September (1960) sebagai hari dikembalikannya hak (ekonomi) atas tanah kepada petani, yang kita kenal sebagai Hari Tani Nasional.

Hari ini, peringatan Hari Tani Nasional itu. Hari Tani Nasional yang ke-58 kalau dihitung sejak ditetapkan oleh Presiden Sukarno.

Akan tetap uniknya, atau tepatnya ironisnya, sebagaimana saat ketika kita memperingati Hari Tani Nasional pada tahun-tahun sebelumnya, alih-alih tanah sudah kembali menjadi milik petani, justru yang mengemuka pada setiap memperingati Hari Tani Nasional, yang diungkap teman-teman pejuang hak-hak masyarakat sipil, khususnya hak-hak para petani, justru angka konflik tanah yang terus membengkak, jumlah konflik agraria yang kian sulit menemukan titik penyelesaiannya.

Padahal pada 1960 itu, para pendiri bangsa segera membuat  UUPA begitu situasi politik relatif stabil, karena pasca gejolak politik yang tiada henti hingga muncul Dekrit 5 Juli 1959, pemerintahan waktu itu ingin agar rakyat, khususnya petani, benar-benar merasakan hidup di negeri yang merdeka. Karena pemerintah tidak ingin ada konflik soal tanah muncul ke permukaan.

Para pendiri bangsa sangat paham bila muncul konflik soal tanah akan menimbulkan keguncangan politik yang sulit diprediksi dan sulit dikendalikan.

Para pendiri bangsa sangat paham, perang besar berkepanjangan yang merugikan pemerintahan penjajahan Belanda terjadi gara-gara, atau dipicu oleh konflik soal tanah. Itulah Perang Diponegoro di Jawa (1825-1630) dan Perang Padri di Sumatera Barat (1803–1838).

Soal dua perang besar ini, saudara bisa mencari tahu kisah lengkapnya di internet. Tinggal googling saja.

Saya sangat memahami, karena terus mengikuti persoalan soal tanah. Bahwa yang paling banyak terdampak persoalan tanah adalah para petani dan kaum buruh. Ada yang semula petani, lalu sawahnya digusur, kemudian menjadi buruh, dan kesulitan memperoleh perumahan, bahkan yang paling sederhana sekalipun.

Itulah sebabnya, ujung dari persoalan tanah kemudian menjadi persoalan Hak Asasi Manusia, menjadi pelanggaran HAM.

Pendapat ini dikonfirmasi oleh Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yang menyatakan bahwa akses untuk menggunakan dan mengendalikan tanah berdampak secara langsung pada pemenuhan hak asasi manusia.

Sengketa tanah juga sering menjadi penyebab terjadinya konflik sosial, benturan horisontal, dan kekerasan terhadap rakyat yang berujung pelanggaran HAM.

Apa yang menjadi kekhawatiran Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM memang terjadi di Indonesia. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada 2019 terjadi 279 Konflik Agraria, melibatkan tanah seluas 734.239 hektar dan berdampak pada 109.042 Kepala Keluarga.

Kemudian pada 2020 KPA mengungkapkan ada total 241 kasus Konflik Agraria. Terjadi di 359 daerah di Indonesia dengan korban terdampaknya 135.332 Kepala Keluarga (KK). Tertinggi terjadi pada sektor perkebunan (122 kasus).

Selama 5 tahun terakhir telah terjadi 2.047 konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur dan properti. Komnas HAM juga punya catatan tersendiri mengenai Konflik Agraria yang diadukan ke lembaga ini dan tak pernah menemukan penyelesaiannya.

Kenapa konflik agraria nyaris tak ada yang bisa diselesaikan secara proprosional, kecuali memberikan keuntungan kepada para pemilik modal? Intinya karena para pejabat kita, terutama yang terkait dengan soal tanah, yang memiliki otoritas di sektor tanah, mentalnya masih mental pejabat zaman penjajah. Jadi tidak kompatibel dengan UUPA produk zaman kemerdekaan.

Kita harus bergerak maju. Kita harus memiliki perhitungan ke depan yang positif. Harus memiliki kemajuan untuk memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan rakyat, memperbaiki catatan-catatan buruk bangsa ini di berbagai sektor.

Mari kita akhiri seremoni peringatan hari-hari bersejarah bangsa ini dengan ironinya sendiri-sendiri.

Mari kita mulai dengan memperbaiki cara memperingati Hari Tani Nasional ini dengan progres yang terukur. Kita harus bertekad agar tahun depan persoalan pertanahan, konflik-konflik agraria secara nasional harus turun.

Untuk itu, dari tempat yang bersejarah ini, saya meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk:

  1. Memaklumatkan Moratorium Nasional penggusuran rakyat dari tanah yang dikelolanya, baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur maupun properti.
  2. Mengevaluasi, memeriksa dan mengaudit terhadap semua izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll yang telah diberikan, baik masa berlakukanya maupun cara mendapatkan izin-izin tersebut.
  3. Mewajibkan semua pemilik SIPPT, HGU, HGB, dll untuk mengumumkan a) jenis dan nomer surat izin, b) luas wilayah yang diberikan izin, c) peta (denah) lokasi lahan yang diizinkan dikelola, dan memasangnya di atas plang (billboard) atau yang sejenisnya di tempat strategis agar diketahui masyarakat, khususnya penduduk/pengelola lahan yang menjadi obyek surat izin tersebut.

Dengan cara ini persoalan pertanahan menjadi lebih transparan, dan apabila masyarakat setuju dengan izin-izin tersebut bisa mempersiapkan diri secara lebih seksama, sehingga tidak menjadi korban mafia tanah atau persekongkolan jahat antara pemilik modal dan para preman atau penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membela para pemilik modal.

Setuju?

Kalau setuju, saya minta kepada Bung Iwan Sumule dan kawan-kawan di Jaringan Aktivis Gerakan Pro Demokrasi (ProDEM) serta para tokoh pergerakan pembela demokrasi, untuk membuat surat resmi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Jangan lupa, tembusannya dikirim ke seluruh Kepala Daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur) di seluruh Indonesia. Tembuskan juga kepada Panglima TNI dan Kapolri, agar diteruskan ke pejabat di bawahnya, Kodam, Kodim, Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

Saya percaya, dengan tekad yang kuat, dan pengawalan yang serius dari seluruh rakyat Indonesia atas permintaan “Tiga Hal” di atas. Pertama, moratorium penggusuran secara nasional, kedua, mengaudit semua jenis surat izin, dan ketiga, transparansi penguasaan pengelolaan lahan, persoalan pertanahan di negeri ini, konflik agraria, tahun depan akan berkurang secara signifikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa membimbing jalan perjuangan kita.

Naskah asli adalah Pidato Peringatan Hari Tani Nasional, di Villa Bukit Sentul, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/9).

*Ekonom Senior

Continue Reading

Politik

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bersilaturahmi ke kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada Kamis (23/9). Muzani bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang dalam kesempatan tersebut didampingi anggota PP Muhammadiyah lainnya, seperti Busyro Muqodas.

Muzani menuturkan, silaturahmi seperti ini adalah cara untuk menjaga komunikasi antara pemangku kepentingan baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Meski berbeda fungsi, Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang sejak dulu selalu berjuang demi kemajuan umat dan rakyat umum, terutama di jalur sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Silaturahmi ini adalah upaya menerima masukan dari setiap stakeholder termasuk organisasi seperti Muhammadiyah. Kami percaya Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Yang dilakukan sejak kelahirannya jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai macam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.

Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kata Muzani, selalu berpesan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang untuk kemajuan dan memikirkan masa depan bangsa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak ormas lainnya.

“Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto berpesan kepada kami untuk selalu dekat dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang dan memikirkan masa depan bangsa dan negara. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan banyak ormas lainnya. Maka silaturahmi ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir menyampaikan, meski memiliki perbedaan fungsi antara ormas dan partai politik, tetapi semua berujung pada satu tujuan yang sama yaitu demi kepentingan dan kemaslahatan umum yakni demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai.

“Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” tegas Haedar.

Baca juga: Bersilaturahmi ke Haedar Nashir, Kapolri Ungkap Virtual Police

Dalam pertemuan itu pula Haedar menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammadiyah. Antara lain tetaplah menjaga persatuan bangsa, karena kemajuan teknologi melalui sosial media terkadang memberi kebebasan yang kadang kala terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Sehingga akibatnya tugas dan beban organisasi seperti Muhammdiyah tambah berat. Seperti mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran,”imbuhnya.

Selain itu, Haedar menyebut perlunya menjaga kedaulatan baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara dapat hadir di tengah-tengah rakyat. Di bidang ekomomi misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan, sehingga keberhasilan terhadap kemajuan UMKM masih tidak seperti yang diharapkan.

“Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM,” ucapnya.

Terakhir, Haedar juga menyoroti isu amendemen UUD 1945. Menurutnya, PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD.

“Apakah tidak cukup hanya dengan UU,  Muhammadiyah akan terus mengikuti perkembangan ini,”tutupnya.

Continue Reading

Politik

Sahroni: Tidak Boleh Ada Intimidasi Terhadap Setiap Warga Negara

Published

on

By

Sahroni: Tidak Boleh Ada Intimidasi Terhadap Setiap Warga Negara

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan, tidak boleh ada tindakan intimidasi terhadap setiap warga negara. Karena itu kepolisian harus menindak pelaku yang diduga melakukan intimidasi.

Hal itu dikatakannya terkait seorang warga di Cibubur, Bogor, Jawa Barat, bernama Lirabica yang mengaku mengalami dugaan persekusi dan intimidasi oleh para perempuan yang tinggal di sekitar komplek rumahnya.

“Saya sudah menelepon kepolisian agar segera turun langsung dalam menangani kasus ini. Kita tidak akan mentolerir berbagai tindakan intimidasi terhadap warga negara,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 22 September 2021.

Sahroni menyesalkan tindakan intimidasi tersebut karena setiap warga memiliki hak yang sama untuk tinggal dengan rasa aman.

Menurut dia, kalau ada perilaku dari Lirabica yang kurang berkenan sebaiknya diberitahu secara baik-baik, jangan dengan cara yang kurang tepat, seperti tindakan intimidasi.

Baca juga: Warga Bali Dibunuh Debt Collector, Ahmad Sahroni Minta Polri Tegas Awasi Pinjol

“Kalau seperti itu seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan saja, tidak perlu ribut-ribut datang ke rumahnya. Semua warga punya hak yang sama dan mempunyai hak merasa aman di lingkungan perumahannya,” ujarnya.

Sahroni menegaskan bahwa dirinya sudah menindaklanjuti kasus tersebut kepada Polres Bogor, tempat Lirabica melaporkan dugaan tindakan intimidasi.

Dia berharap polisi segera memproses laporan tersebut agar pihak-pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC