Connect with us

Hot Topic

Tak Ingin Pemaksaan Pemakaian Jilbab Terulang, Kemendikbud Akan Buat Hotline

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim menyesalkan tindakan pemaksaan siswi nonmuslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Nadiem menegaskan intoleransi di satuan pendidikan tak boleh terjadi lagi.

Sebagai tindakan konstruktif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan segera mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline (saluran siaga) pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.

“Dan pasal 4 ayat 1 UU nomor 20 tahun 1973 tentang sistem pendidikan nasional. Bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” kata Nadiem Seperti dilansir dalam video yang diunggah akun Instagram @kemdikbud.ri, dikutip Minggu (24/1).

Nadiem meminta agar pelaku yang terbukti melanggar intoleransi ini diberi sanksi tegas. Menurutnya, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca juga: Minta Maaf Paksa Siswi Nonmuslim Berjilbab, Komnas HAM: Tidak Berhenti di Situ 

Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

“Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).

Menurutnya, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.

“Dinas Pendidikan harus memastikan kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,” tuturnya.

Kemendikbud juga terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.

Kemendikbud berharap, seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan, dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin.

“Harapannya tidak terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan. Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat dihentikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Sumbar, Adib Alfikri mengatakan, pihaknya akan mengusut tuntas persoalan ini sesuai aturan yang berlaku.

Adib menegaskan, tidak ada aturan bahwa siswi SMK atau pun SMA wajib memakai jilbab. Aturan ini berlaku setelah SMA sederajat berada di bawah naungan Disdik Sumbar.

“Yang perlu ditegaskan, tidak ada pemaksaan dan tidak ada aturan yang mengatur untuk itu dan semua kita mengacu pada peraturan dari kementerian,” katanya memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (22/1) malam.

Pihaknya juga mengaku telah menurunkan tim untuk menyelidiki dan mengumpulkan data soal kasus di SMKN 2 Padang.

“Jika nanti dalam laporan tim ada temuan yang terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dan itu tidak sesuai dengan aturan, tentu kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jokowi: Percepat Vaksinasi Massal di Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi ini sangatlah jelas, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Prioritas pemerintah sejak awal pandemi sudah sangat jelas: keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah yang utama. Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) dan masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” ujarnya dalam pernyataan yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, (04/03).

Baca juga: Jokowi: Kita Ingin Mempercepat Proses Vaksinasi

Terkait vaksin Covid-19, Jokowi menyebut Indonesia cukup beruntung karena berkat pendekatan-pendekatan yang dilakukan sejak jauh hari kepada beberapa perusahaan farmasi global yang memproduksi vaksin Covid-19, stok vaksin bagi masyarakat Indonesia dipastikan akan terpenuhi.

“Hingga kini kita telah memiliki 38 juta dosis vaksin Covid-19, (dengan rincian) 3 juta dosis vaksin jadi dan 35 juta bahan baku vaksin. Insyaallah di bulan Maret ini akan datang lagi vaksin dari AstraZeneca (sebanyak) 4,6 juta dosis vaksin,” ucapnya.

Jokowi menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan vaksin yang akan digunakan untuk mendukung jalannya program vaksinasi massal yang diberikan pemerintah secara gratis kepada 181,5 juta rakyat Indonesia.

“Sudah dimulai juga vaksinasi untuk guru, awak media, juga untuk pedagang pasar. Kita ingat di Tanah Abang sudah dilakukan, juga di Pasar Beringharjo dan di kawasan Malioboro Yogyakarta juga telah dimulai,” tuturnya.

Jokowi menekankan agar pemerintah daerah turut menyambut program vaksinasi tersebut dengan segera menggelar vaksinasi massal serupa untuk memacu kekebalan kelompok yang dapat menjadi perlindungan awal terhadap virus korona.

“Semuanya akan memulai secara besar-besaran proses vaksinasi yang tentunya kita harapkan juga didukung oleh distribusi vaksin yang baik. Hingga hari ini sudah lebih dari 2 juta orang yang sudah disuntik vaksin dan sebanyak 12 juta vaksin telah kita distribusikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota,” tandasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Kemelut Demokrat, Kang Emil: Kok, Nama Saya Dibawa-bawa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kaget namanya dibawa-bawa dalam pusaran kemelut Partai Demokrat. Sempat diisukan bergabung Golkar, kini Ridwan Kamil disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum Partai Demokrat.

Namun Ridwan Kamil membantahnya. Pria yang akrab disapa Emil ini, mengaku sama sekali tidak pernah dihubungi siapa pun atau ada undangan apa pun terkait Partai Demokrat. Apalagi sampai menggantikan Agus Harimurti Yodhoyono (AHY).

“Intinya saya kaget kok nama saya dibawa-bawa. Gak ada yang menghubungi saya, gak ada undangan apapun. Saya cuma baca di media,” ujar Emil kepada wartawan, Kamis (4/3).

Baca juga: Kang Emil Tertari Jadi Ketum Demokrat, DPRD: Tidak Mungkin 

Menurut Emil, dirinya sangat menghormati AHY sebagai Ketua Umum Demokrat. Untuk itu, Emil berharap masalah yang tengah menghantam Partai Demokrat segera selesai. “Saya berharap masalahnya selesai,” ujar dia.

Sebelum dikaitkan dengan Partai Demokrat, Emil juga santer diberitakan menjadi kandidat calon Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi menilai munculnya nama Ridwan Kamil dalam letupan internal partai politik menunjukan sosoknya muncul sebagai figur elektoral.

Menurut Muradi, tokoh-tokoh muda seperti Ridwan Kamil dinilai para pengurus partai politik merupakan darah segar yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kader. Muradi melihat faktor ini yang mungkin menjadikan Ridwan Kamil masuk bursa kepemimpinan partai politik.

“Saya kira Kang Emil memungkinkan untuk itu,” ujar Muradi, Rabu (3/3).

Namun Muradi mengingatkan Ridwan Kamil tak terburu-buru. Jangan terbujuk angin surga yang muncul dari konflik internal partai politik. Menurutnya posisi Emil sebagai tokoh non-partai jauh lebih baik ketimbang buru-buru berbaju politik.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Laporan Marzuki Alie Terhadap AHY Tidak Diterima Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri belum bisa menerima laporan eks Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie, terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dugaan pencemaran nama baik.

Kuasa Hukum Marzuki Alie, Rusdiansyah, menyatakan laporan belum bisa diterima karena barang bukti masih kurang.

“Rencana sebenarnya kan langsung pelaporan ya, tapi masih ada beberapa barang bukti yang kurang terkait masalah AD/ART Partai Demokrat. Maka kami memilih untuk saat ini melakukan pengaduan terlebih dahulu,” kata Rusdiansyah di Mabes Polri, Kamis 4 Maret 2021.

Rusdiansyah menjelaskan, petugas polisi memerlukan dokumen terkait prosedur pemecatan dalam aturan Partai Demokrat untuk disertakan dalam pelaporan.

“Bukan ditolak ya, jadi belum. Jadi memang karena ada keterkaitan dengan aturan partai. Kita kan hanya pikirnya hanya pidana murni, jadi teman-teman penyidik menyarankan kita ada tidak aturan yang mengatakan misalnya di AD/ART Partai Demokrat ketentuan tentang pemberhentian dengan tidak hormat, tapi kan enggak bisa kita googling di internet lalu kita tunjukkan kan enggak bisa begitu. Karena kita pikir tadi hanya pidana murni,” ujarnya.

Rusdiansyah menyatakan, pihaknya akan kembali membuat laporan dengan dokumen lengkap tiga hari mendatang. Adapun pihak terlapor ada lima orang, termasuk AHY.

“Inisial lima orang itu pertama SH, salah satu petinggi Partai Demokrat. Terus HK, RN, HMP, AHY,” ujarnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC