Channel9.id – Jakarta. Pengamat pertahanan Connie Rakuhadini Bakri meminta Kemhan untuk mengundang KPK mengusut dugaan adanya mafia modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Sebelumnya, Connie mengungkap dugaan adanya mafia alutsista yang disebutnya Mr. M, tidak lama setelah tenggelamnya KRI Nanggala-402 beberapa pekan lalu.
Connie menyatakan, adanya Mr. M juga diakui keberadaanya oleh tokoh antara lain Anggota DPR RI Komisi I M. Farhan, Mantan KaBAIS S. Ponto, dan Deputy V KSP Jaleswari Pramodawardhani.
“Maka menjadi tugas Kemhan bersama-sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr. M dimaksud – bukan tugas seorang akademisi atau intelektual,” kata Connie dalam rilis resmi, Senin 10 Mei 2021.
Connie menyatakan, bukan tugas dia sebagai seorang akademisi untuk mengungkap sosok Mr. M. Dia menyatakan, tugas dia untuk bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan atau Kemhan supaya dapat menindak oknum yang bermain-main dalam upaya modernisasi Alutsista.
“Mr M atau Mdmme M – Mr X atau Mdmme X, atau siapapun merupakan perkara mudah jika Kemhan RI dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID. Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan,” katanya.
Baca juga: Pemerintah Tambah Anggaran Alutsista Jadi Rp 75 Triliun Tahun Depan
Connie juga menyatakan, Good Governance memandatkan adanya transparansi dalam negara demokratis termasuk tranparansi anggaran pertahanan. Dia mengingatkan, kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan Alutsista.
“Tanpa adanya transparansi anggaran akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID semua hal bisa terjadi,” ujarnya.
Terkait industri pertahanan semu atau palsu, Connie menyatakan, sudah dikatakan sejak era Menhan terdahulu bahwa hal termudah untuk melakukannya adalah melalui audit teknologi yang ketat oleh K/L terkait bersama BPK kepada semua pelaku Inhan BUMN dan atau BUMS
“Hasil audit teknologi lah yang akan menjawab dan menunjukkan siapa dan apa saja BUMN dan BUMS yang termasuk dalam kelompok pelaku Pseudo Inhan sehingga diperlukan kemauan keras dan kemampuan KEMHAN untuk mewujudkan hal ini bersama K/L terkait terutama BPK,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan meminta isu mafia alutsista berinisial M yang sempat disinggung oleh Connie Rahakundini Bakri dilaporkan ke KPK dan Polri.
“Bila perlu laporkan tindakan yang bersangkutan ke KPK atau kepolisian. Jangan sampai sekedar menjadi rumor dan fitnah,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Selain soal sosok M, Dahnil melanjutkan pihaknya berharap Connie menyatakan soal industri pertahanan bayangan yang dikelola seorang jenderal di Kemhan.
“Termasuk yang dia sebut ada industri pertahanan bayangan, sebutkan saja Jenderal yang dia sebut-sebut bermain itu siapa,” kata Dahnil.
Dia menyayangkan pernyataan Connie yang sempat viral di sejumlah media itu. Connie disebutnya hanya melempar rumor namun tak membukanya secara utuh.
“Kasihan banyak jenderal yang baik-baik di Kemhan dan TNI yang menginginkan perubahan mendasar dan menguatkan pertahanan RI, namun menjadi korban tuduhan dan rumor yang disampaikan oleh Bu Connie,” kata Dahnil.
“Tradisi akademisi itu adalah jujur dan menyampaikan sesuatu didasari oleh fakta dan data bukan rumor apalagi fitnah. Akademisi bisa salah namun tak boleh berbohong,” kata Dahnil.
HY
