Channel9.id – Jakarta. Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mengomentari usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menginginkan agar setiap kampus membangun dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Irma menilai masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembentukan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) agar mereka menerima manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut.
“Kan targetnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, jadi yang harus didahulukan masyarakat. Jangan sampai masyarakat mau join bikin dapur kesulitan karena institusi ikutan bikin dapur,” kata Irma kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).
Anggota Komisi IX DPR itu mengaku tak masalah jika kampus ikut membangun dan mengelola SPPG. Namun, ia meminta agar pembentukan SPPG tersebut tak mengganggu proses belajar-mengajar di kampus.
“Soal BGN melibatkan kampus untuk ikut berpartisipasi membangun SPPG menurut saya tidak masalah sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar karena kan SPPG ini sifatnya bisnis,” kata Irma.
Di samping itu, Irma meminta BGN mengevaluasi terlebih dahulu SPPG yang tak sesuai standar. Ia menyoroti sejumlah SPPG yang bermasalah lantaran pekerja di dalamnya melakukan pelanggaran.
“Yang paling utama untuk saat ini BGN harus melakukan evaluasi dapur-dapur yang tidak sesuai standar dan SPPG yang nakal dalam penyediaan menu dan sudah berkali-kali ditegur harusnya ditutup,” ujar Irma.
“Selain itu, SDM BGN di tiap SPPG juga wajib dievaluasi jika SPPG tersebut koruptif,” tambahnya.
Irma lantas menyoroti pembukaan SPPG yang sudah ditutup oleh BGN saat ini. Ia ingin ada informasi yang jelas dan terukur mengenai hal itu.
“Menurut saya BGN harus clear dulu. Kan infonya pembukaan SPPG sudah ditutup, mengingat yang sedang berproses telah mencukupi kebutuhan SPPG di seluruh Indonesia. Lagi pula masih banyak masyarakat yang sudah membangun SPPG 100% sekarang bingung akibat keputusan rollback nasib mereka sekarang tidak menentu,” kata Irma.
“Dulu disuruh bikin dulu bangunannya nanti jika sudah 100% baru diproses, ada beberapa yang datang ke DPR mengadukan nasibnya karena sudah terlanjur membangun tapi bingung karena portal ditutup,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta perguruan tinggi membangun dan mengelola dapur SPPG secara mandiri untuk mendukung program MBG.
“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” kata Dadan dalam keterangan resmi di Makassar, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, satu unit SPPG membutuhkan dukungan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar. Untuk kebutuhan beras, satu SPPG memerlukan sekitar 8 hektare lahan sawah.
Sementara untuk kebutuhan pakan ternak dibutuhkan sekitar 19 hektare lahan jagung. Selain itu, kebutuhan telur harian untuk satu SPPG juga membutuhkan sekitar 3.700 hingga 4.000 ayam petelur.
“Kalau ingin telurnya dipasok sendiri, maka harus ada sekitar 3.700 sampai 4.000 ayam petelur untuk satu SPPG,” katanya.
HT
