Channel9.id-Jakarta. Mantan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar bersaksi dalam persidangan lanjutan dugaan suap ekspor benih lobster, dengan terdakwa Suharjito di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (3/3).

Dalam persidangan dia mengungkapkan tidak sejalan dengan Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Tidak pro ke masyarakat kecil menurut saya,” kata Zulficar dalam kesaksiannya.

Dia pun mengatakan Permen tersebut juga tidak berjalan sebagaimana mana mestinya, karena ada sejumlah hal teknis yang dilewatkan dalam perizinan perusahaan terkait ekspor benih lobster. “Kedua tata kelola tidak sepenuhnya dijalankan,” ujarnya.

Baca juga : Mantan Stafsus Edhy Prabowo: KKP Dapat Rp1.500 Per Ekor Benur

Zulficar pun menilai, Permen itu dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan KK.

“Ketiga saya khawatir komitmen antikorupsi integritas ini perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Karena sudah tidak sejalan lagi dan merasa Permen tersebut tidak berpihak kepada masyarakat, Zulfikar memilih mundur dari jabatannya Dirjen Perikanan Tangkap KKP.

“Sehingga saya memundurkan diri karena hati nurani, ”tandasnya.

Pada persidangan ini, selain Zulficar sejumlah saksi lain turut dihadirkan, di antaranya Lutpi G, Neti Herawati, Nini, Kasman, Yudi Surya Atmaja, Habrin Take, dan Siswadhi Pranoto. Mareka diduga memiliki informasi penting untuk mengusut tuntas perkara ini.

Dalam dakwaan, Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito, menyuap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebesar Rp2,1 miliar terkait izin ekspor benih Lobster di Kementerian KKP tahun 2020.

Uang suap yang diberikan kepada Edhy melalui beberapa perantara. Di antaranya dua staf khusus menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; kemudian Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR.

Uang suap itu, agar memuluskan perusahaan terdakwa agar dipercepat dalam persetujuan perizinan ekspor benih Lobster di Kementerian KP tahun 2020.

Adapun dalam dakwaan KPK, terdakwa Suharjito dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

IG

Channel9.id – Jakarta. Polsek Menteng Jakarta Pusat berhasil menangkap seorang pemuda geng motor berinisial R (22) yang telah membacok Aiptu Dwi Handoko. R saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan.

“Iya sudah kita tangkap pelakunya,” kata Kanit Reskrim Polsek Menteng, Kompol Gozali Luhulima, Rabu 3 Maret 2021.

Tersangka berhasil ditangkap dengan cara identifikasi pelat nomor motor miliknya. R ditangkap di kediamannya di kawasan Muara Baru.

Gozali menyatakan, R sempat beralasan jika sepeda motornya dipinjam oleh rekannya. Namun, R akhirnya mengakui sudah membacok anggota polisi.

“Pemilik motor bilang motornya dipinjam, sudah kita kejar, kita tangkap, akhirnya mengakui dia yang melukai. Kita konfrontir sama anggota bahwa dia orangnya yang melukai anggota,” kata Gozali.

Diketahui sebelumnya, seorang anggota Polsek Metro Menteng Aiptu Dwi Handoko dibacok oleh anggota geng motor. Akibatnya, Aiptu Dwi terluka pada bagian ibu jari dan saat ini menjalani perawatan.

Peristiwa itu terjadi saat Aiptu Dwi sedang berpatroli di sekitar lokasi rawan tawuran di Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Kapolsek Metro Menteng AKBP Iver Manossoh menjelaskan, kejadian bermula saat petugas Polsek Menteng bersama korban melakukan patroli malam.

Kemudian, petugas melakukan pembubaran kelompok bermotor berjumlah 25 kendaraan roda dua yang diduga akan terlibat tawuran.

Aiptu Dwi mendapatkan serangan dari salah satu anggota kelompok bermotor itu saat akan membubarkan.

Usai melukai petugas, para anggota kelompok bermotor itu melarikan diri, sedangkan polisi menyita sebilah celurit dari salah satu anggota bermotor itu.

Akibat serangan pelaku bersenjata tajam itu, Aiptu Dwi terluka pada bagian ibu jari dan saat ini menjalani perawatan.

HY

Channel9.id-Jakarta. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman meminta pihak Kejagung RI terutama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) memberikan perhatian serius terhadap Kasus dugaan korupsi di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) senilai Rp 79,4 miliar.

“Kami akan terus mendesak. Hal ini perlu dilakukan agar penyidik Kejagung lebih serius menuntaskan dugaan korupsi ini,” ujar Yusri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3).

Yusri juga menambahkan, Tim C Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung sebelumnya tak kunjung memberikan keterangan apapun atas pertanyaan awak media terkait sejauh mana perkembangan kasus yang telah dilaporkan LSM Putra Desa itu sejak 23 November 2020.

Padahal, menurut Yusri, laporan LSM Putra Desa tersebut sudah bisa dikategorikan cukup lengkap karena telah disertai sejumlah bukti-bukti pelanggaran hukum di Bekraf pada tahun anggaran 2018.

Bahkan, laporan itu juga sudah dilengkapi dengan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. “Kami berharap agar kasus ini tidak malah “masuk angin” di tengah jalan. Segera panggil pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi itu,” tukas dia.

Apalagi, Yusri menambahkan, semua pejabat di Kejagung seyogianya patuh dan taat terhadap 7 pesan penting terbaru Jaksa Agung Nomor 1 pada 17 Febuari 2021, khususnya terhadap kasus korupsi yang merugikan negara.

Terlebih lagi, tindak pidana korupsi bukan delik aduan, sehingga tim Kejagung harus serius menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan profesional yang peduli terhadap korupsi.

“Seharusnya Kejagung berterima kasih atas adanya peran masyarakat ini dengan bentuk serius dan cepat menindak lanjuti, bukan malah mengabaikannya,” tegas Yusri.

Sebelumnya, dugaan korupsi ini dilaporkan oleh LSM Putra Desa pada 23 November 2020 ke Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) serta Bareskrim Polri. Dalam keterangannya, Rabu (24/2/2021), Direktur Eksekutif LSM Putra Desa, R.J Armijaya menyebut telah melaporkan “RKK”, yang saat ini menjabat Inspektur Utama pada Kementerian Pariwisata.

Armijaya menambahkan, pihaknya juga mengantongi bukti-bukti dugaan keterlibatan oknum pejabat di Bekraf. Bahkan, ia menambahkan, bukti-bukti tambahan juga bisa diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bukti lengkap semua dari hasil audit BPK tahun 2018. Seharusnya itu sudah cukup untuk membongkar dugaan korupsi yang selama ini belum terungkap,” tambahnya.

Terpisah, politikus PDIP Arteria Dahlan ikut mendorong pihak Kejagung untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurut Arteria, JAM Intel Kejagung khususnya Kasubdit C tidak perlu ragu untuk memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terkait kasus itu. Termasuk oknum pejabat yang diduga menjadi penanggungjawab atas proyek dimaksud.

“Tanyakan saja bagaimana pelaksanaan kegiatan di Barekraf apakah ada penyimpangan. Kami pasti mendukung kerja-kerja baik dari Kejagung,” ujar Arteria.

IG