Connect with us

Nasional

Slot Hanya Diisi 50 Persen, DPR: Rugikan Guru Honorer

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyayangkan Kementerian PAN RB menutup pengajuan formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi 1 juta guru juta honorer. Sebab, jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) untuk diseleksi tersebut hanya di kisaran 500 ribu guru honorer.

Kondisi ini, lanjut Huda sangat merugikan para guru honorer. Mereka yang bertahun-tahun menunggu perbaikan nasib, harus kembali memendam harapan. Padahal di sisi lain kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dibuka.

“Para guru honorer ini sudah lama memendam keinginan agar segera diangkat sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Saat dibuka kesempatan ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena persoalan teknis. Ini tentu sangat disayangkan,” kata Huda, Selasa (23/2).

Baca juga: FSGI Desak Pemerintah Lindungi Guru Honorer 

“Kami sangat menyanyangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50% dari slot yang disediakan,” sambungnya.

Untuk diketahui, pengajuan usulan formasi untuk program 1 juta guru PPPK seharusnya sudah ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Namun demikian, karena formasi yang masuk masih belum mencapai target yang ditentukan, maka diundur sampai dengan akhir Januari ini.

Kendati demikian tetap saja slot formasi sebanyak 1 juta kursi belum juga terpenuhi. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Teguh Widjinarko memastikan jika Kemenpan RB tidak mungkin lagi memperpanjang masa pengajuan formasi PPPK untuk guru honorer.

Huda mengatakan, sejak awal telah mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menggenjot sosialisasi pembukaan satu juta formasi PPPK untuk guru honorer. Kendati demikian di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan keraguan dari pemerintah daerah sebagai otoritas yang berhak mengajukan formasi ke pemerintah pusat.

“Dari informasi yang masuk kepada kami, pemerintah daerah masih ragu terkait dengan skema penggajian untuk guru honorer jika mereka diangkat PPPK. Apakah benar-benar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau masih membebani keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi PPPK untuk guru honorer,” ujarnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

HUT Satpol PP dan Satlinmas, Momentum Perbaikan Kualitas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP ke-71 dan Satlinmas ke-59 Tahun 2021 mesti menjadi momentum perbaikan kualitas. Hal itu menjadi amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada saat memberikan sambutan dalam rangka syukuran HUT Satpol PP ke -71 dan Rapat Koordinasi Nasional Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/3/21).

“Saya tekankan betul, titip kepada rekan-rekan masalah kualitas ini, jangan berhenti untuk berlatih, baik berlatih tentang hal-hal attitude yang dasar seperti masalah sikap, penampilan yang bagus dan rapi, memiliki kemampuan profesional yang baik, tidak kasar seperti yang viral-viral itu,” kata Mendagri.

Membangun kualitas organisasi dan SDM sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari publik. Untuk itu, pengembangan diri perlu dilakukan melalui berbagai cara, misalnya saja dengan melakukan studi kasus.

“Latihan-latihan yang di luar, outdoor, lakukan juga yang indoor dalam bentuk case study, studi kasus dalam bentuk kelompok, itu harus rajin dilakukan, mungkin mingguan, itu akan membangun kualitas yang lebih baik, profesionalisme,” ujarnya.

Di samping itu, para pimpinan organisasi juga dipandang perlu untuk membangun kapasitas SDM. Pasalnya, kualitas SDM menjadi kunci dalam memperkuat organisasi.

“Para pimpinan harus punya konsep untuk memperkuat organisasi, memperkuat sarana prasarana, memperkuat kemampuan perorangan baik kuantitatif jumlah yang kurang, kemudian kualitatif, kualitas. Buat konsep untuk membesarkan organisasi baik lembaganya, sarana prasarana, kemampuan apa yang diperlukan,” beber Mendagri.

Satpol PP dan Satlinmas, selain menjadi mitra aparat keamanan, dan mengemban fungsi pelaksanaaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) juga memiliki peranan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karenanya, Mendagri juga menekankan agar pengetahuan dan kemampuan khusus perlu dikembangkan untuk mewujudkan organisasi yang berkualitas dan dipercayai publik.

 

Continue Reading

Nasional

Setahun Pandemi,  Perkembangan Grafik Menjadi Refleksi Kualitas Penanganan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia telah berlangsung genap setahun, sejak kasus pertama dilaporkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu. Masa awal pandemi, grafik perkembangan kasus aktif dan kematian di Indonesia menunjukkan peningkatan tajam.

Upaya percepatan penanganan oleh pemerintah, berupaya melandaikan grafiknya, hingga kini berangsur menurun. Sebaliknya, pada sisi kesembuhan grafiknya perlahan terus mengalami peningkatan. Dan dibandingkan dunia, rata-rata perkembangan Covid-19 di Indonesia lebih baik.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan perbandingan dengan melihat secara angka persentase. Metode persentase kasus untuk melihat perbandingan antara satu lingkup dengan lingkup lainnya, dalam hal ini Indonesia dengan tingkat dunia. Penggunaan persentase ini lebih baik, dikarenakan jika menggunakan angka absolut, tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan, mengingat ruang lingkupnya pun berbeda.

“Sebagai contoh, jumlah kasus di dunia tentunya akan selalu lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Karena kasus dunia terdiri dari berbagai kasus di seluruh negara-negara yang terdampak Covid-19, sedangkan kasus di Indonesia terdiri dari satu negara saja,” ia memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (2/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Secara rincian pada perkembangan kasus aktif di Indonesia, awalnya meningkat tajam, namun terus menunjukkan penurunan yang konsisten, bahkan cukup drastis hingga Oktober 2020. Dan sejak November 2020 hingga saat ini, trennya terlihat fluktuatif dan cenderung melandai, serta tidak setajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Dibandingkan kasus aktif dunia, pada Maret 2020 naik tajam, kemudian trennya melandai hingga awal Oktober 2020. Tren ini menunjukkan peningkatan selama Oktober dan cenderung kembali melandai hingga saat ini.

“Data per 1 Maret 2021, perbandingan kasus aktif di Indonesia sebesar 11,41% dan dunia 19,05%,” imbuhnya.

Sedikit berbeda dengan kasus aktif, kasus kematian di Indonesia cenderung fluktuatif meningkat sejak awal April 2020. Bulan-bulan selanjutnya, persentase kematian cenderung melandai. Pada kasus kematian dunia, juga meningkat tajam pada Maret – April 2020. Kemudian sejalan dengan Indonesia, trennya melandai hingga saat ini. Dan per 1 Maret 2021, persentase Indonesia sebesar 2,71%, dan dunia 2,22% dengan selisih 0,5%.

Lalu, pada kesembuhan di Indonesia, persentasenya menunjukkan kenaikan yang tajam hingga Agustus 2020, kemudian cenderung melandai meskipun terus menunjukkan peningkatan hingga saat ini. Sedangkan kesembuhan dunia sempat mengalami penurunan drastis selama Maret 2020, dan kemudian terus meningkat hingga saat ini. Per 1 Maret 2021, persentase kesembuhan di Indonesia sebesar 85,88%. Sedangkan di dunia sebesar 78,74%.

Melihat perkembangan ini menunjukkan, bahwa Indonesia memiliki persentase kasus aktif yang lebih rendah dari dunia, dan persentase kesembuhan yang lebih tinggi dari dunia.

“Ini adalah hal yang perlu terus dipertahankan, dan tentunya tidak hanya berpatokan pada persentase saja, namun bagaimana memastikan bahwa kasus aktif dapat ditekan hingga 0 kasus, dan tidak ada sama sekali,” lanjutnya.

Selain itu angka kematian di Indonesia yang lebih tinggi dari dunia, juga menjadi hal yang harus segera diperbaiki. Tidak hanya persentasenya saja, namun jumlah kematian di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 36 ribu orang, adalah hal yang tidak bisa ditoleransi.

Karena angka tersebut melambangkan nyawa yang penambahannya harus ditekan semaksimal mungkin hingga tidak ada kematian sama sekali. Untuk itu, kualitas penanganan adalah kunci menekan kasus aktif dan kematian, serta meningkatkan kesembuhan.

“Untuk itu, saya mohon kepada seluruh kepala daerah, mulai desa dan kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi untuk melakukan refleksi dari grafik ini dan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi seluruh lapisan masyarakat agar tercapai kualitas penananganan Covid-19 yang sebaik mungkin untuk menekan penularan,” pungkas Wiku.

 

Continue Reading

Nasional

IPW Minta Jokowi Tegur Kapolri Izinkan Piala Menpora Digelar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta.  Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Menpora dan Kapolri bersiap-siap bertanggungjawab, jika di even Piala Menpora muncul klaster baru Covid-19 yang menyebabkan korban menderita sakit dan meninggal dunia.

“Tanggungjawabnya, jika korban meninggal dunia, istri dan anak korban menjadi tanggungjawab Menpora dan Kapolri, termasuk pendidikannya. Selain itu, jika ada klub yang tidak mampu membayar gaji dan officialnya selama even, Menpora dan Kapolri harus bertanggungjawab membayar gaji mereka,” ujar Neta dalam keterangan tertulis yang diterima Channel9.id, Rabu 3 Maret 2021.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah mengecam keras Piala Menpora digelar karena khawatir menjadi klaster baru Covid 19.

Untuk itu, IPW mendesak Presiden Jokowi segera menegur Kapolri yang memberi izin Piala Menpora. Selain itu Pemda yang wilayahnya dijadikan lokasi Piala Menpora harus menolak pertandingan Piala Menpora digelar karena dikhawatirkan menjadi klaster baru Covid 19.

“Sebab itu Presiden Jokowi harus menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam pemberian izin Piala Menpora yang akan digelar 20 Maret sampai 25 April 2021 di empat kota, Malang, Solo, Bandung dan Sleman,” ujarnya.

Bagaimana pun even ini jelas-jelas akan menciptakan kerumunan kendati pertandingannya sendiri tidak ada penonton.

“Padahal, Presiden Jokowi secara tegas di akun twitternya tertanggal 16 Nopember 2020 menyebutkan aparat harus berani mengambil tindakan terhadap para pelanggar. Karena, keselamatan rakyat di tengah pandemi merupakan hukum yang tertinggi,” tandas Neta.

Menurut Neta, jika Kapolri benar-benar memberikan izin terhadap penyelenggaraan Piala Menpora, maka itu merupakan pembangkangan secara nyata terhadap Presiden Jokowi yang nyata-nyata berpedoman bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

“Jangan sampai perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan pemerintah dalam setahun untuk mengendalikan pandemi Covid 19 ini sia-sia. Mencegah kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru Covid-19, harus menjadi perhatian Kapolri, yang menjadi ujung tombak pemberian izin keramaian,” katanya.

Sebab setiap tim sepakbola di Piala Menpora minimal membawa 30 orang untuk menetap di kota penyelenggara dan akan bersinggungan dengan masyarakat setempat seperti karyawan hotel, panitia lokal dan juga pendukung klub. Sehingga, ada sekurang-kurangnya 50 orang yang saling bersinggungan.

“Padahal, kerumunan pada masa pandemi sangat beresiko untuk menularkan Covid-19. Sebab itu jika Piala Menpora tetap digelar, jika terjadi klaster baru Covid 19, Menpora dan Kapolri harus bertanggungjawab membiayai hidup keluarga korban yang tewas dan harus mundur dari jabatannya,” pungkas Neta.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC