Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Polri mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara transparan dan profesional. Puan juga mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun pembungkaman suara kritis masyarakat.
Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut Puan, aparat penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional dan independen dan tidak boleh menjadi alat kekuasaan pihak mana pun.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” kata Puan dalam pidatonya, sebagaimana dikutip Channel9.id dalam siaran langsung di kanal Youtube DPR RI, Selasa.
Puan juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian dalam menangani perkara tersebut. DPR, kata dia, mendukung pengusutan kasus penyadapan Presiden agar dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR akan terus menjalankan fungsi konstitusional untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat serta melindungi hak-hak masyarakat.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi, dan menyejahterakan rakyat,” tuturnya.
Adapun kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain Listyo, tiga perwira tinggi Polri yang juga ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim menduga para tersangka memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem penyadapan milik kepolisian atau Lawful Interceptions Management System (LIMS). tanpa prosedur dan kepentingan penegakan hukum yang sah. . Nomor tersebut diduga mencakup milik Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, politikus, jurnalis, aktivis, dan pengusaha.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bareskrim juga mendalami dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
Ketiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, sementara Slamet belum ditahan karena sakit pascastroke.
HT
