Connect with us

Hot Topic

Survei ISNU DKI Jakarta: Mayoritas Orang Tua Murid Tidak Setuju Pembelajaran Tatap Muka

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (PW ISNU) DKI Jakarta melalui Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan, sebanyak 52% orang tua peserta didik tidak setuju pembelajaran tatap muka (PTM) pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 yang dimulai pada Januari 2021.

“Dan 48% setuju dilakukan pembelajaran tatap muka. Artinya walaupun selisih sedikit, namun ketidaksetujuan orangtua untuk pembelajaran tatap muka lebih besar dari yang setuju. Ini berarti orangtua masih banyak menghendaki belajar dari rumah (BDR),” kata Ketua bidang Pendidikan dan Kebudayaan PW ISNU DKI Jakarta, Dr. Uswadin, M.Pd, Minggu 3 Januari 2021.

Uswadin menjelaskan, hal itu merupakan hasil dari survei terkait kesiapan orangtua dalam PTM pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 yang dimulai pada Januari 2021. Survei itu dilakukan selama satu pekan dari 28 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021.

“Sasaran survei adalah orangtua siswa dari KB-TK sampai SMA dan orangtua mahasiswa. Survei difokuskan kepada orangtua siswa dan orangtua mahasiswa di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia yang mengikuti survey ini. Mengingat survei ini bersifat terbuka, sehingga tidak menutup kemungkinan orangtua di luar Jakarta turut serta mengikuti survei ini,” kata Uswadin.

Jumlah responden yang masuk adalah sebanyak 1.327 responden dengan 64,1% berasal dari DKI Jakarta, 6,9% berasal dari Bodetabek dan daerah lainnya 29% berasal dari daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Papua.

Adapun data orang tua berdasarkan latar belakang pendidikan siswa atau mahasiswa putra-putrinya adalah dari orangtua SMP/MTs sebanyak 737 responden, orangtua SD/ Madrasah sebanyak 562 responden, orangtua SMA/SMK sebanyak 173 responden, orangtua KB-TK sebanyak 47 responden dan orangtua mahasiswa sebanyak 44 responden.

Uswadin menjelaskan, ada lima alasan utama yang dikemukakan orangtua terkait ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Pertama, pandemi masih belum turun sehingga khawatir anak terdampak atau tertular Covid (72,6%). Kedua, Guru/dosen atau orangtua lain belum tentu bersih dari Covid-19 (33,4%). Ketiga perjalanan ke sekolah/ kampus atau sebaliknya masih khawatir keamanan kesehatannya (26,8%).

“Keempat, Sekolah/ kampus belum maksimal menyiapkan standar-standar sesuai protokol kesehatan (18,85), terakhir keterbatasan pelindung muka/ face shield dan masker yang dimiliki orangtua (11%),” ujar Uwadin.

Sedangkan alasan-alasan orangtua yang menghendaki dilaksanakan Pembelajaran Tatap Muka adalah Pembelajaran di rumah kurang maksimal (60,2%), anak tidak fokus belajar dan cenderung bermain (44,3%), dan anak-anak sudah mulai bosan belajar di rumah (40,7%).

“Anak-anak dengan menggunakan protokol kesehatan akan terhindar dari Covid-19 (27,6%) dan Anak-anak kurang disiplin dan sering tidak mengerjakan tugas (25,6%),” katanya.

Berdasarkan hasil survei tersebut, PW ISNU DKI Jakarta merekomendasikan supaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah lainnya tetap melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR) sampai pandemi Covid-19 dinayatakan melandai dan aman.

“Apalagi pasca libur semester dan libur akhir tahun banyak pergerakan masyarakat yang ke luar masuk dari dan ke daerah untuk memanfaatkan liburan yang bisa jadi selama perjalanan tersebut secara sadar atau tidak sadar terimbas corona,” kata Uswadin.

Dengan penundaan Pembelajaran Tatap Muka ini diharapkan keamanan dan keselamatan warga belajar terjamin dan tidak menimbulkan klaster baru, yaitu klaster sekolah.

“Karena sebagaimana dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa prinsip utama adalah Kesehatan dan Keselamatan anak serta bertumbuhkembangnya mental dan fisik anak secara baik,” pungkasnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Korupsi Bansos, KPK Mensinyalir Ada Arahan Khusus Juliari Batubara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga  tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) memberi arahan khusus untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Maka dari itu, KPK pun memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wahyono (AW) untuk mendalaminya.

Adi menjadi saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Adi juga salah satu tersangka kasus tersebut.

“Adi Wahyono, PPK pada proyek bansos Tahun Anggaran 2020, masih terus didalami terkait dengan jabatan saksi selaku PPK serta adanya dugaan arahan khusus dari tersangka JPB dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (17/1).

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara  

Selain Adi, KPK pada Jumat (15/1) juga telah memeriksa dua saksi lainnya untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan, yakni Manajer PT Pertani Muslih dan Ivo Wongkaren dari unsur swasta. Saksi Muslih, kata Ali, didalami keterangannya terkait adanya kerja sama dalam proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 pada Kemensos.

“Serta digali juga mengenai besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerja sama tersebut dan berapa nilai anggaran yang dibayarkan ke oleh Pertani ke PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini,” ucap dia.

PT Mandala Hamonangan Sude merupakan salah satu rekanan penyedia bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Sedangkan saksi Ivo Wongkaren, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi bansos pada wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos serta teknis pembayaran atas kerja sama tersebut.

Selain Juliari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HS) masing-masing dari pihak swasta. Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari “fee” pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Tembus 900 Ribu, Kasus Baru Corona Bertambah 11.287

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 di tanah air masih terus tinggi. Pada akhir pekan ini, jumlah kasus Covid-19 bertambah 11.287, Minggu (17/01). Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 menjadi 907.929.

Tercatat penambahan 220 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona. Dengan penambahan tersebut, pasien meninggal akibat corona total menjadi 25.987 orang.

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 9.102 orang, sehingga jumlah penderita yang sembuh mencapai 736.460 orang. Mereka dinyatakan sembuh setelah mendapatkan hasil dua kali negatif dalam pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: Dekati 900 Ribu, Kasus Baru Covid-19 Tambah 14.224 

Sementara itu, jumlah kasus aktif Covid-19 saat ini tercatat 145.482 orang  setelah bertambah 1.965.

Penambahan jumlah 11.287 kasus baru Covid-19 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 46.138 spesimen dalam sehari. Dalam jangka waktu yang sama, ada 34.270 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 8.315.839 spesimen terhadap 5.555.328 orang yang diambil sampelnya.

Continue Reading

Hot Topic

Komnas HAM: Sebelum Tewas, Laskar FPI Tertawa Karena Mengakali Polisi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menceritakan tragedi berdarah di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam laskar FPI pengawal khusus Rizieq Shihab.

Ahmad mengatakan, enam laskar FPI yang tewas sempat tertawa karena berhasil mengelabui aparat polisi yang melakukan penguntitan di jalan tol.

Menurutnya, fakta itu terungkap dari hasil rekaman suara atau voice note percakapan enam laskar khusus pengawal Habib Rizieq.

“Mereka tertawa-tawa bahwa mereka sudah bisa mengakali polisi,” kata Damanik dalam diskusi bertajuk ‘Di Balik Serangan Balik Laskar FPI dan Blokir Rekening’, pada Minggu (17/1/2021).

Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, penambakan itu terjadi karena enam laskar FPI memprovokasi anggota polisi.

Dari rekaman suara itu diketahui pula enam laskar pengawal Habib Rizieq mencoba melakukan provokasi yakni berupaya menabrak kendaraan milik anggota polisi.

“Setelah itu baru ada tembakan-tembakan itu yang menyebabkan dua orang tewas,” ujar Damanik.

Damanik juga menyebut kasus kematian dua laskar pengawal Habib Rizieq ini Komnas HAM tidak mengategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Sebab, kematian itu dipicu adanya tembak menembak antara kedua belah pihak.

Baca juga: Polisi Usut Senpi Laskar Pengawal Rizieq Shihab

“Polisi tentu punya diskresi untuk melakukan tindakan seperti itu karena ada pihak lain yang melakukan provokasi dan tembakan,” jelasnya.

Sementara, kematian empat laskar pengawal Habib Rizieq lainnya Komnas HAM mengategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Pasalnya, keempat laskar tersebut tewas tertembak tatkala sudah berada di tangan anggota polisi.

“Argumen dari polisi adalah melakukan perlawanan, (laskar) mencekik (anggota polisi), kemudian ada satu yang mencoba merebut senjata. Disitulah akhirnya menembak orang-orang itu di daerah-daerah tertentu, kami menyimpulkan ini mengindikasikan unlawful killing. Karena itu kita mendorong ada proses peradilan pidana,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC