Connect with us

Politik

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Setiap Kader Adalah Perekat Persatuan

Published

on

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Setiap Kader Adalah Perekat Persatuan

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta semua kader partai menjadi perekat persatuan dan menjaga ideologi Pancasila.

“Masing-masing partai memiliki peran dan kepentingan politik yang berbeda, namun itu tidak menyebabkan persatuan dan kesatuan Indonesia melemah. Maka tugas setiap kader Partai Gerindra adalah menjadi perekat persatuan dan menjaga ideologi negara, yaitu Pancasila,” kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Baca juga: DPD Partai Gerindra Lampung Deklarasikan Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden 2024

Hal itu dikatakan Muzani saat menghadiri Rapat Koordinasi DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, Sabtu (11/9).

Menurut dia, Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena itu perbedaan politik jangan sampai memberikan ruang perpecahan di antara masyarakat.

Hal itu, menurut dia, karena khususnya wilayah Kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

“Ini yang dimaksud hidup berbangsa dan bernegara, ada kala kita berbeda, berpisah, dan berseteru, tapi tidak untuk selamanya dan kita akan kembali kedalam pangkuan yang sama bernama NKRI,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara akan terus kuat kalau masyarakat berbagi tugas dan peran masing-masing.

Menurut dia, tugas kader Gerindra yang diinstruksikan dan diharapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yaitu menjadi “pendekar” dan penjaga NKRI, terutama Kepri dan Batam menjadi salah satu pulau terluar.

Baca juga: Ahmad Muzani: Parpol punya tanggung jawab jamin vaksinasi COVID-19

“Kita harus jaga wilayah kita, kita harus jaga perbatasan kita, jaga ideologi kita, dan jaga kesehatan rakyat kita. Tugas kader Gerindra adalah menjaga integral NKRI,” katanya.

Apalagi, menurut Muzani, pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena hampir seluruh aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan mengalami krisis di saat bersamaan.

Karena itu, dia menilai tugas para pemimpin dan tokoh partai politik harus bahu membahu sebagai upaya memulihkan perekonomian di Indonesia.

“Para pemimpin dan para tokoh partai politik harus saling bahu membahu, urusan COVID-19 bukan hanya urusan pemerintah, presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan walikota. Urusan penanganan COVID-19 menjadi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.

Dalam acara itu, Muzani didampingi Ketua DPD Partai Gerindra Kepri Iman Sutiawan, Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina. Selain itu turut hadir sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra, seperti Prasetyo Hadi, Danang Wicaksana, dan Setyoko.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Diduga Dianiaya Napoleon, DPD RI: M. Kece Korban Hukum Tebang Pilih

Published

on

By

Polri: M Kece Ditangkap di Tempat Persembunyian

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha menyatakan tersangka kasus penistaan agama, Muhammad Kace merupakan korban kerja hukum yang tebang pilih.

Menurutnya, Kace mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mendapatkan perlakuan istimewa saat tersandung kasus penistaan agama pada 2017.

“Dia [Ahok] tidak ditahan walau sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Bahkan, setelah jatuh vonis bersalah, Ahok tidak dipenjara bersama para napi lainnya. Mengapa Kace dan Ahok diberikan perlakuan berbeda?” kata Abdul dalam keterangannya, Senin (20/9).

“Kace seperti berstatus ganda. Dia tersangka pelaku penistaan agama. Dia juga korban kerja hukum yang tebang pilih,” imbuhnya.

Ia berkata, nasib Kace yang mengalami tindak penganiayaan dari sesama penghuni penjara menyadarkan bahwa Ahok akan mengalami tindakan serupa bila menghuni penjara yang tidak diistimewakan.

Baca juga: M Kece Diduga Dianiaya Irjen Napoleon, Polisi Periksa 7 Saksi Hari Ini

Menurutnya, Kace tidak akan menjadi objek pemberitaan seperti saat ini bila mendapatkan perlakuan yang istimewa seperti yang diberikan kepada Ahok.

“Remuk redam dilibas sesama tahanan ataupun narapidana. Pada satu sisi, kasihan Kace, kalau saja dia memperoleh privilege seperti yang dulu diberikan ke Ahok, dengan kata lain tidak ada diskriminasi perlakuan hukum, Kace tidak akan menjadi objek berita hari ini,” tutur Abdul.

Ia menyatakan, kasta dalam kehidupan para tahanan atau narapidana di penjara merupakan hal yang sudah menjadi rahasia umum. Menurutnya, penjahat kejahatan seksual berada di kasta terendah, sedangkan narapidana kasus politik berada di kasta tertinggi. Ia menduga, aksi Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte memukuli Kace menunjukkan bahwa narapidana kasus penistaan agama menjeadi kasta yang lebih rendah dibandingkan narapidana kejahatan seksual.

“Aksi Napoleon menjadi preseden bagi munculnya kasta baru yang lebih rendah lagi daripada yang terendah, yaitu narapidana penistaan agama,” katanya.

Abdul meminta agar sanksi pidana bagi pelaku penistaan agama patut dibuat lebih berat dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan bahwa pemukulan terhadap Kace oleh Napoleon terjadi saat Kace baru masuk ke tahanan. Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan oleh pihak kepolisian.
Napoleon sendiri mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pemukulan terhadap Kace dilakukan lantaran dirinya merasa kecewa dengan konten-konten Kace yang menyinggung Islam. Baginya, konten-konten yang dibuat Kace di media sosial YouTube membahayakan persatuan, kesatuan dan kerukunan umat beragama. Hal itu menjadi salah satu alasan dirinya melakukan penganiayaan meski Kace kini telah diproses hukum oleh kepolisian.

IG

Continue Reading

Politik

Prabowo Instruksikan Potong Gaji Kader untuk Bantu Banjir Kalteng

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turut prihatin dengan musibah banjir yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Terlebih hingga sekarang ini genangan akibat banjir masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalteng.

Prabowo kemudian menginstruksikan anggota fraksi untuk membantu para korban banjir di wilayah Kalimantan Tengah.

“Prabowo Subianto menginstruksikan kami dan jajaran Fraksi Gerindra di DPR RI agar berempati dan bersimpati dengan cara memberi bantuan yang diperlukan mereka. Karena itu kami melakukan pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI Fraksi Gerindra,” kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/9).

Hal itu dikatakannya saat menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu. Bantuan itu berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang dibagikan ke lima wilayah terdampak banjir, yakni Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Kobar, Palangka Raya, dan Barito Selatan.

Muzani mengatakan memotong gaji anggota fraksi untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah pernah beberapa kali dilakukannya, misalnya ketika membantu korban banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Nusa Tenggara Timut (NTT).

Baca juga: Survei: Prabowo Teratas Kandidat Capres Disusul AHY dan Megawati

Baca juga: Kecil Peluang Prabowo Menang di Pilpres 2024, Pengamat: Pendukung Kecewa Karena Masuk Kabinet

“Itu kami lakukan karena bagian dari tanggung jawab kami sebagai partai politik,” ujarnya.

Dia mengatakan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto turut prihatin dengan musibah banjir yang terjadi di wilayah Kalteng. Hal itu, menurut dia, terutama karena hingga saat ini genangan akibat banjir masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalteng dan kondisi itu sangat berdampak pada melemahnya perekonomian keluarga yang menjadi korban banjir tersebut, termasuk kesehatan.

Sekjen DPP Partai Gerindra itu berharap bantuan yang diberikan partainya dapat membantu kesulitan dan memupuk rasa optimisme masyarakat Kalteng pascabencana banjir.

“Sebagai partai politik, Gerindra memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di seluruh Indonesia, seperti yang terjadi di Kalteng. Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu kesulitan warga terdampak banjir di Kalteng selama di tempat pengungsian,” katanya.

Ketua DPD Gerindra Kalteng Iwan Kurniawan mengatakan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya berasal dari pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI Fraksi Gerindra. Iwan yang juga anggota DPR RI itu menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia mewakili pimpinan Fraksi DPR RI Gerindra.

“Bantuan sembako yang kita salurkan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian para anggota Fraksi Gerindra di DPR RI yang khusus disalurkan kepada para korban banjir di Kalteng,” ujarnya.

Dalam kegiatan Gerindra Peduli Banjir Kalteng, bantuan yang disalurkan terdiri atas beras 10 ton, minyak goreng 2 ribu liter, gula 2 ton, paket teh, dan kopi.

IG

Continue Reading

Politik

TB Hasanudin Sebut Tiga Pejabat Tinggi TNI Bisa Giliran Gantikan Panglima TNI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebutkan tidak tertutup kemungkinan tiga pejabat tinggi TNI secara bergiliran akan menggantikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meski masa jabatannya akan pendek.

Alasannya, tidak satupun masa tugas dari ketiga perwira tinggi itu yang sampai menghadapi situasi dan persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ketiga yang disebut-sebut bakal menggantikan Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ialah, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau).

Artinya, kalau skenario itu terjadi maka pengganti Hadi adalah Andika nantiny mski soal jabatan itu merupakan hak prerogatif presiden.

Sebagai catatan, Panglima TNI yang sekarang ini, lahir 8 November 1963, pensiunnya menurut ketentuan 1 Desember 2021.

Sedangkan Andika lahir 21 Desember 1964 pensiunnya 1 Januari 2022 dan kalau dia naik jadi panglima TNI maka tahun depan bulan Desember sudah selesai.

Sementara, Yudo lahir 26 November 1965 dan pensiunnya 1 Desember 2023.
Artinya 1 tahun, tahun 2023 itu sudah pensiun, jadi dua tahun. Fajar lahir 9 April lahirnya 1966, pensiunnya 1 Mei 2024.

“Ketiga pejabat ini nggak ada yang sampai menghadapi situasi atau persiapan di tahun 2024. Bayangkan Kapolri lahir 5 Mei 1969, pensiunnya 1 Juni 2027, tiga tahun setelah Pemilu 2024. Ini sebagai gambaran saja, ” ungkap Hasanuddin dalam diskusi

Dialektika Demokrasi bertajuk “Tantangan Besar Panglima TNI Baru” di Gedung Parlemen, Kamis (16/9).

“Catatan saya, Andika, Yudo, Fajar. Kalau mengambil urutan agar semuanya kebagian, Andika, Yudo, Fajar, ketiganya tidak masuk dalam tahun 2024 dimana tahun tersebut ada pilkada pilpres dan pileg. Alternatifnya digilir saja,” katanya.

Hasanuddin mengatakan pihak DPR tinggal melaksanakan fit and propertest dan siapapun yang ditunjuk presiden nanti harus mampu menjalankan tugas dengan baik.

Sekarang ini tambahnya, TNI sudah cukup bagus dan tertib tidak seperti di masa orde baru TNI memihak.

“Sekarang tegak lurus tidak memihak siapapun. Kalaupun ada yang memihak itu bukan perintah. Sekarang ini TNI masih dipercaya mengamankan tahun 2024. Harus ada Panglima TNI yang baru baik dari Kasad, Kasal dan Kasau,” katanya.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menilai tantangan panglima TNI ke depan adalah siapapun yang terpilih akan menghadapi persoalan Laut China Selatan. Karena itu hal terpenting adalah soal anggaran TNI.

Dia mengatakan angaran TNI seharusya naik hingga 100 persen dan harus disiapkan dari sekarang.

“Soal siapa panglima TNI, kami di DPR utusan partai partai jika pak Jokowi memilih segera menyampaikan pasti disetujui oleh DPR,” ujar Tamliha.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC