Connect with us

Opini

Siapa Bilang Senat Mahasiswa UI dan Senat Mahasiswa UGM Kompak? (Bagian 1)

Published

on

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Sahabat saya, Deddi Yevri Hanteru Sitorus, belakangan sangat gusar dengan eksistensi gerakan mahasiswa.

“Tulis tentang aktivis mahasiswa jaman now lah. Menurut gue, aktivis di daerah itu layak dapat tempat. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) menurut gue udah nggak jelas.”

Begitu bunyi chat Deddy kepada saya pada tanggal 9 September 2021 lalu. Waktu itu, saya lagi bahas tentang siapa saja kader-kader penting PDI Perjuangan yang sudah atau masih membaca buku “Dibawah Bendera Revolusi” yang berisi tulisan-tulisan Sukarno sejak usia muda.

Kegusaran itu saya sambut dengan kalimat:

“Menurut gue, sekarang yang namanya BEM dan lain-lain itu bubar aja. Itu gagasan dasar gue sejak dulu kok. Gue gak mau ada kerumunan Organisasi Keormasan Pemuda (OKP). Gue lebih sarankan mahasiswa untuk masuk organisasi profesi. Makanya gue bina terus Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se Indonesia sejak gue jd Sekjen Pertama (95-97) hingga kini.’

Sudah 20 hari, belum juga saya menulis. Bukan apa-apa. Saya coba hubungi sejumlah kawan untuk menulis tema gerakan mahasiswa ini. Baik dari spektrum kiri, kanan, atau tengah. Saya minta mereka kirimkan ke redaksi  www.ogerilya.com guna dijadikan polemik. Biar mereka yang masuk dulu dengan sejumlah gagasan. Saya nulis belakangan saja.

Baca juga: Garis Mati Penyidik KPPU 

Namun, sampai sekarang, saya belum menerima satupun tulisan itu. Nelangsa juga. Banyak sahabat minta saya terus menulis. Sementara, kalau saya yang minta tulisan, sulit sekali atau lama baru dapat feedback.

Massa aksi yang diturunkan oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jalan Rasuna Said beberapa hari lalu sempat membetot perhatian saya. Sekalipun, di seberang BEM SI masih terdapat BEM Nusantara.

BEM SI dibentuk di Bogor, 24 Desember 2007. Usia BEM Nusantara lebih tua lagi, sejak April 2005 dalam bentuk Lima Nusa (Lingkar Mahasiswa Nusantara).

BEM SI “disebut” lebih kritis terhadap rezim, sebaliknya dengan BEM Nusantara. Tentu bukan dalam rezim Jokowi – Jusuf Kalla (JK) atau Jokowi – Ma’ruf Amin saja, melainkan sejak rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – JK dan SBY – Boediono.

Ingatan pendek bangsa ini bakal mencatat, betapa BEM SI mengeluarkan massa aksi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Karya dan penolakan atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) atas calon aparatur sipil negara yang (sudah dan hendak) bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pilihan berbeda dijalankan BEM Nusantara.

Terdapat perbedaan penting antara Generasi X (kelahiran 1961-1980) berbanding Generasi Y (kelahiran 1981-1995) dalam persoalan gerakan mahasiswa.

Generasi X lebih aktif mencatat berbanding Generasi Y, sekalipun Generasi X kalah jauh jika dikomparasikan dengan Generasi Baby Boomers (kelahiran di bawah tahun 1960). Soe Hok Gie  (lahir 17 Desember 1942, memiliki gaya tulisan yang lebih hitam-putih atau ideologis, begitu juga dengan Ahmad Wahib (lahir 9 November 1942).

Bandingkan dengan tulisan JJ Rizal (lahir 12 Februar 1974) yang lebih kritis-skeptis atau dengan tulisan Bonnie Triyana (lahir 27 Juni 1979) yang bisa mengubah kisah Multatuli bukan hanya berupa tulisan, tetapi juga museum hingga film. Padahal, mereka adalah dua saudara muda seperguruan saya dari Generasi X yang menggeluti ilmu sejarah.

Tidak heran, kalau gerakan mahasiswa Indonesia sudah berusia lebih dari satu abad. Yakni, sejak Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Samanhudi pada 1905, lalu mengubah bentuk menjadi Sarekat Islam. Oemar Said Tjokroaminoto menjadi pemimpin terkuat dan terlama.

Kenapa saya katakan bersamaan?

Berhubung salah satu program yang dijalankan adalah memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa  boemi poetera, termasuk mereka yang berangkat ke Belanda.

Dalam sebuah artikel berjudul “Early Indonesian Emansipation: Abdul Rivai, Van Heutzsz, and Bintang Timur” yang ditulis Harry A Poeze pada 1989, terdapat kutipan berikut:

‘Not Boedi Oetomo, nor the year 1908, marked the beginning of our national movement, but the year 1903 saw the birth of  a nationalist movement, after Dr Rivai had spoken out, which really opened many people eye’s’. 

Harry mengutip dari booklet tulisan Latif yang terbit tahun 1938, lima tahun setelah kematian Abdul Rivai.

Betul. Rivai adalah mahasiswa Hindia Belanda (boemi poetera) pertama yang belajar di Belanda.  Bidang yang dipelajari: kedokteran.

Betul. Rivai dikirim orang tuanya asal Sumatera Barat. Dan bukan penerima beasiswa dari Kelompok Theosofi Belanda, seperti junior-junior yang datang setelah itu.

Tradisi catatan harian mahasiswa, bisa jadi berasal dari Rivai. Ia begitu detil menulis hari per hari, bertahun-tahun, termasuk ketika mengomentari mahasiswa-mahasiswa asal Hindia Belanda dalam tahun-tahun berikutnya yang makin “ideologis”. Rivai lebih mematangkan ilmu kedokteran sebagai Fardu Ain. Aktivisme sebagai mahasiswa adalah Fardu Khifayah.

Dari Rivai, tradisi aktivisme di kalangan mahasiswa kedokteran (STOVIA, misalnya) menular hingga awal tahun 1990an, ketika Mahar Mardjono masih hidup sebagai ilham mahasiswa-mahasiswa kedokteran.

Firdaus Artoni adalah mahasiswa kedokteran, sekaligus Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Indonesia  1992-1993, ketika jabatan Ketua Harian berada dalam kendali Chandra M Hamzah yang mahasiswa Fakultas Hukum.

Hadi Juwanda terpilih sebagai Ketua Umum SMUI 1993-1994, juga mahasiswa Fakultas Kedokteran, dengan Bagus Hendraning Kobarsih yang mahasiswa Fakultas Ilmi Sosial dan Ilmu Politik terpilih sebagai Ketua Harian. Tahun 1993 itu adalah Pemilihan Raya (Pemira) Senat Mahasiswa UI dengan metode satu mahasiswa dihitung sebagai satu suara.

Baik, daripada berkepanjangan. Apa beda dengan generasi BEM, baik BEM SI atau BEM Nusantara? Sama sekali sulit menemukan tulisan tentang kiprah mereka. Bahkan, jangankan puluhan BEM perguruan tinggi yang tergabung dalam masing-masing ‘faksi’ – kehidupan mahasiswa sejak satu abad lampau, pun penuh dengan faksi, bahkan hanya dalam merumuskan satu pilihan kata saja – bahkan catatan wikipedia yang berisi tentang pimpinan BEM Universitas Indonesia tahun ke tahun saja banyak yang salah. Tak ada satupun pimpinan mahasiswa dalam tubuh BEM UI untuk melakukan editing atas kesalahan fundamental itu.

Bandingkan dengan catatan pendirian Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) tanggal 23 Maret 1996, misalnya. Cek saja di internet, bakal berjumpa tulisan berikut sebagai pembuka:

“FKSMJ didirikan melalui Musyawarah Agung (Mubes) pimpinan Senat Mahasiswa se-Jakarta di IKIP Jakarta (kini Universitas Negeri Jakarta) pada tanggal 23 Maret 1996. Organisasi yang juga memiliki hubungan kultural dengan keberadaan FKPMJ (Forum Komunikasi Pers Mahasiwa Jakarta) dan FKMIJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta) ini, kelahiran dari perjalanan panjang pertemuan aktivis senat mahasiswa se-Indonesia di era tahun 90-an yang peduli dengan upaya melawan rezim Orde Baru yang dianggap otoriter dan korup. Cikal bakal FKSMJ mulai digulirkan tahun 1994. Komunitas pengurus SMPT mulai intens bersua, terlebih setelah diselenggarakannya Simposium Nasional Tingkatan Muda (SNAM) di Universitas Indonesia, 1994.  Sebagai rekomendasi simposium tersebut adalah diselenggarakannya pertemuan SMPT Nasional pertama yang diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta, dimana UGM sebagai tuan rumah. Anies Baswedan adalah ketua SMPT UGM saat itu.”

Kebetulan, saya adalah Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Simposium Nasional Angkatan Muda 1990-an: Menjawab Tantangan Abad XXI pada tahun 1994 yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa UI. Namun perlu saya sampaikan bahwa apa yang termuat dalam kutipan di atas pun mengandung kekeliruan.

Seingat saya, Anies sudah menyelesaikan tugas sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gajah Mada. Kebetulan, saya hadir dalam pertemuan pendahuluan di Universitas Brawijaya bersama dengan Ketua Harian Senat Mahasiswa UI Bagus Hendraning dan salah satu Ketua Komisi (Setingkat Ketua Bidang) Senat Mahasiswa UI Fery Irawan dengan kereta api. Kami dapat sambutan hangat Andy Soebijakto sebagai Ketua Senat Mahasiswa Unibraw. Ketua Komisi Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI, Fadli Zon, baru bergabung malam harinya, bersama dengan Elan Satriawan, Ketua Senat Mahasiswa UGM yang menggantikan Anies Baswedan.

Betul, Ubeidillah Badrun adalah Ketua FKSMJ yang pertama. Bahkan, dalam peristiwa 27 Juli 1996, nama-nama aktivis mahasiswa yang sedang rapat di markas FKSMJ sudah dalam short list untuk dijadikan tersangka penggerak kerusuhan. Kebetulan, saya hari itu pun sedang di Salemba, tepatnya di kampus ekstension Fakultas Ekonomi UI, dalam rangka menyiapkan buku ulang tahun ke-45 fakultas itu. Namun, ternyata ada yang lebih seksi, yakni anak-anak Partai Rakyat Demokratik yang mayoritas adalah senior dan junior saya di jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra UI.

Kalau Ubeidillah Badrun – sebetulnya saya lebih dekat dengan keponakan Ubeid, ketika menempuh jalur akademisi plus analis politik – sedikit memberi ‘tempat’ kepada Anies Baswedan dalam sejarah FKSMJ, sah-sah saja menurut saya.

Di luar itu, walau berkawan antar aktivis dalam jangka waktu panjang, rivalitas atas kampus tentu tetap terjadi. Dalam Pertemuan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Indonesia yang pertama kali di Kaliurang dengan tuan rumah Senat Mahasiswa UGM itu, delegasi Senat Mahasiswa UI yang dipimpin Ketua Umum Senat Mahasiswa UI Hadi Juwanda dan delegasi antara lain Fadli Zon dan Soekarman Dj Soemarno itu, justru melancarkan aksi walk out! Tuduhan yang diberikan: Senat Mahasiswa UGM sudah ‘tersusupi’.

Jangan lupakan itu. Fadli Zon pun pernah menuduh Anies Baswedan ‘tersusupi’ ketika kami masih mahasiswa. Pun berkali-kali saya melakukan tunjuk tangan kiri kepada Fadli yang bersama Taufik Ismail dan DS Moeljanto sedang bergiat dalam diskusi keliling buku “Prahara Budaya”. Walau, hampir seluruh aktivis mahasiswa se-angkatan, apalagi yang lebih senior, sangat paham hubungan saya dengan Fadli.

“Kenapa ndak pacaran saja lu dengan Fadli? Ketimbang berantem terus?”

Begitu nada dari Hadi Juanda atau Bagus Hendraning, ketika melihat saya menggebu-gebu ‘menghantam’ Fadli Zon dalam sejumlah mimbar akademis terbuka. Terus terang, saya begitu marah atas aksi boikot Senat Mahasiswa UI di Kaliurang.

Perpecahan di Kaliurang itu yang membawa ‘nuansa’ kemunculan FKSMJ. Jejaring aktivis Himpunan Mahasiswa Islam yang membawa passion itu. Bagaimanapun, Anies, Ubeidillah, dan saya, adalah anggota dan pengurus HMI di kampus masing-masing. Berhubung kemarahan saya tertuju kepada Hadi dan Fadli yang bukan HMI, begitu juga Bagus yang pun bukan HMI, saya merasa persaudaraan sesama ikhwan hijau hitam pun terganggu. Warna hijau hitam itu juga yang kemudian dilihat oleh Budi Arie Setiadi dan Ikravany Hilman dalam siluet saya pada tahun 1995 itu.

Pun apa yang terjadi dalam pertemuan berikut, ketika saya menjadi Ketua Delagasi Senat Mahasiswa UI dalam Pertemuan SMPT se-Indonesia di Universitas Mulawarman, 3-10 Maret 1996.

Nanti kita lanjutkan cerita ini…

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

OTT Bupati Musi Banyuasin, Makin Menunjukkan Pejabat Mental Penipu Kena Tipu

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap KPK Jumat lalu(15/10), karena dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi merupakan anak Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Melihat fenomena ini sangat miris, hilangnya budaya kejujuran, dan sudah tidak ada sifat malu lagi untuk korupsi. Anak dan bapak di satu masa yang sama-sama pemimpin di daerahnya terjerat kasus korupsi.

Karakteristik praktik korupsi pimpinan daerah sebagai atasan dengan sengaja mengumpulkan pengusaha dan anak buahnya berstatus ASN merancang dan punya keinginan yang sama untuk korupsi. Pelaku itu pemimpin daerah atau pemeras? Atau mereka ini adalah kumpulan penipu yang kena tipu?

Operasi Tangkap Tangan atau OTT ini menunjukkan bahwa banyak sudah kejadian OTT membuat sebagian pemimpin bangsa ini semakin lupa diri. Kejadian OTT bagi pemimpin yang lain belum dijadikan pelajaran, malah seolah berlomba ingin ikut melakukan OTT. Seolah OTT jadi trend yang menggairahkan bagi Pejabat.

Padahal praktik minta fee dari proyek ini menunjukkan sifat pemimpin murahan, tidak ada integritas, minim keteladan pemimpin, dan sekaligus masih menunjukkan sistem birokrasi yang buruk, curang, penyimpangan prosedur pun jadi modus pejabat menciptakan ladang korupsi.

Komitmen fee yang ditetapkan dan mendapat uang yang besar nilainya inilah jadi candu yang buat ketagihan sekaligus jalan mudah bagi pejabat yang punya kewenangan. Pejabat ini melakukan hal yang bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut. Mereka melalaikan tugas dan kewajiban maka hukuman bagi pejabat yang jual beli jabatan ini semestinya terapkan hukuman mati saja, tidak bisa dibiarkan lagi praktik korupsi ini dalam bentuk apapun kalau bangsa ini mau maju dan membangun peradaban serta mewujudkan tujuan bangsa.

Karena mencermati sanksi selama ini yang dikenakan aparat penegak hukum bagi para koruptor berupa penjara atau denda maupun perampasan tidak membuat pelaku korupsi jera. Maka dosis sanksinya ditingkatkan menjadi hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Semakin kekinian sangat terlihat tindakan korupsi ini dilakukan oleh para pemimpin sebagai upaya mengejar dan mempertahankan kekuasaan, memuaskan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu yang pada akhirnya mereka ditenggelamkan perilaku yang melampaui batas kekuasaan mereka.

Mereka para pimpinan ini tidak mau belajar dari kasus- kasus OTT sebelumnya, mereka punya slogan keliru, mumpung masih menjabat jadi harus bisa dapat uang dari jualan kewenangan dengan korupsi.

Inilah prilaku mentalitas sebahagian pemimpin dan bawahnya juga yang gak berani mengingatkan atasannya, yang penting asal bapak senang, memilih zona aman dan nyaman. Namun begitu ada masalah hukum biasanya mereka ini akan selamatkan diri masing masing-masing. Bahkan antar atasan dan bawahan akan saling bantah membantah bila sudah terkena OTT.

Perbuatan korupsi itu hanya menambah permasalahan baru dan menciptakan lingkungan kerja terbiasa dengan cara korup. Ini juga terjadi karena mereka mendapatkan jabatan dengan cara tidak bersih, sehingga akan membuat motivasi kerja hanya cari uang dengan cara singkat dan mudah yakni korupsi. Pada implementasinya akan cendrung dalam aktifitas jabatannya berkhianat terhadap sumpah jabatan dan melukai hak masyarakat serta merugikan negara.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Si Tou Timou Tumou Tou, Jenderal!

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Nama Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar sedang terbang bak layang-layang danguang asal Pariaman. Sendirian menantang angin. Semakin tagak tali, dalam bahasa Minang.

Pria yang lahir tanggal 3 April 1964 ini baru berusia 57 tahun. Tiga tahun lagi, memasuki usia pensiun. Karir yang pernah ditempuh, Komandan Kodim 0211 di Tapanuli Tengah.

Tentu, Tumilaar sangat paham dengan nama-nama seperti Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, dan Maludin Simbolon. Nama-nama yang identik dengan kisah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan tanggal 15 Februari 1958.

PRRI adalah saudara muda dari Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang meletus tanggal 2 Maret 1957. Nama Ventje Samual, Muhammad Saleh Lahade, Andi Pangerang, DJ Somba, Herman Pieters, dan Minggu berada dalam barisan Pemerintahan Militer.

Junior tentu paham dengan dua sosok yang hebat: Abdul Haris Nasution dan Alexander Evert Kawilarang. Mereka berdua berasal dari Tapanuli dan Minahasa. Tetapi berbeda pilihan ketika PERMESTA/PRRI meletus. Nasution membangun komunikasi dengan sejumlah nama, seperti Andi Mattalatta dan M Jusuf. Alex Kawilarang pulang dari jabatan sebagai Atase Militer di Amerika Serikat, bergabung dengan Permesta.

Selain menjadi dosen di Sekolah Tinggi Komando (SESKO) TNI Angkatan Darat di Bandung, Junior berkarir sebagai Staf Ahli Panglima Kodam I Bukit Barisan. Jabatan terakhir adalah Inspektur Kodam XIII/Merdeka.

Sumatera dan Sulawesi, dua teritorial penugasan Junior. Selain pada tugas lain, tentu. Bagi yang mengenali betul karakter dari tentara di dua pulau ini, tentu tak menganggap gaya bercakap terus terang dari Junior sebagai satu masalah besar. Berbeda, misalnya, seandainya tentara itu bertugas di Siliwangi, Diponegoro, atau Brawijaya yang lebih halus.

Namun, militer tetaplah militer. Tidak boleh ada “pikiran” di dalam tubuh seorang militer. Terkecuali, sejarah mencatat, beberapa orang saja yang menyebar pikiran mereka ke publik terkait bidang militer. Tak jauh-jauh, mereka yang “diizinkan” berpikir itu adalah sosok-sosok yang punya hubungan darah dengan para jenderal.

Baca juga: Amandemen Konstitusi Tanpa Penjelasan 

Minahasa, entah kenapa, berbatasan dengan Gorontalo. Hanya Gorontalo dan Sumatera Barat yang memikul falsafah Adat Bersendi Sara’, Sara’ Bersendi Kitabullah (Adat Bersendi Agama, Agama Bersendi Al Qur’an). Sara’ mangato, adat mamakai.

Bisa jadi, tempat pembuangan Tuanku Imam Bonjol yang memimpin Perang Paderi (1821-1837) adalah Manado. Bersama keluarganya, Tuanku Imam Bonjol bisa saja memberi pengaruh kepada perkembangan ajaran agama Islam yang sudah jauh-jauh hari dibawa oleh sejumlah Datuk (Dato) ke tanah Sulawesi. Mereka yang berasal dari Ulakan, Padang Pariaman. Syech Burhanuddin adalah guru (mufti) dari Tuanku Imam Bonjol dalam tarekat Syatariyah. Tarekat yang begitu tunduk ke bumi, namun terlihat keras ke langit.

Perubahan “haluan” M Jusuf dan kawan-kawan, jangan-jangan juga dapat pengaruh dari pembuangan Pangeran Diponegoro di Makassar. Diponegoro memimpin Perang Jawa (1925-1930). Kehidupan tarekat yang dtempuh oleh Diponegoro, semakin menyelam ke dalam jiwa. Pengaruh Hindu dan Budha di tanah Jawa telah memberi warna yang lebih banyak menyelami dunia jiwa.

Andai saja Junior sudah membaca “Indonesie in Pacific”, buku yang ditulis oleh GSSJ Ratulangie, seorang anggota Volsraad yang dibuang ke Sukabumi, bisa saja alam berpikir tanah Pasundan masuk ke dalam dirinya. “Indonesia in Pasific” terbit di Bandung tahun 1937. Sukabumi subur dengan pemikiran pro kemerdekaan dan non kooperasi. Koran “Oetoesan Indonesia” yang diterbitkan Didi Sukardi – kakek dari Laksamana Sukardi dan Airlangga Hartarto – salah satu pilarnya.

Sebagaimana “Indonesia Menggugat”, pledoi Sukarno di Penjara Sukamiskin Bandung tahun 1930, buku “Indonesie in Pasific” semakin memerinci tentang kemungkinan Perang Pasific yang melibatkan Jepang sebagai pemburu kekayaan alam Bumi Nusantara.

Ratulangie terkenal dengan falsafah khas Minahasanya: Si Tou Timou Tumou Tou yang bermakna “Manusia baru bisa disebut sebagai manusia, jika sudah dapat menanusiakan manusia lain.”

Pada titik itulah, Ratulangie dan Junior bertemu. Tak peduli latar belakang mereka, sipil atau militer. Junior jelas telah memanusiakan manusia lain. Manusia yang tuna daksa. Seorang difabel. Masalah perampasan tanah, sebagaimana awal Perang Jawa. Sekeliru apapun yang dilakukan Junior, semangat si tou timou tumou tou jelas sudah melekat dalam dirinya.

Pimpinan TNI mengambil langkah cepat, yakni menaruh Brigjen Junior Tumilaar di sisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Posisi yang penting: Staf Khusus KASAD. Seperti layang-layang danguang Pariaman, Mayjen Junior tak sampai putus tali. Malahan, diturunkan ke atas. Tak mudah melahirkan seorang jenderal berbintang satu. Sekuno apapun doktrin ketentaraan yang beliau anut.

Tabik, Jenderal!!!

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading

Opini

57 Eks Pegawai KPK Jadi Polisi Khusus Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Rencana Polri menarik 57 eks pegawai KPK ke Polri layak untuk diapresiasi. Niat baik Kapolri, yang merupakan sebuah sikap dari kebijaksanaan dan fungsinya memimpin dalam menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian dan penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian. Kalau SDM ini dikelola dengan tepat dan punya formula yang pas, hal ini dapat menjadi penguatan kewenangan kepolisian dan menjadikan sinergis koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Karenanya, perlu kejelasan identifikasi sejak awal dan disikapi dengan cermat penempatan atas 57 personil ini dan batasan kewenangannya apakah berorientasi pada pencegahan (preventif) atau pada fungsi pemberantasan (represif)?

Baca juga: Keberanian Kejaksaan Agung Atas Penahanan Alex Noerdin Layak Diapresiasi 

Karena eks pegawai KPK ini mempunyai karakteristik kemampuan khusus dan telah mumpuni, dengan pengalaman kerjanya di KPK selama ini, tim ini harus diberikan keleluasaan kewenangan dan akses. Kalaupun akan dibentuk menjadi polisi bagian khusus apalagi diperuntukkan demi menjaga dan menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara, misal diberi kewenangan pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penyadapan.

Sehingga melalui fungsi tim khusus Polri ini akan terbentuk tidak ada istilah “negara aman untuk melakukan korupsi” atau tempat yang aman untuk menyembunyikan aset maupun harta dari tindak pidana korupsi, karena Polri mulai bekerja melakukan pelacakan aset, pengembalian aset termasuk dapat melakukan perampasan aset hasil korupsi pada negara guna mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Continue Reading

HOT TOPIC