Hot Topic Hukum

MK Abaikan Permintaan PDIP di Sidang Gugatan Sistem Pemilu

Channel9.id – Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keterangan fraksi PDI-P yang mendadak dibacakan di sela penyampaian pandangan DPR RI dalam sidang pemeriksaan gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka. Awalnya, pada sidang pleno yang digelar pada 26 Januari 2023 lalu, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan meminta majelis hakim MK mengabulkan uji materil UU […]

Hot Topic Hukum

MK Putuskan Nasib Sistem Pemilu Terbuka Hari Ini!

Channel9.id – Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan memutus sidang perkara gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait sistem proporsional terbuka pada Kamis (15/6/2023) pagi. Dikutip dari situs resmi MK, sidang pengucapan putusan ini dijadwalkan berlangsung di lantai 2 Gedung MK, Jakarta. “Yap (sidang putusan hari ini), mulai 9.30 […]

Politik

8 Fraksi DPR Ancam Cabut Wewenang MK Jika Sistem Pemilu Diubah

Channel9.id – Jakarta. Delapan Fraksi di DPR RI menolak jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk merubah sistem Pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup atau coblos gambar partai. Kabar keputusan MK tersebut sebelumnya diungkapkan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana beberapa waktu lalu. Menanggapi isu tersebut, delapan fraksi parpol parlemen melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta […]

Hot Topic Hukum

Soal Rumor MK Ubah Sistem Pemilu, Jimly Asshiddiqie: Denny Indrayana Pantas Disanksi

Channel9.id – Jakarta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menanggapi soal rumor yang disampaikan Denny Indrayana bahwa MK akan memutuskan untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup dalam pemilu legislatif. Ia menilai, Denny Indrayana sebagai penyebar rumor itu, layak dijatuhi sanksi. “Seharusnya orang luar tidak membuat konklusi sebelum perkara tuntas disidang. Rumor bukan fakta,” […]

Politik

MK Diduga Bakal Sahkan Sistem Proporsional Tertutup, Denny Indrayana: Kembali ke Zaman Orba

Channel9.id – Jakarta. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang juga seorang advokat, Denny Indrayana, mengaku dirinya mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Ia mengatakan, putusan tersebut diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK. “Pagi ini saya mendapatkan […]

Hot Topic Hukum

MK Keluar Jalur, SETARA: Putusan Uji Materi UU KPK Timbulkan Preseden Terburuk

Channel9.id – Jakarta. SETARA Institute menegaskan bahwa putusan MK atas uji materi UU KPK terkait usia calon dan masa jabatan pimpinan KPK, menimbulkan preseden konstitusional terburuk dalam kehidupan bernegara. Disamping itu, menurut Sayyidatul Insiyah, Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute, putusan MK atas uji materi UU KPK terkait usia calon dan masa jabatan pimpinan KPK, […]

Hot Topic Hukum

Sah! Ipar Jokowi, Anwar Usman Jadi Ketua MK Lagi, Begini Profilnya

Channel9.id – Jakarta. Anwar Usman resmi terpilih kembali sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia akan memimpin MK dalam periode 2023-2028. Keputusan itu disepakati melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi pada Rabu (15/3/2023). “Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi […]

Politik

Ramai-Ramai Ancam Demo, Kalau MK Setujui Sistem Proporsional Tertutup

Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan buka suara terkait gugatan Undang-Undang Pemilu menjadi sistem proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia bahkan menyebut akan ada massa sebanyak 5.000 Massa untuk melakukan protes jika MK menyetujui usulan sistem proporsional tertutup itu. “Terbuka! Saya nanti pemerintah usul terbuka. DPR terbuka. Apalagi parpol […]

Hot Topic Hukum

MK Tolak Gugatan Nikah Beda Agama

Channel9.id – Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan beda agama. Penolakan ini didasarkan karena gugatan dinilai tidak beralasan menurut hukum. “Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar Selasa 31 […]