Connect with us

Ekbis

Tegas, Bank Indonesia Larang Penggunaan Uang Kripto untuk Alat Pembayaran

Published

on

Cina Larang Layanan dan Transaksi Uang Kripto

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melarang lembaga-lembaga keuangan di Indonesia menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan. “Kami melarang seluruh lembaga keuangan apalagi yang bermitra dengan BI tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto sebagai pembayaran ataupun alat servis jasa keuangan,” kata dia, Selasa, 15 Juni 2021.

Dia menegaskan mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Itu bukan merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Bank Indonesia dan juga Undang-Undang Mata Uang,” ujar Perry.

Baca juga: Cina Larang Layanan dan Transaksi Uang Kripto

Bank sentral akan akan menerjunkan pengawas-pengawas dalam rangka memastikan lembaga keuangan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia berencana menerbitkan mata uang rupiah dalam bentuk digital yang kini perancangan serta rencana pengedarannya masih dalam proses pembahasan.

Sebagai informasi, penggunaan mata uang digital seperti uang kripto sedang mewabah di tengah masyarakat meski belum memiliki perlindungan konsumen yang memadai. Instrumen tersebut juga tidak memiliki basis fundamental maupun regulasi yang jelas dan berbau spekulasi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Ancaman PHK Massal, Said Iqbal: Kendalikan Dulu Covid-19, Baru Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbagai level hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Kebijakan itu diambil demi menekan angka penularan virus Corona yang masih tinggi dan belum juga dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Aturan ini menimbulkan dampak luas, khususnya di sektor ekonomi. Pengusaha pun menjerit lantaran usaha mereka mandek selama PPKM berlaku. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun di depan mata.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada dua masalah yang dihadapi pemerintah saat ini, yakni kesehatan dan ekonomi. Menurut Iqbal, seharusnya pemerintah memprioritaskan dulu kesehatan dengan mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Mau kesehatan dulu atau ekonomi, Presiden kan mengatakan dua-duanya. Seharusnya kendalikan dulu Covid, baru perusahaan (ekonomi) bisa jalan,”ujarnya saat menjadi narasumber dalam webinar yang digelar FEM Station IPB University dengan tajuk Ancaman PHK Massal Membayangi PPKM, Kamis (05/08) malam.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Pekerja TerkenaPHK 

Iqbal menjelaskan, aturan bekerja dari rumah atau WFH tidak bisa diaplikasikan di labour intensive yang mengandalkan ribuan tenaga kerja.

“Gak ada itu hanya 50 persen karyawan yang diperbolehkan masuk kerja, orang mereka masuk semua kok.  Bayangkan ribuan orang karyawan pabrik,”ungkapnya.

Mirisnya, lanjut Iqbal, di labour intensive tidak ada test antigen bagi pegawai. Berbeda dengan capital intensive dimana test dan tracing bisa dilakukan.

“Akibatnya, angka penularan menjadi tinggi. Perusahaan cuma kasih pilihan, isoman tapi benar-benar mandiri karena minta buruh supaya tidak berobat ke puskesmas. Karena apa, nanti pabrik didatangi satgas, pabrik ditutup, tambah susah,”katanya.

Iqbal pun meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, untuk membuat regulasi agar buruh terlindungi dan pengusaha pun tidak merasa dirugikan.

“Pemerintah jangan gampangin masalah. Gak bisa lah ancam 5 persen harus WFH. Bisa bisa kena pinalti kalo produksi ekspor. Tapi yang bisa kapasitas produksi yang diatur,”imbuhnya.

Selain itu, Iqbal pun meminta agar buruh yang melakukan isoman diberikan obat-obatan dan vitamin gratis. “Nanti kan buruh bisa cepat sembuh, bisa kerja lagi, roda ekonomi berjalan,”tegasnya.

Selain itu, Iqbal pun meminta agar vaksinasi di daerah pabrik diperkuat untuk mencapai herd immunity. Ia pun menyentil peran dari Kementerian Tenaga Kerja yang dinilainya lamban. “Saya mengapresiasi Polri dan TNI yang cepat tanggap soal vaksin. Terima kasih,”ucapnya.

Pada kesempatan sama, Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajeman IPB University Dr. Iman Sugema mengatakan, kebijakan PPKM berbagai level itu dibedakan perlakuannya. Menurutnya,  disinilah pentingnya komunikasi antara Serikat Buruh dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Karena yang lebih tahu Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Supaya proses lebih smooth dan hak karyawan dapat terpenuhi,”katanya.

Iman berujar, tujuan utama dari berbagai macam penyelamatan krisis yakni mempertahanakan keberlangsungan usaha. Ia menilai, pemerintah sudah antisipatif dengan kondisi pandemi.

“Ada berbagai macam relaksasi khususnya perusahaan, misalnya restrukturisasi utang diperlunak. Sehingga memungkinkan para pengusaha bernafas selama pandemi,”ucapnya.

 

Continue Reading

Ekbis

Ekonomi Membaik, Stafsus Presiden: Pemerintah Tetap Berhati-hati

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia resmi keluar dari resesi usai capaian ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 berhasil melesat 7,07 persen (year on year/yoy).

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, meski ekonomi membaik, pemerintah tetap akan berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perekonomian di tengah ancaman varian baru Covid-19.

“Kita harus tetap berhati-hati karena situasi pandemi masih terjadi dengan varian baru yang sangat mungkin kembali menjangkiti berbagai negara yang saat ini telah membaik menjadi kembali memasuki situasi krisis,”ujar Arif, Kamis, 5 Agustus 2021.

Penyebaran varian delta, lanjutnya, bisa saja membuat pemerintah melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat.

“Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus bergotong-royong menghadapi berbagai persoalan yang masih mungkin terjadi, agar ekonomi Indonesia semakin tangguh,”katanya.

Baca juga: Istana: Ekonomi Pulih di Q2 2021, Kerjasama Semua Pihak 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy) di kuarta II 2021 atau 3,31 persen secara kuartal ke kuartal (qtq) yang menandakan keluarnya perekonomian domestik dari zona resesi sejak empat kuartal terakhir.

Arif menyebut pencapaian ini merupakan hasil kerjasama semua pihak, termasuk stimulus dari program bantuan sosial.

Sementara itu, pandemi Covid-19 di Indonesia masih fluktuatif di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan berbagai level. Kasus positif virus corona pada Rabu (04/08), telah menembus 3,5 juta orang. Demikian pula dengan kasus kematian Covid-19 yang telah melewati 100 ribu orang.

Continue Reading

Ekbis

Istana: Ekonomi Pulih di Q2 2021, Kerjasama Semua Pihak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia kembali ke level positif yakni sebesar 7,07 persen (year on year/yoy) di kuartal II/2021.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil kerjasama semua pihak, termasuk stimulus dari program bantuan sosial.

Arif juga melihat kontribusi yang baik terhadap struktur perekonomian domestik dari sisi pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor.

“Capaian ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Sejumlah kebijakan pemerintah selama ini melalui program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi nasional, turut membantu menahan tekanan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha,” kata Arif melalui pernyataan tertulis, Kamis (05/08).

Baca juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi Semester I Tumbuh 3,31 Persen 

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy) di kuartal II 2021 atau 3,31 persen secara kuartal ke kuartal (qtq) yang menandakan keluarnya perekonomian domestik dari zona resesi sejak empat kuartal terakhir.

Merujuk pada struktur pertumbuhan ekonomi kuartal II, kata Arif, PMTB dan ekspor memiliki kontribusi yang baik terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Arif mengatakan, tren positif ini harus dipertahankan karena struktur ekonomi domestik ke depan berpeluang tidak hanya akan mengandalkan dorongan konsumsi rumah tangga, namun juga mulai bertransisi ke sektor yang lebih produktif yakni investasi dan ekspor. “Pemerintah terus berupaya menjaga momentum ini,” katanya.

Pada kuartal II 2021 terlihat pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra juga telah masuk ke fase ekspansif seperti Amerika Serikat yang mencapai pertumbuhan 12,2 persen (yoy), China 7,9 persen (yoy), dan Korea Selatan sebesar 5,9 persen (yoy).

Untuk itu, sambung Arif, kegiatan perekonomian di dalam negeri akan terus dikonsolidasikan agar dapat merebut peluang dari pemulihan ekonomi global tersebut.

Beberapa indikator ekonomi lainnya pada kuartal II juga menunjukkan banyak penguatan. Misalnya, indeks keyakinan konsumen (IKK) meningkat 16,4 poin menjadi 104,4 dibanding posisi IKK pada kuartal I 2021 yakni sebesar 88,0.

Realisasi investasi pada kuartal II 2021 juga tumbuh sebesar 16,2 persen (yoy) atau secara kumulatif Januari hingga Juni 2021 tercatat tumbuh sebesar 10,0 persen (yoy).

Dari sisi fiskal, pemerintah telah membelanjakan APBN sebesar Rp1.170,13 triliun atau 42,55 persen dari total belanja negara hingga semester I 2021. Realisasi tersebut naik 9,38 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 lalu.

Selain itu, ketahanan eksternal kuartal II 2021 masih cukup baik karena posisi neraca perdagangan yang secara konsisten mengalami surplus sejak April 2020 hingga Juni 2021. Surplus neraca perdagangan Januari hingga Juni 2021 tercatat sebesar 11,86 miliar dolar AS.

Continue Reading

HOT TOPIC