Connect with us

Hot Topic

Satgas Tetapkan Adendum Peniadaan Mudik, Simak Rinciannya

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Satgas Penanganan Covid-19 telah menetapkan kebijakan tambahan dalam Adendum Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan antisipasi berupa pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan  mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 – 24 Mei 2021).

“Latar belakang penetapan penambahan kebijakan pelengkap ini, berdasarkan hasil survei paska penetapan kebijakan peniadaan mudik lebaran tahun 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan. Masih ditemukan sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 tanggal pemberlakuan peniadaan mudik,” jelasnya, Kamis (22/04).

Baca juga: Pemerintah Perpanjang Waktu Larangan Mudik Lebaran

Adapun rincian ketentuan khusus yang diberlakukan pada H-14 dan H+7 Kebijakan Peniadaan Mudik Lebaran sesuai yang tertuang dalam Adendum Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 yaitu:

  1. Pelaku perjalanan transportasi udara dan laut, dan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
  2. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
  3. Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
  4. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
  5. Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
  6. Pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia;
  7. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan;
  8. Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktubtunggu hasil pemeriksaan; dan
  9. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/perkeretaapian menindaklanjuti Addendum Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Addendum Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan Idulfitri Kamis 13 Mei 2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.

Keputusan itu merupakan hasil Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Selasa 11 Mei 2021.

Kemenag melakukan pemantauan hilal di 88 titik di 34 provinsi. Dari 88 titik itu, tidak ada yang melaporkan melihat hilal.

“Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara rukyat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistikmalkan (digenapkan 30 hari) sesuai dengan hasil sidang isbat tadi,” kata Yaqut.

“Ini sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idulfitri secara bersama-sama,” lanjutnya.

Sidang isbat didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004. Dalam sidang Kemenag menggunakan dua metode, yaitu hisab (perhitungan) dan rukyat (melihat langsung). Kedua metode itu tidak dibenturkan, melainkan saling melengkapi satu sama lain.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Firli Bahuri Non Aktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menonaktifkan 75 pegawainya yang tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN.

Salah satu dari 75 orang tersebut adalah penyidik senior Novel Baswedan. Berdasarkan surat yang beredar, penonaktifan 75 pegawai KPK itu berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Keputusan tersebut mengagetkan semua pihak karena sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri sempat mengatakan tak akan menonaktifkan pegawai yang tak lulus tes.

Baca juga: BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Bagi KPK Beda dengan CPNS

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu seperti dilansir Antara. Berikut ini poin-poinnya: Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Setoran Kades dan Camat ke Bupati Nganjuk Kisaran Rp2 Juta – Rp50 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat diduga tidak hanya melakukan praktik jual beli jabatan. Novi juga menerima setoran dari hasil praktik jual beli jabatannya.

“Jadi untuk setorannya bervariasi ya, karena juga ada dari desa dia kumpulkan, kemudian setelah jadi kepala desa ada yang setor Rp2 juta, kemudian dikumpulkan naik ke atas, dari desa ke kecamatan,” kata Argo dalam konferensi pers, Selasa 11 Mei 2021.

Argo menjelaskan, setoran yang diberikan berbeda-beda dari kades hingga camat. Dengan kisaran dari Rp2 juta hingga Rp50 juta.

“Kemudian ada Rp15 juta juga ada, Rp50 juta juga ada, jadi bervariasi antara Rp2 juta sampai dengan Rp50 juta,” kata Argo.

Selain itu, Argo menyampaikan, pihaknya telah memeriksa 18 saksi terkait kasus ini. Usai pemeriksaan 18 saksi tersebut, polisi akan melakukan pemeriksaan tersangka dan melakukan gelar perkara. Kemudian kasus tersebut dinaikan statusnya ke penyidikan.

Baca juga: Polri Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk

Adapun Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC