Connect with us

Hukum

Sidang Perdana PHI 14 Orang Pekerja Sindo Weekly, Tergugat Tidak Hadir

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 14 orang pekerja dari PT Hikmat Makna Aksara atau Sindo Weekly akhirnya memasuki sidang perdana, setelah satu tahun Sindo Weekly telah tutup operasional tanpa kepastian. 14 orang pekerja Sindo Weekly dipindahkan ke unit lain atau ke badan hukum yang berbeda yaitu ke Sindo Media dan Sindo Koran, lalu ditugaskan menjadi sales task force dilakukan oleh pihak manajemen  secara sepihak dan tidak sesuai dengan bidang keahlian.

Para penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hubungan kerja dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat yaitu, pertama, sekitar tanggal 9 Maret 2020, pihak manajemen mengeluarkan SK penugasan ke unit lain yaitu Sindo Media dan Sindo Koran tanpa adanya surat pengalihan dan dilakukan secara sepihak. Dengan dalih penugasan ke unit lain, pihak manajemen tidak ingin mem-PHK 14 orang pekerja. Kedua, tergugat telah merumahkan secara sepihak kepada Para Penggugat dan tanpa upah selama 3 bulan yang dilakukan pada bulan April hingga Juli 2020. Ketiga, Setelah dirumahkan dan masuk kerja kembali pada tanggal 11 Juli 2020, Para Penggugat mendapatkan SK penugasan sebagai sales task force secara sepihak dan tidak sesuai dengan bidang keahlian para penggugat.

Hingga akhirnya, sengketa ketenagakerjaan ini diawali dengan bipartit yang tidak mencapai titik temu antara kedua belah pihak. Sekitar bulan September 2020, 14 orang pekerja Sindo Weekly melakukan pengaduan ke Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Pusat, dan akhirnya anjuran mediator berpihak kepada Para Penggugat yaitu agar pengusaha PT Hikmat Makna Aksara (Sindo Weekly) membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang 2 kali pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Baca juga: Gugatan PT First Media Tbk Tidak Ganggu Layanan First Media

Namun anjuran yang berpihak kepada Para Penggugat ini tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan, yang dimana sebelumnya telah melakukan usaha pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat untuk mengindahkan isi anjuran, namun tidak ada tanggapan sama sekali dan menganggap para penggugat masih bekerja.

Hingga akhirnya 14 orang pekerja menempuh jalur ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa Hukum 14 orang pekerja PT Hikmat Makna Aksara atau Sindo Weekly, Mona Ervita dari Lembaga Bantuan Hukum Pers mengatakan bahwa, tindakan yang dilakukan oleh tergugat merupakan bentuk pelanggaran norma ketenagakerjaan, yang dimana perusahaan telah melakukan penutupan secara operasional dan memerintahkan para penggugat melakukan penugasan ke unit lain atau badan hukum yang berbeda.

“Sehingga apabila terjadi mutasi antar perusahaan, maka status hubungan kerjanya harus diakhiri terlebih dahulu,” kata dia dalam keterangan, Senin 19 April 2021.

Terkait penugasan sebagai sales task force, Para penggugat juga dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan industrial karena pengusaha melakukan perintah melalui SK Sales Task Force diluar yang diperjanjikan, yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 169 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Sidang dengan Nomor Perkara 139/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst yang diketuai oleh Majelis Hakim, Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H. membuka sidang pertama dengan agenda pemeriksaan legal standing dari masing-masing pihak.

Namun sayangnya, pihak tergugat yaitu PT Hikmat Makna Aksara tidak menghadiri sidang perdana tersebut, padahal relaas panggilan dari Pengadilan sudah dikirimkan ke alamat tergugat. Akhirnya, sidang ditunda dua minggu kedepan yaitu tanggal 3 Mei 2021.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polisi Tangkap Pembuat Surat Covid Palsu Pemudik

Published

on

By

Polisi Tangkap Pembuat Surat Covid Palsu Pemudik

Channel9.id-Surabaya. Komplotan pembuat surat bebas COVID-19 palsu yang dijual ke pemudik di Jatim berhasil diringkus jajaran kepolisian Jawa Timur.

Mereka yakni Nasiful Huda (33) warga Malang dan Aldi (27) warga Surabaya. Sedangkan tiga lainnya yakni Subur Gunawan (36), M Zulfi Adha (22) dan Ibrahim Bajuri (51). Semuanya merupakan warga Sidoarjo. Mereka memiliki peran masing-masing. Ada yang membuat surat palsu, ada yang sebagai marketing.

Selain menangkap lima pelaku tersebut, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti yang dipakai untuk membuat surat palsu. Di antaranya 2 laptop dan printer untuk mencetak surat.

Baca juga : Polri Antisipasi Jual-Beli Surat Bebas Covid-19 Palsu di RS dan Laboratorium

Para tersangka memasarkan surat bebas COVID-19 palsu bukan secara online tapi secara langsung. Ada tiga tersangka yang berperan sebagai marketing. Salah satunya mantan karyawan rumah sakit.

Beroperasi sejak 4 bulan lalu, komplotan ini telah membuat 600 lembar surat hasil rapid antigen dan tes swab palsu.

Atas kejahatan yang dilakukan, kini mereka dijerat Pasal 263 ayat (1) KUHP Subsider Pasal 268 KUHP Jo Pasal 55 KUHP. Ancamannya yakni 6 tahun pidana penjara.

Dirkrimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto mengatakan, komplotan ini masih berkaitan dengan travel untuk para pemudik. Sebab, permintaan surat bebas COVID-19 semakin meningkat.

“Mereka memanfaatkan peluang banyaknya permintaan surat keterangan untuk bebas COVID-19 itu. Dan betul ini berkaitan dengan marketing travel untuk para pemudik,” ujar Totok, Selasa (11/5/21).

Continue Reading

Hukum

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Sinergi Ini Pertama Kali dalam Sejarah KPK dan Polri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dalam dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa penangkapan tersebut sebagai wujud sinergitas pertama kalinya KPK dan Polri dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.

“Ini pertama kali dalam sejarah KPK dan Bareskrim Polri bersinergi mengungkap kasus dugaan suap kepala daerah,” kata dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/5).

Argo mengatakan, lembaga antirasuah dan Korps Bhayangkara bersinergi mulai dari pelaporan, penyelidikan, pengumpulan data, sampai OTT. Karena itu, ia menegaskan kerjasama antara instansi kepolisian dengan KPK akan terus berlanjut dalam pemberantasan praktik korupsi.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) bersama Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono memberikan keterangan pers terkait bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar di Jakarta, Ahad (28/3).

“Sinergitas antar lembaga penegak hukum ini akan terus dilakukan dan dipertahankan agar jauh lebih baik lagi,” kata jenderal bintang dua itu.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK bersama Bareskrim Polri di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5). Dalam operasi tangkap tangan, disita sejumlah uang.

Selain bupati, enam orang lainnya juga ditetapkan tersangka. Mereka adalah Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), mantan camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Nganjuk M. Izza Muhtadin.

IG

Continue Reading

Hukum

Polda Jawa Barat Hentikan Kasus Dugaan Pencabulan Panji Gumilang

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Pimpinan Pondok Al Zaytun Indramayu, Panji Gumilang (PG), terhadap mantan pegawainya berinisial K (50).

Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes CH Patoppoi menyampaikan, unsur dugaan cabul yang dilaporkan terhadap PG sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP tidak terbukti.

“Oleh penyidik sudah digelar perkara, tidak terpenuhi Pasal 289 KUHP. Pertimbangannya, pasal tersebut tidak terpenuhi,” kata Patoppoi dilansir CNN, Selasa 11 Mei 2021.

Sebelumnya, Panji dilaporkan ke Polda Jawa Barat dengan nomor laporan LP/B/212/II/2021. Laporan diberikan pada Februari 2021.

Kuasa hukum korban, Djoemaidi Anom, menyampaikan kasus bermula saat K yang bekerja sejak 2016 ditugaskan di Pasar Cikampek pada bagian marketing dan pengadaan barang. Beberapa tahun kemudian, K ditarik untuk ditempatkan di area ponpes Al Zaytun.

“Dia ditarik dan ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari pusat keramaian,” kata Anom, Rabu 21 April 2021.

Baca juga: Kronologi Mantan Pegawai Diduga Dicabuli Panji Gumilang

Di situ, Anom menyatakan Panji menaruh rasa terhadap K dan berusaha mendekatinya.

“Sudah begitu, rupanya terselubung Panji Gumilang ini menaruh hasrat, klien saya tidak sadar. Karena tempat jaraknya jauh tidak ada orang, kalaupun ada orang dia tidak akan ambil risiko karena takut sama Panji. Dipaksa klien kita hampir setiap hari datang untuk berhubungan,” katanya.

“Awalnya dicium, ditolak jangan karena bukan suami istri. Terus dia (Panji) bilang ‘nggak usah takut nggak ada yang tahu’,” kata Anom menambahkan.

Anom menyampaikan, Panji semakin berani bahkan memaksa melakukannya aksi tak senonoh itu di kamar mandi kantornya.

“Di situ dipaksa untuk melakukan menerima hubungan badan. Itulah berlangsung berulang-ulang,” kata dia.

Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar telah memeriksa 24 saksi mengenai kasus dugaan pencabulan ini. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Erdi A. Chaniago menyatakan, proses penyelidikan masih berlangsung oleh jajaran Ditreskrimum.

“Sampai sekarang masih dilakukan penyelidikan. Total ada 24 saksi yang diminta keterangan, termasuk terlapor, pelapor, juga dokter,” kata Erdi dilansir Merdeka.com.

“Setelah semua lengkap, dan dilaksanakan gelar perkara, baru bisa ditentukan apakah perkara ini patut dinaikan ke penyidikan atau tidak. Walaupun laporan itu tentang pencabulan. Yang kita yakini adalah hasil penyelidikan oleh penyidik dari Ditreskrimum,” tambahnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC