Connect with us

Ekbis

Tanpa Berutang Lagi, Separuh Pendapatan Dipakai Bayar Utang Lama

Published

on

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Masalah utama utang pemerintah bukan lah berapa sisa atau posisi utangnya, melainkan bagaimana kemampuan untuk membayarnya. Pembayaran beban utang mencakup pelunasan pokok utang atau pembayaran cicilan pokok, dan pembayaran bunga utang. Pembayaran cicilan pokok utang dilakukan pada utang yang berbentuk pinjaman (loan). Sedangkan untuk jenis Surat Berharga Negara (SBN), pelunasan dilakukan sesuai waktu jatuh tempo dan nilai yang tercantum pada serinya.

Pemerintah kadang melakukan pelunasan SBN sebelum waktu jatuh temponya, yang dikenal sebagai pembelian kembali (buyback). Biasanya dilakukan untuk memperbaiki struktur utang, seperti rata-rata waktu jatuh tempo. Sumber pendanaan untuk hal ini adalah dengan menerbitkan SBN seri baru.

Pelunasan pokok utang tidak dicatat pada Belanja Negara dalam postur APBN, melainkan pada pos pembiayaan. Dengan demikian, tidak mempengaruhi pada besar kecilnya defisit anggaran. Defisit hanya memperhitungkan pendapatan dan belanja.

Dalam hal pinjaman, postur APBN mencantumkan secara jelas berapa yang dibayar dan berapa pinjaman baru yang diterima. Selisih keduanya merupakan nilai pinjaman neto pada tahun bersangkutan. Dalam hal SBN, yang kini dicantumkan adalah nilai secara neto, karena ada kebijakan buyback, yang dibolehkan oleh undang-undang. Untuk penerbitan bruto setahun, nilainya hanya bisa dipastikan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kadang dapat dilihat perkembangannya pada informasi khusus yang berkaitan.

Pemerintah membayar pelunasan utang sebesar Rp562,40 triliun pada tahun 2019. Sejak tahun 2016, nilainya cenderung meningkat. Pada tahun-tahun sebelumnya berfluktuasi. Bahkan, sempat sedikit turun pada tahun 2013 dan 2015. Meski ada pandemi pada tahun 2020, pelunasan tetap direncanakan berdasar waktu jatuh tempo, yang nilainya menurun. Diprakirakan akan kembali meningkat mulai tahun 2021, karena sebagian dari penarikan utang baru pada tahun 2020 merupakan utang yang berjangka pendek.

Sementara itu, pembayaran bunga utang diperlakukan sebagai belanja dalam postur APBN. Pengertian pembayaran bunga utang dalam belanja APBN mencakup semua biaya, tidak hanya bunga yang rutin dibayar.

Ada biaya lain yang terkait dengan pengadaan pinjaman luar negeri, seperti: commitment fee, management fee, dan premi asuransi. Bahkan ada denda jika tidak jadi dicairkan, padahal sudah disepakati dalam perjanjian tertulis. Secara bahasa awam, biaya itu antara lain adalah: ongkos untuk perundingan, proses pencairan, pengawasan dan ongkos pembatalan, keterlambatan pencairan, denda, dan lain sebagainya.

Baca juga: Misteri Angka Rasio Utang Pemerintah Atas PDB

Sedangkan bunga untuk SBN pada pasar perdana atau pertama kali dijual, diperhitungkan tentang imbal hasil (yield) yang diperoleh investor atau pembelinya. Imbal hasil SBN merupakan keuntungan bagi investor sesudah memperhitungkan besarnya kupon dan harga pasar. Sebagai contoh, harga SBN ketika diterbitkan (berarti yang diterima oleh pemerintah) tidak selalu sama nilainya (100%) dari nominal tercantum. Jika lebih rendah dari nominalnya (kurang dari 100%) berarti yield lebih dari kupon. Selain itu, pemerintah juga harus mengeluarkan beberapa biaya terkait dengan proses penerbitan dan distribusi SBN.

Pembayaran bunga utang mencapai Rp275,54 triliun pada tahun 2019. Nilainya cenderung meningkat tiap tahun. Rerata kenaikannya pada era tahun 2015-2019 mencapai 15,70% per tahun. Lebih tinggi dibanding dengan rerata kenaikan pada era-era sebelumnya. Akibat pandemi covid-19, pembayaran bunga direncanakan akan sebesar Rp338,78 triliun pada tahun 2020. Mengalami kenaikan sebesar 22,96% dibanding tahun 2019.

Total pelunasan utang pokok dan pembayaran bunga utang mencapai Rp 837,92 triliun pada tahun 2019. Pembayaran beban utang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan laju yang fluktuatif. Sempat sedikit turun pada tahun 2015. Diprakirakan akan sedikit turun pada tahun 2020, yang meski pembayaran bunga meningkat, pelunasan utang pokok mengalami penurunan cukup signifikan.

Pembayaran beban utang dapat dibandingkan dengan pendapatan negara, antara lain sebagai gambaran umum tentang berat atau ringannya beban tersebut. Nilai pembayaran beban utang sebesar Rp837,92 triliun tadi sebesar 42,74% dari Pendapatan Negara tahun 2019 yang sebesar Rp1960,63 triliun. Bisa dikatakan telah cukup memberatkan bagi pengelolaan APBN pada tahun tersebut.

Porsi atau rasio pembayaran beban utang atas pendapatan memang cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir. Meski pembayaran beban utang akan menurun pada tahun 2020, namun pendapatan pun menurun sangat signifikan. Sehingga, rasionya masih akan meningkat menjadi sekitar 44,93%.

Dengan rasio pembayaran beban utang atas pendapatan yang sedemikian besar, maka ruang untuk kebijakan fiskal menjadi sempit. Pemerintah akan cukup kesulitan menyusun APBN yang ekspansif, terutama dalam hal belanja yang langsung meningkatkan pelayanan masyarakat atau pemberian langsung kepada rakyat miskin.

Pada kondisi fiskal yang demikian, perekonomian Indonesia terdampak buruk oleh pandemi. Pendapatan negara seketika terpukul pada tahun 2020 dan masih berlanjut pada tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 masih belum bisa dipastikan kondisinya. Sangat mungkin, laju kenaikan pendapatan negara tidak lah secepat pemulihan ekonomi.

Padahal, Pemerintah telah dan masih akan meningkatkan belanjanya. Antara lain dijelaskan sebagai upaya mitigasi dampak pandemi dan menjalankan program pemulihan ekonomi. Sebagai konsekwensinya, Pemerintah menambah utangnya secara besar-besaran pada tahun 2020, dan masih akan berlanjut pada tahun 2021.

Hal itu dapat dipastikan akan menambah beban pembayaran beban di tahun-tahun mendatang. Baik pelunasan maupun pembayaran bunga. Jika laju kenaikan pendapatan tidak dapat mengimbangi, maka rasionya bisa mencapai 50% atau separuh dari pendapatan pada tahun 2024. Tidak tertutup kemungkinan telah terjadi pada tahun 2022 atau 2023.

Dalam konteks keberlanjutan fiskal, idealnya beban utang dibayar oleh surplus anggaran. Atau setidaknya diimbangi secara proporsional oleh laju kenaikan pendapatan, sehingga rasio tersebut tidak meningkat atau terlampau tinggi.

Pemerintah dan DPR perlu memikirkan paradigma baru dalam pengelolaan APBN. Tidak selalu bernarasi APBN yang ekspansif atau rasio utang yang aman menurut undang-undang. Tantangan terberat adalah keberlanjutan fiskal. Bagaimana APBN dikelola agar Pemerintah tetap mampu memberi layanan optimal bagi rakyat, serta tidak membebani generasi mendatang.

 

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

IHSG Menguat 1,71%, Saham ANTM Terbang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indeks Harga Saham (IHSG) ditutup menguat 1,71% atau 107,90 ke level 6.429,76 pada perdagangan Rabu, 20 Januari 2021. Nyaris seluruh sektor saham menguat. Tercatat hanya sektor barang konsumsi yang melemah 0,62%.

Pendorong kenaikan indeks tertinggi yaitu sektor tambang dengan naik 5,60%. Selanjutnya, sektor industri dasar naik 2,51%, sektor keuangan menguat 2,33%, sektor infrastruktur naik 1,62%.

Selanjutnya sektor konstruksi dan properti naik 0,96%, sektor manufaktur menguat 0,65%, sektor perdagangan dan jasa menguat 0,70%, sektor perkebunan naik 0,71%, dan sektor aneka industri menguat 0,37%.

Baca juga: IHSG Ambrol 1,06%, Sejumlah Saham Kena ARB 

Saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melesat naik 17,71% ke level 3.190, setelah pada perdagangan kemarin, Selasa (19/01) sempat turun tajam hingga ke 2.710. Bahkan, ANTM sempat terkena Auto Reject Bawah (ARB) lantaran turun tajam.

Saham ANTM juga menjadi top gainer LQ45 pada akhir perdagangan Rabu (20/01). Disusul  PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) melesat 12,88% dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) naik 11,76%

Di sisi lain, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menjadi top loser LQ45 lantaran turun sebesar 2,3%. Lalu PT XL Axiata Tbk (EXCL) melorot 2,28% dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yang turun 0,77%.

Investor asing melakukan net buy Rp686,21 miliar hingga jelang penutupan. Saham bank plat merah masih menjadi incaran.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menjadi yang paling banyak diborong asing dengan net buy Rp282,7 miliar dan Rp257,5 miliar.

Continue Reading

Ekbis

APBD dan Investasi Diharapkan Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia, dan berdampak tak hanya pada bidang ekonomi namun pada seluruh aspek kehidupan. Atas dasar itu, APBN dan APBD menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori dalam Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Rabu (20/01).

“Berkaitan itu dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Pak Presiden sudah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I Tahun 2021 sejak dini,” ujar Hudori.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2020 

Dalam beleid tersebut, pemda diminta untuk mendukung percepatan penggunaan dan penyerapan APBD secara tepat sasaran, sesuai rencana yang sudah ditetapkan.

Selain itu, kepala daerah juga diminta  mempermudah investasi di daerah, baik oleh investor dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, melalui  proses perizinan yang lebih mudah dan cepat, pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

“Surat edaran ini juga sebetulnya juga melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019,” jelas Hudori.

Surat Edaran ini difokuskan pada dua hal, yaitu pada penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan percepatan kemudahan investasi di daerah.

Pertama, untuk penggunaan APBD Tahun 2021, pemda diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD yaitu pada awal tahun anggaran untuk menghindari terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.

Kedua, adalah percepatan kemudahan investasi daerah, pemerintah daerah diminta untuk mendorong peningkatan investasi di daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan potensi di daerah masing-masing.

“Sehingga sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD tetapi juga memperkuat iklim investasi daerah, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, artinya lapangan kerja baru bisa dipacu dengan adanya mendorong APBD untuk segera dilakukan,” pungkasnya.

 

 

Continue Reading

Ekbis

Naik Lagi, Emas Antam Dibanderol Rp954.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terus merangkak naik. Melanjutkan tren positifnya, logam mulia Antam dijual Rp954.000 per gram atau naik Rp2.000 pada perdagangan Rabu (20/01).

Sebelumnya, emas Antam dijual Rp952.000 per gram pada Selasa (19/01). Sementara itu, harga buy back atau beli kembali juga ikut naik sebesar Rp2.000 menjadi Rp833.000 per gram.

Baca juga: Asyik, Emas Antam Naik Rp8.000 

Berikut daftar harga emas Antam pada Rabu, 20 Januari 2021:

  1. Emas batangan 1 gram Rp954.000
  2. Emas batangan 2 gram Rp1.848.000
  3. Emas batangan 3 gram Rp2.747.000
  4. Emas batangan 5 gram Rp4.545.000
  5. Emas batangan 10 gram Rp9.035.000
  6. Emas batangan 25 gram Rp22.462.000
  7. Emas batangan 50 gram Rp44.845.000
  8. Emas batangan 100 gram Rp89.612.000
Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC