Connect with us

Ekbis

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Kuartal IV Ditargetkan 95 Persen  

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada kuartal IV 2020 mencapai di atas 95 persen. Serapan anggaran dapat berkontribusi memulihkan pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan belanja pemerintah. Saat ini, konsumsi dan belanja pemerintah baru mencapai 9,76 persen. “Kalau ini dilakukan, drive daripada konsumsi pemerintah akan tinggi,” kata Airlangga, Senin, 9 November 2020.

Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 mengalami perbaikan, meski masih kontraksi sebesar 3,49 persen. Jika dibandingkan dengan kuartal II 2020 yang mengalami minus 5,32 persen, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mengalami perbaikan sebesar 5,05 persen.

Menurut dia, kuartal III 2020 merupakan situasi bahwa perekonomian Indonesia sudah mencapai titik terendah atau rock bottom. Airlangga berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV berada pada jalur positif di kisaran 0,6 persen sampai 1,6 persen.

Oleh karena itu, pemerintah akan tetap melanjutkan program PEN hingga kuartal I 2021. Program ini menyasar kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, korporasi, hingga bantuan subsidi dan kartu prakerja.

Adapun realisasi anggaran PEN per 2 November, secara kumulatif sudah mencapai Rp366,86 triliun. Realisasi tersebut mencapai 52,8 persen dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Berdasarkan catatan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), penyaluran terbesar berasal dari sektor perlindungan sosial dengan pagu anggaran Rp203,9 triliun. Realisasi penyaluran dari sektor tersebut telah mencapai Rp176,38 triliun atau tersalurkan 86,51 persen dari total anggaran.

Kemudian, penyerapan anggaran sektor kesehatan mencapai realisasi Rp31,14 triliun atau 35,57 persen dari pagu anggaran Rp87,55 triliun. Selanjutnya, sektor penyaluran anggaran untuk insentif usaha mencapai Rp35,49 triliun atau 29,43 persen dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.

Lebih lanjut, sektor sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah merealisasikan penyaluran anggaran sebesar Rp93,59 triliun atau 75,81 persen dari alokasi anggaran senilai Rp123,47 triliun. Sektor kementerian, lembaga dan daerah atau K/L/D telah merealisasi penyaluran anggaran senilai Rp30,25 triliun. Angka ini mencapai 28,51 persen dari alokasi anggaran sektor K/L/D yang mencapai Rp106,11 triliun.

Sektor pembiayaan korporasi mencatatkan alokasi anggaran senilai Rp53 triliun dan masih dilakukan finalisasi program. “Yang menjadi prioritas tentunya bantuan-bantuan, seperti banpres produktif, untuk UMKM yang terus kita dorong, kemudian terkait subsidi upah,” kata Airlangga.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Ambrol, Emas Antam Dibanderol Rp938.000 per Gram

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mengawali Desember, harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melanjutkan tren penurunan. Logam mulia Antam diperdagangkan Rp938.000 per gram atau turun Rp5.000 pada perdagangan hari ini, Selasa (01/12).

Baca juga: Tak Bergerak, Emas Antam Dibandero Rp953.000 

Sementara itu, harga buy back atau beli kembali pun ikut turun Rp5.000 ke posisi Rp811.000 per gram. Berikut daftar harga emas Antam pada Selasa, 1 Desember 2020:

1 gram Rp 938.000

2 gram Rp 1.816.000

3 gram Rp 2.699.000

5 gram Rp 4.465.000

10 gram Rp 8.875.000

25 gram Rp 22.062.000

50 gram Rp 44.045.000

100 gram Rp 88.012.000

Continue Reading

Ekbis

BPS: November 2020 Inflasi 0,28 Persen, Tertinggi di Tual

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) pada November 2020 terjadi inflasi 0,28 persen. Angka ini lebih tinggi daripada inflasi bulan yang sama 2019 sebesar 0,14 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto menjelaskan, inflasi sejak awal tahun (year-to-date/YTD) sebesar 1,23 persen. Sementara itu, inflasi secara tahunan (year-on-year/YOY) mencapai 1,59 persen.

“Perkembangan inflasi ini berlanjut setelah Oktober mengalami deflasi. Kenaikan inflasi karena harga makanan dan minuman naik,” katanya di Jakarta, Selasa 1 Desember 2020.

Baca juga: BPS: Inflasi 0,07 Persen pada Oktober

Dari 90 kota yang disurvei oleh BPS, IHK di 7 kota deflasi. Sementara 83 kota lainnya inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,15 persen dan terendah terjadi Bima sebesar 0,01% persen

Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kendari minus 0,22 persen dan terendah terjadi di Meulaboh dan Palopo minus 0,01 persen.

“Inflasi di kota Tual ini andil kenaikan harga komoditas perikanan, ikan, ayam, dan tongkol harganya naik,” kata Setianto.

Continue Reading

Ekbis

Misteri Angka Rasio Utang Pemerintah Atas PDB

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Utang Pemerintah telah mencapai Rp5.877,71 triliun pada akhir Oktober 2020. Berdasar perhitungan atas pos pembiayaan utang pada Perpres No.72/2020, maka masih akan bertambah sekitar Rp250 triliun lagi hingga akhir tahun. Posisinya diprakirakan di kisaran Rp6.125 triliun.

Posisi utang dimungkinkan menjadi lebih besar dari itu, jika pendapatan negara tidak sesuai dengan harapan, yang melebarkan defisit APBN melampaui rencananya. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan tetap digenjot dengan alasan pemulihan ekonomi. Tambahan pembiayaan utang berpeluang menjadi lebih besar dari rencananya.

Lonjakan utang pemerintah pada tahun 2020 harus diakui terutama sebagai dampak pandemi covid-19 atas APBN. Posisi utang Pemerintah memang tiap tahun selama ini cenderung meningkat, namun tahun 2020 meningkat secara luar biasa. Belanja dan pengeluaran pemerintah terpaksa bertambah lebih banyak dari rencana sebelumnya. Padahal, pendapatan justru dipastikan menurun.

Baca juga: Misteri Nilai Aset Pemerintah yang Melonjak 

Sebelum pandemi, Pemerintah sering menjelaskan tentang kondisi aman utangnya berdasar porsi atau rasio dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam khasanah kajian akademis, rasio serupa itu memang menjadi salah satu indikator analisis, terutama dalam kaitannya dengan risiko. Undang-undang keuangan negara juga memberi batas rasio yang diperbolehkan, yaitu sebesar 60%. Batas ini sering diklaim Pemerintah sebagai batas aman.

Rasio utang diakui oleh pemerintah sebagai telah mencapai 37,84% pada akhir Oktober 2020. Pemerintah sendiri memang telah memprakirakan rasionya di kisaran 38% pada akhir tahun nanti. Meningkat drastis, yaitu sekitar 7,8% dari rasio akhir tahun 2019 yang masih sebesar 30,23%. Selama periode tahun 2016-2019, rasio utang memang masih relatif terjaga di kisaran 30%.

Nota Keuangan dan APBN tahun 2021 tidak menyebut target besaran rasio utang yang definitif pada tahun 2021. Hanya disebutkan bahwa rasio akan dijaga dalam batas aman. Adapun yang dinyatakan secara eksplisit hanya berupa kisaran, yaitu rasio utang hingga akhir 2024 sebesar range 38-43%.

Perhatikan, yang dinyatakan adalah rasio utang hingga akhir 2024, bukan khusus untuk tahun 2021.

Sementara itu, proyeksi WEO edisi Juni 2020 dari IMF tentang rasio utang pemerintah Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 37,7%. Diproyeksikan meningkat menjadi 40,3% pada tahun 2021.

Penulis menilai pemerintah sendiri sebenarnya tidak memiliki keyakinan yang cukup tentang berapa rasio utang tahun 2021. Bahkan, kemungkinan untuk tahun 2020 yang akan segera berakhir pun, prakiraan Pemerintah tampaknya akan meleset.

Sebenarnya besaran posisi utang akhir tahun 2020 sudah hampir dapat dipastikan, dilihat dari posisi hingga akhir Oktober dan sisa pembiayaan utang yang akan direalisasikan. Prakiraan posisi akhir tahun 2021 pun telah diperhitungkan dengan besaran pos pembiayaan utang pada APBN 2021. Akan tetapi, nilai PDB nominal tahun 2020 masih cukup lebarnya kisaran kemungkinannya. Apalagi nilai PDB tahun 2021 nanti.

Perlu dimengerti bahwa rasio utang dan rasio defisit yang dinyatakan dalam dokumen seperti Nota Keuangan dan APBN untuk tahun 2020 dan tahun 2021 sepenuhnya bersifat asumsi.

Sebagai contoh, defisit sebesar Rp1.039,22 triliun dalam Perpres No.72/2020 disebut sebagai 6,34% atas PDB. Artinya PDB nominal atau atas dasar harga berlaku tahun 2020 diasumsikan sebesar Rp16.391,44 triliun.

Asumsi nilai PDB demikian nyaris mustahil akan dicapai. Nilainya selama 3 triwulan tahun 2020 hanya sebesar Rp 11.505,12 triliun. Dibutuhkan capaian sebesar Rp4.886,32 triliun pada triwulan IV agar asumsi tersebut terpenuhi. Sebagai perbandingan, nilai PDB triwulan IV tahun 2019 hanya sebesar Rp4.018,84 triliun. Padahal, nilai PDB selama 3 triwulan tahun 2019 justru lebih besar dari tahun 2020, mencapai Rp11.629,27 triliun.

Seandainya memang telah terjadi pemulihan ekonomi yang sangat signifikan pada triwulan IV 2020, maka PDB triwulan ini bisa mencapai Rp4.250 triliun. Artinya PDB nominal tahun 2020 hanya akan sebesar Rp15.755 triliun. Penulis sendiri beranggapan akan sedikit di bawah itu.

Untuk menghitung rasio utang, maka perlu diprakirakan posisi utang pada akhir tahun 2020 nanti. Sebagaimana disampaikan di atas, posisi utang pada akhir Oktober telah mencapai Rp5.878 triliun. Berdasar rencana pembiayaan utang pada Perpres No.72/2020 dan realisasi APBN hingga akhir Oktober, maka posisi utang akan di kisaran Rp6.150 triliun. Itu pun dengan asumsi, kurs rupiah masih terjaga pada tingkat setara akhir Oktober.

Dengan demikian, rasio utang Pemerintah pada akhir tahun 2020 sebenarnya akan mencapai 39%. Lebih tinggi dari proyeksi WEO Juni 2020 dan prakiraan Pemerintah dalam Nota Keuangan dan APBN 2021.

Penulis merasa perlu mengingatkan pembaca agar tidak terburu-buru memastikan soalan rasio ini. Ada angka-angka yang bersifat sementara tentang posisi utang akhir tahun dan dengan nilai PDB yang sebenarnya asumsi. Posisi utang pemerintah yang sebenarnya mesti diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK, yang biasanya baru diketahui pada akhir Mei. Sedangkan nilai PDB biasanya diumumkan oleh BPS pada awal Februari.

Sebagai contoh, APBN Kita edisi Januari 2020 dan berbagai keterangan Pemerintah pada awal tahun lalu menyebut posisi utang pemerintah akhir tahun 2019 sebesar Rp4.778 triliun dengan rasio sebesar 29,8%. Memang disebut sebagai angka sementara, namun besaran itu beredar di media dan banyak diskusi akademis selama berbulan-bulan.

Nah, PDB dalam rasio tersebut sebenarnya masih diasumsikan sebesar Rp16.034 triliun. Sekitar sebulan kemudian, BPS mengumumkan bahwa PDB nominal hanya Rp15.834 triliun. Dan posisi utang setelah diaudit BPK sedikit bertambah menjadi Rp4.787 triliun. Rasionya pun melesat menjadi 30,23%.

Perlu pula diperhatikan bahwa APBN Kita edisi Nopember 2020 yang menyajikan data posisi utang pada akhir Oktober sebesar Rp5.878 triliun di atas, mengatakan rasionya atas PDB sebesar 37,84%. Artinya PDB telah diasumsikan sebesar Rp15.534 triliun. Sangat jauh di bawah asumsi dalam Perpres No.72/2020 yang sebesar Rp16.391 triliun.

Tentu dapat dijelaskan bahwa PDB nominal yang dimaksud adalah yang telah direalisasi, berarti setahunnya mulai dari triwulan IV 2019 sampai dengan triwulan III 2020. Nilainya memang sebesar Rp15.524 triliun.

Bagaimana dengan prakiraan tahun 2021?

APBN 2021 yang merencanakan defisit sebesar Rp1.006,38 triliun dinyatakan sebagai 5,70% atas PDB. Artinya PDB diasumsikan akan sebesar Rp17.655 triliun. Asumsi yang sangat tidak realistis jika ternyata PDB tahun 2019 hanya di kisaran Rp15.755 triliun. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi hampir 10% untuk mencapainya. Kecuali inflasi meningkat mendekati 2 digit, terutama inflasi yang dihadapi produsen sebagai basis perhitungan PDB nominal.

Jika Pemerintah dan Bank Indonesia masih berhasil mengendalikan inflasi pada tahun 2021, maka PDB nominal yang realistis adalah di kisaran Rp17.000 triliun.

Sedangkan posisi utang pemerintah akhir tahun 2021 dapat diprakirakan dari rencana pembiayaan utang dalam APBN. Pembiayaan utang merupakan rencana penambahan utang karena pengelolaan APBN, yaitu sebesar Rp1.177,35 triliun.

Seandainya kurs rupiah tetap terjaga stabil sampai dengan akhir tahun 2021, sehingga faktor ini tidak menambah posisi utang secara berarti, maka posisi utang akan di kisaran Rp7.327 triliun. Hasil dari penambahan prakiraan posisi akhir tahun 2020 (Rp6.150 triliun) dengan rencana pembiayaan utang tadi.

Nah, rasionya atas PDB pun akan mencapai 43% pada akhir tahun 2021.

Pemerintah tidak salah dengan menyebut rasio utangnya akan berada pada range 38-43% hingga tahun 2024. Tetapi mengapa menyebut tahun 2024, bukan tahun 2021 telah sangat mungkin mencapainya. Dan merupakan perjuangan mengelola fiskal yang amat berat jika ingin rasio itu bertahan hingga tahun 2024.

Penulis hanya berharap, Pemerintah lebih terbuka dan fair menjelaskan soalan semacam ini. Utang Pemerintah merupakan urusan seluruh komponen bangsa. Semua berhak mengetahui dan mengerti secara lebih baik akan beban fiskal di masa mendatang.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC