Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Joko Widodo meminta agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 difokuskan ke empat program besar, yaitu ketahanan pangan, sektor industri, pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi serta pendidikan dan kesehatan. “Prioritas ini yang akan kami dukung untuk penambahan belanja, yakni pertama dari sisi ketahanan pangan sebagai prioritas paling tinggi,” ujarnya, Selasa, 28 Juli 2020.
Sri Mulyani menjelaskan untuk ketahanan pangan, kementerian yang sudah dapat anggaran adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Anggaran itu untuk pembukaan lahan baru atau lahan yang sudah ada, semua bisa dilakukan oleh Kementan didukung juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata dia.
KKP dalam hal ini juga berfungsi mendukung ketahanan pangan karena pangan tidak hanya didapat dari tanaman tapi juga sumber daya kelautan dan perikanan. Menurut Sri Mulyani Presiden meminta fokus selain menciptakan ketahanan pangan tapi juga menumbuhkan kesempatan kerja. “Karena tujuan APBN 2021 bukan hanya mencapai pertumbuhan (growth) tapi juga pengurangan kemiskinan,” kata dia.
Sektor kedua adalah penguatan sektor industri melalui pusat-pusat kawasan industri baik kawasan yang akan direvitalisasi atau membuka baru kawasan. “Tujuannya untuk menarik capital inflow karena tujuannya Indonesia adalah untuk bisa menarik industri manufaktur dan investasi bisa berjalan maksimal sehingga menciptakan kesempatan kerja lebih banyak,” kata Sri Mulyani.
Sektor ketiga adalah infrastruktur dan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) karena dapat meningkatkan kemampuan produktivitas belanja negara. “Menkominfo mengatakan sudah punya program konektivitas untuk semua daerah terpencil,” ujar Sri Mulyani. Nantinya, semua puskesmas, desa, sekolah, madrasah dapat terkoneksi. “Di manapun orang itu berada di indonesia bisa tetap terkoneksi internet secara merata dan kuat.”
Sektor keempat adalah pendidikan dan kesehatan yang besaran anggarannya sudah ditetapkan oleh undang-undang. “Karena dengan defisit naik maka ada anggaran yang mandatory (wajib) yaitu 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan,” ujarnya.
Anggaran pendidikan, kata Sri Mulyani, harus digunakan untuk memperbaiki sistem karena tambahan dana cadangan pendidikan memberikan lebih dari Rp30 triliun dan kesehatan memberikan tambahan Rp9 triliun dari defisit ini.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan defisit dalam RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendukung pembiayaan program prioritas, termasuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Defisit tersebut lebih tinggi dibanding desain awal yang sudah disepakati dengan DPR yaitu 4,17 persen sehingga dengan dengan defisit 5,2 persen terhadap PDB pemerintah akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun
“Tambahan bantalan 1 persen dengan GDP itu dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang kami perkirakan akan memberikan dampak stabilitas terhadap Surat Berharga Negara (SBN),” kata Sri Mulyani.
Penerbitan SBN akan dilakukan, baik domestik maupun global, konvensional maupun syariah, retail maupun non-retail. “Dioptimalkan sehingga mendapatkan komposisi yang stabil,” ungkap Sri Mulyani.
