Connect with us

Nasional

Satpol PP Garda Terdepan Penegak Perda

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) merupakan garda terdepan bagi terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Hal itu disampaikan Teguh pada saat Pembukaan Uji Kompetensi (UJK) Inpassing Jabatan Fungsional (Jafung) Polisi Pamong Praja (Pol-PP) di BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara virtual pada Selasa, (15/09/2020) dari Jakarta.

Teguh menekankan, Satpol PP berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Untuk itu, Satpol PP perlu didorong untuk mewujudkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. (Satpol PP perlu) mengawasi kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan Covid-19,” ujar Teguh.

Dengan demikian, Teguh menegaskan, Kemendagri mendukung penuh dan memfasilitasi pelaksanaan UJK Inpassing Jafung Satpol PP di BPSDM Provinsi Kalsel. “Sehingga para Satpol PP dapat melakukan fungsi dan tugasnya secara memadai dan diakui secara kompeten,” imbuh Teguh.

Baca juga : NTB Gelar Rakor Gakkum Pilkada 2020

UJK Inpassing Pol-PP dilaksanakan selama 3 hari, mulai 15 hingga 17 September 2020, dan diikuti oleh peserta/asesi sebanyak 20 orang. Pembukaan UJK tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPSDM Provinsi Kalsel secara langsung, serta diikuti secara virtual oleh Direktur Polisi Pamong Praja Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) dari Jakarta. Kegiatan UJK Pol-PP bersumber dari APBD Pemda Kalsel Tahun 2020.

Untuk metode UJK, dilakukan melalui Uji Tulis dengan pilihan berganda terdiri dari 60 soal secara daring yang akan dikerjakan selama 90 menit dan Metode wawancara oleh asesor secara tatap muka. Hasil Uji tulis dan wawancara akan dibahas dalam sidang pleno asesor yang dipimpin oleh Kepala Pusat (Kapus) Standarisasi & Kompetensi BPSDM Kemendagri, untuk menentukan kompeten atau belum kompeten para asesi peserta UJK. Untuk Asesor sendiri berasal dari Ditjen Bina Adwil Kemendagri dan BPSDM Provinsi Kalsel.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Pegiat Pemilu: Tak Tepat Pilkada Jadi Kambing Kegagalan Penanganan Pandemi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pasca pendaftaran Paslon lalu yang berbuntut arak-arakan massa, tuntutan penundaan Pilkada Serentak 2020 makin kencang. Pegiat pemilu Jeirry Sumampow angkat suara, menurutnya, tak tepat jika Pilkada dijadikan kambing hitam kegagalan dalam menangani penyebaran covid-19.

Dia mengatakan, apa bedanya kumpulan orang yang setiap hari beraktifitas di pasar tanpa protokol Covid-19 yang ketat dengan kumpulan massa di Pilkada.

“Dalam kerangka penanganan Covid-19, mestinya sama saja. Tapi yang disalahkan adalah kumpulan massa dalam Pilkada. Yang di pasar dianggap ok saja, tak masalah,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) itu dalam keterangan tertulisnya,  Ahad (20/09).

Kalau mau didalami, kata Jeirry, ada ketidakberesan penyelenggara yang tak mengantisipasi tahapan pendaftaran calon , sehingga menjadi ramai diperbincangkan sebagai pembuat cluster penularan Covid-19 baru.

“Lagi-lagi, ketakberdayaan terhadap Pandemi Covid-19 seolah dijadikan tameng untuk membenarkan kinerja penyelenggara yang tak becus itu,” imbuh Jeirry.

Baca juga: Pegiat Pemilu Minta Sanksi Tegas Pelanggar Prokes Pilkada

Dia menegaskan penyelenggara tak boleh pasrah dan membiarkan seolah memang sudah begitulah keadaannya Pilkada dalam suasana Pandemi Covid-19.  Kata dia, penyelenggara tak boleh merasa bahwa karena Pandemi Covid-19 ini maka mereka tak punya kuasa apa-apa untuk mengatasinya, tanpa berupaya serius memikirkan bagaimana agar tahapan tak menjadi cluster penularan Covid-19.

“Bukankah mereka diberikan kewenangan oleh UU untuk mengatur, jika perlu memaksa, agar tahapan Pilkada tak menjadi arena penularan Covid-19? Bagi kami itu jelas dalam UU No.6/2020?,” cetus Jeirry.

Dalam kerangka Pilkada dimasa Covid-19 ini, lanjut dia,  penyelenggara juga mesti menyesuaikan hal-hal dalam tahapan yang berpotensi menjadi media penularan Covid-19. Mekanisme teknis dalam setiap tahapan harus disederhanakan. Tak boleh persis sama dengan pada masa normal. Jika ada hal yang bisa menjadi media penularan, maka itu bisa saja ditiadakan. Itu bagian dari resiko yang harus diambil demi kebaikan dan keselamatan bersama.

“Tak boleh takut untuk melakukan hal itu,” katanya.

Dia memberi contoh, dalam tahapan penetapan calon nanti atau kampanye pengerahan massa harus dilarang dan jika terjadi harus ditindak dengan tegas. Berikan sangsi sesuai dengan regulasi yang ada.

“Jika ditunda, kapan tundanya? Jika menunggu Pandemi Covid-19 berakhir, kapan itu? Bisa satu, dua atau bahkan 5 tahun lagi. Apakah kita harus menunggu selama itu dalam ketidakpastian? Karena tidak ada yang bisa memberikan kepastian, maka bukankah lebih baik kita lanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang lebih ketat dan penerapan sangsi yang lebih tegas?,” ucap Jeirry.

Jeirry mengungkapkan, terlalu cepat menuntut penundaan Pilkada, tanpa melihat seberapa serius upaya kita dalam mengantisipasi dampaknya. Kata dia, cara ini terkesan terlalu pasrah dan ingin menghindar dari kenyataan.

“Tentu keselamatan rakyat penting sekali jadi perhatian. Bagi kami, itu harus jadi perhatian paling tinggi. Dan ini juga jadi fokus ketika, di bulan Juni lalu, mengambil keputusan sebagai bangsa untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak tahun ini,” tuturnya.

Jeirry menilai, penundaan Pilkada 2020 boleh saja, baik saja. Tapi melakukan itu tanpa melakukan evaluasi mendalam dan memetakan letak persoalannya, merupakan sikap dan tindakan yang terlalu terburu-buru.

“Pertanyaannya apakah perhatian itu sudah kita laksanakan dengan baik? Disini perlu ada evaluasi untuk melihat dimana letak persoalannya. Bukan dengan buru buru mengusulkan penundaan Pilkada,” imbuhnya.

“Cara kita menangani persoalan memang cenderung cari gampang. Bukan lihat dan dalami persoalan lalu cari solusi, tapi cenderung mencari kambing hitam. Ini terjadi mulai dari persoalan yang sifatnya remeh-temeh sampai persoalan yang serius dan rumit. Kami menilai bahwa cara inilah yang terjadi dalam kasus tuntutan penundaan Pilkada. Jika begini, memang bakal repot terus ke depan, tak akan ada kepastian,” pungkasnya.

IG

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Kerumunan Massa dalam Pilkada Harus Dibatasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kerumunan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama saat kampanye harus dibatasi. Mendagri mengatakan, apapun bentuknya, harus dibatasi semaksimal mungkin.

“Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi, saya tidak sependapat. Maka Kemendagri membuat surat keberatan tentang itu langsung ke KPU,” ujar Tito saat jadi narasumber dalam webinar nasional Seri 2 KSDI bertajuk,”Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi” di Jakarta, Minggu (20/09).

Meski demikian, Tito menilai jika semua kerumunan menjadi kurang fair bagi non petahana. Menurutnya, jika dibatasi total maka yang diuntungkan adalah petahana.

“Agak kurang fair jika dibatasi total, karena yang diuntungkan adalah petahana. Maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas. Oleh karena itu sebagai Mendagri, telah mengusulkan pertemuan atau rapat terbatas hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang,” jelasnya.

Baca juga: Puan Maharani Minta Semua Pihak Patuhi Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2020

Tito menuturkan, untuk mencegah terjadinya kerumunan massa yang besar, dirinya juga mendorong kampanye daring.

“Memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas,” ucapnya.

Pilkada ini, sambungnya, sebetulnya jika setting-nya baik menjadi momentum emas untuk membuat 270  daerah daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani covid-19. Mereka yang menjadi pasangan calon bergerak semua menangani covid.

“Kampanye harus dilakukan sehingga masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ini di daerahnya. Otomatis kalau bisa dibangun setting ini para calon kepala daerah ini di pikiran mereka hanya berpikir bagaimana tangani covid-19 itu,” imbuhnya.

Tito mendorong adanya regulasi untuk mencegah kerumunan sosial dan untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah ini dan tim suksesnya melakukan kampanye masif. Misalnya, lanjut Tito, dengan membagikan masker, hand sanitizer atau sabun. “Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Apresiasi Klarifikasi Mendikbud, PDIP: Agar Tidak Ada Persepsi yang Salah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PDI Perjuangan mengapresiasi klarifikasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait isu penghapusan mata pelajaran sekolah. PDIP menilai, pernyataan Nadiem yang tidak akan menghapus pelajaran sejarah adalah tepat.

”Klarifikasi secara cepat dan langsung oleh Mendikbud kami apresiasi. Yang akan dilakukan Kemendikbud adalah upaya menjadikan sejarah sebagai hal yang sangat relevan bagi generasi muda, dengan ditampilkan dengan cara yang kreatif, menarik dan penuh dialog terkait relevansi sejarah tersebut bagi tumbuhnya semangat nasionalisme,”ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulis, Minggu (20/09).

Baca juga: Mendikbud: Sejarah Tidak Mungkin Kami Hilangkan 

Menurut Hasto, penjelasan Nadiem itu sangat penting sebagai bagian dari tanggung jawab komunikasi politik agar tidak ada persepsi yang salah atas setiap kebijakan pemerintah.

“Ke depan hal-hal yang belum final, agar dikelola secara hati-hati, agar berbagai permutasi tsb tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Sebab pendidikan itu untuk masa depan,” katanya.

Bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, politik pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia hadir dalam kebijakan, sistem pendidikan, kultur, dan proses saling mencerdaskan guna menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai tradisi berpikir kritis, namun tetap membumi pada kebudayaan bangsa.

“Pesan Bung Karno agar ilmu pengetahuan mengabdi pada kemanusiaan mengandung makna bahwa pendidikan itu membebaskan rakyat dari kebodohan, dan dengannya taraf kebudayaan Indonesia semakin meningkat, diwarnai dengan nilai-nilai luhur bangsa,” tuturnya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, PDIP mengajak seluruh komponen bangsa untuk benar-benar memperhatikan pendidikan sebagai faktor kemajuan bangsa yang begitu penting.

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Nadiem tak Paham Makna Sejarah

“Indonesia memiliki rekam jejak sejarah nusantara sebagai bangsa pemimpin. Nusantara dalam perspektif sejarahnya, mengandung kehebatan tentang posisi geopolitik yang begitu strategis, sehingga menjadi titik temu dan sintesa peradaban dunia,”imbuhnya.

Melalui pendidikan yang benar, kata Hasto, pendidikan yang sarat dengan nation and character building, dan pendidikan yang memerdekakan, maka pendidikan adalah proses cetak biru.

“Dengan pijakan sejarah yang kuat, akan lahirlah semangat untuk hadir sebagai bangsa pemimpin,” pungkas Hasto.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC