Channel9.id-Jakarta. Risfan Munir, Peneliti penguatan koordinasi kawasan Lokasi Prioritas (lokpri) perbatasan, mengatakan masalah kawasan perbatasan umumnya adalah isolasi, keterbelakangan, dan kemiskinan.
Keadaan ini yang menjadikan Lokpri yang, menurut Risfan, harus mendapatkan akses sarana prasana, peningkatan kualitas SDM, peningkatan social ekonomi dan air baku.
Selain itu, Risfan juga menjabarkan masalah kemampuan produksi pangan yang terbatas dan tidak adanya kelembagaan pemberdayaan ekonomi. ‘’Dengan teknologi sederhana, masyarakat harus memungut atau memetik,’’ ucap dia, sehingga menjadi ladang bagi tengkulak.
Kawasan Lokpri memiliki otoritas yang setara dengan kecamatan. Sehingga beberapa desa berada dibawah otoritasnya. Keberadaanya diatur dalam peraturan pemerintah no.17 tahun 2018 tentang kecamatan dan peraturan pemerintah no.8 tahun 2016 tentang perangkat desa.
Lokpri Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara yang jadi tempat riset Risfan memiliki masalah ekonomi seperti yang dijelaskan. Meski kini kondisinya cukup bagus, tambah dia, karena terhubung dengan tol Aceh.
Sebelumnya kawasan ini menghadapi masalah infrastuktur berupa erosi pantai yang beberapa bulan lagi sudah diperbaiki tiga bulan kemudian. Risfan kawasan ini sesuai untuk pengembangan ecomarine tourism dan kebudayaan Melayu. Pada 2006, pemkab Serdag Bedagai berupaya membangun namun terhenti lantaran pengalihan kewenangan ke provision dan Hankam.
Risfan juga menyoroti aspek kesetaraan gender dan inklusi social dalam pengembangan lokpri. Menurutnya, pengembangan mensyaratkan keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal. Peran perempuan banyak hadir di lokri Tanjung Beringin berupa Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN), Kelompok Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) eks program PNPM Mandiri.
Keterlibatan seperti ini dapat mendukung pengembangan program Pangan, Pariwisata, dan Budaya (Pataya). Bagi Risfan kesetaraan gender memiliki peran penting dalam pembangunan mentalitas warga dan etos kerja khususnya dalam upaya menjaga lingkungan bahkan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Selain itu, Risfan menekankan terjadinya koordinasi tingkat daerah atau lokal dalam pengembangan. Kendala pengembangan adalah kebutuhan pembangunan infrastuktur yang besaran biaya dan kewenangan ada di pada pemerintah atas (provinsi, kementrian). Selain itu, kendala pembangunan lahan yang kewenangannya ada di pemerintahan pusat.
Terobosan yang saat ini ditempuh oleh Pemkab Serdang Bedagai adalah kerjasama dengan Kemhan, Upt perhubungan lautbdalam pengambangan dermaga dan pelabuhan, dan mengajukan permohonan dukungan dari Kementerian PUPR untuk perumahan dan Kementerian LHK untuk penggunaan lahan perhutanan sosial.
Risfan melaporkan bahwa pemerintah daerah BPPD berusaha untuk menerapkan pendekatan koordinasi berbasis kawasan, sayangnya butuh penguatan.
Risfan menjabarkan, BPPD telah menampung usulan kabupaten perbatasan untuk dibahas dalam forum koordinasi, meneruskan ke Bappeda provinsi dan OPD untuk memproses hal-hal yang dapat dibiayai provinsi, dan meneruskan ke BNPP usulan untuk pembiayaan pemerintah nasional.
Risfan menambahkan bahwa tujuan kajian lokri adalah mendapatkan gambaran potensi kawasan tersebut.
Analisis pesoalan dalam efektivitas pengelolaan kawasan lokri menyakut efektivitas program dari stakeholder ke Lokri. Menurut dia, dengan memberi saran kinerja, koordinasi pelaksanaan, dan pengendalian tingakatan lokri dapat ditingkatkan.
Risfan menutup penjabarannya mengenai lokri dengan memberikan rekomendasi kebijakan yakni, melanjutkan upaya mencari dukungan dalam mengatasi isolasi daerah. Kawasan Serdang Bedagai harus mengusahakan dukungan untuk membangun dermaga, bangunan penahan ombak dan pengerukan muara sungai. Proses in harus dijalankan secara pro-aktif sambil mendorong kerja sama antar desa di lokpri.
Sementara dalam aspek kelembagaan, Risfan mengatakan bahwa koordinasi lebih intensif harus dibangun antara BPPD, Bappeda, OPD-OPD terkait, Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat. Koordinasi harus beriringan dengan penguatan kapasitas terutama dengan lembaga yang berperan dalam koordinasi seperti BPPD dan kecamatan.
Poin terakhir rekomendasi dari Risfan adalah pengembangan pendidikan kejuruan atua vokasi sesuai dengan kegiatan produksi unggulan kawasan. Menurut dia, SDM generasi muda setempat harus dapat berperan aktif sampai menikmati hasil pembangunan kawasan lokri dan sekitarnya.
VRU
