Nasional
Sedang Krisis, Jokowi: Ini Momentum Kita Untuk Lakukan ‘Lompatan’
Channel9.id-Jakarta. Presiden Indonesia Joko Widodo menuturkan bahwa program perlindungan sosial masyarakat masih tetap dilanjutkan pada 2021, meski pandemi Covid-19 masih ada.
“Program kartu sembako, keluarga harapan, bantuan sosial tunai, prakerja, bantuan langsung tunai dari dana desa terus akan dilanjutkan. Selain itu, diskon listrik, insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien covid, dan pemberian insentif usaha juga sama,” jelas dia, Minggu (10/1).
“Semua ini dilakukan agar kita bisa melindungi rakyat, melindungi masyarakat bawah dari dampak krisi ekonomi akibat pandemi ini,” lanjut Jokowi.
Baca juga : Pentingnya Pendataan dari Tingkat Desa Menurut Megawati
Selain itu, ia mengatakan bahwa Indonesia juga akan terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mengembangkan industri yang ramah lingkungan. Misalnya, Indonesia akan mengembangkan nikel menjadi baterai lithium, yang bisa digunakan untuk ponsel dan mobil listrik.
“Semua upaya tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru sekaligus berkontribusi dalam pengembangan energi masa depan,” imbuh Jokowi.
Khusus nikel, lanjut Jokowi, Indonesia punya cadangan nikel tersebar di dunia, di mana 25% cadangan nikel di dunia ada di Indonesia. “Ini Sebuah potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan pemerintah ingin fokus pada industri hilir biji nikel ini,” jelasnya.
Selanjutnya, guna mengembangkan nikel itu, Indonesia akan bekerja sama dengan perusahaan BUMN, swasta, dan perusahaan multinasional.
“Kita ingin memasuki fase berikutnya untuk memasuki produksi baterai lithium sebagai komponen utama kendaraan listrik, yang merupakan kesempatan besar bagi kita untuk bisa masuk dalam industri otomotif, electric vehicle, yang depan. Semuanya akan berpindah kes sana.
Tak hanya itu, Jokowi mengaku sudah menginstruksikan bahwa dalam empat tahun ke depan, Indonesia akan merehabilitasi dan memperbaiki 630.000 hektar hutan mangrove dan lahan longsor.
“Saatnya momentum krisis ini kita bajak untuk melakukan lompatan-lompatan. Saatnya kita mencanangkan target bahwa 25 tahun lagi, kita mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara yang maju adil dan makmur,” tuturnya.
(LH)
Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia bertambah 11.788 pada hari ini, Minggu (24/01). Angka ini lebih rendah dari penambahan kasus Covid-19 kemarin.
Dengan penambahan tersebut, jumlah total kasus corona di tanah air semakin mendekati angka satu juta yaitu 989.262.
Sementara itu, kasus kematian karena Covid-19 tercatat total 27.835. Jumlah tersebut setelah adanya penambahan pasien meninggal akibat Corona sebanyak 171 orang. Angka ini merupakan terendah dalam sebulan terakhir.
Adapun pasien yang dinyatakan sembuh dari corona bertambah 7.751 orang sehingga total berjumlah 798.810. Jumlah pasien sembuh jauh lebih rendah dari hari kemarin.
Baca juga: Bertambah 12.191 Total Kasus Covid-19 Menjadi 977.474
Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini tercatat sebanyak 48.002, sehingga total yang telah diambil spesimen sebanyak 8.754.507.
Hingga saat ini, jumlah orang yang dites 5.848.960 orang. Jumlah tersebut didapat setelah ada penambahan 35.456 orang yang telah dites Covid-19. Adapun suspek yang diamati sejumlah 80.114.
Covid-19 saat ini sudah tersebar di 510 dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.
Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim menyesalkan tindakan pemaksaan siswi nonmuslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Nadiem menegaskan intoleransi di satuan pendidikan tak boleh terjadi lagi.
Sebagai tindakan konstruktif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan segera mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline (saluran siaga) pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.
“Dan pasal 4 ayat 1 UU nomor 20 tahun 1973 tentang sistem pendidikan nasional. Bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” kata Nadiem Seperti dilansir dalam video yang diunggah akun Instagram @kemdikbud.ri, dikutip Minggu (24/1).
Nadiem meminta agar pelaku yang terbukti melanggar intoleransi ini diberi sanksi tegas. Menurutnya, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Baca juga: Minta Maaf Paksa Siswi Nonmuslim Berjilbab, Komnas HAM: Tidak Berhenti di Situ
Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.
“Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).
Menurutnya, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.
Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.
Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.
“Dinas Pendidikan harus memastikan kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,” tuturnya.
Kemendikbud juga terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.
Kemendikbud berharap, seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan, dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin.
“Harapannya tidak terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan. Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat dihentikan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Disdik Sumbar, Adib Alfikri mengatakan, pihaknya akan mengusut tuntas persoalan ini sesuai aturan yang berlaku.
Adib menegaskan, tidak ada aturan bahwa siswi SMK atau pun SMA wajib memakai jilbab. Aturan ini berlaku setelah SMA sederajat berada di bawah naungan Disdik Sumbar.
“Yang perlu ditegaskan, tidak ada pemaksaan dan tidak ada aturan yang mengatur untuk itu dan semua kita mengacu pada peraturan dari kementerian,” katanya memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (22/1) malam.
Pihaknya juga mengaku telah menurunkan tim untuk menyelidiki dan mengumpulkan data soal kasus di SMKN 2 Padang.
“Jika nanti dalam laporan tim ada temuan yang terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dan itu tidak sesuai dengan aturan, tentu kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
IG
Channel9.id-Jakarta. Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menyindir mantan petinggi FPI, Rizieq Shihab terkait aksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang melaporkan Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri. Rizieq dilaporkan terkait penggunaan lahan tanpa izin.
“Yang begini diagungkan sebagai ulama? Imam besar? Udah chat asusila, menghina agama, mengumpulkan orang di masa pandemi, sekarang nyerobot tanah?” cuitnya dalam akun Twitter-nya, Sabtu (23/1).
Laporan polisi yang dibuat PTPN VIII ini teregister dengan nomor: LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021.
Baca juga: KPA: FPI Tak Berhak Dapat Ganti Rugi Dari PTPN VIII
Terlapornya Muhammad Rizieq Shihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antoneli selaku pastor. PTPN VIII mempolisikan Habib Rizieq terkait penggunaan lahan tanpa izin. Lahan PTPN VIIII digunakan untuk Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Sebelumnya, PTPN VIII melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren, termasuk Habib Rizieq.
“Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu,” kata kuasa hukum PTPN VIII, Ikbar Firdaus Nurahman, Jumat (22/1).
Ia berharap, dengan laporan ini, 250 orang bersedia menyerahakan lahan tersebut. Ia juga menyebut ada beberapa warga yang merespons baik somasi PTPN VIII. Namun, ada pula yang tidak mengindahkan somasi.
IG
Warga Blitar Berinovasi Ciptakan Mie Berbahan Ikan Patin
Lelang Frekuensi 5G Dibatalkan
Anies Baswedan Perpanjang PSBB DKI Hingga 8 Februari 2021
Positif Covid-19 Tambah 11.788, Kasus Kematian Terendah dalam Sebulan
Tak Ingin Pemaksaan Pemakaian Jilbab Terulang, Kemendikbud Akan Buat Hotline
Rasio Utang Sektor Publik Atas PDB Mencapai 75%
SBN Akan Terus Diborong Bank Indonesia?
Cina Bisa Ungguli AS, Kompetisi Keduanya Kian Panas
Salafisme dan Dilema Pembaharuan Islam
Ada Dugaan Korupsi Proyek Cleaning Service, CBA Minta KPK Panggil Menteri Desa
DPR Nilai PJJ Perlu Diperbaiki Secara Menyeluruh
Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin Covid-19
DPR Sudah Serahkan Surat Persetujuan Calon Kapolri Kepada Presiden
Polri Umumkan Kabareskrim Baru Setelah Pelantikan Kapolri
Penyebab Banjir Kalsel, Polri: Curah Hujan Sangat Tinggi
