Connect with us

Hot Topic

Sebanyak 49.947 Personel Gabungan Diterjunkan Untuk Operasi Yustisi

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Polri melaporkan perkembangan Operasi Yustisi di seluruh Indonesia pada Senin (14/9) kemarin. Sebanyak 49.947 personel gabungan dikerahkan untuk memantau kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Dilakukan oleh 34 jajaran Polda untuk mengawasi kawan zona merah sebanyak 59 Kabupaten/Kota, oranye sebanyak 166 Kabupaten/Kota, zona kuning sebanyak 141 Kabupaten/Kota, dan zona hijau 50 Kabupaten/Kota, dikerahkan 49.947 personel gabungan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (15/9).

Polri sendiri tercatat menurunkan sebanyak 2.599 personel untuk mengawal Operasi Yustisi di seluruh wilayah Indonesia.

“Perincian 2.599 personel Polri, 9.511 personel TNI, 11.212 Satpol PP dan 3.315 personel lainnya,” kata Awi.

Awi merinci, sebanyak 53.972 kegiatan razia yang digelar oleh personel gabungan. Sebanyak 47.754 orang yang menjadi sasaran razia dan 2.318 sasaran tempat dan 2.511 sasaran kegiatan.

“Jenis sanksi yang dikenakan dapat kami sampaikan pertama teguran lisan 48.630 kali kemudian teguran tertulis 3.904 kali dan kurungan nihil, denda administrasi 1.150 kali dengan nilai denda Rp52 juta, untuk penutupan usaha nihil. Sanksi lainnya berupa kerja sosial 2.853 kali,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polri Periksa 13 Saksi Terkait Kasus Kebakaran Kejagung Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Polri memeriksa 13 saksi terkait kasus kebakaran Gedung Kejagung, Kamis (24/9). Ke-13 saksi tersebut terdiri dari 7 orang pegawai Kejagung dan 6 orang ahli.

“Rinciannya, 7 orang saksi terdiri dari pihak swasta, pekerja, cleaning service, ASN dan Jaksa di Kejaksaan Agung. 6 orang ahli terdiri dari ahli Puslabfor, ahli kebakaran dari IPB dan UI, ahli hukum pidana dari UI, Usakti dan UMJ,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo, Kamis (24/9).

Diketahui sebelumnya, Polri telah merampungkan pemeriksaan terhadap 29 saksi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, seluruh orang yang diperiksa tersebut merupakan kategori saksi potensial.

Mereka sebelumnya juga sudah diperiksa dalam tahap penyelidikan Bareskrim Polri. Saksi-saksi itu terdiri dari pekerja atau tukang, staf Kejagung hingga PNS Kejagung.

Di samping itu, penyidik juga telah menyita barang bukti kebakaran Kejagung yang ditemukan Puslabfor Polri. Awi menyebut, pihaknya sudah bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tuk penyitaan tersebut.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Minta Polri Tidak Izinkan Liga 1 dan 2, IPW: Selamatkan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri supaya tidak mengizinkan pelaksanaan pertandingan sepakbola Liga 1 dan 2, mengingat pandemi Covid-19 semakin meluas.

Pelarangan Liga 1 dan 2 dari Polri juga akan menyelamatkan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia U-20 pada pertengahan 2021 mendatang.

“Jika tetap digelar akan melahirkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 di Jogjakarta dan sekitarnya. Lembaga sepakbola dunia – FIFA pasti akan mempertimbangkan, apakah Indonesia masih pantas menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 atau tidak. Padahal Piala Dunia U20 itu dijadwalkan pada 20 Mei – 14 Juni 2021, diikuti 24 negara,” kata Koordinator IPW Neta S Pane, Kamis (24/9).

Menurut IPW, tidak ada yang bisa memastikan terjaminnya diikutinya pedoman protokol kesehatan Covid-19. Masyarakat sepakbola cenderung tidak disiplin dan sulit diatur.

“Artinya, jika Liga 1 dan 2 tetap digulirkan. Siapa yang menjamin protokol Covid-19 dijalankan oleh masing-masing penyelenggara? Siapa yang menjamin, suporter tidak datang ke sekitar stadion? Siapa yang menjamin, jika pemain dan ofisial klub yang datang dari luar Jogja, tidak membawa virus Covid-19? Indikasi klaster-klaster baru di kota besar, semakin mewabah sudah terlihat. Even sepakbola, sangat mudah terindikasi pandemik. Karena, masyarakat sepakbola Indonesia, cenderung tidak disiplin, dan sulit diatur,” ujarnya.

Karena itu, bukan mustahil FIFA akan menunda atau membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Sebab FIFA menilai PSSI dan Pemerintah dianggap lengah dan tidak peduli dengan pandemi Covid-19.

“Bukan mustahil pula ke 23 negara yang lolos ke Piala Dunia U-20 tahun 2021 akan menolak bermain di Indonesia. Sebab Pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu menurunkan penyebaran virus pandemik. Apalagi sampai hari ini, tingkat kematian bertambah. Kenaikan yang terkena Covid-19 di Indonesia juga semakin besar,” ujarnya.

Terlebih, sudah 59 negara telah “melockdown” Indonesia karena melonjaknya angka Covid-19 dan penyebaran virus seakan tidak bisa dikendalikan.

“Jadi, lebih baik Polri melakukan pencegahan untuk tidak memberi ijin kepada Liga 1 dan 2. Tujuannya agar Piala Dunia U-20 bisa diselamatkan dan berlangsung di Indonesia yang diikuti 23 negara. Daripada, dibatalkan FIFA, karena pemerintah Indonesia, tak mampu mengendalikan pandemik Covid-19,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Tepis Gatot Nurmantyo, TB Hasanuddin: Gak Ada Hubungannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo curhat soal seorang ‘sahabat di PDIP’ yang memintanya menghentikan perintah nonton bareng film G30S/PKI pada 2017 silam, bila tidak mau menghentikan acara itu maka Gatot bakal dicopot dari jabatan Panglima saat itu. Kini seorang politikus senior PDIP menepis cerita itu.

“Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,-red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun,” kata politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, dalam keterangannya, Rabu (23/09).

Baca juga: Kapitra Ampera: Jika Ada yang Melaporkan Gatot Nurmantyo Kami Siap Mengadvokasi

Dia mengatakan berdasarkan ketentuan Gatot pensiun pada 1 April 2018. Ketika itu Gatot naik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017.

“Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya,” tuturnya.

Pada 2017, Gatot memerintahkan jajaran internal TNI untuk nonton bareng film era Orde Baru yang disutradarai Arifin C Noer itu. Acara nonton bareng digelar TNI, salah satunya di Markas Korem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat pada 1 Oktober 2017 silam. Saat itu, Presiden Jokowi sendiri turut hadir nonton bareng, duduk bersila di sebelah Gatot yang kala itu masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Singkat cerita, pergantian panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017, akhirnya Gatot diganti oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Persis, pergantian itulah yang diulas Gatot dan dihubungkan dengan perintah nonton bareng film G30S/PKI di institusi TNI. Namun politikus PDIP menepis kaitan antara nonton bareng dengan penggantian panglima TNI pada tiga tahun silam itu.

Sebelumnya, Gatot berbicara soal perintah menonton film ‘G30S/PKI’ beberapa waktu silam. Perintah ini dikaitkan Gatot dengan cerita pergantiannya dari jabatan Panglima TNI.

“Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti’,” kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point.

“Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti,” ucap Gatot.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC