Connect with us

Nasional

NTB Gelar Rakor Gakkum Pilkada 2020

Published

on

Channel9.id-Jakarta.  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah cepat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Pikada Serentak 2020 (Rakor Gakkum Pilkada).

Rakor yang diprakarsai bersama oleh Kapolda NTB, Danrem dan Wagub NTB tersebut berlangsung pada hari Senin (14/09/2020) di Tenda Putih Lapangan Gajah Mada Polda NTB.

Pada hari yang sama, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, selaku Kepala Pelaksana Harian Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, mengumumkan langkah Mendagri menetapkan Tim yang akan menjadi penanggung jawab pelaksana Rakor Gakkum Pilkada di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada.

“Mendagri menunjuk dan menugaskan para penanggung jawab untuk segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Rakor dimaksud, paling lambat hari Jumat 18 September 2020 dan melaporkan pelaksanaan Rakor di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tersebut,” demikian Bahtiar dalam suratnya tentang penetapan tim tersebut.

Rakor penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah. Dengan demikian, daerah semestinya sudah menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) untuk penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan tersebut.

Baca juga : Kemendagri Instruksikan Daerah Laksanakan Rakor Penegakan Hukum Prokes

Hingga saat ini, Kemendagri mencatat masih terdapat 68 kabupaten/kota yang belum menyusun Perkada dan 51 kabupaten/kota yang sedang dalam proses penyusunan Perkada terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 itu. Bahtiar menargetkan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyelesaikan Perkadanya paling lambat hari Jumat, 18 September 2020.

Sementara itu Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan NTB merupakan provinsi pertama yang melaksanakan rakor setelah desakan Mendagri 11 September lalu agar daerah-daerah segera melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan Pilkada.

Menurut Kastorius, Kemendagri memandang gerak cepat NTB memelopori sosialisasi lewat rakor merupakan contoh baik yang perlu diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Lebih jauh Kastorius Sinaga mengatakan, sosialisasi protokol kesehatan Pilkada sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat dua tahapan Pilkada yang cukup rawan sudah di ambang pintu. Dua tahapan itu adalah pengesahan calon peserta Pilkada pada 23 September 2020 dan masa kampanye pada 26 September hingga 5 Desember 2020.

“Menteri Dalam Negeri menyambut baik langkah NTB karena ini rakor yang pertama digelar oleh provinsi setelah Mendagri mendesak diadakannya sosialisasi di daerah-daerah. Mendagri juga sudah menegur 72 cakada petahana dan memberi apresiasi kepada 5 daerah,” kata Kastorius.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pasien Covid-19 Membludak, Satgas Siapkan Tower 8 Wisma Atlet

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mempersiapkan tower 8 RS Darurat Wisma Atlet, Jakarta untuk menerima pasien positif tanpa gejala agar bisa melakukan isolasi mandiri. Hal ini dilakukan karena tren pasien baru yang semakin meningkat di tower 4 dan 5, yang difokuskan untuk isolasi mandiri pasien positif tanpa gejala.

“Kami punya dua tower untuk isolasi mandiri di tower 4 dan 5, saat ini hunian tower 4 sudah tinggi huniannya sekitar 90%, dan tower 5 sudah 39% hingga pukul 06:00 WIB tadi,” kata Koordinator RS Darurat Covid-19 Mayjen TNI dr.Tugas Ratmono, Senin (28/09).

Baca juga: Empat Hari PSBB, Pasien di RS Darurat Bertambah 1.066 Orang 

Untuk itu Wisma Atlet tower 8 juga akan didedikasikan untuk isolasi mandiri pasien OTG, dan sudah tahap finalisasi. Diharapkan mulai besok (29/09/2020) sudah bisa menerima pasien yang dirujuk kesana

Tugas mengatakan tren pasien yang masuk di RS Darurat masih cukup tinggi dan perbandingan yang keluar dengan yang masuk hampir sama. Menurutnya saat ini dari tower-tower yang dioperasikan sebagai RS Darurat tingkat huniannya masih tinggi di atas 80%.

Fasilitas yang diberikan di tower 8 menurut Tugas pun sama seperti di tower 4 dan 5. Pasien akan diberikan tempat istirahat dan fasilitas olahraga, tempat berkomunikasi dengan tim psikolog, dan diberikan fasilitas nutrisi dan vitamin. Dia menegaskan fasilitas yang diberikan bukanlah pengobatan seperti di tower 6-7 yang ditujukan untuk pasien ringan dan sedang.

“Paling lama besok pagi sudah siap, karena sedang finalisasi kebutuhan dan kelengkapan termasuk bagaimana dekontaminasi, tempat petugas untuk menggunakan APD, dan untuk menerima pasien. Kami juga harus memastikan semua sistem berjalan dengan baik, terutama penerimaan dengan sistem digital agar bisa siap pakai paling tidak besok pagi,” jelas Tugas.

Dia juga memastikan yang masuk dalam flat isolasi mandiri bukan pasien yang memiliki komorbid tertentu. Pasien pun menjalani masa isolasi mandiri selama 10 hari sesuai dengan pedoman, kemudian diperbolehkan pulang tanpa harus tes PCR.

“Kenapa kita harus isolasi, adalah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Ini yang paling penting,” kata dia.

IG

Continue Reading

Nasional

Epidemiolog: Harus Ada Perubahan Strategi Pengendalian Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman menyatakan tidak ada daerah yang aman dari Covid-19 jika tidak ada kesetaraan dalam mengendalikan Covid-19. Bahkan, pandemi akan tetap parah mengingat Indonesia tidak melakukan kebijakan lockdown seperti negara lain.

“Sekali lagi, upaya satu provinsi saja tidak cukup. Secara nasional perlu ada satu perubahan strategi yang lebih kuat,” ujar Dicky dilansir CNNIndonesia, Senin (28/9).

Menurutnya, PSBB Jilid II DKI Jakarta belum efektif melandaikan kasus corona akibat infeksi virus corona SARS-CoV-2 terus terjadi. Dia mengatakan Indonesia, khususnya DKI belum keluar dari situasi krisis pandemi Covid-19.

“Dari sisi keseluruhan sebenarnya kita belum keluar dari situasi yang kritis,” ujar Dicky.

Baca juga: Pasien Covid-19Membludak, Satgas Siapkan Tower 8 Wisma Atlet

Dicky menuturkan PSBB Jilid II DKI memang berdampak pada penurunan kasus. Akan tetapi, dia mengatakan hal itu belum signifikan. Selain berlangsung singkat dan tidak didukung daerah sekitar, masih tingginya angka kematian menandakan PSBB Jilid II DKI belum efektif.

Lebih lanjut, Dicky berkata intervensi dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 masih belum merata. Dia melihat banyak daerah yang bersebelahan dengan Jakarta atau kota besar di Indonesia masih mengabaikan intervensi.

“Ini berdampak signifikan, katakanlah Pulau Jawa ini untuk mengendalikan pandemi. Karena interkonektivitas antara berbagai wilayah Jawa ini mau tidak mau membuat mobilitas orang-orang ini membawa virus, kasus impor istilahnya,” ujarnya.

Dicky menyesalkan Indonesia masih belum memprioritaskan pengetesan dan pelacakan. Meski ada peningkatan, dia melihat hal itu tidak signifikan.

“Jadi jumlah tes itu harus disesuaikan seiring dengan skala keseriusan pandemi suatu wilayah atau negara. Kalau melihat Indonesia, kita harus jauh lebih besar untuk mengejar ketertinggalan laju penularan,” ujarnya.

Lebih dari itu, Dicky meyakini pengetesan, pelacakan, isolasi, hingga perawatan yang memadai akan efektif jika dikolaborasikan dengan kebiasaan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Sebelumnya, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 275.213 kasus per Minggu (27/09). Dari jumlah itu, sebanyak 203.014 telah dinyatakan sembuh, 10.386 meninggal dunia, dan 61.813 masih dirawat di rumah sakit.

Sedangkan DKI, jumlah kasus Covid-19 sudah mencapai 70.184 kasus per Minggu (27/09). Dari jumlah itu, 56.413 dinyatakan sembuh, 1.692 meninggal dunia, dan dirawat 2.350.

Adapun perbandingan secara grafik memperlihatkan jumlah kasus Covid-19 di Jakarta terlihat melandai sejak diberlakukannya PSBB Jilid II pada 14 September 2020. Sedangkan grafik secara nasional memperlihatkan kenaikan dan mulai menurun sejak 26 September 2020.

IG

Continue Reading

Nasional

Ratusan Massa Blokade Acara KAMI di Jatim

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Acara yang diselenggarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Gedung Juang 45, Kota Surabaya, diblokade oleh ratusan massa yang mengatasnamakan diri ‘Surabaya Adalah Kita’.

Rencananya acara itu dihadiri oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Ketua Umum Komite Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Rochmat Wahab, serta Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Senin (28/09).

Ratusan orang yang mengatasnamakan dirinya Surabaya Adalah Kita telah memblokade gedung tersebut. Massa KAMI yang hendak datang pun tak bisa masuk.

Koordinator aksi, Chakti menegaskan bahwa pihaknya menolak keras keberadaan KAMI. Ia menilai kelompok itu pemecah belah bangsa. “Keberadaan KAMI Jatim pemecah belah bangsa,” kata Chakti, di lokasi.

Baca juga : Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Demo 3 Hari Berturut-turut 

Ia bahkan menilai, KAMI bukan gerakan moral, melainkan kelompok yang diduga melakukan makar karena sakit hati dengan pemerintah. “KAMI bukan gerakan moral melainkan gerakan makar gerombolan sakit hati,” ucapnya.

Apalagi, kata Chakti, Silaturahim Akbar Kami tersebut digelar di tengah masa pandemi Covid-19. Hal itu bisa berisiko menimbulkan penularan corona.

“Kami menolak dikarenakan dapat menyebarkan virus Covid-19 di Kota Pahlawan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi, Gatot Nurmantyo sendiri sempat menemui sejumlah tokoh KAMI di sebuah tempat di bilangan Jambangan, Surabaya. Namun acara itu tak berlangsung lama.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC