Channel9.id-Jakarta. Sidang perdana gugatan uji materi terkait penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual, Senin, (21/09).

Permohonan yang diajukan oleh Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli bersama Abdulrachim Kresno tersebut telah teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUU-XVIII/2020.

Rizal berharap agar para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mampu mewariskan sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang benar-benar terbebas dari money politic.

“Ini kesempatan bersejarah untuk mengubah Indonesia. Saya ingin kita semua wariskan sistem demokrasi yang betul-betul adil dan amanah. Sehingga yang terbaik dari bangsa kita bisa nongol di berbagai level kepemimpinan,” katanya dalam sidang tersebut.

Baca juga: Fraksi PAN Kritik Ambang Batas Pencalonan Presiden  

Ekonom senior itu mengatakan, presidential threshold  atau ambang batas  20 persen telah menciptakan demokrasi kriminal di Indonesia.

“Demokrasi kriminal artinya peranan money politic jadi sangat dominan di sistem politik kita. Salah satu tonggak dari basis demokrasi kriminal itu adanya PT 20 persen. Ini terjadi pada bupati harus bayar partai antara Rp 20 sampai Rp40 miliar, gubernur Rp 100-300 miliar, presiden jauh lebih mahal,” katanya.

Dalam akun Twitter @RamliRizal, ia pun mencuit “Banyak yg sarankan”percuma JR ke @officialMKRI karena Hakim2nya pro status-quo.” Saya jawab, “Give them the benefits of the doubts, manusia selalu ada sisi baiknya.” Ini kesempatan historin utk wariskan hal-hal yg baik untuk bangsa kita.

Diketahui, Rizal, bersama Abdulrachim yang didampingi oleh kuasa hukum Refly Harun, mendaftarkan uji materi UU Pemilu tersebut ke MK, pada Jumat 4 September 2020.

Refly berkeinginan agar abang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu dihapuskan atau hanya 0 persen. Hal itu bertujuan agar iklim Pilpres diliputi oleh suasana yang adil dan berkualitas.

“Agar kemudian pilpres ke depan itu pilpres yang lebih berkualitas dan juga fair kompetisi,” kata Refly beberapa waktu lalu.

Channel9.id-Jakarta. Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan John Kei hingga 19 Oktober 2020. John Kei merupakan tersangka kasus penyerangan dan pembunuhan.

Salah satu anggota tim kuasa hukum John Kei, Steven Lee mengatakan, kepastian itu disampaikan oleh kepolisian melalui surat yang diterima kuasa hukum pada Minggu (20/09) pukul 01.30 WIB.

“Benar diperpanjang sampai dengan 19 Oktober 2020. Surat kami terima pas jam 01.30 WIB, demikian informasi dari kami tim kuasa hukum John Kei,” ujar Steven Lee.

Ia mengungkapkan, penahanan John Kei berakhir pada Sabtu (19/09/2020). Namun, hingga Minggu dini hari tim kuasa hukum belum mendapatkan kepastian dari polisi.

Baca juga: Berkas Perkara John Kei, Polisi Sedang Menunggu Tahap 2

Seperti diketahui, John Kei dan 38 anak buahnya ditangkap jajaran Polda Metro Jaya di tempat dan waktu yang berbeda pada Minggu, 21 Juni 2020 lalu. Polisi menangkap John Kei beserta koleganya itu setelah melakukan aksi premanisme dengan cara melakukan perusakan rumah Nus Kei di Tangerang.

Tidak sampai di situ, anak buah John Kei juga menyerang kelompok Nus Kei berinisial ER dengan cara membacok berulang kali hingga tewas. Ada pula satu korban berinisial AR yang mengalami putus jari tangan akibat sabetan senjata tajam.

Baca juga: John Kei Terancam Hukuman Mati

Mereka terancam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 88 KUHP tentang terkait permufakatan jahat, Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.

John Kei dan gerombolannya juga dijerat dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas kepemilikan sejumlah senjata tajam. Ancaman hukuman maksimal terhadap mereka yakni pidana mati.

IG

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, Polri sudah menyelesaikan kembali berkas kasus Red Notice Djoko Tjandra. Pun sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung.

“Berkas perkara red notice P19, Alhamdulillah dari Dittipikor telah melengkapi berkas atas tersangka JST, NB, PU, dan TS,” kata Awi di Bareskrim Polri, Senin (21/9).

Berkas kasus tersebut rencananya akan langsung diserahkan ke Kejaksaan hari ini. Dia berharap hasilnya dinyatakan lengkap atau P21.

“Rencananya hari ini berkas akan dikirim kembali ke JPU,” kata Awi.

Baca juga: Polri Bantah Irjen Napoleon Tidak Ditahan Karena Jenderal Bintang Dua

Sebelumnya, Polri telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung pada (2/9). Namun, selang sepekan lebih kemudian, pada 11 September 2020, JPU memulangkan berkas tersebut lantaran dinilai belum lengkap.

Polri sebelumnya sudah melakukan serangkaian pemeriksaan pada para tersangka. Dalam kasus Red Notice ini, Polri menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Penyidik juga menetapkan Tommy Sumardi, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dalam kasus ini. Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga berperan sebagai pemberi suap, sedangkan Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon menjadi penerima suap.

(HY)