Channel9.id – Jakarta. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) sebesar Rp 595 miliar tidak bijak untuk digunakan. Mengingat, POP sendiri menuai protes dari masyarakat.
Menurut Huda, anggaran sebesar itu lebih baik dianggarkan untuk mensubsidi pembelian kuota dan gawai. Tujuannya mendukung siswa yang tidak mampu dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Kalau tetap dipaksakan, meski ada aspirasi mendingan dicancel seluruhnya. Namun kelihatannya Mendikbud ingin tetap melaksanakan ini,” kata Huda dalam diskusi ‘Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia’, Kamis (30/7).
“Menurut saya dikasih 100 miliar juga sudah cukup bagus, selebihnya kurang lebih sekitar Rp 495 miliar mendingan dipakai untuk mensubsidi kuota dan pembelian smartphone, untuk anak-anak peserta didik di daerah-daerah yang mengalami kesulitan menyangkut soal ini,” lanjutnya.
Huda menjelaskan, POP sebetulnya didesain dalam situasi normal, bukan darurat pandemi Covid-19. Sehingga alokasinya berbeda dengan kondisi normal, termasuk anggaran yang Rp 595 miliar tersebut.
Di samping itu, Komisi X DPR sejak awal mengingatkan supaya tidak terjadi kontradiktif antara gagasan dan operasional terkait siapa dan organisasi apa saja yang lolos kriteria POP tersebut.
“Bagaimana juga POP itu memperlakukan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki ribuan satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA itu tidak disamakan dengan yang tidak memiliki satuan pendidikan,” katanya.
Huda pun meminta Nadiem Makarim menunda POP, lantaran sudah kehilangan legitimasi dengan tidak terlibatnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI.
Menurut Huda Kemendikbud saat ini harus lebih fokus pada PJJ yang sulit. Komisi X DPR pun akan mengundang Nadiem untuk mengevaluasi komprehensif masalah POP tersebut.
“Kami minta apapun keputusannya soal POP itu harus mendapat persetujuan DPR RI dan diterima publik,” pungkasnya.
(HY)
