Connect with us

Opini

Seriuskan Konvensi Nasional Partai Politik di Indonesia!

Published

on

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Daripada bersibuk ria dengan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada), jauh lebih baik partai-partai politik di Indonesia membangun efektivitas dan efisiensi politik dengan menghelat Konvensi Nasional Partai Politik. Konvensi nasional yang terukur bakal memberikan arah kepada publik pemilih, ketimbang tanpa ada konvensi. Publik juga tak bakal diterjang isu-isu politik bulanan yang terkait dengan peta calon presiden yang masih jauh di depan, misalnya.

Lihat saja, belum setahun perjalanan pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, publik sudah sibuk dengan keberadaan calon-calon presiden yang muncul lewat jajak pendapat lembaga survei. Skor naik-turun yang diperoleh masing-masing nama calon presiden yang muncul bahkan memicu pertarungan riil dalam pengembilan kebijakan. Padahal, jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden masih lama. Janji-janji yang disampaikan oleh calon presiden dan wakil presiden, berikut calon legislatif masing-masing partai politik, belum satu persatu diwujudkan.

Belum lagi pilkada yang juga menjadi corong bagi janji-janji kepala-kepala daerah, baik perseorangan atau diusung partai politik. Sehingga udara politik begitu dipenuhi oleh tumpukan janji-janji yang belum dijalankan. Pemilihan hingga ke tingkat kepala desa ini menjadikan Indonesia sebagai area yang dipenuhi banyak sekali janji, kurang sekali implementasi atas janji itu ketika pemerintahan pusat, daerah, dan desa berjalan.

Kalau benar-benar serius mengurangi kepekakan telinga akibat janji politik yang bertubi itu, Konvensi Nasional Partai Politik layak dijalankan. Salah satu agenda Konvensi Nasional itu adalah Pemilihan Presiden oleh Delegasi Nasional Partai Politik.

Baca juga: Nasdem Gelar Konvensi Calon Presiden pada 2022 

Langkah utama sebelum konvensi dijalankan adalah melakukan riset yang mendalam terkait mekanisme konvensi nasional yang diadakan di negara yang menjalankannya, yakni Amerika Serikat. Para peneliti dari Indonesia bisa diberangkatkan ke Amerika Serikat, termasuk dari Lembaga riset yang dimiliki oleh partai politik. Begitu juga, ahli-ahli politik dari Amerika Serikat bisa didatangkan ke Indonesia guna menjadi narasumber dalam kegiatan partai.

Riset pendahuluan, tentu lewat buku-bukunyang bisa diakses. Atau, internet. Dan tentu dengan sumber itu juga tulisan ini dibuat. Setidaknya, publik bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan konvensi dalam artian yang sudah dipraktekkan, serta apa yang masih konvensi dalam aturan main masing-masing partai politik di Indonesia. Layak dicatat bahwa konvensi calon presiden sudah digelar oleh sejumlah partai politik di Indonesia, sejak tahun 2004. Bukan saja Partai Golkar, tetapi juga Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Jika melihat sekilas, konvensi yang digelar di Amerika Serikat dilakukan 18 bulan sebelum hari pemilihan. Konvensi Nasional Partai Demokrat 2004 dihadiri oleh 4.353 delegasi dengan  611 cadangan (pengganti). Mereka disebut sebagai super delegates. Dalam konvensi 1968, Humprhey menjadi nominator Partai Demokrat tanpa memenangkan satupun pemilihan pendahuluan (kaukus) di negara bagian. Partai Demokrat memperketat aturan main setelah itu, yakni mengharuskan negara bagian melakukan pemilihan pendahuluan (kaukus) untuk memilih delegasi yang hadir dalam konvensi nasional. Lebih dari 40 negara bagian sudah melakukan pemilihan primer ini, yakni memilih delegasi yang memberikan suara secara proporsional kepada kandidat-kandidat yang mendapatkan suara di negara bagian itu, minimal dengan batas 15% suara.

Konvensi Nasional Partai Republik 2004 mencatat 2.509 delegasi dengan 2.344 cadangan (pengganti). Berbeda dengan Partai Demokrat, suara delegasi negara bagian dari Partai Republik diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan pendahuluan di negara bagian itu. Sehingga, pertarungan suara delegasi lebih ketat dan lama dalam tubuh Partai Demokrat, ketimbang Partai Republik.

Di luar memilih calon presiden, konvensi nasional digunakan untuk memilih anggota Komite Nasional yang bertugas melaksanakan konvensi nasional berikutnya dan mengatur partai hingga konvensi nasional berikutnya. Komite Nasional Demokrat, misalnya, terdiri dari 400 orang pimpinan partai yang mewakili seluruh negara bagian dan teritori Amerika Serikat. Democrat National Committee ini bahkan tidak memiliki kewenangan langsung terhadap anggota partai di kongres ataupun negara bagian. Anggota Partai Demokrat yang terpilih di Kongres atau Senat mengatur diri mereka sendiri lewat konferensi pemilihan pemimpin partai di dalam setiap kamar. Pengumpulan dan pencairan dana partai juga diatur sedemikian rupa, sesuai dengan asas desentralisasi dalam tubuh partai.

Bagaimana dengan Indonesia?

Perdebatan tentang delegasi yang dikirimkan ke dalam acara Konvensi Nasional masing-masing partai politik barangkali menjadi pembuka jalan. Atau, sebelum itu, bagaimana wujud dari konvensi lokal di masing-masing tingkatan?

Jika kabupaten dan kota dijadikan sebagai basis dari super delegasi yang dikirimkan ke dalam konvensi nasional, proporsi suara yang diberikan kepada masing-masing kabupaten dan kota itu tentulah penting. Semacam electoral college di tingkat partai politik. Jika jumlah pemilih sebanyak 192.866.254 dijadikan ukuran, jumlah super delegasi adalah sebanyak 1920 orang. Satu orang delegasi diasumsikan sebagai pembawa suara 100.000 pemilih di daerah pemilihannya.

Tentu 1920 orang itu masih ditambahkan dengan jumlah seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat partai politik, anggota legislatif pusat dan daerah, dan anggota eksekutif daerah (yaitu pimpinan daerah yang berafiliasi ke partai politik yang mengadakan konvensi). Tambahan lain adalah mereka yang dikenal sebagai senior citizen, yakni anggota kehormatan yang terdiri dari mantan anggota partai yang pernah menjadi ketua umum partai, presiden, wakil presiden, menteri, duta besar, gubernur, walikota, dan bupati. Dengan super delegasi dan senior citizen seperti ini, konvensi nasional partai bakal menjadi siaran yang sangat masif hingga ke jantung pemilih.

Sudah lama saya menyatakan dalam sejumlah tulisan betapa struktur partai politik di Indonesia sangat lemah dalam hal mengejar kepemipinan nasional yang kuat. Kuat dari sisi partai dan kuat dari sisi kepentingan publik. Sistem berjenjang mengikuti struktur kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi di Indonesia masih terasa seperti perwalian politik, bukan perwakilan politik.

Bagaimana provinsi yang pemilihnya kecil, bisa sejajar dengan Jawa Barat yang memiliki jumlah pemilih besar? Jika diurai ke tingkat kabupaten/kota, bakal makin tak proporsional lagi dengan basis suara nasional yang diperebutkan.

Kalau mau memulai, sebelum Indonesia mengadopsi model dwipartai seperti di Amerika Serikat yang efektif sejak tahun 1856, atau 80 tahun setelah Amerika Serikat merdeka, konvensi nasional ini juga bisa menjadi jalan keluar. Patut dicatat bahwa dwipartai di Amerika Serikat bukan berarti melarang keberadaan partai-partai politik lain. Masih terdapat partai politik lain di Amerika Serikat, bahkan Partai Komunis. Hanya saja, sistem yang dibuat menyebabkan hanya dua partai politik yang berkompetisi secara nasional.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Persepsi Sesat Tentang Perpres No. 10 Tahun 2021

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Trending topik yang menghebohkan jagad media di Indonesia dalam beberapa hari ini adalah tentang Perpres No.10 Tahun 2021 yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021 lalu, Dan akan efektif berlaku pada tanggal 4 Maret 2021.

Apa dan bagaimana sebenarnya Perpres No.10 Tahun 2021 itu, sehingga melahirkan opini Pro dan Kontra di masyarakat ?

Perpres No.10 tahun 2021 itu sebenarnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang “BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL”.

Perpres tersebut sebagai turunan dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka untuk mendorong Investasi, maka ditindaklanjuti dengan Perpres ini.

Dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini, dari 515 bidang usaha yang tertutup berdasarkan Perpres No.44 Tahun 2016, tersisa enam bidang saja yang tetap ditutup, yaitu:

1. Budi daya/Industri narkoba
2. Segala bentuk perjudian
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix/CITES
4. Pengambilan / Pemanfaatan koral alam
5. Industri senjata kimia
6. Industri bahan kimia perusak ozon

Persespi Sesat

Banyaknya bidang usaha yang diatur dalam Perpres ini, sebenarnya untuk mendorong Investasi dalam upaya mengatasi kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia selama kurun waktu tahun 2020 lalu sebagai dampak Pandemi Covid yang melanda di seluruh dunia.

Jika upaya ini berhasil dilakukan Pemerintah, maka kita dapat berharap dalam pertumbuhan ekonomi kwartal pertama tahun 2021 nanti, tidak lagi terjadi kontraksi ekonomi seperti di kwartal ketiga tahun lalu yang mencapai minus 2,9 persen.

Hanya saja memang dari banyaknya bidang usaha yang diatur tersebut, terdapat pengaturan tentang penjualan minuman berakohol untuk wilayah dan tempat tertentu sebagaimana terdapat dalam lampiran III dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini.

Karena itulah dari kelompok yang kontra Perpres ini menyebutnya “Perpres Miras”. Sehingga dampaknya adalah, upaya mengatur dan mendorong investasi di banyak bidang lainnya, seolah terkubur oleh opini yang berkembang bahwa perpres ini adalah dan hanyalah “Perpres Miras”.

Kalau kita sempat membaca dengan seksama, sebenarnya dalam Perpres ini, juga mengatur tentang penjualan minuman beralkohol, sebagaimana seperti kalau kita lihat PP No.74 Tahun 2013 yang lalu.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol dalam Perpres No.10 Tahun 2021, adalah sebabai berikut :

1. Pelaku usaha hanya bisa berinvestasi di empat daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

2. Pelaku usaha juga harus memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

3. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.

5. Memiliki jaringan distribusi dan tempat khusus.

Target Pasar Minuman Beralkohol

Kalau melihat daerah yang dapat diperkenankan untuk investasi minuman beralkohol tersebut, adalah daerah-daerah Wisata yang banyak dikunjungi oleh para touris manca negara, yang karena kondisi alam dan sosial di negara mereka memperbolehkan minuman beralkohol, maka kebjakan tersebut tentunya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan asing ini, bukan dilihat hal lainnya.

Upaya ini dilakukan sebagai satu kesatuan dalam gerak upaya mendorong roda perekonomian dari sisi pariwisata, yang sebetulnya dalam PP.74 tahun 2013 tentang minuman berakohol juga sudah diatur.  Jadi bukan hal baru ada pengaturan minuman beralkohol di Perpres No.10 tahun 2021 ini, yang kemudian menjadikan seolah-olah para elit politik kaget.

Respon Yang Ideal

Melihat opini yang berkembang, sudah seharusnya Pemerintah merespon dengan baik dinamika yang terjadi di masyarakat, dengan melakukan penjelasan secara utuh dan komprehensif, serta pemberian penjelasan disertai dengan membuka ruang dialog publik yang luas, sehingga tidak perlu terjadi kegaduhan yang kontra produktif hingga menyita energi anak bangsa yang semestinya untuk mendorong investasi di bidang lainnya yang diatur dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini. Malah terjebak dalam retorika semu tentang suatu keadaan.

Begitu juga kita berharap kepada semua tokoh masyarakat, para elit politik dan tokoh publik lainnya, dan tentunya peran Pers juga dapat memberikan penjelasan yang objektif dan sebagaimana sebenarnya isi Perpres No.10 tahun 2021 yang mereka pahami.

Jadi ketika para elit yang mungkin sebenarnya sangat paham esensi Perpres ini, namun tetap berteriak “Cabut” Perpres tersebut, sangatlah disayangkan. Sebab mengeluarkan pernyataan dari sudut yang sempit, tentu tidaklah membantu mendorong edukasi literasi pada masyarakat.

Penulis: Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

 

Continue Reading

Opini

Menyoal Hengkangnya Raksasa Tesla

Published

on

By

Oleh: Dr.Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Ketika gemuruh lahirnya gagasan UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020, bersatu dengan optimisme dan semangat untuk menghadirkan animo investasi asing masuk ke Indonesia, seolah jadi titik terang sektor ekonomi di tengah pandemi covid yang tak kunjung melandai.

Namun ketika menyeruak berita, bahwa raksasa Tesla batal melakukan investasi di Indonesia, bahkan akan membangun pabriknya di India, muncul beberapa persepsi di masyarakat menyikapi hal ini.

Pertama, ada yang berpendapat, bahwa berbagai kemudahan melalui Instrumen Undang-undang Cipta kerja No 11 tahun 2020 itu, ternyata belum sesuai harapan, mungkin ada masalah yang belum selesai dalam memoles dan mengabarkan pada dunia bahwa Indonesia sudah friendly terhadap dunia investasi.

Pendapat kedua, beranggapan bahwa kita hanya unggul di sumber daya alam, tapi tidak dalam kualitas SDM yang dimiliki, Dan sebagainya.
Benarkah hal ini penyebabnya ?

Trend Penggunaan Energi Listrik

Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), pada tahun 2016, telah menyepakati Persetujuan Paris untuk Perubahan Iklim. Dimana dalam kesepakatan ini secara global bertujuan akan membatasi kenaikan temperatur global di bawah 20 C dan 1,50 C dibandingkan masa praindustri.

Untuk itu, negara-negara yang telah menyampaikan komitmennya perlu mengurangi emisi CO2 tahunan sebesar 2,7 persen untuk mencapai target 20 C dan 7,6 persen untuk mencapai target 1,50 C pada tahun 2020-2030.

Berdasarkan kajian Badan Energi Internasional (IEA), penyebab utama pemanasan global saat ini adalah sektor energi yang berkontribusi berkisar 70-75 persen pembentuk emisi CO2 dunia. Karena itu jika kesepakatan paris tersebut sesuai target dapat tercapai pada tahun 2040 penurunan emisi gas CO2, maka secara global harus diturunkan minimal 52 persen.

Merujuk hal tersebut, terjadilah upaya yang sangat masif untuk menggantikan penggunaan kendaraan memakai energi fosil dengan kendaraan menggunakan energi Listrik.

Berkembang pesatnya kendaraan listrik (EV battery) di dunia, maka kebutuhan akan baterai sangatlah besar juga, dimana salah satu bahan baku EV battery yang paling efisien itu adalah Nikel. Dan Indonesia memiliki 52 persen cadangan nikel dunia.

Ada tiga jenis baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik saat ini, yaitu;
1) Nickel Cobalt Aluminium (NCA) dengan ketahan panas sekitar 150°C,
2) Nickel Mangan Cobalt (NMC), dengan ketahan panas sekitar 210°C,
3) Lithium Iron Phosphate (LFP). Dengan ketahanan panas sekitar 270°C.

Namun dari sisi biaya, produksi baterai jenis NCA sekitar US$ 350 per kWh, jenis NMC sekitar US$ 420, dan jenis LPF sekitar US$ 580, sehingga baterai yang menggunakan nikel dapat lebih murah US$ 70 – 230 untuk setiap kWh-nya.

Jadi tidak mengherankan melihat besarnya cadangan Nikel yang dimiliki, kemudian banyak perusahaan berlomba ingin melakukan investasi di Indonesia, termasuk di antaranya adalah Tesla Incorporation.

Raksasa Tesla

Tesla Incorporation adalah pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat yang sejak juli 2003 kepemilikannya dipegang oleh Martin Eberhard dan Marc Tarpenning, dan sejak tahun 2008 CEO Tesla dijabat oleh Elon Musk, seorang CEO muda fenomenal kelahiran 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan yang juga menjabat sebagai CEO SpaceX, perusahaan transportasi luar angkasa.

Suksesnya Mobil elektrik pertama Tesla yang diberi nama Roadster yang dirilis tahun 2008, memecahkan rekor jarak tempuh uji coba sejauh 394 km dalam kategori mobil listrik, telah menaikkan pamor Tesla Inc, sehingga sepanjang tahun 2020 lalu nilai saham Tesla.Inc (TSLA) meningkat tajam mencapai 660 persen. Sehingga mampu mengantarkan Elon Musk berada di posisi kedua orang terkaya di dunia dengan US$ 170 miliar atau Rp 2.366 triliun.

Rencana Investasi Tesla di Indonesia

Diketahui bahwa proposal kerjasama dari Tesla Inc telah diterima pemerintah Indonesia sejak 4 Februari 2021 lalu, namun Opsi pilihan investasi Tesla di Indonensia adalah di bidang Energy Storage System (ESS), bukan bidang Battery Electric Vehicle (BEV).

ESS ini dapat kita umpamakan seperti ‘power bank’ dengan giga baterai skala besar, dimana fungsinya dapat digunakan menyimpan tenaga listrik besar hingga puluhan mega watt, bahkan hingga 100 MW untuk stabilisator atau untuk pengganti sebagai pembangkit peaker (penopang beban puncak).

Jadi secara rasional kalkulasi bisnis, pemilihan Tesla pada ESS dapatlah dipahami, mengingat pasar ESS ini besar dan bisa menjaga keandalan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga 2020 telah terpasang 153,5 mega watt (MW) PLTS di dalam negeri. Adapun PLTB mencapai 154,3 MW, Sedangkan potensi energi surya di Indonesia bisa mencapai 207,8 giga watt (GW) dan potensi PLTB mencapai 60,6 GW.

Tentang Investasi Tesla di India

Perlu kita ketahui bahwa India, melakukan pendekatan dengan Tesla Incorporation, telah dirintis sejak tahun 2015. Pada waktu itu Perdana Menteri India, Narendra Modi telah melakukan kunjungan ke pabrik Tesla Inc.
Keseriusan dalam menggaet investor asing, India berencana menawarkan insentif hingga US$ 4,6 miliar kepada perusahaan yang mendirikan fasilitas manufaktur baterai canggih di India, disamping India juga banyak memiliki tenaga kerja yang menguasai teknologi.

Sebagai respon cepat dan seriusnya menggarap hal tersebut, India langsung menetapkan lokasi untuk tempat pendirian pabrik Tesla ini, yaitu Bangaluru atau Bangalore, ibu kota dari negara bagian Karnataka. Dan nantinya Tesla akan menggunakan nama Tesla Motors India and Energy Private Limited yang rencananya mulai beroperasi pada awal 2021.

Masihkah Indonesia Kompetitif ?

Kalau melihat sumber daya alam yang kita miliki, dan situasi sosial politik kita relatif kondusif, serta berbagai regulasi yang telah dilakukan dalam menyerdahanakan untuk investasi, tentu masih menjadi alternatif pilihan yang seksi bagi investor dalam berinvestasi.

Jadi hengkangnya raksasa Tesla dari Indonesia ke India, bukanlah investasi dalam bidang yang sama. Karena itu sebetulnya tidak dapat dikatakan hengkang, tapi memang pilihan jenis pabrik yang akan dibangun berbeda.

Seperti yang kita sebutkan diatas, di India Tesla Mendirikan pabrik di bidang Battery Electric Vehicle (BEV), sedangka di Indonesia di bidang Energy Storage System (ESS).

Perlu kita ketahui, bahwa Tesla Incorporation ini memiliki unit bisnis di bidang penyimpanan energi yaitu Powerwall dan Powerpack. Baik Powerwall maupun Powerpack merupakan baterai penyimpan energi listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), sekaligus sebagai pendeteksi pemadaman listrik dan secara otomatis menjadi sumber energi rumah, saat jaringan mati.

Hanya dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap atau panel surya (solar panel), maka Powerwall ini akan menyimpan energi matahari pada siang hari dan ini menjadikan penggunaan energi listrik tidak kuatir akan kekurangan atau kehabisan energi.

Dampak yang terjadi jika teknologi ESS sudah berkembang dengan baik dan sumber listrik dari PLTS dapat disimpan ESS, maka kecenderungan turunnya harga tarif listrik dibandingkan dengan tarif listrik sekarang ini, adalah suatu keniscayaan, sekaligus juga dapat mendorong percepatan pemanfaatan PLTS dalam negeri.

Meski sebetulnya teknologi ESS ini sudah digunakan di Indonesia, tapi masih pada pemanfaatan tertentu, seperti listrik di pedesaan yang menggunakan PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Banyu/Angin (PLTB), Uninterruptible Power Supply (UPS) di pusat-pusat data dan di stasiun penerima sinyal telekomunikasi (Base Transceiver Station/ BTS) GSM.

Kebijakan Indonesia Kini

Semangat mengubah konsep bisnis dalam memanfaatkan sumber daya alam dari commodity base menjadi downstreem sangatlah baik. Dengan melihat produksi-produksi kita lihat hilirisasi, maka setiap tahapan yang dilalui sumber daya alam tersebut, mendatangkan value added serta nilai ekonomis dalam meningkatkan sektor pendapatan.

Sebagai ungkapan serius kita dalam merespon masuknya Tesla Incorporation, Presiden Jokowi telah memerintahkan pembukaan lahan seluas seluas 4.000 hektare milik PTPN IX di Batang. Untuk tahap pertama dibuka seluas 450 hektare, sehingga harapannya Indonesia dalam mendorong sektor ekonomi, dapat menyambut investor dengan pelayanan yang baik dan berdaya saing tinggi.

Penulis: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

Opini

Benarkah Utang Pemerintah Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain?

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. “Utang di semua negara meningkat di tengah pandemi covid-19, termasuk Indonesia. Namun, kenaikan utang Indonesia relatif lebih kecil dari negara-negara lain,” berulang kali disampaikan Pemerintah, terutama oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sebelumnya, Nota Keuangan dan APBN tahun 2021 secara khusus menyajikan grafik perbandingan rasio utang pemerintah dan perubahannya dari 11 negara. Negara emerging economies, yang sebanding (peers) sebanyak 7 negara, termasuk Indonesia. Negara advanced economies sebanyak 4 negara. Data yang dipakai bersumber dari estimasi International Monetary Fund (IMF) pada World Economi Outlook (WEO) edisi Juni 2020.

Rasio utang pemerintah Indonesia dalam grafik dari dokumen negara tersebut tampak hanya bertambah 7,8% atas PDB selama setahun, 2019-2020. Hampir setara dengan Nigeria dan Turki yang bertambah 7,4%. Masih lebih baik dibanding Meksiko (12,20%), Brazil (12,80%), dan Afrika Selatan (17,70%). Disajikan pula kondisi empat negara maju yang rasio utangnya bertambah sangat besar pada 2019-2020, yaitu: Amerika Serikat (32,7%), Spanyol (28,3%), Jepang (30,0%) dan Inggris (16,2%).

Pemerintah memang tidak salah atau berbohong mengemukakan data demikian, yang bahkan dilengkapi dengan kotak penjelasannya dalam Nota Keuangan. Namun, perlu dimengerti bahwa cara berbeda dalam “membaca data” yang sama, dapat dilakukan. Yaitu berupa menghitung seberapa persentase perubahannya. Cara ini dapat dianggap lebih mencerminkan dampak, karena menimbang secara lebih tepat perubahan atas besaran indikator sebelumnya.

Terlihat bahwa tambahan rasio utang sebesar 7,8% atas PDB tersebut merupakan kenaikan 23,61% dari posisi sebelumnya. Jika yang dipakai sebagai indikator adalah persentase perubahan rasio utang, maka Indonesia tidak tampak lebih baik dari kebanyakan negara lain.

Ulasan data WEO Juni 2020 yang terbilang cukup panjang dalam Nota Keuangan terkesan memilih data yang tampak “lebih baik” saja. Yang dijelaskan merupakan estimasi tahun 2020, padahal laporan juga membuat estimasi tahun 2021. Jika estimasi tahun 2021 disertakan, maka Indonesia akan tampak lebih buruk. Ada beberapa negara lain yang rasio utangnya turun atau hanya stagnan. Sedangkan rasio utang Indonesia masih akan naik pada tahun 2021.

IMF juga biasa melakukan perubahan estimasi (update) tiap beberapa bulan. Dalam kondisi pandemi tahun 2020, perubahannya lebih signifikan dari biasanya. Pemutakhiran data terkini IMF dilakukan pada Januari 2021, dalam publikasi “Fiscal Monitor Update”. Beberapa negara menjadi lebih buruk, dan sebagian lebih baik dari prakiraan semula untuk kondisi tahun 2020. Begitu pula untuk proyeksi tahun 2021.

Sebagai contoh, Brazil yang rasio utangnya pada tahun 2020 menurut WEO Juni 2020 diprakirakan bertambah 12,8%, ternyata menjadi hanya bertambah sebesar 7,9% menurut WEO Januari 2021. Sebaliknya dengan Indonesia, yang semula diestimasi hanya bertambah sebesar 7,8%, berubah menjadi sebesar 8,1%.

Estimasi rasio utang Brazil untuk tahun 2021 turun dibanding tahun 2021 menurut WEO Juni 2020. Tambahan rasionya hanya sebesar 11,1% jika dibanding tahun 2019. Ternyata, menjadi lebih baik lagi dalam estimasi menurut WEO Januari 2021. Hanya bertambah 4,4% selama dua tahun.

Sebaliknya dengan Indonesia, yang semula diestimasi hanya bertambah sebesar 7,8%, berubah menjadi sebesar 8,1% pada tahun 2020. Rasionya masih diprakirakan meningkat sebesar 12,5% pada tahun 2021 dibanding tahun 2019.

Perhitungan tambahan rasio utang selama dua tahun berdasar estimasi WEO Januari 2021 memperlihatkan Indonesia termasuk yang buruk. Dari 7 negara peers yang disajikan oleh Nota Keuangan dan APBN 2021, Indonesia hanya lebih baik dari Afrika Selatan.

Pada tahun 2019 atau sebelum pandemi, rasio utang Indonesia memang terbilang relatif lebih rendah dari negara peers. Apalagi jika dibanding dengan negara advanced economies yang pada umumnya memiliki rasio utang yang tinggi. Dengan demikian, tambahan rasio utang yang diestimasi tadi sebenarnya secara persentase kenaikan termasuk yang paling tinggi. Kenaikan selama dua tahun mencapai 41%, dari 30,6% menjadi 43,1%.

Pemerintah tidak salah ketika mengatakan rasio utang Indonesia masih relatif rendah dibanding banyak negara lain. Bahkan setelah terdampak pandemi. Akan tetapi tidak lah benar jika dikatakan dampak pandemi pada rasio utang Indonesia lebih baik dari negara lain. Data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk yang paling buruk kondisinya. Baik dilihat dari tambahan rasio utang atas PDB selama dua tahun (2019-2021), maupun dilihat dari persentase kenaikannya.

Selain 7 negara peers yang dikutip oleh Nota Keuangan, ada informasi lain dari WEO IMF. Salah satunya adalah rasio utang keseluruhan negara yang dikategorikan IMF sebagai “Emerging Market and MiddleIncome Economies”. Menurut WEO Januari 2021, rasionya adalah sebesar 54.3% pada tahun 2019, dan diestimasi sebesar 63,3% pada tahun 2020 dan sebesar                65,3% pada tahun 2021.

Dengan demikian, tambahan rasionya selama dua tahun sebesar 12%. Sedangkan persentase kenaikannya hanya sebesar 20,25%. Data ini bisa dianggap sebagai rata-rata negara peers. Dan Indonesia tampak lebih buruk dari itu.

Perbandingan antar negara seharusnya juga menyertakan data nilai anggaran yang digunakan terkait upaya mengatasi dampak pandemi. Baik dalam aspek kesehatan ataupun aspek lainnya seperti perlindungan sosial ekonomi.

Pemerintah Indonesia memang mengalokasikan dana untuk mengatasi pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi pada APBN 2020. Dalam perhitungan IMF (update Januari 2021), sebesar 3,6% dari PDB. Besaran itu tercatat di bawah rata-rata emerging economies yang sebesar 6,1%. Bahkan, jauh di bawah Brazil yang mencapai 14,5%.

Membandingkan dengan Brazil sebenarnya hanya mengikuti contoh dari Nota Keuangan dan APBN 2021. Dokumen tersebut terkesan ingin menyampaikan pesan kondisi Brazil yang lebih buruk. Padahal, setelah diperhitungkan secara lebih cermat dan dari data WEO IMF yang terkini, kondisinya justeru lebih baik dari Indonesia.

Perhitungan dengan data banyak negara bisa saja dilakukan lebih lanjut. Namun dari paparan di atas dan perhitungan dari data dalam grafik, yang diolah dari WEO IMF Januari 2021, telah dapat ditarik kesimpulan. Yaitu, Indonesia termasuk yang terdampak paling buruk dalam hal rasio utang pemerintah. Hanya ada sedikit negara lain yang lebih buruk.

Menurut penulis, pemerintah sebaiknya tidak lagi memakai narasi kondisi Indonesia lebih baik dari banyak negara lain. Hal itu tidak berdasar bukti data yang memadai.

 

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

 

Continue Reading

HOT TOPIC