Connect with us

Opini

Selamat Datang Kementerian Baru

Published

on

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Jumat tangal 9 April 2021, telah disetujui terbentuknya Kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Keputusan penting ini, sebagai respon diterimanya Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada parlemen, dimana isi surat itu adalah pertimbangan pengubahan kementerian.

Dan hal ini sudah benar, jika kita melihat Undang-Undang No.39 Tahun 2008, dalam Pasal 19 ayat 1, yang berbunyi Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk pembahasan tulisan kali ini, penulis hanya membahas tentang dibentuknya Kementerian Baru yaitu Kementerian Investasi.

Sebetulnya wacana pembentukan Kementerian Investasi, sudah digulirkan Presiden Jokowi pada tanggal 14 Agustus 2019 lalu saat menang Pilpres 2019. Dimana beliau mengatakan bahwa tengah menyusun nomenkelatur dan menteri baru, yaitu bakal membentuk Kementerian Investasi untuk menggenjot investasi dan nantinya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) akan menjadi salah satu portofolio dalam kementerian itu,”.

Memang dalam rapat paripurna tanggal 9 April 2021 kemarin, secara prinsip DPR RI sudah menyetujui tentang rencana kementerian baru tersebut, tapi masih ada tahapan berikutnya yang akan dilakukan dalam melengkapi dan menyiapkan regulasi keberadaan Kementerian baru tersebut yang rencananya DPR RI akan kembali bersidang pada tanggal 5 Mei 2021, setelah masa reses selama 1 bulan yang sedang di jalani saat ini.

Karena itu dalam rentang waktu saat reses ini, perlu kiranya publik memberikan masukan dan saran, tentang keberadaan kementerian baru tersebut, mengingat rencana pembentukan kementerian baru ini, meski sudah diwacanakan sejak tahun 2019, tapi tidak didahului dengan masukan dan uji publik.

Idealnya pembentukan lembaga ataupun kementerian baru, adalah sebuah upaya untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pemerintah, dalam konteks kewenangan dari lembaga ataupun kementerian baru tesebut. Jika tidak terjadi perbaikan dan peningkatan yang signifikan, maka sesungguhnya adalah suatu ke sia-sian.

Keberadaan Kementerian Investasi

Dari nama kementerian ini, maka kita dapat membayangkan bahwa dibentuknya kemeneterian investasi ini, adalah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan jumlah investasi baik dalam skala kuantitas maupun kualitas.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini, diseluruh dunia terjadi kontraksi ekonomi, dan bahkan dalam konteks indonesia telah terjadi hattrick kontraksi ekonomi dalam 3 triwulan terakhir 2020 lalu, bahkan kemungkinan masih berlanjut dalam triwulan 1 tahun 2021 ini, yang berarti secara teoritis Indonesia telah masuk dalam Resesi Ekonomi dengan tekanan ekonomi yang sangat berat.

Dapat dipahami dan dimengerti, jika harapan besar tentunya digantungkan pada eksistensi dan kinerja Kementerian Investasi ini.

Untuk itu, pertanyaan yang harus digulirkan dalam diskursus publik adalah apa dan bagaimana upaya dan strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Investasi ini ? Dan seperti apa nantinya Status Kementerian Investasi ini, apakah sebatas Kementerian Negara ataukah ditingkatkan menjadi Kementerian Teknis ? serta nanti keberadaannya, apakah dibawah Koordinasi Menko Ekuin atau Menko Maritim dan Investasi ?

BKPM Hilang Kementerian Investasi Datang

Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2019 lalu, bahwa “BKPM akan menjadi salah satu portofolio dalam kementerian itu,”.

Artinya secara fungsi dan kewenangan Kementerian Investasi adalah sama dengan tupoksi dari BKPM. Hanya saja ketika kelembagaanya masih sebatas Badan, maka akan ada kesulitan dan hambatan koordinasi dan eksekusi implementasi investasi ditengah meningkatnya arogansi kelembagaan sektoral, baik di tingkat kementerian maupun dengan Pemda dalam konsepsi otonomi daerah.

Inilah tugas pertama yang harus mampu diatasi Kementerian Investasi, yang selama ini kesulitan dilakukan oleh BKPM. Karena itu, menurut saya Kementerian Investasi ini jangan dibentuk dalam pengertian Kementerian Negara, tapi sebaiknya menjadi Kementerian Teknis.

Sebab dengan meningkatnya status Kementerian Teknis, berarti terjadi peningkatan kewenangan, dan ini lebih memudahkan mengatasi tugas pertama, yaitu minimalisr arogansi koordinasi sektoral.

Dengan demikian kita dapat berkata BKPM hilang Kementerian Investasi Datang, bukan BKPM tenggelam, Kementerian Investasipun diam, yang dalam bahasa pesimis dalam pembentukan organisasi sering disebut “Tukiyem”, habis dibentuk lalu diem.

Peringkat Investasi Indonesia

Berdasar Indeks yang dibuat oleh Bank Dunia, yang tercantum dalam Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business, Indonesia masih berada di urutan 73 di dunia dan peringkat 6 di ASEAN. Namun, jumlah investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia, yang secara tidak langsung dipengaruhi Indeks Kemudahan Berbisnis, adalah yang terbesar nomor dua di ASEAN.

Ada 10 (sepuluh) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga dikenal dengan istilah Ease of Doing Business itu, yaitu sbb:
1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.

2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.

3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.

4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.

6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.

7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.

8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif dan impor suku cadang.

9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.

10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.
Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya yang lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik.

Ddlalam konteks Indonesia, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi, sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi, maka Kementerian Investasi ini dibentuk sudah sangat tepat.

Mungkinkah Terjadi Peningkatan Investasi ?

Berdasar rilis dari BKPM capaian investasi Indonesia di tahun 2020, realisasi investasi Q4-2020 tumbuh 3% (yoy) menjadi Rp 214 Triliun dengan PMA tumbuh 5,5% menjadi Rp 111,1 Triliun sehingga total pencapaian investasi 2020 mencapai 101,1% dari target pemerintah.

Sedangkan untuk tahun 2021 ini, World Bank memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tumbuh positif 4,4 persen untuk PDB riil dan 5,5 persen untuk government budget balance. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 4,7 persen.

Ini sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang diperkirakan terus berlanjut dengan tumbuh pada tahun 2021, setelah terkontraksi 3,8 persen pada tahun 2020.

Prediksi pertumbuhan ini dipicu peningkatan mobilitas yang terjadi di berbagai negara dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut yang ada di USA dan China yang dapat dilihat dari Perkembangan kenaikan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok.

Adapun target investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2020 adalah sebesar Rp817,2, sedangkan realisasinya tahun 2020 sebesar Rp 826,3 triliun atau naik 10,1 persen dari target yang dicanangkan.

Sedangkan target investasi yang masuk ke Indonesia di 2021 ini sebesar Rp 900 triliun atau naik sekitar 8,96 persen dari realisasi tahun 2020 lau, tentu ini tidaklah mudah.

Sebagai orang yang lebih suka melihat dan berbicara dari perspektif positif dialektika saya hanya ingin mengatakan, “Memang tidak ada yang mudah dalam hidup, tapi tidak ada yang tidak mungkin”.

Yang penting kita berharap Pemerintah mau membuka data apa adanya. Dan harus dihindar menggunakan strategi dalam ilmu statistik, yang disebut teknik “cherry picking”, yaitu teknik hanya memilih data yang pas agar hasilnya bagus sesuai keinginan, sementara data yang tidak pas tidak dipilih.

Karena kalau itu yang dilakukan, maka adagium dari negatif dialektika tentang statistik yang mengatakan bahwa, “Di atas bohong ada dusta, di atas dusta ada Statistik”, tak dapat kita hindari.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Kenaikan Isa Almasih di Hari Idul Fitri

Published

on

By

Oleh: Dr. USMAR. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasarkan hasil Sidang Isbat oleh Kementerian Agama RI yang dilaksanakan pada, Selasa 11 Mei 2021 memutuskan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.

Idul Fitri adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Islam sebagai simbol hari kemenangan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan selama sebulan penuh.

Dan yang menarik, pelaksanaan hari raya Idul Fitri hari Kamis 13 Mei 2021 tersebut bersamaan dengan waktu perayaan Peringatan Kenaikan Isa Almasih.

Idul Fitri

Idul Fitri Sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah puasa, pada dasarnya adalah ekpresi dan manifestasi kebahagiaan dan perayaan simbol kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh.

Meski ada rasa senang dan bergembira untuk menyambut hari kemenagan, tetapi disisi lain ada rasa sedih, karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadhan yang penuh berkah, maghfiroh dan Rahmat Allah SWT.

Banyak hal yang dapat diperoleh setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan selama satu bulan penuh.

Kita dapat memiliki pengalaman rasa lapar, yang sering dialami oleh kaum miskin tak berpunya.

Juga kita dapat belajar mengendalikan nafsu duniawi, dan menaikkan tingkat kesabaran dan ketakwaan kita, ditengah keterbatasan dan pembatasan yang dapat membatalkan puasa. Dan tentunya, semua itu akan bermuara meningkatkan kepekaan sosial kita dalam peradaban kehidupan ini.

Adapun tujuan utama dari menjalankan ibadah puasa adalah untuk meningkatkan ketaqwaan kita atas apa yang diperintahkan Allah SWT. Artinya menjalankan puasa adalah wujud kepatuhan kita secara Vertikal kepadaNYA atau hablum minallah

Karena itu Idul Fitri dapat kita maknai secara umum adalah kembalinya kita kepada keadaan Suci, dalam artian terbebas dari dosa-dosa kepada Allah subhanahu wata’ala, namun TIDAK serta merta membebaskan kesalahan dan dosa kita secara sosial, atau persoalan hubungan sosial kita sesama umat manusia atau hablum minannas.

Jadi karena persoalan dan urusan duniawi antar manusia dengan manusia, adalah tanggung jawab personal antar manusia itu sendiri, maka spirit puasa bulan Ramadhan adalah bagaimana kita dapat memiliki kepekaan sosial yang lebih baik dalam menghargai manusia dan kemanusiaan.

Kenaikan Isa Almasih

Peringatan Kenaikan Isa Almasih, adalah satu diantara lima hari besar penting bagi umat Nasrani, yang wajib di peringati secara khidmat, yaitu *Hari Natal, Hari Jum’at Agung, Hari Paskah, Hari Kenaikan Isa Almasih dan Hari Pentakosta.

Sesungguhnya ke lima hari besar tersebut, merupakan rangkaian peristiwa, mulai dari kelahiran Isa Almasih hingga hari penggenapan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Isa Almasih.

Karenanya dapat dipahami jika Kenaikan Isa Al Masih atau Kenaikan Yesus Kristus diperingati oleh semua umat Nasrani, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan.

Kenaikan Isa Al Masih diperingati pada 39 hari setelah Minggu Paskah, atau 40 hari setelah Sabtu Paskah, atau 41 hari setelah Jumat Agung.

Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di tahun ini, Hari Paskah jatuh pada Minggu tanggal 4 April 2021. Maka 39 hari setelahnya, adalah tanggal 13 Mei 2021, merupakan Hari Kenaikan Isa Al Masih.

Peristiwa kenaikan Isa Almasih terjadi 40 hari setelah Paskah, adalah sebuah peristiwa dimana Isa Almasih terangkat naik ke langit kemudian hilang dari pandangan tertutup awan, untuk menuju Surga sebagai pemuliaan Yesus setelah kematian dan kebangkitan-Nya

Dan Kenaikan itu disaksikan murid-murid-Nya, seperti dicatat Perjanjian Baru. Setelah kenaikan itu, umat kristiani yakin Yesus atau Isa Al Masih masih akan datang kembali pada hari Kiamat kelak.

Memaknai Dua Peristiwa Besar

Perayaan Idul Fitri bertepatan dengan Kenaikan Isa Almasih, adalah suatu peristiwa besar dan langka.

Menurut Peneliti di Pusat Sains dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Andi Pangerang Hasanuddin Peristiwa seperti ini hanya pernah terjadi pada tahun 1727 Masehi dan 1139 Hijriah.

Setelah tahun 2021 ini, maka kejadian serupa akan terulang lagi di tahun 2248 Masehi atau 1676 Hijriah atau sekitar 227 tahun lagi.

Jadi kita yang hidup saat ini, mendapat keberuntungan untuk menyaksikan dan mengalami peristiwa besar dan langka ini, karena tidak setiap generasi yang dapat mengalaminya.

Karena itu memaknai hikmah dari kejadian besar dan langka ini, sebagai pembelajaran dari Allah SWT, bahwasannya pada satu titik, hakekatnya seluruh isi alam itu dan umat manusia khususnya adalah sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Karena itu sebagai umat Islam kita memaknai idul fitri, sebagai simbol kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, dapat terus meningkatkan kesalehan sosial kita, dengan terus menjalin kebersamaan dengan saudara yang seiman maupun yang lainnya dalam perspektif kemanusiaan.

Dari perspektif peristiwa kenaikan Isa Almasih, umat Nasrani dapat memaknainya bahwa Kenaikan Yesus ke surga memperkokoh keyakinan mereka bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Dan sesuai dengan janji Yesus, bahwa dia tidak akan pergi dan akan terus menyertai mereka yang beriman. Selamat idul fitri 1442 Hijriah dan Selamat memperingati Kenaikan Isa Almasih tahun 2021.

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasonal (LKN)

Continue Reading

Opini

Memaknai Idulfitri di Masa Pandemi

Published

on

By

Oleh:  Dr. H. Uswadin, M.Pd.

Channel9.id – Jakarta. Idul Fitri merupakan momen kemenangan seorang muslim setelah berjuang selama satu bulan melawan hawa nafsu melalui tarbiyah yang dilakukan selama Ramadan. Perjuangan yang tidak mudah ibarat mengikuti sebuah pendidikan dan latihan (diklat) kedisiplinan dan diklat penumbuhan jiwa sosial dan jiwa spiritual yang sangat intensif.

Keberhasilan diklat akan diketahui setelah proses diklat usai. Kehidupan nyata yang harus dijalani lebih lama dari proses waktu diklatnya itu sendiri. Ibarat satu berbanding sebelas maka selama sebelas bulan itulah hakikatnya kita akan memetik dan mengetahui diklat yang telah dijalani.

Ramadan telah mengajari kita untuk dekat kepada ilahi,  dekat dengan kitab suci,  mudah berintrospeksi diri, menumbuhkan jiwa berbagi dan peduli, dan puasa latihan pengendalian diri.

Pasca ramadan kita telah diwisuda sebagai alumni diklat ramadan melalui momen Idul Fitri yang ditandai dengan Shalat dan khutbah Iedul Fitri sebagai ritual wisuda sesunngguhnya. Ada pesan pesan penting wisuda yang disampaikan oleh khatib pada awal pagi syawal sebagai awal perjuangan sesungguhnya agar tidak lupa dan dilupakan oleh peserta diklat.

Pesan silaturahmi dan saling memaafkan adalah hal yang utama, karena dalam interaksi hablun minnas pasti terjadi salah dan khilaf baik di sengaja maupun tidak. Dan memaafkan sesama manusia ini bukan digaransi oleh Allah namun harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Allah hanya mengampuni dosa dosa hambaNya yang bersifat vertikal, hablun minallah.

Inilah hakikat kemanusiaan sesungguhnya yang harus berinteraksi dan bersosialisasi sebagai kodrat mahluk sosial yang kadang terjadi disharmonisasi dalam pelaksanaan sehingga kadang ada yang tersakiti atau yang tersinggung. Disinilah kesalahan mungkin sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh manusia.

Silaturahmi dan saling memaafkan dalam suasana normal dapat dilakukan dengan saling berkunjung dan berjabat tangan namun pada masa pandemi hal tersebut bisa dapat menjadi potensi penularan covid-19 sehingga silaturahmi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui telepon, whats app, media sosial, zoom atau pertemuan virtual lainnya. Pemerintah pun membuat aturan larangan mudik atau pulang kampung dalam lebaran ini sehingga tidak muncul klaster klaster baru serta tren kurva covid yang mulai melandai tidak naik lagi dan pada akhirnya bisa selesai seratus persen.

Kerjasama dan saling bantu dalam pengendalian Covid 19 ini sangat diperlukan, sejarah membuktikan hanya dengan persatuan dan kebersamaan, kita dapat menghadapi segala ujian dan rintangan.

Pendidikan kedisiplinan yang dijalani selama ramadan hendaknya pula mengimbas dalam praktik kehidupan keseharian. Siapapun apakah seorang guru, pegawai, pedagang, buruh, militer, atau pengusaha harus menerapkan sikap disiplin dalam tugas. Tanpa takut dengan sanksi atau perlu diawasi petugas maka dengan waskat (pengawasan melekat atau pengawasan malaikat) sesorang akan takut melakukan pelanggaran dan patuh dalam menjalankan tugas.

Sikap sosial perlu terus dipupuk apalagi di masa pandemi ini masih banyak orang orang yang terdampak sehingga kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya perlu bantuan dari orang orang yang mampu. Apabila ini bisa dilakukan maka kita pun bisa mengurangi kesengsaraan sesama dan memperdangkal jurang kesenjangan sosial yang ada.

Ketaatan kita kepada Ilahi dan kedekatan dengan kitab suci jangan sampai tergradasi sehingga kesalehan kesalehan yang dibangun selama Ramadan akan hilang menguap dan kita kembali lagi sama seperti sebelumnya. Kita pun perlu menjaga kebiasaan kebiasaan baik yang sudah dilakukan pada sebelas bulan berikutnya dan kembali ke bulan diklat lagi seterusnya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Maka sangat tepat apabila setelah melewati diklat Ramadan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan taat yaitu pribadi yang Tattaqun (bertakwa).

Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain dan orang yang paling mulia di sisi ilahi adalah yang paling takwa. Marilah kita menjadi pribadi yang baik di mata manusia dan menjadi mulia di sisi Yang Maha Kuasa. Idul Fitri merupakan momen meraih keduanya. Inilah yang sering diungkapkan oleh pepatah arab terkait Idul Fitri, Laisal `id liman kana tsaubuhu jadid walakinnal `id liman kana taqwahu yazid.  Artinya Bukanlah `id itu bagi orang yang pakaiannya baru, tetapi `id itu bagi orang yang taqwanya bertambah.

Wallahu alam bishawab.

Penulis adalah Kabid Dikbud PW ISNU DKI Jakarta

Continue Reading

Opini

Peran Agama dan Kepercayaan Membangun Keadilan & Perdamaian Berbasis Inklusi, Moderasi, Toleransi

Published

on

By

Oleh: Firman Jaya Daeli*

Channel9.id-Jakarta. Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan penulis, di Ruang Pertemuan Menteri Agama, di Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta. Kunjungan yang berlangsung beberapa waktul lalu itu, setelah penulis menyelesaikan sejumlah kegiatan dan kembali dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan sejumlah daerah (kota). Kegiatan pertemuan bersama dengan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, pada dasarnya untuk mendiskusikan sejumlah perihal strategis dan mendasar.

Yaqut Cholil Qoumas, dalam berbagai kesempatan dan media, menyampaikan pemikiran penting strategis dan paradigmatif otentik mengenai posisi dan peran Pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI. Juga senantiasa meminta dukungan dan kerjasama dengan masyarakat beserta elemen dan komunitas bangsa Indonesia. Substansinya bertujuan untuk melancarkan dan menyukseskan strategi, kebijakan, program, kegiatan, aksi, dan kinerja Kementerian Agama RI, dalam rangka Membangun Indonesia Maju. penulis menyampaikan beberapa hal pokok pemikiran mengenai institusi kelembagaan negara (Kementerian Agama RI), dalam kerangka memaknai relasi dan korelasi antara Negara dan Rakyat, yaitu: Peran Agama-Agama Dan Kepercayaan Membangun Keadilan dan Perdamaian Berbasis Inklusi, Moderasi, Toleransi.

Keseluruhan konstruksi dan substansi penyelenggaraan dan pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus senantiasa berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah, dasar, dan ideologi NKRI. Juga mesti selalu berlandaskan pada konstitusi NKRI yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah dirumuskan dan diamanatkan sejumlah hak-hak dan kebebasan konstitusional Rakyat. Juga sejumlah tugas, tanggungjawab, dan kewajiban Negara (penyelenggara negara) untuk menjamin, melindungi, dan memastikan kualitas perwujudan dan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Salah satu di antara beberapa hak dan kebebasan konstitusional tersebut adalah dalam hal dan dalam kaitan dengan keseluruhan hak-hak melekat dan kebebasan mendasar untuk beragama dan berkepercayaan. Kemudian seluruh sistem dan pranata serta instrumen dan kebijakan terkait, yang merupakan hak dan kebebasan lanjutan yang dimiliki Rakyat bertalian dengan keberadaan atas hak-hak dan kebebasan tersebut. Sehingga pada gilirannya, Rakyat berhak dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan kehidupan beragama dan berkepercayaan.

Hak-hak dan kebebasan tersebut secara normatif dan otentik konstitusional, semakin menjadi bermakna dan tambah berarti ketika diletakkan dan ditumbuhkan dalam satu tarikan nafas sejati dengan variabel terkait langsung lainnya. Intinya adalah relasinya dengan adanya penjaminan, perlindungan, dan pelayanan Negara. Kehadiran yang nyata dan yang sejati mengenai penjaminan dan pemastian dari Negara secara etik hukum dasar tertinggi, pada dasarnya bermaksud dan bertujuan untuk melindungi dan melayani prinsip-prinsip penting penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut. Perihal tersebut merupakan pemakna penting yang konkrit dan otentik dari hakekat perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Kualitas penjaminan, perlindungan, dan pelayanan Negara terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut, harus senantiasa terlaksana secara utuh, memadai, dan berkelanjutan. Tentu tidak boleh terjadi destruksi dan distorsi dalam keseluruhan penyelenggaraannya, sehingga tidak boleh terjadi kekurangan dan kehilangan makna. Dengan demikian, ada relasi konstitusional dan substansial antara pengakuan dan penerimaan atas hak-hak dan kebebasan tersebut dengan kualitas penjaminan, perlindungan, dan pelayanan Negara terhadap terselenggaranya hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.

Negara dan melalui keseluruhan kepemimpinan dan jajaran penyelenggaraan negara, berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjamin, melindungi, dan memastikan perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak melekat dan kebebasan mendasar Rakyat untuk beragama dan berkepercayaan. Rakyat berhak dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan secara utuh, memadai, dan berkelanjutan, juga dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Rakyat menjalankannya dan melaksanakannya dengan kondusif, aman, nyaman, tenang, teduh, dan damai tanpa campur tangan, intervensi, intimidasi, ancaman, paksaan, dan gangguan dari manapun dan oleh siapapun.

Perspektif etik hukum dasar tertinggi dan amanat ketentuan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, bermakna dan berkonsekuensi serius. Perihal tersebut pada gilirannya mengharuskan dan mewajibkan semua lapisan dan komunitas Rakyat manapun, tidak berhak dan tidak boleh mencampuri, mengintervensi, mengintimidasi, mengancam, mengatur, mengganggu, memaksa, mengganggu, dan merusak hak-hak dan kebebasan Rakyat dalam beragama dan berkepercayaan. Perspektif ini justru memposisikan seluruh lapisan dan antar lapisan komunitas Rakyat untuk saling mengakui, menghormati, dan menguati secara terbuka, tulus, jujur, dan otentik. Perspektif ini semakin melahirkan dan menumbuhkan spritualitas yang berbasis dan berintikan pada kelahiran dan kesuburan pemikiran, sikap, perbuatan, pergaulan, dan perilaku yang inklusi, moderasi, dan toleransi dalam lapisan dan antar lapisan Rakyat.

Kandungan inti pemikiran ideologis dan pertimbangan amanat ketentuan konstitusional tersebut, pada dasarnya memposisikan dan mengukuhkan keberadaan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Posisi dan pengukuhan tersebut, wajib dan harus senantiasa dijamin, dilindungi, dan dipastikan oleh negara beserta keseluruhan jajaran pemimpin dan penyelenggara negara. Bahkan hak-hak dan kebebasan tersebut mesti selalu dilayani dan difasilitasi oleh Negara. Tugas dan tanggungjawab Negara melayani dan memfasilitasi tersebut, pada gilirannya mengharuskan dan mewajibkan Negara untuk tidak mencampuri, mengintervensi, mengatur, memaksa, dan mengganggu perihal spritualitas dan mengenai prinsip-prinsip teologis yang mendasar dari pemikiran, perwujudan, dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Terminologi yang hakiki dari perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan konstitusional tersebut, yaitu berintikan pada sifat personal dan transendental akan hak-hak dan kebebasan tersebut. Rakyat dari berbagai elemen apapun dan komunitas manapun, tidak memiliki otoritas politik, otiritas hukum, bahkan otoritas moral dan otoritas kultural secara teologis untuk mencampuri, mengintervensi, mengintimidasi, mengancam, mengatur, memaksa, dan mengganggu Rakyat dan warga masyarakat lainnya yang melaksanakan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Perihal ini terutama dalam hal dan dalam kerangka beribadah berdasarkan dan menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Negara justru harus senantiasa hadir untuk menjamin dan memastikan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Negara jangan membiarkan secara langsung ataupun secara tidak langsung terjadinya campur tangan, intervensi, ancaman, gangguan, dan pemaksaan terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut. Negara harus senantiasa hadir secara konkrit dan otentik untuk memastikan adanya penjaminan, perlindungan, dan pelayanan terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia memiliki falsafah, dasar, ideologi bersama yaitu Pancasila. Juga memiliki konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Ada pesan yang tegas dan kuat secara etik moral kenegaraan dan dengan perspektif amanat ketentuan konstitusional dari UUD NRI Tahun 1945. Prinsip amanat ketentuan konstitusional sebagai Hukum Dasar Tertulis yang tertinggi dan terutama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini adalah : bahwa ada pengakuan, penjaminan, dan perlindungan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan ; dan hak-hak dan kebebasan ini merupakan hak yang melekat dan kebebasan mendasar. Pesan ideologis dan perspektif konstitusional ini, pada gilirannya akan melatari dan mendasari adanya sistem dan kebijakan untuk mendukung dan menumbuhkan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Konstruksi dan substansi dari Nilai-Nilai Pancasila merupakan kandungan otentik yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari dan di tengah-tengah kehidupan Rakyat dan Bangsa Indonesia. Nilai-Nilai Pancasila terkandung dan terjiwai di dalam keseluruhan Sila-Sila Pancasila secara utuh, memadai, dan sistemik. Pancasila merupakan falsafah, dasar, dan ideologi “penjaga, penjamin, pelindung, pengarah, penuntun” terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Pancasila sebagai falsafah, dasar, dan ideologi pemersatu dan penguat, pada dasarnya sangat berbasis dan berorientasi pada prinsip-prinsip inklusi, moderasi, dan toleransi.

Institusi kelembagaan Kementerian Agama RI merupakan representase absah dari Negara. Keberadaan dan kemanfaatannya sebagai wujud dan wajah Negara, pada dasarnya sangat berpengaruh dan menentukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kementerian Agama RI menjadi bermakna dan semakin berarti ketika keseluruhan sistem, pranata, strategi, kebijakan, kepemimpinan, jajaran sumber daya, dan kinerja kelembagaan, harus senantiasa diletakkan, diposisikan, diorganisasikan, diorientasikan, dan diperuntukkan untuk memastikan pembumian Nilai-Nilai Pancasila dan amanat ketentuan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Jajaran lengkap dan segenap keseluruhan kepemimpinan dan sumber daya Kementerian Agama RI, mesti selalu berfungsi, bertugas, bekerja, dan bertanggungjawab untuk menjamin, memfasilitasi, dan memastikan perlindungan dan pelayanan perihal perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan konstitusional Rakyat. Intinya yaitu dalam hal, konteks, dan kerangka beragama dan berkepercayaan. Keberadaan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan adalah bukan “pemberian”, dan juga bukan “kado dan hadiah”, melainkan hak-hak yang melekat dan kebebasan yang mendasar. Sungguh amat personal dan transendental. Dengan demikian, harus senantiasa dijaga dan dirawat kualitasnya dan spritualitasnya.

Keseluruhan konstruksi dan substansi pengorganisasian dan pemajuan Kementerian Agama RI, sebaiknya dan seharusnya berbasis kuat dan berdiri tegak pada kawasan Pancasila dan ranah UUD NRI Tahun 1945. Terutama dan terpenting pada kualitas pelaksanaan tugas panggilan pengabdian dan tekad kemauan kuat yang utuh dan bulat dengan jujur, tulus, tegas, teguh, dan secara konsisten untuk menegakkan dan mengembangkan perihal yang prinsipil. Kualitas pelaksanaan tugas panggilan pengabdian dan tekad kemauan kuat tersebut, yaitu dalam konteks dan dalam kerangka untuk mentradisikan dan membudayakan prinsip-prinsip inklusi, moderasi, dan toleransi yang solider dan egaliter dengan semboyan etos semangat keragaman dan kemajemukan (Bhinneka Tunggal Ika) di tengah-tengah kehidupan Rakyat dalam wadah NKRI.

Perspektif ideologis konstitusional di atas, pada dasarnya dan pada gilirannya memastikan Kementerian Agama RI, harus senantiasa berada, berdiri, berjalan, dan bergerak dinamis dan strategis. Intinya yaitu terletak dan terfokus pada pembangunan lingkaran dan lingkungan atmosfir yang kondusif, aman, nyaman, tenang, teduh, sejuk, dan damai. Perihal ini untuk memperkuat dan mempermudah penjaminan, perlindungan, pelayanan, dan pemastian bagi perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan Rakyat untuk beragama dan berkepercayaan. Juga pembangunan atmosfir beragama dan berkepercayaan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang inklusi, moderasi, dan toleransi dengan solider dan egaliter bernilai tulus dan tinggi.

Narasi dan investasi keseluruhan doktrin, strategi, kebijakan, program, aksi, kegiatan, dan kinerja kepemimpinan beserta segenap pranata sumber daya dan jajaran Kementerian Agama RI, harus dan wajib diabdikan bagi keluhuran dan kemuliaan yang tinggi dan sejati. Juga bagi kebajikan dan keadaban kemanusiaan, keutuhan ciptaan, dan kerakyatan. Tentu juga bagi peradaban dan pemajuan kebangsaan dan kenegaraan Nusantara Indonesia Raya. Kualitas prestasi keberhasilan dan kemajuan sebuah kelembagaan, pada dasarnya dipengaruhi dan ditentukan oleh sejumlah variabel langsung maupun tidak langsung. Salah satu di antaranya yang terpenting dan berpengaruh langsung adalah variabel kepemimpinan pucuk dan puncak dari kelembagaan tersebut. Ada relasi dan korelasi antara kelembagaan dengan kepemimpinan. Demikian juga dalam konteks relasi dan korelasi antara kelembagaan Kementerian Agama RI dengan kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas.

Integritas, kredibilitas, kualitas, profesionalitas, dan kapasitas kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, pada dasarnya menjadi dan merupakan simbol konkrit dan otentik yang melambangkan dan dapat mengarahkan dan membumikan keseluruhan pemikiran dan pengharapan di atas. Figur Yaqut Cholil Qoumas, memiliki potensi kepribadian dan bobot kepemimpinan yang kuat, kokoh, tegas, teguh, teduh, sederhana, dan firm ; memiliki modal sosial dan kultural yang luas dan mumpuni serta memiliki jejaring kerakyatan, kemasyarakatan, dan kebangsaan yang memadai ; memiliki kekuatan massa dan dukungan politik yang kuat secara terstruktur dan masif ; memiliki perjalanan dan pengalaman yang beragam dinamis dan kompleks ; memiliki pemikiran dan pergaulan yang inklusif, moderat, dan toleran. Juga senantiasa memaknai pergumulan, peluang dan tantangan untuk membumikan falsafah, dasar, dan ideologi Pancasila.

Rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia secara bersama-sama dan dengan bergotongroyong memastikan kemajuan kinerja kelembagaan dan kepemimpinan Kementerian Agama RI. Juga optimis dan berpengharapan kepada Yaqut Cholil Qoumas untuk memimpin kelembagaan Kementerian Agama RI, menjadi sebuah dan merupakan serangkaian “perwakilan dan wajah” Negara yang sosiologis dan humanis. Kemudian yang selalu dan sejatinya setia dan taat menjamin, melindungi, melayani, dan memfasilitasi perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Kementerian Agama RI di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, semoga semakin mengalami reformasi dan transformasi secara mendasar dan menyeluruh. Kemudian bahtera kelembagaan strategis, berpengaruh, dan menentukan ini, berkemauan kuat dan bertekad bulat untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab dalam kerangka Peran Agama-Agama dan Kepercayaan Membangun Keadilan dan Perdamaian Berbasis Inklusi, Moderasi, Toleransi.

*Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia

Continue Reading

HOT TOPIC