Hot Topic Nasional

Sidang Pleno Pembahasan Tatib Muktamar ke-34 NU Sempat Ricuh, Ini Penjelasan Panitia

Channel9.id – Jakarta. Sidang pleno Pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib (Tatib) Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), sempat ricuh. Sidang ini digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Bandar Lampung, Rabu 22 Desember 2021 petang.

Mulanya Pemimpin sidang Muhammad Nuh membacakan pasal demi pasal Tatib Muktamar ke-34 NU.

Ketegangan terjadi saat pembacaan tata tertib sidang pasal ke 3. Peserta sidang yang berasal dari Gorontalo mempertanyakan keabsahan para anggota yang dinilai belum terjelaskan oleh panitia muktamar ke-34.

Baca juga: Muktamar ke-34 NU, KSP: NU Konsisten Kawal NKRI

“Bagaimana menentukan yang sah dan tidak, ada di Gorontalo sudah musyawarah cabang tapi tidak dapat SK, bacakan saja semua yang hadir,” ujar muktamirin asal Gorontalo tersebut.

Dalam amanat Pasal 3 Tata tertib muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ayat 1, Muktamar dianggap sah penyelenggaraannya, jika dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus cabang istimewa yang sah.

Sedangkan pada ayat 2, pengurus cabang dan pengurus cabang istimewa yang sah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Hal ini yang menjadi perdebatan peserta sidang, dimana ada pihak yang mengaggap bahwa panitia belum menjelaskan tentang beberapa pertanyaan terkait keabsahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari beberapa pengurus wilayah dan cabang.

Akibatnya, suasana sidang berubah menjadi tegang. Sejumlah muktamirin justru memadati di depan gedung sidang tersebut digelar.

Sekretaris Panitia Muktamar NU, Syahrizal Syarif pun angkat bicara soal situasi sidang pleno membahas Tatib itu.

“Kita prinsipnya sederhana saja yang berjalan dan mengalami wabah Covid-19. Seringkali kalau sudah habis harus konferensi tentu saja harus memenuhi persyaratan konferensi itu sah secara organisasi,” kata Syahrizal.

“Tentu saja banyak konseling-konseling PCINU, tidak bisa mereka menyelenggarakan konferensi. Maksudnya PBNU punya daftar mereka-mereka yang bermasalah dalam aspek kesahan,” ujarnya menambahkan.

Untuk itu, dia meminta kepada semua utusan cabang, wilayah dan pengurus cabang untuk membawa Surat Keputusan (SK) yang sah.

“Untuk menetapkan utusan yang mempunyai hak suara atau hanya sebagai peninjau saja. Karena ada cabang-cabang yang dalam status peninjau. Ini bukanlah hal yang ribet harus ada bukti verifikasi SK yang sah,” katanya.

HY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

24  +    =  29