Connect with us

Hot Topic

Simak, Cara Pendaftaran Vaksinasi Covid-19

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka layanan pendaftaran vaksinasi Covid-19. Untuk tahap pertama, pendaftaran diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.

Salah satu cara pendaftaran adalah melalui platform Whatsapp (WA) di nomor 081110500567. Hal ini untuk mempermudah pendaftaran bagi tenaga medis yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Cara pendaftaran vaksinasi Covid-19 ini pun sangat mudah. Tenaga medis tinggal mengirimkan pesan WA ke nomor 081110500567 dengan mengetik kata kunci ‘Vaksin’. Setelah itu akan ada konfirmasi bahwa penerima vaksinasi adalah tenaga kesehatan.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Tersedianya Anggaran Vaksinasi

Kemudian, pendaftar akan diminta mengirimkan 6 angka terakhir Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendaftar dan tenaga kesehatan akan menerima konfirmasi lokasi vaksinasi.

Selanjutnya, akan dilakukan konfirmasi mengenai kondisi Kesehatan untuk memastikan bahwa peserta akan dapat menerima vaksin.

Lalu, chatbot akan membagikan jadwal vaksin untuk dikonfirmasi. Setelah itu, tiket QR code akan dibagikan bersama dengan video bagaimana cara kerja vaksin.

Para tenaga kesehatan juga bisa mengecek nama mereka di situs pedulilindungi.id. Jika belum terdaftar, sasaran diminta segera mengajukan program vaksinasi dengan mengirimkan data diri ke email [email protected]

Selain via WhatsApp, Kemenkes juga menyediakan cara lain pendaftaran vaksinasi bagi tenaga kesehatan, yakni:

1.SMS Blast PEDULICOVID

2.Website pedulilindungi.id

3.Email [email protected]

4.Call/UMB *119#

5.Hotline Vaksinasi COVID-19 119 Ext 9

6.WhatsApp melalui: bit.ly/vaksincovidri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polri Gelar Perkara Kasus Unlawfull Killing 4 Anggota Laskar FPI Besok

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan unlawfull killing atau pembunuhan di luar hukum tiga anggota Polda Metro Jaya terhadap empat anggota Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, gelar perkara akan diadakan Rabu 10 Maret 2021 besok.

“Rencananya begitu,” kata Argo, Selasa 9 Maret 2021.

Gelar perkara merupakan proses hukum di Kepolisian untuk menentukan status penyelidikan naik status menjadi penyidikan.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebutkan, peristiwa meninggalnya empat Laskar FPI telah terbit Laporan Polisi dengan nomor 0132.

Dalam peristiwa tersebut tiga anggota Polri berstatus terlapor. Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung.

“Tentunya Kapolri telah menegaskan bahwa kasus tersebut diselesaikan secara profesional transparan dan akuntabel,” kata Rusdi.

Komnas HAM pada 8 Januari 2021 telah melaporkan hasil penyelidikan terhadap kematian 6 orang Laskar FPI yang berawal dari pembuntutan terhadap Rizieq Shihab pada 6-7 Desember 2020.

Saat itu, anggota Polri mengikuti rombongan tokoh FPI itu bersama para pengawalnya dalam sembilan kendaraan roda empat bergerak dari Sentul ke Karawang.

Hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan bahwa insiden penembakan enam laskar merupakan pelanggaran HAM.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam penembakan enam laskar merupakan unlawfull killing sebab dilakukan tanpa upaya menghindari jatuhnya korban oleh aparat kepolisian.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kapolri Bertemu LDII, Bahas Dai Kamtibmas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jalan Tentara, Jakarta Selatan, Selasa 9 Maret 2021.

Listyo menyampaikan, Polri dan LDII membahas pentingnya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Dalam hal ini, Dai bisa berperan menyampaikan pesan yang damai dan sejuk demi terciptanya Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Bagaimana Dai kamtibmas ini diberdayakan. Misalnya pimpinan LDII menyampaikan pesan Kamtibmas ke umatnya,” kata Listyo di kantor pusat LDII di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 9 Maret 2021.

Menurut Listyo, polarisasi akibat Pilpres dan Pilkada hingga saat ini masih ada di tengah masyarakat.

Karena itu, penguatan moderasi beragama dinilai penting dilakukan. Terlebih, persatuan sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19.

“Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat,” ujar Listyo.

Listyo juga mengajak LDII membantu menekan penularan Covid-19 dengan memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat.

“Menyampaikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait menegakan protokol kesehatan hingga memberikan pemahaman kepada umat tentang program vaksinasi nasional,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Doni Monardo Dorong Revisi UU Kekarantinaan Kesehatan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendorong adanya revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Doni, beberapa aturan di dalam UU tentang Kekarantinaan Kesehatan perlu direvisi supaya penanganan wabah penyakit bisa lebih efektif. Revisi ini juga memudahkan Indonesia jika kembali mengalami wabah atau bencana nonalam.

“Alangkah baiknya apabila semua ikut memikirkan, bagaimana undang-undang tentang kekarantina kesehatan ini bisa disempurnakan,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang disiarkan di YouTube, Selasa 9 Maret 2021.

Menurut Doni, salah satu aturan yang perlu direvisi yakni mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan warga saat karantina wilayah diterapkan.

Lantaran, pemerintah pusat tentu kesulitan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kebutuhan dasar itu makan minum dan beberapa lainnya, kemudian pemerintah diwajibkan untuk membiayai hewan peliharaan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

Aturan lain yang perlu direvisi tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Siapa berbuat apa, kewenangan pemerintah pusat dari sumber anggaran, daerah seperti apa,” ujar Doni.

Doni mengaku kerap kesulitan berkoordinasi dengan lembaga lain. Sebab, ego sektoral hingga ego daerah kerap terjadi.

“Karena itu, kalau ada penyempurnaan dari payung hukum yang paling tinggi (yakni) undang-undang, maka pemerintah pusat dan daerah pasti akan lebih baik lagi dalam mengelola setiap bencana termasuk bencana nonalam ini,” kata Doni.

Doni pun mengajak semua pihak untuk memberikan masukan dalam revisi UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut Doni, revisi aturan itu membuat pemerintah tidak gagap menangani wabah.

“Kalau ini bisa disempurnakan, yang akan datang ketika ada kasus seperti ini, tidak gagap lagi,” ujar Doni.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC