Connect with us

Hukum

Syahmirwan, Terdakwa Jiwasraya Ungkap Kejanggalan Proses Pemeriksaan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasaraya (Persero) dinilai janggal. Dugaan kejanggalan itu diungkap oleh salah satu terdakwa, Syahmirwan dalam nota pembelaan atau pledoinya.

“Jika kita cermati keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini sejak awal dari mulai penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Agung RI hingga pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini, kita tidak bisa ingkari bahwa banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan terutama terkait  tekhnis pengungkapan fakta yang tampak sengaja ditutup-tutupi atau sengaja tidak diungkapkan untuk mencapai target tertentu,” demikian isi pledoi eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya (PT AJS) itu yang dibacakan dalam persidangan, Selasa (29/09).

Salah satu kejanggalan itu menurut Syahmirwan adalah tidak diperiksanya pemegang saham Asuransi Jiwasraya atau pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam perkara ini bertindak sebagai pelapor. Padahal, keterangan keterangan pemegang saham tunggal itu di penyelidikan dan penyidikan sangat penting untuk mengetahui peristiwa materiel yang sebenarnya dalam perkara ini.

Misalkan, lanjut Syahmirwan, terkait adanya arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham kepada direksi AJS periode 2008-2018. Saat itu pemegang saham meminta agar AJS harus tetap berjalan (going concern) kendati tengah dibelit problem insolvent neraca keuangan perseroan tercatat minus Rp6,7 triliun.

Kondisi insolvent itu tampak pada awal 2008 atau ketika Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo ditunjuk sebagai direksi baru.

“Namun tidak ada satupun dari pihak pemegang saham (Kementerian BUMN) yang diperiksa dan dimintakan keterangan dalam perkara ini dan hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada kesengajaan untuk mengabaikan dan menyembunyikan fakta tentang kebijakan pemerintah (pemegang saham) terkait kondisi insolvent PT AJS (Persero),” demikian tertulis dalam pledoi itu.

Baca juga: Mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Dituntut 20 Tahun Penjara

Kementerian BUMN, sebut Syahmirwan, juga harusnya dimintai keterangan terkait Laporan Keuangan serta Laporan Tahunan PT AJS pada 2018 dan 2017, serta terkait jumlah deviden yang sudah diterima pemerintah selaku pemegang saham.

Nota pembelaan Syahmirwan juga menyebutkan kejanggalan lain yakni tidak dihadirkannya dua direksi AJS lain, De Yong Adrian selaku Direktur Pemasaran dan Indra Cataria Situmeang selaku Direktur Tekhnik. Padahal, dua eks direksi AJS untuk periode 2008 – 2018 itu telah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.

Hal itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriskaan (BAP) sebagaimana terdapat dalam Berkas Perkara.

“Namun Penuntut Umum tidak menghadirkan mereka sebagai saksi untuk diperiksa dalam perkara ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut hemat kami ini sungguh aneh “bin ajaib” karena keberadaan mereka sebagai saksi di persidangan ini penting dan  sangat diperlukan guna mengetahui apakah Keputusan Direksi PT AJS (Pesero)  sudah diambil secara collective collegial sesuai Anggaran Dasar PT AJS (Persero), apakah rapat Komite Investasi benar-benar ada atau hanya formalitas, apakah benar mereka tidak mengetahui keberadaan Joko Hartono Tirto, Heru Hidayat, dan Benny Tjokro Saputro terkait investasi PT AJS (Pesero ) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,” begitu bagian lain pledoi Syahmirwan.

Dengan ketidakhadiran dua eks direksi itu, Syahmirwan dalam pledoinya menyebut hal-hal yang menjadi pertanyaan tersebut akan tetap menjadi sesuatu yang tidak jelas (obscuur) secara materiel dalam perkara ini.

“Hal ini menimbulkan dugaan tentang adanya kepentingan Penuntut Umum untuk menyembunyikan fakta berkaitan dakwaannya, patut diduga bahwa dengan tidak menghadirkan kedua Direktur tersebut maka ada fakta materill yang justru melemahkan dakwaan Penuntut Umum dapat disembunyikan sehingga dengan demikian kepentingan dan target Pihak Kejaksaan bisa tercapai, kami berharap agar atas nama apapun kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan jika ingin menemukan keadilan dan kebenaran yang hakiki,” tutupnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Seorang Ustadz Ditusuk Saat Ceramah, Pelaku Pecatan Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ustaz Muhammad Zaid Maulana mengalami penusukan ketika sedang ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al Husna Kandang Blang Mandiri, Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, Kamis (29/10). Ustadz Muhammad Zaid ditusuk oleh seorang berinisial MA.

Polres Aceh Tenggara pun sudah berhasil menangkap MA. MA ditangkap di Desa Kandang Blang, Kecamatan Lawe Bulan.

Kapolres Aceh Tenggara AKBP Wanito Eko Sulistyo menjelaskan kronologi kasus tersebut. Awalnya MA masuk ke dalam masjid melalui jendela. Kemudian, MA langsung menyergap dan memegang kepala Ustadz Zaid Maulana yang sedang menyampaikan ceramahnya.

Pelaku pun langsung nekat menusukkan pisau ke tubuh korban. Kejadian berlangsung sekitar pukul 21.30 WIB.

Saat mendapat penyerangan dari pelaku, korban sempat menghindar dan hanya mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri karena terkena senjata tajam pelaku.

“Korban sempat menyelamatkan diri dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Nurul Hasanah untuk pengobatan,” katanya, Jumat (30/10).

Sedangkan Polisi sudah mengamankan pelaku sekitar satu jam pasca kejadian.

Pelaku sendiri merupakan pecatan polisi. Dia dipecat 3 tahun lalu karena desersi. Sebelumnya dia berdinas pada Polres Aceh Tenggara.

“Dipecat karena tidak masuk dinas tahun 2017,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hukum

Terungkap, Habib Bahar Jadi Tersangka Karena Menganiaya Sopir Online

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Meski masih di penjara, secara mengejutkan Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka gara-gara kasus lain yang serupa yakni soal penganiayaan terhadap sopir taksi online.

Kronologi bertumpuknya hukuman kepadanya itu, berawal dari laporan seorang sopir taksi online yang mengaku dianiaya Habib Bahar.

Habib Bahar kemudian menjadi tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP/60/IX/2018/JBR/Resta Bgr/Sek Tansa pada 4 September 2018 dengan pelapor Andriansyah.

Mendengar kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Habib Bahar seketika mengamuk di dalam penjara dan merobek surat penetapan tersangka yang ia terima.
Kuasa Hukum Habib Bahar Bin Smith, Aziz Yanuar membenarkan penetapan itu.

“Iya benar, Habib jadi tersangka lagi. Itu kejadian di Bogor waktu itu udah lama tahun 2018,” katanya (29/10) dikutip Suara.com.

Menurut dia, kasus ini kesalapahaman. “Bukan (kasus yang lama), lain lagi. Jadi kalau ini permasalahan salah paham saja, dan itu aneh karena pelapornya itu sama kuasa hukumnya sudah dicabut laporan, dan sudah damai sama kita sama Habib Bahar juga,” jelasnya.

Habib Bahar bin Smith sendiri saat ini masih mendekam di penjara setelah divonis 3 tahun bui akibat menganiaya dua pemuda di Ponpes Tajul Alawiyin, Bogor pada tahun 2019 silam.

Sebelumnya, Bahar bin Smith dikenal sebagai ulama dan pendakwah dengan deretan kontroversi. Penasaran dengan sosoknya? Berikut ini profil Bahar Smith lengkap dengan deretan kontroversi Habib Bahar.

Bahar bin Smith adalah seorang ulama dan pendakwah yang lahir di Manado, 23 Juli 1985. Bahar berasal dari keluarga keturunan Arab Hadhrami golongan Alawiyyah bermarga Aal bin Sumaith.

Pemilik nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith ini merupakan anak pertama dari enam bersaudara pasangan alm. Sayyid Ali bin Alwi bin Smith dan Isnawati Ali.
Pada 2009 lalu, Bahar menikahi Fadlun Faisal Balghaits yang merupakan seorang Syarifah bermarga Aal Balghaits. Dari pernikahannya ini, Bahar dan Fadlun dikaruniai empat orang anak.

Pada 2007, Bahar bin Smith mendirikan Majelis Pembela Rasulullah yang berkantor pusat di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bersama dengan anggota organisasi pimpinannya ini, Bahar sering melakukan razia dan penutupan paksa sejumlah tempat hiburan di Jakarta.

Selain Majelis Pembela Rasulullah, Bahar bin Smith juga merupakan pendiri Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin. Tak hanya itu, Bahar juga dekat dengan sejumlah ormas Muslim lainnya.

Hal ini terlihat dalam setiap dakwahnya, Bahar selalu didampingi Laskar Pembela Islam, Front Pembela Islam, maupun Barisan Ansor Serbaguna.
Habib Bahar bin Smith juga memicu kontroversi dari ceramah yang ia bawakan dalam beberapa kesempatan.

Salah satu ceramah kontroversial Bahar terjadi pada 2018 lalu. Dalam ceramah viral tersebut, Bahar berkata bahwa Jokowi merupakan pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat.

Ia bahkan menuduh Jokowi sebagai pemimpin yang hanya menyejahterakan kaum non-Muslim, orang Tionghoa-Indonesia, dan perusahaan asing. Pernyataan kontroversial ini lantas mendapat kecaman dari tim kampanye Jokowi-Ma’ruf.

Kontroversi Bahar bin Smith selanjutnya adalah tuduhan atas penganiayaan dua remaja yang menjadi sorotan pada akhir 2018 lalu. Tuduhan tersebut dilengkapi dengan bukti rekaman video yang diunggah ke Youtube.

Atas tindakannya tersebut, Bahar dijatuhi pasal berlapis dan divonis hukuman tiga tahun penjara.

IG

Continue Reading

Hot Topic

KPK Berhasil Ringkus Buron Penyuap Eks Petinggi MA

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, telah menangkap Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) yang sebelumnya telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020 dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

“Benar, penyidik KPK hari ini berhasil menangkap DPO KPK atas nama tersangka HSO dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan suap pengurusan perkara MA Tahun 2011-2016,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

QqSaat ini, kata Ali, tersangka Hiendra sudah berada di Gedung KPK dan masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.

“Info lengkapnya akan disampaikan dalam konferensi pers malam ini sekitar pukul 18.30 WIB,” ujar Ali.

Sebelumnya, Hiendra bersama mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah dimasukkan dalam status DPO.

Nurhadi dan menantunya telah terlebih dahulu ditangkap tim KPK di salah satu kediaman di Jakarta Selatan, Senin (1/6).
KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka pada 16 Desember 2019.

Untuk Nurhadi dan menantunya saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Keduanya didakwa menerima suap Rp45,726 miliar dari Hiendra terkait pengurusan dua gugatan hukum.

Selain itu, keduanya juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp37,287 miliar pada periode 2014-2017.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC