Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merasa heran dengan masuknya biaya mengganti pagar Puskesmas dalam anggaran stunting. Bahkan, kegiatan stunting di pemerintah daerah bisa menembus 283 kegiatan.
“Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa), ganti pagar Puskesmas masuk dalam kategori stunting,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
Padahal, kata Sri Mulyani, angka Rp34 triliun untuk pemberian makanan bayi stunting masih sangat kecil. Namun, kegiatan ganti pagar di pemerintah daerah justru mencapai Rp77 triliun.
“Item yang betul-betul untuk bayi stunting, yaitu memberikan makanan dari bayi khas daerah hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil,” tuturnya.
Ia mengatakan sub kegiatan nomor dua paling menyedot anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi, yang anggarannya Rp240 miliar.
Ia pun mengaku sudah berbicara kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dan membahas betapa pentingnya mengatasi stunting.
“Kita mungkin ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas membenarkan adanya kejanggalan dalam anggaran yang diajukan kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, Suharso juga menyoroti soal anggaran yang menurutnya ‘lucu’ terkait revolusi mental.
Suharso bercerita, ketika pertama kali masuk Bappenas dan menguji aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) di kementeriannya, ia malah melihat ada biaya untuk perbaikan pagar Puskesmas dalam anggaran memberantas stunting.
“Demikian juga prioritas nasional yang terkait dengan revolusi mental, saya bilang ini lucu juga ini, coba di-zoom. Begitu di-zoom sampai paling bawah, saya lihat itu adalah membeli motor trail. Betul juga, mungkin untuk melakukan sosialisasi,” sindir Suharso.
Terlepas dari itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas turut menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberantas stunting. Bahkan, ia menegaskan pihaknya memangkas anggaran perjalanan dinas untuk membantu masalah stunting.
Anas mengatakan, dengan adanya program konsultasi daring dengan pemerintah daerah tanpa harus melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, Kementerian PANRB mengurangi 85 persen jumlah tamu.
Data tersebut dikumpulkan berdasarkan waktu pemberlakuan program konsultasi daring sejak Oktober 2022 hingga 9 Maret 2023.
“Lumayan perjalanan dinas gak datang banyak, biasanya setiap aturan baru penuh di kantor kami untuk menjamu sampai jamuan makan minumnya habis. Kita bisa hemat Rp75 miliar. Kalau kita bagi untuk stunting, itu bisa dapat untuk 14.700 bayi stunting yang membutuhkan perhatian dari kita semua,” ungkap Anas.
Jika dirincikan, sebanyak 14.700 bayi stunting tersebut akan mendapat bantuan gizi selama setahun, yakni Rp425 ribu per bulan atau Rp5,1 juta per balita dalam setahun. Angka tersebut diklaim sudah sesuai dengan standar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Alokasikan Anggaran untuk Stunting
Baca juga: Rapat Dengan Wapres Mendagri Bahas Peran Kemendagri Tangani Stunting
HT
