Connect with us

Nasional

Satgas Minta Pembentukan Posko Desa Mengacu Surat Edaran No. 9 Tahun 2021

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran No. 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di tingkat Desa/Kelurahan (PPKM Mikro).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan pembentukan Posko Covid-19 untuk penanganan pandemi mulai dari hulu yaitu dengan upaya pencegahan. Tujuan pembentukan posko untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perkembangan kasus Covid-19 di tingkat mikro, khususnya selama PPKM Mikro.

“Dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan semangat gotong royong, agar intevensi lebih efektif maka dibentuklah posko di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia,” jelas Wiku menyampaikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (16/2/2021) yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Terdapat beberapa ketentuan agar posko dapat berjalan efektif. Yaitu pertama, menentukan struktur dan personel, yang terdiri dari aparat dan mitra desa sesuai kebutuhan. Kedua, menentukan lokasi posko sepeti memanfaatkan kantor kepala desa, atau lapangan, atau juga lokasi lainnya yang dinilai representatif. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana. Keempat menilai status zonasi wilayah.

“Untuk memastikan operasional posko tingkat desa atau kelurahan, maka diperlukan alur komando dan koordinasi yang jelas,” imbuh Wiku.

Alur komando dan koordinasi posko terdiri dari pertama, pelaporan yaitu dari posko di tingkatan administrasi yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi melalui Satgas Covid-19 daerah secara berjenjang hingga ke pusat. Kedua, supervisi dilakukan secara berjenjang oleh Poskos atau Satga Covid-19 di tingkatan administratif yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Dan ketiga, koordinasi posko atau Satgas Covid-19 kepada pemerintah daerah di wilayah administratif yang sama.

Posko memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung. Dalam menjalankan fungsinya itu, posko dapat mengacu panduan teknis, pembentukan dan operasional posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Terkait anggaran, pemerintah daerah dan masyarakat tidak perlu khawatir karena telah dianggarkan dari dana desa masing-masing daerah. Rinciannya, diatur dalam Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 dengan surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan No. SE.2/PK/2021.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Hari Perempuan, DPR Serukan Perang Melawan Kekerasan Gender

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta kepada para perempuan Indonesia untuk terus mengampanyekan perang melawan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Diketahui, beberapa waktu terakhir KBG menjadi persoalan utama yang menimpa perempuan di tengah pandemi Covid-19. KBG diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender.

“Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan,” kata Politisi Partai Golkar tersebut dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (8/3).

Menurut Azis, perang melawan KBG atau kekerasan seksual harus juga melibatkan kaum pria.

“Kerja dan gerak bersama dari berbagai pihak dan berbagai lapisan untuk melakukan penanganan dan membangun rujukan adalah harapan. Pelibatan kaum adam dalam pembangunan kesejahteraan perempuan untuk akhiri kekerasan berbasis gender juga penting untuk dikedepankan,” sambungnya.

Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama organisasi perempuan lainnya, telah meluncurkan panduan perlindungan hak perempuan dari diskriminasi dan KBG dalam situasi pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Azis menyatakan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 merupakan momentum bahwa perempuan Indonesia harus berani menghadapi tantangan serta rasa takut dalam menggapai cita-cita. “Perempuan tidak hanya berada di belakang layar karena memiliki energi, pengaruh dalam kemajuan sebuah bangsa,” ujar politisi dapil Lampung II itu.

Azis menyebut pesan nasihat dari orang tua bahwa perbuatan besar diawali dari langkah pertama. Meskipun berupa langkah kecil, tapi Azis meyakini hal itu menjadi penentu bahwa semua sudah bergerak. “Perempuan Indonesia harus berani menggapai cita-cita. Choose to Challenge,” tegas Azis.

Menurut dia, hidup di alam modern dan demokratis, membuat kesempatan perempuan terbuka luas. Tiada ada lagi kekhawatiran, keraguan, hingga ketakutan yang dulu kerap mendominasi. Bahkan, pemerintah melindungi setiap hak warga negara.

”Pemerintah memberikan keleluasaan untuk membangun bangsa ini. Mulailah berkarya dengan passion yang dimiliki. Soal tantangan di tengah jalan, tak lantas jadi penghalang, justru dijadikannya sebagai motivasi untuk maju,” tutur Azis.

Ia mengingatkan keberanian mengalahkan ketakutan juga yang menjadi modal saat menjejakkan kaki pada persaingan semua lini. Prinsip berani melangkah dan tak lupa pada rumah utamanya yakni keluarga, harus terus dipegang teguh oleh para perempuan Indonesia.

IG

Continue Reading

Nasional

Hari Kesatuan Gerak ke-49, Ketum TP-PKK Tekankan Sinergitas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Ketum TP-PKK), Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya sinergitas antara TP-PKK dengan kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan di acara tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK ke-9, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (8/3).

Dalam sambutannya, Tri menjelaskan, gerakan PKK memiliki kemampuan yang luar biasa. Meski begitu, dalam bekerja organisasi ini tidak bisa mengandalkan anggota TP-PKK sendiri. Untuk itu, Tri meminta TP-PKK dapat bekerja sama dengan semua stakeholder, terutama kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

Baca juga: Ketum TP PKK Ajak Komunitas Masyarakat Sosialisasikan Masker

“Salah satunya kita tadi sudah saksikan ada kerja sama dengan pihak Isuzu di mana dengan kerja sama itu kita juga bisa membantu beberapa Posyandu dengan bantuan sekitar 100 alat timbang,” ujarnya.

Kemitraan dan sinergitas ini, kata Tri, sangat diperlukan mengingat anggaran TP-PKK cukup terbatas untuk menjalankan semua program.

Tri menyebut, dari hasil evaluasi yang dilakukannya, ia menilai kerja sama TP PKK harus dilakukan juga dengan internal Kemendagri yang memiliki banyak program.

Oleh karena itu, ia pun meminta kepada tim panitia perumus, agar program-program yang ada dapat disinergikan, sehingga tidak hanya menunggu permintaan kementerian dan lembaga di luar Kemendagri. Tri menekankan agar TP-PKK berperan sebagai subjek dalam melaksanakan program pemerintah.

Selain itu, Tri juga meminta kepada semua Ketua TP-PKK di tingkat provinsi untuk bersinergi dengan pemerintah daerahnya masing-masing.

“Kepada Ibu-Ibu semua pengurus PKK pusat, provinsi, dan semua kader provinsi yang mengikut Rakernas, selamat bekerja untuk merumuskan semua strategi dan rencana kita ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis TP-PKK Pusat juga menerima bantuan berupa 100 timbangan bayi dari donatur. Timbangan tersebut diperuntukkan bagi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang mebutuhkan.

Continue Reading

Nasional

Kemendikbud: Pembukaan Kampus Sesuai SKB 4 Menteri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam menyatakan pembukaan kampus masih mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang diumumkan Mendikbud Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Dalam SKB itu, pimpinan kampus dapat memberikan izin pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai penerapan protokol kesehatan.

“SKB Empat Menteri yang telah diumumkan pada November 2020 menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan Dirjen Dikti,” kata Nizam dalam keterangan tertulis, Senin 8 Maret 2021.

Kebijakan yang dimaksud tertuang pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Nizam menyatakan, masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa akan segera mengikuti program vaksinasi Covid-19.

“Karena itu, sebelum hadirnya vaksinasi nasional Covid-19, pimpinan satuan pendidikan telah didorong untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka sesuai kondisi satuan pendidikan dan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Nizam.

Dengan demikian, vaksinasi Covid-19 ini dapat mengakselerasi persiapan pembelajaran tatap muka di lingkungan pendidikan tinggi.

“Saya berharap seluruh warga pendidikan tinggi dapat bersabar dan terus mendukung program vaksinasi ini,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC