Connect with us

Opini

Simbiosis Mutualisme Arab Saudi dan Indonesia

Published

on

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan Wajib ditunaikan bagi orang Islam yang sudah mampu. Karena itu seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat, dapat dipahami jika jumlah masyarakat Indonesia yang ingin menunaikan rukun Islam kelima ini semakin meningkat tiap tahunnya.

Hanya saja memang peningkatan jumlah jamaah haji Indonesia ini, tidak linear dengan peningkatan jumlah kuota yang diterima dari Kerajaan Arab Saudi yang sejak tahun 2017 masih berkisar antara 220.000 hingga 221.000 orang jamah per tahun.

Karena itu dampak lanjutannya yang tak terhindarkan adalah waktu tunggu antrian yang lama bagi jamaah haji Indonesia yang mau berangkat haji.

Misalnya untuk daerah Jawa Tengah dan Bengkulu, waktu tunggunya bisa mencapai 21 tahun. Bahkan Sulawesi Selatan jika ingin berhaji dan mendaftar saat ini maka harus menunggu setidaknya 38 tahun kemudian untuk bisa berangkat.

Meski sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah mengajukan usulan permintaan ke Pemerintah Arab Saudi untuk menaikkan jumlah kuota Jamaah haji asal Indonesia hingga mencapai 250.000 orang per tahun, namun belum disetujui mengingat ketersediaan fasilitas di Arab Saudi.

Mengenal Arab Saudi

Arab Saudi memiliki luas hingga 2 juta kilometer persegi, atau sekitar 2.240.000 Km2 yang meliputi keseluruhan Semenanjung Arab.

Terbentuknya negara Arab Saudi oleh Ibnu Saud di tahun 1932, setelah bergabungnya 4 wilayah yakni Hejaz, Najd, Arabia Timur, dan Arabia Selatan.

Sumber devisa Arab Saudi sebagian besar berasal dari ekspor minyak. Ladang- ladang minyak yang utama terdapat di daerah Damman, Dahran, Ghawar, Abqaq, Hassa dan Riyadh. Kontribusi minyak dan gas ke pendapatan negara Saudi mencapai 87 persen.

Namun dengan harga minyak terus menurun sejak tahun 2015, maka pada April 2016, Draft reformasi ekonomi yang diberi nama Visi 2030 disahkan oleh kabinet negara tersebut. Upaya ini dilakukan oleh Pangeran Mohammed bin Salman dalam upaya negaranya untuk mengurangi ketergantungan dari pendapatan minyak.

Adapun kebijakan reformasi ini berisi sejumlah perombakan kebijakan dalam bidang perekonomian yang bertujuan untuk mencapai diversifikasi ekonomi. Target jangka panjang dari Visi 2030 ini adalah mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak bumi sebagai basis penerimaan negara. Karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah Arab Saudi mulai mempromosikan sektor pariwisata mereka.

Peniadaan Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia 2021

Dengan jumlah calon jamaah Haji sekitar 220.000 orang, tentu dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang butuh cukup waktu. Apalagi 60 persen dari total kuota 220 ribu calon haji tersebut adalah jamaah berusia lanjut.

Hal lainnya adalah bahwa dalam Kondisi Pandemi Covid-19 ini, selain untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi juga ditambah kebijakan keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan.

Untuk itulah Pemerintah Indonesia berharap batas waktu kepastian tentang keberangkatan jamaah haji yang diminta, dari Arab Saudi adalah tanggal 28 Mei 2021, mengingat rencanana keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni 2021.

Namun melihat sampai saat ini, hinggal tanggal 3 Juni 2021, jika merujuk surat Dubes Arab Saudi yang dikirim kepada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, bahwa belum ada keputusan tentang hal tersebut, maka beralasan kuat jika Indonesia membatalkan keberangkatan Jamaah Haji untuk tahun 2021 ini.

Dan hal ini juga sejalan dengan pendapat dan saran dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meyakini keputusan itu mengutamakan keselamatan jemaah. “Umat Islam sebaiknya memahami kondisi yang belum aman. Di dalam ajaran Islam, menjaga keselamatan jauh lebih utama dan hendaknya lebih diutamakan”.

Kontribusi Ekonomi Jamaah Haji

Jumlah jemaah yang datang ke Arab Saudi untuk beribadah haji setiap tahun mencapai lebih dari 2,5 juta orang. Sehingga besarnya penerimaan yang diterima pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya dari penyelenggaraan haji mencapai 12 miliar dollar AS atau sekitar Rp 177,139 triliun (kurs Rp 14.700).

Bahkan jika digabung dengan pendapatan dari jemaah yang umrah, potensi pendapatan yang masuk ke Arab Saudi mencapai 200 miliar riyal pada tahun 2020.

Karena itu sesuai dengan Visi 2030, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, berencana untuk meningkatkan kapasitas haji menjadi 30 juta jemaah setiap tahun dan menghasilkan sebanyak 50 miliar riyal (13,32 miliar dollar) pendapatan pada tahun 2030.

Tentu saja, selain pendapatan langsung dari jemaah haji, Kerajaan Arab Saudi juga akan mendapatkan multiplier efek dari peredaran uang pengeluaran belanja dari para jamaah haji selama di Kota Suci.

Dan pemasukan terbesar Arab Saudi dari jemaah haji, adalah berasal dari Indonesia yang menyumbang pendapatan hingga 940 juta dollar AS.

Dampak Pamdemi Covid-19 Terhadap Ekonomi

Persoalan ekonomi yang dihadapi oleh Arab Saudi, selain turunnya harga minyak dunia, juga persoalan demografi. Lebih dari 50% populasi penduduknya adalah generasi berusia di bawah 25 tahun, artinya kebutuhan akan lapangan kerja baru juga meningkat.

Seperti kita ketahui bahwa bebih dari 70% tenaga kerja di Arab Saudi bekerja sebagai pegawai pemerintah, khususnya pada perusahaan minyak.

Nah, dengan terjadinya pandemi Covid-19, kemudian pemerintah Arab Saudi menghentikan seluruh kedatangan jemaah haji dan umrah di tahun 2020 lalu, telah membuat bisnis di Mekkah dan Madinah yang menggantungkan hidup pada jemaah haji mengalami kerugian besar dan bahkan roda ekonomi di Mekkah dan Madinah lumpuh.

Dampaknya, banyak pemilik usaha terpaksa harus mengurangi karyawan dalam batas paling minimal untuk sekadar bisa tetap bertahan.

Saat ini ekonomi Arab Saudi bisa dikatakan dalam periode yang paling sulit. Dan jika ini berlanjut, juga akan terdampak pada negara-negara lain, mengingat Arab Saudi menampung sekitar 10,4 juta pekerja migran, dimana sebesar 75% diantaranya berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Filipina, bahkan Mesir sendiri memiliki 2 juta pekerja migran di Arab Saudi.

Karena itu, persoalan pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah, antara Indonesia dan Arab Saudi, bukanlah persoalan tunggal sebuah negara saja.

Bukan hanya kepentingan umat Islam Indonesia saja dalam kewajibannya menjalankan rukun Islam yang kelima, tapi juga kebutuhan Arab Saudi dalam upaya mensukseskan Visi 2030 yang sudah mereka jalankan bertujuan untuk mencapai diversifikasi ekonomi.

Indonesia sebagai negara penganut Islam terbesar di dunia, dan terbesar juga dalam jumlah masyarakatnya yang menjalankan ibadah haji dan Umrah. Sehingga dengan jumlah jemaah haji sekitar 220.000 dengan besaran biaya haji di Indonesia pada tahun 2021, yaitu reguler dimulai dari $9000, sedangkan untuk biaya haji plus mulai dari $ 13000, ditambah biaya umrah dan keuntungan multiplier efek lainnya, jemaah yang datang, tentu pembicaraan tentang ibadah haji adalah dua hal yang mutual simbiosis bagi kedua negara.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Upaya Menegasi Esensi Reformasi 1998

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Dinamika wacana tentang jabatan Presiden tiga periode sebenarnya sudah digulirkan dalam wacana publik sejak Satu setengah tahun yang lalu.

Bahkan saat perayaan HUT Ke-8 NasDem di JI. Internasional Jatim, Surabaya, Sabtu, 23 November 2019, dalam sambutannya Ketua Umum Partai Nasdem, mengatakan bahwa opini ini sebuah diskursus, “Kita harus bisa melihat ini sebagai sesuatu hal yang wajar sekali,”.

Selanjutnya pada hari lalu Sabtu 19 Juni 2021, sekelompok relawan dengan kemasan acara Syukuran Sekretariat Jokpro, yang dapat dibaca sebagai titik awal resmi mendeklarasikan Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 atau Jokpro 2024.

Adapun program utama dari Jokpro ini adalah melakukan upaya mendukung kembali Presiden Jokowi untuk kali ketiganya pada saat Kontestasi Politik Plpres 2024 yang akan datang untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Ketika isu tentang jabatan Presiden tiga periode masih sekedar wacana sebuah diskursus yang digulirkan, dalam konteks kebebasan beropini tentu tidak masalah.

Namun ketika wacana ini coba diwujudkan dengan berbagai upaya untuk merealisasinya dengan membentuk barisan relawan dan lain sebagainya, sudah masuk pada wilayah kebebasan berekspresi, tentu ini sudah menjadi gerakan politik.

Karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai anak bangsa Indonesia, yang ikut berperan aktif dalam gerakan reformasi 1998 yang terjadi 23 tahun lalu itu, merasa perlu secara moral dan nalar untuk ikut urun rembug meresponnya dalam konteks dan konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi kita yang berlaku sekarang ini.

Esensi Agenda Reformasi 1998

Peristiwa Reformasi 1998, sejatinya adalah sebuah upaya gerakan mahasiswa, pemuda dan masyarakat yang ingin melakukan perubahan untuk perbaikan kehidupan demokrasi di bidang sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya di Indonesia dengan cara mengoreksi kebijakan menyimpang dan otoriterian era rezim Orde Baru.

Memang ada beberapa agenda reformasi yang diperjuangkan saat itu, tetapi yang paling utama adalah melakukan pembatasan masa jabatan Presiden.

Karena saat itu masyarakat menilai bahwa dalam ukuran ideal, jabatan seorang Presiden hanya diperbolehkan maksimal dua Periode.

Masa Jabatan Presiden RI

Sebagai respon dari tuntutan perjuangan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim orde baru, yang dibayar dengan air mata, darah dan nyawa mahasiswa, pemuda dan masyarakat, telah berhasil mewujudkan tuntutan itu secara konstitusional.

Berdasar TAP MPR Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diterbitkan pada 13 November 1998, telah mengatur tentang periodesasi jabatan Presiden.

Dan di UUD 1945 juga telah diatur dalam Pasal 7 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Jadi jelas sudah tak terbantahkan, bahwa konstitusi kita secara tersirat dan tersurat, telah mengatur tentang periode jabatan Presiden yang dibolehkan menurut konstitusi, adalah maksimal 2 periode.

Jadi siapapun Presidennya, tetap harus tunduk dengan ketentuan UUD 1945 ini, dimana saat dilantik oleh MPR, sudah berjanji sesuai pasal 9 UUD 1945, yang berbunyi :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsaakan memegang teguh UUD 1945”.

Dukungan Yang Menegasikan Esensi Reformasi 98

Berkembangnya wacana jabatan Presiden tiga periode yang didukung para petualang politik, sekali lagi sebagai bagian kebebasan berpikir itu harus di hormati.

Namun ketika sudah masuk pada tataran mewujudkan kebebasan berekspresi, maka itu perlu disikapi untuk tidak menjadi liar berdiri diluar konstitusi negara kita.

Kita bisa melihat, diantaranya adalah dalam acaranya syukuran sekretariat nasional Jokpro, pada jumat, 18 Juni 2021 lalu, yang agenda utamanya adalah mendukung Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, membuktikan bahwa gerakan politik tersebut memang sedang berlangsung.

Ada 3 orang yang menginisiasi berdirinya relawan tersebut, yaitu Baron Danardono Wibowo sebagai ketua umum, Timothy Ivan sebagai Sekretaris Jenderal Jokpro 2024, dan direktur eksekutif Indo Barometer (IB) M Qodari sebagai penasihat.

Jika saja para politisi dan para relawan tersebut, dapat berpikir benar dan linear dengan perubahan dan perbaikan untuk bangsa dan negara tercinta ini, tentu tidak akan sepakat menerobos rambu-rambu konstitusi tersebut.

Atau mungkin saja, sebenarnya mereka tahu bahwa tuntutan yang mereka sedang Viralkan tersebut, sejatinya adalah upaya “Menegasikan esensi reformasi 98 tersebut”, namun semangat untuk eksis yang tidak pada tempatnya mereka tetap saja menyuarakan syahwat berkuasa itu.

Komersialisasi Jabatan Presiden

Upaya mendorong dan mewujudkan syahwat politik berkuasa dengan membangun narasi Jabatan Presiden 3 periode, tanpa mau menghormati esensi perjuangan gerakan reformasi 98, sejatinya adalah gerakan kaum oportunis yang sempurna dan memalukan.

Mengapa kita katakan gerakan kaum oportunis yang sempurna dan memalukan ?

Karena saat gerekan reformasi 98 mendorong batasan jabatan Presiden, adalah suatu keinginan mulia, yang berangkat dari semangat ingin membangun suasana yang lebih demokratis di Indonesia dalam konteks sirkulasi pergantian pimpinan khususnya Kepemimpinan Nasional yang smooth dan alami.

Jadi dengan ketentuan adanya pembatasan jabatan Predien yang berhasil diperjuangan itu, bahwa sebaik apapun anda memerintah tetap harus ada periodesasi yang membatasinya.

Dengan semangat yang luar biasa untuk menerobos rambu-rambu konstitusi, ini dapat kita maknai bahwa persoalan ikut kontestasi politik Pilpres, adalah semata soal peluang kapitalisasi sumber daya yang dimiliki bangsa dan negara ini.

Dan jika benar itu yang jadi para meternya, maka ini menjadi kewajiban kolektif anak bangsa untuk menolaknya. Karena sinyalemen pemikir politik Lord Acton, bahwa power tends to corrupt, adalah suatu kenyataan.

Memang secara teori, bahwa politik adalah seni kemungkinan. Sehingga berbagai kemungkinan dapat saja terjadi, jika memang syahwat politik semata yang mendasari pemikiran para elit politik kita.

Kita masih ingat ketika isue ini bergulir dan sampai ke Presiden, dan dengan tegas Presiden Jokowi menjawab, dengan menyatakan, “Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode,”.

Dan menurut Presiden Jokowi, usulan dan wacana itu ada 3 makna, yaitu:
Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,”.

Maka Menilik kalimat yang digunakan Jokowi dalam merespon isue ini, lugas dan tegas, tentu cukup memukul rasa dan adab mereka yang mencoba menggulirkan wacana tiga periode tersebut.

Jadi jika kita menggunakan nalar rasional, menyimak jawaban Presiden itu, dengan pilihan kalimat yang relatif keras, sesungguhnya sudah cukup buat elit politik untuk lebih kreatif mencari isue baru, jika memang sengaja ingin “mendinamisir” perpolitikan di tanah air.

Saya tetap berpendapat bahwa kekuatan masyarakat itu, bukan pada kekuatan kontrol sosialnya, tapi lebih pada kemampuannya menjadikannya dirinya realitas.

Jadi dalam realitas masyarakat yang sedang berjuang mengatasi problema pandemi Covid-19 yang telah melemahkan berbagai sendi kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, janganlah para elit kegenitan membangun narasi yang sarat dengan syahwat politik semata.

Jika hal tersebut tetap dilakukan para elit politik, para petualang politik, tidak ada kata yang lebih keras untuk menolak itu. Selain kita mengatakan bahwa mereka itu adalah Penghianat bangsa.

Penulis adalah Ketua SMPT Univ.Moestopo 1993-1994/Inisiator Pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta (FK-SMJ) dan Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta

Continue Reading

Opini

Neokolonisasi Jakarta Pesisir Bumi Nusantara

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel.id-Jakarta. Hari ini, Selasa, 22 Juni 2021, sejumlah penggiat berlatar beragam profesi bergabung bersama dalam organisasi Forum Budaya Jakarta Pesisir (For Baja Pesisir). Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol adalah lokasi deklarasi. Organisasi ini dipersiapkan dalam waktu singkat. Satu kali pertemuan. Tanpa saling tahu siapa saja yang datang pada Senin, 14 Juni 2021 lalu. Tepat seminggu.

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ke-494. Hari kekalahan pendudukan armada Portugis oleh pasukan Fatahillah.

Fatahillah adalah deputi dari Panglima Armada Gabungan Kesultanan Demak Pati Unus dalam perang mengusir Portugis di Malaka pada 1521. Dalam usia 25 tahun, pada 1513, Pati Unus memimpin ekspedisi Demak dalam membantu Sultan Mahmud Syah merebut kembali Malaka yang diduduki Portugis sejak 24 Agustus 1511.

Dalam ekspedisi pertama, Pati Unus gagal, namun berhasil kembali ke Demak. Kedua kalinya, Pati Unus tewas. Dipuja dengan nama Pangeran Sabrang Lor.

Fatahillah yang kalah di Malaka, diangkat Syarif Hidayatullah sebagai Panglima Armada Gabungan Demak. Butuh waktu lima tahun bagi Fatahillah menyusun, melatih, hingga memimpin armada Demak. Buah pengalaman tempur di laut bersama Pati Unus mengubah jalannya perang. Armada Portugis yang menduduki Sunda Kelapa dihancurkan. Sebagian kembali Malaka lewat ke Bintan, pangkalan militer yang direbut dari Mahmud Syah setahun sebelumnya.

Walau tanpa dokumen yang sahih tentang tanggal dan bulan, 22 Juni, terdapat kesepakatan sejarawan terkait tahun. 1527, Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Hampir satu abad Jayakarta bertahan dalam kejayaan Kesultanan Demak. Belanda mengubah nama Jayakarta menjadi Stad Batavia pada 1621.

Kalah di Sunda Kelapa, tak membuat Portugis jera. Sunda Kelapa bukan hulu dari Jalur Rempah Nusantara, tetapi pelabuhan transit menuju Malaka, Goa (India), hingga Terusan Suez (Mesir), hingga bermuara di Eropa. Fransico Serrao, nahkoda kapal yang ikut menaklukkan Malaka bersama armada d’Alburquerque pada 1511, berlabuh di Ternate pada 1512.

Susul-menyusul, eskpedisi Portugis lain berdatangan. De Brito yang meneropong puncak Gunung Gamalama pada 1521, berhasil meraih kesepakatan dengan Ternate mendirikan Benteng Noestra Seiiora del Rosario di Gam Lamo. Dalam waktu setengah abad, kekayaan bumi Kepulauan Maluku berpindah ke kota-kota di Portugis. Maluku adalah hulu dari keseluruhan Jalur Rempah Nusantara yang bermuara pelabuhan-pelabuhan Eropa.

Sultan Baabullah mengakhiri era ‘blut en eisen’ (darah dan besi) armada Portugis pada 1575.

Rangkaian kisah dari wikipedia yang multi-sumber itu tentu terlalu singkat. Namun, mampu membantah sejumlah hoax besar dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Angka tiga setengah abad langsung patah, apabila diambil tahun kedatangan De Brito di Ternate. Bahkan, angka 370 tahun terpapar, apabila diambil waktu pembebasan kepulauan Maluku hampir secara menyeluruh oleh Sultan Baabullah pada 1575.

Area pesisir dari Kepulauan Indonesia tercabik-cabik kolonialisme multi-negara. Kolonialisme tidak berlangsung hingga ke pedalaman, terkecuali di sejumlah daerah. Belanda membangun dua buah benteng di kota pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Barat, yakni Fort de Kock di Bukittinggi dan Fort van Der Capellen di Batusangkar lebih berbau penaklukan area pedalaman, ketimbang keseluruhan cerita kolonialisme lain yang menyasar pesisir.

Ketika membawa angka tiga setengah abad ke dalam ruang-ruang kelas pelajaran sejarah, anak-anak Indonesia tentu dihinggapi mentalitas sebagai bangsa inlander. Kekalahan demi kekalahan bakal terukir dalam jiwa. Bertumpuk menjadi penyakit kejiwaan yang berusia lebih lama ketimbang hantaman pandemi Covid-19.

Untuk itu diperlukan metodologi berbeda dengan tujuan menegakkan kepala anak-anak Indonesia. Penelusuran muara-muara sungai, area paling mudah bagi keberadaan pelabuhan-pelabuhan alam tempat armada kapal melempar sauh, adalah bagian dari arus balik itu. Kota-kota bandar yang terbentuk di pelabuhan itu menyimpan kekayaan dan kejayaan bumi nusantara, terutama keuanggulan, keberanian, dan kewaspadaan manusianya.

Kehadiran For Baja Pesisir menjadi tetes pemikiran kearah itu. Tetes yang menjadi riak dan gelombang yang membuka banyak lembaran lain. Selama berabad-abad, ilmuwan, ideolog, dan propagandis dari universitas-universitas di Eropa telah menanam ranjau-tanjau di area pesisir, pulau, dan laut bumi nusantara. Bukan berupa bahan peledak, tetapi mistisisme yang menjauhkan anak-anak bangsa Indonesia dari area yang menyimpan sejumlah keunggulan nenek moyang yang bangsa pelaut.

Teknologi perkapalan yang menjadi sabuk pengaman terdepan, ditutupi pedagogi hitam kolonial. Perempuan-perempuan perkasa seperti Ratu Kalinyamat dari Jepara, digantikan dengan hantu dan siluman yang tiap bulan purnama menyeret lelaki-lelaki perjaka ke kedalaman. Struktur, tekstur, dan arsitektur benteng-benteng kejayaan kolonial tak dipelajari, dibiarkan digerogoti air laut dan ditutupi sampah, akibat teror temurun semiotika : tempat jin buang anak.

Dalam struktur demografis, deklarator For Baja Pesisir mayoritas dihuni Generasi X. Kelompok yang termasuk paling rentan dalam berhadapan dengan virus Covid-19. Lapisan terbanyak berusia kepala lima, segelintir di bawah itu. Kelompok yang sempat belajar berenang secara otodidak, tatkala semakin banyak kanak-kanak kini yang tewas tenggelam di kubangan jalan berlubang.

Manjada Wajada!!!

*Deklarator For Baja Pesisir

 

Continue Reading

Opini

Pembentukan 121 CSIRT Untuk Mengatasi Ancaman Siber dan Memperkuat Ketahanan Siber Indonesia

Published

on

By

*Oleh: Rudi Andries

Channel.id-Jakarta. Cyberspace telah merevolusi cara hidup kita, mendisrupsi perekonomian global dan mebuat kemajuan penting dalam masyarakat. Namun keuntungan dari revolusi digital terancam oleh penggunaan cyberspace untuk tujuan tertentu.

Cyberspace adalah realitas atau alam baru yang terbentuk oleh medium internet yang menciptakan masyarakat baru sebagai warganya (netizen).

Aplikasi dalam dunia bisnis, pemerintahan, dan teknologi untuk analisis dan komputasi data sangat membantu peningkatan perekonomian suatu Negara.

Studi Frost & Sullivan dan Microsoft, Inc. mengungkapkan bahwa serangan siber merugikan ekonomi Indonesia sebesar US$34.2 milyar sehingga perlu diambil langkah konkrit agar keamanan informasi dapat terjaga, demi menjaga kredibilitas pemerintah pada era revolusi industri 4.0.

Skor Global Cyber Security Index (GCI) Indonesia oleh International Telecommunication Union (ITU), adalah 0,776 (base line 2018/2019). Target 2024 adalah 0,838.

Keamanan Informasi adalah Perlindungan data dan sistem informasi meliputi akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau perusakan. Keamanan Siber adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir- sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan siber.

Tiga dimensi pertahanan siber:

  1. Perlindungan. Setiap infrastruktur vital harus memenuhi standar keamanan siber tertentu;
  2. Pertahanan. Setiap serangan yang terjadi harus dihadapi dan ditangani untuk meminimalisasi kerugian; dan
  3. Pelumpuhan. Setiap pihak yang berpotensi atau melakukan serangan harus segera dilumpuhkan.

Penanganan Insiden Siber di Indonesia

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah memiliki skuad bernama CSIRT untuk menanganani insiden siber secara terkoordinasi dan terstruktur. Tugasnya meminimalisasi kerugian akibat dari pencurian informasi atau gangguan dari layanan; Menggunakan informasi yang didapat dalam penanganan insiden sebagai referensi perbaikan penanganan insiden; Mempersiapkan langkah hukum sebagai akibat dari insiden yang terjadi.

GULIH adalah Penanggulangan (Deteksi Secepat Mungkin, Diagnosa Seakurat Mungkin, Kendalikan Insiden Setepat Mungkin), dan Pemulihan (Cegah Insiden Selanjutnya, Pulihkan Layanan Terdampak, Kendalikan Dampak Seminimal Mungkin).

CSIRT Sektor Pemerintah (Gov-CSIRT Indonesia) dibentuk untuk kemandirian dan kesiapan menghadapi ancaman siber, berperan korsup kepada CSIRT Organisasi di Sektor Pemerintah dalam penanganan insiden siber. Para anggota CSIRT menangani insiden siber di instansi / wilayahnya dan hasilnya dilaporkan Gov-CSIRT.

Gov-CSIRT Indonesia memberikan layanan yang meliputi respon insiden dalam bentuk: triase insiden; koordinasi insiden; dan resolusi insiden. Disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk: cyber security drill test; workshop atau bimbingan teknis; dan asistensi pembentukan CSIRT sektor pemerintah.

Strategi BSSN Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia

Di tingkat teknis, melakukan penguatan keamanan dan ketahanan siber melalui ekstensifikasi CSIRT; Penguatan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber; Penyelesaian dan Pencegahan kejahatan siber; dan peningkatan kerja sama internasional bidang siber. Di tingkat strategi ada National Security Operation Center (NSOC), tingkat taktis ada Security Operation Center (SOC).

Pada RPJMN 2020-2024, BSSN menjadi pengampu proyek Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT bersinergi dengan Polri, Kemhan/ TNI, dan BIN meliputi pembentukan Organisasi CSIRT pada sektor IIKN dan Pemerintah, peluasan cakupan area NSOC, peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE pada K/L/D, penguatan National Data Center, pembangunan Kapasitas National CSIRT dan perangkat Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.

Pengaturan keamanan siber Indonesia masih memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam melindungi infrastruktur siber. Ruang siber perlu ditempatkan menjadi wilayah pertahanan penting negara. RUU tentang Pertahanan dan Ketahanan Siber, RUU Perlindungan Data Pribadi perlu segera dituntaskan.

Dengan CSIRT Organisasi, keamanan siber sektor pemerintah khususnya program digitalisasi e-government dan digitalisasi pelayanan publik aman dan mampu memberikan kepuasan kepada para stakeholders. Sinergitas yang kuat antara Gov-CSIRT dan instansi pemerintah dari Pusat sampai pemerintah Daerah adalah kunci keberhasilan CSIRT Sektor Pemerintah. Kesemuanya itu akan sangat baik dengan menempatkan keamanan siber nasional dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional dan disarankan pemerintah terus memodernisasi C4ISR system dan mengakuisisi satelit militer.

Pengamat Geo StrategicLembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LAPEKSI)*

Continue Reading

HOT TOPIC