Connect with us

Hot Topic

Tak Proses PNS Jadi Timses, DKPP Sanksi Ketua dan 2 Anggota Bawaslu Raja Ampat

Published

on

Channel9.id-Jkaarta. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Raja Ampat, Papua Barat, Markus Rumsowek. Dua anggota Bawaslu juga dijatuhi hukuman serupa karena mereka dinilai tidak memproses laporan adanya PNS yang menjadi tim sukses (timses) salah satu calon.

Kedua anggota Bawaslu Raja Ampat itu adalah Kalansina Aibini dan Agus Salim Wahom. Sanksi kepada Bawaslu Raja Ampat itu diketok oleh majelis DKPP yang terdiri atas Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Mochammad Afiffuddin.

Baca juga: ASN Jadi Timses Paslon, Pjs Gubernur Kepri: Hari Ini Juga Harus Mundur 

“DKPP menilai tindakan Teradu I sampai dengan Teradu III tidak cermat dalam melakukan tugas pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat pada Pilkada Serentak Tahun 2020,” demikian bunyi Putusan DKPP yang dilansir di website-nya, Rabu (18/11).

Menurut DKPP, seharusnya Markus, Kalansina, dan Agus memaksimalkan jajarannya untuk mengawasi proses penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Partai Politik di Kabupaten Raja Ampat, yaitu seorang Kepala SMK Negeri ikut hadir dalam deklarasi salah satu timses pada 1 Februari 2020.

“Sepatutnya para teradu sesuai kewenangan dalam wilayah kerjanya dapat menjangkau pengawasan melalui media online sehingga seluruh subjek hukum yang melanggar netralitas ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat dapat diperlakukan secara sama,” ujar majelis DKPP.

DKPP menilai pengawasan secara cermat dan menyeluruh terhadap media sosial dapat mencegah tindakan perbedaan perlakuan penanganan pelanggaran netralitas ASN sebagaimana tindakan para teradu memproses temuan pelanggaran netralitas ASN oleh Pengadu dan telah direkomendasikan ke KASN.

Tindakan teradu I s.d teradu III yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan, dianggap dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Dengan demikian, Markus, Kalansina dan Agus terbukti melanggar pasal 10 huruf a, huruf c, dan huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam pembelaannya, Bawaslu Raja Ampat mengaku telah melaksanakan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Kabupaten Raja Ampat. Antara lain memproses seorang kepala kampung, seorang anggota Polri dan 17 ASN yang diduga tidak netral dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Adapun rincian 17 ASN tersebut terdiri atas 5 orang direkomendasikan ke KASN RI di Jakarta dan 11 orang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan lokus perbuatannya. Namun pembelaan Bawaslu Raja Ampat itu ditolak DKPP.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Markus Rumsowek selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Raja Ampat, Teradu II Kalansina Aibini, dan Teradu III Agus Salim Wahom masing-masing selaku anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Raja Ampat terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” ujar DKPP dalam sidang pada 11 November 2020.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Menag: Paham Ekstremisme Bisa Lewat Guru dan Rohis

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyatakan bahwa ekstremisme agama bisa masuk ke sekolah lewat tiga jalur: guru, ekstrakurikuler keagamaan (Rohani Islam/Rohis) dan kurikulum atau mata pelajaran.

Fachrul meminta pihak guru pendidikan, khususnya mata pelajaran agama Islam perlu memberikan pemahaman agar ekstremisme tertolak di benak siswa. Sekolah serta pengawas pendidikan benar-benar harus mengantisipasi jalur penyebaran paham ekstremisme tersebut.

“Guru PAI perlu secara optimal memainkan peranan strategisnya, termasuk dalam membina aktivitas keagamaan dan menguatkan moderasi beragama para siswa,” kata Fachrul lewat siaran pers, Jumat (4/12).

Baca juga: BNPT Gandeng Pesantren Cegah Terorisma di Kalangan Remaja

Fachrul menjelaskan bahwa guru memiliki peran penting di sekolah. Di samping bisa menangkal paham ekstremisme, guru juga bisa jadi jalur penyebar paham tersebut.

Jalur kedua yakni organisasi atau ekstrakurikuler bidang keagamaan. Pola mentoring yang selama ini diterapkan bisa dimanfaatkan pihak tertentu yang ingin menanamkan paham ekstremisme.

Jalur ketiga adalah pendidikan atau kurikulum. Fachrul mengatakan ekstremisme bisa saja ditanamkan lewat mata pelajaran selain agama.

“Meski, tidak selalu pintu masuk pemikiran ekstrem ini melalui kurikulum pendidikan agama, karena bisa saja disisipkan melalui mata pelajaran umum,” ujar Fachrul.

Fachrul meminta agar para guru agama di sekolah-sekolah ikut secara intensif memberikan pembinaan pada berbagai aktivitas siswa.

Menurutnya, program penguatan moderasi beragama yang dilakukan Kemenag saat ini turut menjangkau pendidikan agama dan keagamaan di sekolah-sekolah.

“Saya minta guru dan pengawas pendidikan agama lebih intens berpartisipasi dalam memberikan pembinaan atas organisasi siswa,” kata Fachrul.

Fachrul mengatakan Kementerian Agama kini telah bekerjasama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud untuk mereview kurikulum pendidikan agama. Saat ini, Kemenag telah menerbitkan 12 buku Pendidikan Agama Islam dengan muatan moderasi.

Fachrul turut mengapresiasi penerbitan buku kumpulan praktik baik implementasi Inisiatif Pencegahan Kekerasan (IPK). Hasil best practice IPK ini adalah modeling pencegahan kekerasan pada jenjang pendidikan menengah.

Menurutnya, buku ini akan semakin menambah referensi bagi para pihak yang berkepentingan, terutama guru pendidikan agama dan sekolah untuk turut berkontribusi dalam mencegah tumbuh kembangnya ekstremisme dalam beragama.

“Saya baca sekilas, naskah buku PVE juga mencoba menutup 3 pintu masuk ekstremisme keberagamaan yang selama ini menjadi kekhawatiran kita semua,” kata dia.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Mahfud MD: Ada Elite Papua yang Korupsi Dana Otsus

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, ada korupsi yang dilakukan elite di Papua terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Karena itu, pihaknya tengah mencari formula terkait regulasi terbaik supaya Dana Otsus bisa dirasakan masyarakat. Terlebih, Dana Otsus rencananya akan ditingkatkan di tahun depan.

“Karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitenya di sana. Rakyat tidak kebagian. Kita atur bagaimana caranya,” kata Mahfud dalam keterangan resmi, Jumat (4/12).

Mahfud menyampaikan, pemerintah kini tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Kepres) berkaitan dengan pembangunan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan.

Pemerintah juga sedang menggodok revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Revisi itu mencakup dua hal, yakni berkaitan dengan jumlah dana Otsus yang akan disalurkan dan mengenai pemekaran provinsi di Papua.

“Pembesaran atau perpanjangan pemberian dana Otsus dari semula itu dua persen menjadi 2,25 persen. Revisi Undang-undangnya dalam waktu dekat ini,” katanya.

Mengenai pemekaran provinsi di Papua sendiri ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan wilayah Papua yang cukup luas.

“Nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya itu yang nantinya mulai digarap secepatnya sesuai prosedur. Tujuan semua kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Itu sikap pemerintah, kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Ustaz Maaher Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menahan Ustaz Maaher At-Thuwailibi selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Polri.

Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA ini ditahan usai kemarin menjalani pemeriksaan intensif.

“Sudah dilakukan penahanan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jumat (4/12).

Dalam perkara ini, cuitan Maaher di Twitter diduga mengandung unsur pelanggaran dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia pun terancam hukuman maksimal enam tahun penjara.

Cuitan yang dinilai melanggar hukum itu ialah saat Maaher mengunggah foto Luthfi bin Ali bin Yahya mengenakan serban putih.

Cuitan itu diduga bermuatan rasa kebencian, permusuhan, individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Maaher pun dijerat Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC