Connect with us

Hot Topic

Sebut Kerumunan Pilkada Tidak Ditindak Tegas, Budi Heriyanto: Gubernur Anies Asbun

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Putra Putri Indonesia (IPPI) Budi Heriyanto menilai, komentar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut kerumunan Pilkada 2020 tidak pernah ditindak tegas merupakan statement asal bunyi (asbun).

Menurut Budi, pernyataan tersebut semakin menunjukkan karakter asli Anies yang hanya bisa cuci tangan. Anies melempar kesalahan dirinya ke orang lain. Pilkada yang sesuai protokol kesehatan jadi kambing hitam.

“Kali ini Gubernur Anies semakin menunjukkan tabiat aslinya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang direshuffle dari Kabinet Presiden Jokowi periode pertama itu selain tidak bisa bekerja juga tidak ingin disalahkan atau hanya bisa melempar tanggung jawab. Sekarang soal pelanggaran protokol kesehatan di DKI Jakarta yang massif dan dibiarkan,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).

Budi menyampaikan, saat banjir di Jakarta awal tahun 2020, dirinya juga tidak mau disalahkan Kementerian PUPR. Padahal, Pemrov DKI Jakarta kurang sigap dalam normalisasi sungai.

Terkait penindakan protokol kesehatan dalam kasus pernikahan Putri Rizieq, Gubernur DKI Jakarta tidak berdaya dan malah mengizinkan acara tersebut.

“Ketika diminta pertanggungjawabannya, Gubernur Anies seperti biasa melempar kesalahan ke orang lain. Pilkada yang sesuai protokol kesehatan jadi kambing hitam,” katanya.

Terlebih, Anies tidak pernah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pilkada yang sudah digelar tingkat nasional lantaran di tahun 2020 tidak ada Pilkada DKI Jakarta.

Budi menjelaskan, rakor diikuti semua jajaran masing-masing daerah, kemudian melakukan rakor daerah diikuti para pasangan calon yang menandatangani pakta integritas untuk patuh protokol kesehatan covid19.

Bahkan, Menkopolhukam, KPU, Bawaslu, Kasatgas Covid dan sejumlah menteri telah rakor dengan semua Sekjen Parpol. Para sekjen parpol pun menginstruksikan kepada parpol jajarannya dan paslon yang didukung untuk patuh pada protokol covid19.

“Pilkada, memiliki rezim atau mekanisme tersendiri yang mengaturnya. Ada KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aparat keamanan Satpol PP, Linmas, Polri dan TNI. Selain itu, ada pengambil keputusan politik di Komisi II DPR RI dan Pemerintah,” katanya.

Dalam hal ini, posisi pemerintah memberikan bantuan dan memfasilitasi. Seiring pilkada dilakukan di masa pandemi Covid-19 maka mekanismenya melalui Protokol Kesehatan Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU).

Sementara Rakor Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pilkada, meliputi koordinasi lintas instansi seperti Menkopolhukam, Mendagri, Menteri Kesehatan, KPU, Bawaslu, DKPP, TNI/Polri, perwakilan Jaksa Agung, Perwakilan BIN, seluruh KDH yang melaksanakan Pilkada, KPUD/Bawaslu Daerah yang melaksakan Pilkada beserta jajaran Forkopimda.

Rakor mingguan dan monitoring harian bersama Forkompimda dan jajaran KPU Bawaslu, juga dilakukan oleh semua instansi pusat selain Rakor bulanan. Hal ini, untuk memastikan ketaatan protokol kesehatan covid19.

Dia menjelaskan, beberapa pelanggaran seperti kerumunan diatas 50 orang, langsung dibubarkan atau diberi peringatan tertulis oleh Bawaslu yang di dalamnya terdapat sentra penegakan hukum terpadu Polri dan Jaksa. Selain itu, TNI juga aktif terlibat dalam penegakan tersebut.

Kemendagri sendiri sudah mengeluarkan teguran tertulis terhadap 83 kepala daerah yang dianggap melanggar PKPU baik lantaran isu netralitas maupun pelanggaran covid19.

Kemendagri juga menggalakkan pembagian masker oleh Paslon sebagai alat peraga utama kampanye. Langkah ini, bisa menekan angka positif covid daerah pilkada, bahkan banyak yang menurun. Ironisnya, dua provinsi yang tidak menyelenggarakan Pilkada yaitu Aceh dan DKI Jakarta malah trend angka positifnya naik.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polri: Tidak Ada Nama Komjen Listyo dan Azis Syamsuddin Dalam BAP Irjen Napoleon

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menegaskan, tidak ada nama Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit dan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam pengakuan Irjen Napoleon Bonaparte saat penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Terkait isu yang dilemparkan oleh terdakwa NB sudah kita sampaikan jauh-jauh hari bahwa tidak ada di BAP. Sama pengacaranya tersangka TS sudah di jawab juga kan? Sudah dijawab juga,” kata Awi, Rabu (25/11).

Menurut Awi, jika ada fakta-fakta hukum seharusnya ada saksinya, sama seperti membuat konstruksi hukum dalam proses ini.

Awi pun meminta semuanya mengikuti persidangan hingga selesai. Sebab, semua yang diungkap dalam persidangan akan diperiksa oleh hakim. Kemudian, semua orang yang diperiksa polisi sudah di BAP.

“Apa isi BAP-nya, apa kesesuaiannya, apa ada perubahan atau tidak, itu semua terungkap,” Awi menambahkan.

Sebelumnya, Napoleon dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selasa (24/5). Napoleon bersaksi untuk terdakwa Tommy Sumardi terkait perkara suap Djoko Tjandra.

Napoleon menyebut nama Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit dan Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Pangdam Jaya Sebut Rizieq Shihab Bukan Musuh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Panglima Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurrachman tegaskan pihaknya tidak pernah menganggap Rizieq Shihab atau Front Pembela Islam (FPI) sebagai musuh.

Menurut Dudung, yang harus diwaspadai adalah ajakan revolusi akhlak oleh Rizieq Shihab, karena bisa menyebabkan retaknya persatuan bangsa. Sehingga pihaknya harus bersikap tegas karena ancaman merusak persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Tidak kepada individunya, tapi itu yang mengajak revolusi dan sebagainya itu yang kita hindarkan sehingga saya harus tegas bukan karena orangnya tetapi karena ajakan-ajakan yang sudah mempengaruhi retaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini,” ungkapnya dalam acara ‘Ngopi bareng Pangdam Jaya’ di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (25/11).

Baca juga: Pencopotan Baliho Rizieq, Pangdam Jaya: Itu Perintah Saya! 

Menurut Dudung, Rizieq sama seperti masyarakat lainnya. Mereka yang dianggap sebagai musuh, kata Dudung, adalah ucapan-ucapan yang memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saya tidak pernah mengajak bahwa FPI atau yang lain itu sebagai musuh, atau menganggap Habib Rizieq juga sebagai musuh juga tidak ada, itu saudara-saudara kita, yang justru kita musuhi adalah ucapan-ucapan yang mengajak dan yang nantinya akan memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya

Dudung sebelumnya mengatakan akan membubarkan FPI yang dipimpin Rizieq Shihab. FPI dinilai sudah merasa dirinya paling benar. Setibanya Rizieq Shihab ke Indonesia, ia langsung menyerukan revolusi akhlak kepada para jemaat dan pengikutnya.

“Kepulangan kali ini saudara, tidak lain, tidak bukan, saya menyerukan dan mengajak kepada semua umat Islam Indonesia, ayo sama-sama revolusi akhlak. Setuju?” kata Rizieq yang disambut pernyataan setuju oleh massa yang hadir.

IG

 

Continue Reading

Hot Topic

Kronologi OTT Edhy Prabowo Beserta Rombongan di Bandara Soetta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11) dini hari. Berdasarkan laporan penangkapan, selain Edhy, KPK juga menangkap 12 orang lain.

“Telah dilaksanakan Giat Operasi Penangkapan Bapak Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan beserta rombongan jumlah 12 orang oleh Tim Penyidik KPK terkait adanya dugaan tindakan Korupsi Penyalahgunaan Perizinan Pengiriman (ekspor) Baby Lobster,” tulis laporan tersebut, Rabu (25/11).

Laporan tersebut pun menjelaskan kronologi penangkapan Edhy dan rombongan. Mulanya, pada pukul 23.18 WIB Pesawat All Nippon Airways NH835 yang membawa Edhy Prabowo beserta rombongan jumlah tiba di Bandara Soekarno Hatta.

Kemudian, pukul 23.40 WIB Tim Penyidik KPK melakukan Penangkapan Terhadap Edhy di pesawat NH 835 NRT. Edhy langsung diamankan oleh petugas Tim KPK, dan diberikan penjelasan dengan Surat Tugas KPK oleh penyidik KPK Bpk. Ambarita Damanik kepada Nenteri Kelautan dan Perikanan beserta Rombongan untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.

“Pukul 23.50 WIB Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh petugas KPK, 3 orang dinyatakan clear, namun untuk Rombongan VIP 9 orang yang belum dinyatakan clear, langsung dibawa petugas KPK melalui area ramp out 6 menuju ke area KKP dan imigrasi untuk distamp paspor oleh pihak imigrasi di area layanan satu atap, dan langsung menuju area kedatangan dan standby di Ground Floor untuk menunggu pengambilan bagasi,” tulis laporan itu.

Baca juga: KPK Juga Mengamankan Istri Menteri KKP

Lalu, pukul 01.20 WIB Rombongan KPK dan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta rombongan VIP meninggalkan area ground floor  dan menuju west lobby parkir. Kemudian rombongan langsung menuju gedung merah putih KPK, Jakarta Selatan.

“Pukul 01.30 WIB Giat Selesai, situasi aman dan Kondusif,” tulis laporan itu.

KPK sampai saat ini menangkap 17 orang terkait dugaan tindakan Korupsi Penyalahgunaan Perizinan Pengiriman (ekspor) Baby Lobster

“Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/11).

Dia menyatakan, sebanyak 17 orang tersebut ditangkap di beberapa lokasi pada Rabu dini hari.

“KPK mengamankan sejumlah pihak di beberapa lokasi di antaranya Jakarta dan Depok, Jabar termasuk di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 00.30 WIB,” ungkap Ali.

Saat itu, KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1×24 jam.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC