Connect with us

Hukum

Tepatkah Jaksa Menahan 4 Ibu Rumah Tangga di NTB?

Published

on

Oleh: Azmi Syahputra

Channel9.id-Jakarta. Terkait pemberitaan empat ibu rumah tangga di Mataram yang sedang viral di media, maka harus melihat masalah dengan teliti dan objektif.  Agar terhindar dari subjektifitas, harus didekatkan permasalahan tersebut  dengan data yang ada dan diuji dengan hukum acara pidana. Maka akan tampak  tepat atau tidak tepat,  ada kesewenangan atau tidak ? Terlihat pula fokus kinerja penegak hukum dan arah sikap dan solusi dari Penegak Hukum .

Jika ditelusuri dan melihat dari data bahwa diketahui dan  benar pada hari Selasa, 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di ruang Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dilaksanakan pelimpahan tahap dua atas tersangka An. Hultiah dan kawan-kawan dari kepolisian kepada kejaksaan . Keempat IRT tersebut disangka melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Jika melihat konstruksi  Pasal 170 KUHP  yang disangkakan pada para tersangka, mengacu pada KUHAP merupakan Pasal yang dapat dilakukan penahanan. Maka disini perlu ditelusuri apakah kepada para tersangka IRT ini telah  diberikan hak-hak oleh kepolisian atau  jaksa penuntut umum untuk disediakan penasihat hukum?  Apakah jaksa  telah berupaya untuk anjuran perdamaian pada pihak yang berperkara? Atau apakah dalam pelimpahan ini juga para IRT tersebut didampingi keluarga atau telah diberi kesempatan untuk menghubungi pihak keluarganya guna mengajukan permohonan agar tidak dilakukan penahanan, dimana pihak  keluarga ataupun penasihat hukum bisa sebagai penjamin?

Ini jadi point tentunya, biasanya dalam praktik ini  diberikan batas waktu dan ditunggu jaksa  dihari yang sama  maksimal sampai batas waktu jam kerja dihari tersebut. Inilah yang jadi SOP dan  poin untuk syarat layak atau tidak ditahan bagi tersangka, sepanjang telah mempertimbangkan. Terpenuhi syarat dan hal -hal tersebut telah dilaksanakan jaksa artinya penahanan tersebut sesuai prosedur dan sah, namun jika hal ini  belum dilakukan, ini yang tidak tepat.

Selanjutnya setelah penahanan dapat diuji dan  terlihat langkah  jaksa, kapan jaksa melimpahkan perkara tersebut pada pengadilan?  Jika dlihat dari kasus ini diketahui pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara para terdakwa ke Pengadilan Negeri agar  segera mengadili perkara. Dalam pelimpahan ini, dipastikan apakah surat dakwaan telah diterima tersangka karena surat dakwaan harus diterima secara bersamaan?  Karena begitu dilimpahkan perkara oleh jaksa maka akan  beralih perkata pada pengadilan dan otomatis  perkara 4 IRT tersebut memperoleh  dan menjadi status tahanan Hakim.

Selanjutnya dilihat dari data, diketahui hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 telah ada surat Penetapan Hakim PN Praya Nomor : 37/Pid.B/2021/PN. Praya tertanggal 17 Februari 2021. Dimana Hakim Pengadilan Negeri Praya  menetapkan Penahanan Rutan terhadap para terdakwa selama paling lama 30 hari sejak  17 Februari 2021 hingga 18 Maret 2021. Jaksa penuntut umum langsung melaksanakan penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama dengan penetapan penahanan hakim tersebut.

Jadi dapat dikatakan tahanan 4 IRT tersebut ditingkat kejaksaan hanya pada tanggal 16 sd 17 Februari 2021.

 

Selanjutnya  diketahui  dan diperoleh data pada hari Kamis, 18 Februari 2021 sekitar Jam 08.00 Wita para terdakwa telah dipindahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Rutan Praya dengan melakukan proses rapidtest. Hasilnya, para terdakwa negatif Covid-19 dan diterima oleh Rutan Praya. Para terdakwa diinfokan akan disidangkan pada hari Rabu, 24 Februari 2021 sesuai dengan penetapan hakim Nomor  : 37 /Pid.B/2021/PN. Praya tertanggal 17 Februari 2021.

Artinya dalam tempo 1 minggu sejak pelimpahan perkara pada jaksa perkara ini disidangkan di pengadilan, maka jika  melihat rangkaian fakta tersebut terlihat Jaksa telah berupaya mendorong percepatan permasalahan ini.   Sesuai Asas peradilan yang cepat ini, yang makna bila dikaitkan dengan adagium justice delayed justice denied. Artinya bila proses peradilan yang cepat ini, bila dikaitkan dengan adagium justice delayed justice denied,  bila proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak, dengan kecepatan pelimpahan ini bermakna permasalahan agar  tuntas dan ditemukan titik terang. Dan ini  bukti langkah langkah kinerja konkrit dan koordinasi jaksa pada pengadilan untuk disegerakan perkara 4 IRT ini untuk disidangkan.

Jika  melihat hal ini,  jaksa sudah membantu dan melakukan secara cepat dan tepat  pada 4 Ibu IRT tersebut untuk segera diuji  pada pengadilan, karena dengan mengetahui duduk permasalahan, mendengarkan kedua belah pihak dari aspek korban dan pelaku termasuk fakta dan data di persidamgan yang sebenarnya akan ditemukan kejelasan perkara ini.

Selanjutnya perlu keterbukaan dari masing masing pihak termasuk dari para ibu rumah tangga, pengusaha rokok, aparat penegak hukum (dalam hal ini kepolisan dan kejaksaan)  menjadi titik terang bagi semua pihak dan akan membantumu guna menyelesaikan permasalahan dengan baik dan ditemukan keadilan sosial.

Ke depan, menghimbau pada  masyarakat agar teliti dan jeli dalam melihat permasalahan, jangan asal main lapor ke aparat hukum, termasuk bagi polisi sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana agar selektif menerima pengaduan.

Sebagai warga  Indonesia memang timbul dan butuh rasa  rindu dengan Aparat penegak hukum yang mampu menerapkan “living law” dalam konsep  tujuan dan kerjanya hukum. Dalam operasionalnya  muncul sentuhan hati, yang memanusiakan manusia  bukan sekedar aspek yuridis normative. Jadi kalau ada persoalan  warga yang sifatnya sederhana musyawarah dulu, jika tetap ada perbedaan tempuh prosedur penyelesaian yang lebih sederhana.  Gunakan tokoh masyarakat yang arif atau difasilitasi perangkat pemerintahan desa  terutama di dalam hubungan urusan hukum privaat  sosial kemasyarakatan apalagi kalau masalahnya hal hal sederhana dan kerugian skala kecil. Selesaikanlah persoalan dengan prosedur penyelesaian sengketa yang  musyawarah tentunya lebih mudah dan cepat  tuntas dan suasana tenang di masyarakat

*Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Dugaan Korupsi Rp 79,4 M di Bekraf, CERI: Kami Harap Kejagung Serius

Published

on

By

Dugaan Korupsi Rp 79,4 M di Bekraf, CERI: Kami Harap Kejagung Serius

Channel9.id-Jakarta. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman meminta pihak Kejagung RI terutama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) memberikan perhatian serius terhadap Kasus dugaan korupsi di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) senilai Rp 79,4 miliar.

“Kami akan terus mendesak. Hal ini perlu dilakukan agar penyidik Kejagung lebih serius menuntaskan dugaan korupsi ini,” ujar Yusri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3).

Yusri juga menambahkan, Tim C Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung sebelumnya tak kunjung memberikan keterangan apapun atas pertanyaan awak media terkait sejauh mana perkembangan kasus yang telah dilaporkan LSM Putra Desa itu sejak 23 November 2020.

Padahal, menurut Yusri, laporan LSM Putra Desa tersebut sudah bisa dikategorikan cukup lengkap karena telah disertai sejumlah bukti-bukti pelanggaran hukum di Bekraf pada tahun anggaran 2018.

Bahkan, laporan itu juga sudah dilengkapi dengan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. “Kami berharap agar kasus ini tidak malah “masuk angin” di tengah jalan. Segera panggil pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi itu,” tukas dia.

Apalagi, Yusri menambahkan, semua pejabat di Kejagung seyogianya patuh dan taat terhadap 7 pesan penting terbaru Jaksa Agung Nomor 1 pada 17 Febuari 2021, khususnya terhadap kasus korupsi yang merugikan negara.

Terlebih lagi, tindak pidana korupsi bukan delik aduan, sehingga tim Kejagung harus serius menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan profesional yang peduli terhadap korupsi.

“Seharusnya Kejagung berterima kasih atas adanya peran masyarakat ini dengan bentuk serius dan cepat menindak lanjuti, bukan malah mengabaikannya,” tegas Yusri.

Sebelumnya, dugaan korupsi ini dilaporkan oleh LSM Putra Desa pada 23 November 2020 ke Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) serta Bareskrim Polri. Dalam keterangannya, Rabu (24/2/2021), Direktur Eksekutif LSM Putra Desa, R.J Armijaya menyebut telah melaporkan “RKK”, yang saat ini menjabat Inspektur Utama pada Kementerian Pariwisata.

Armijaya menambahkan, pihaknya juga mengantongi bukti-bukti dugaan keterlibatan oknum pejabat di Bekraf. Bahkan, ia menambahkan, bukti-bukti tambahan juga bisa diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bukti lengkap semua dari hasil audit BPK tahun 2018. Seharusnya itu sudah cukup untuk membongkar dugaan korupsi yang selama ini belum terungkap,” tambahnya.

Terpisah, politikus PDIP Arteria Dahlan ikut mendorong pihak Kejagung untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurut Arteria, JAM Intel Kejagung khususnya Kasubdit C tidak perlu ragu untuk memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terkait kasus itu. Termasuk oknum pejabat yang diduga menjadi penanggungjawab atas proyek dimaksud.

“Tanyakan saja bagaimana pelaksanaan kegiatan di Barekraf apakah ada penyimpangan. Kami pasti mendukung kerja-kerja baik dari Kejagung,” ujar Arteria.

IG

Continue Reading

Hukum

Balai Karantina Pertanian Gagalkan Penyelundupan Satwa Ilegal

Published

on

By

Karantina Pertanian Surabaya Gagalkan Penyelundupan Ratusan Satwa Ilegal

Channel9.id-Sidoarjo. Balai Karantina Pertanian Surabaya menggagalkan pemasukan 633 burung dan kura-kura tanpa dokumen resmi yang dikirim dari Makassar. Peyergapan tersebut berkerja sama dengan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Penanggung jawab Karantina Pertanian Surabaya wilayah kerja Tanjung Perak, Tetty Maria mengatakan, penggagalan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya penyelundupan hewan tanpa dokumen. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menyisir setiap sudut kapal termasuk semua alat angkut berupa truk. Pemeriksaan dilakukan pejabat karantina dan petugas kepolisian.

“Modus yang dilakukan tetap sama yaitu 633 ekor satwa tersebut dikemas dalam keranjang plastik dan kandang kawat, lalu disembunyikan di belakang kursi sopir serta di atas kepala truk. Alat angkut yang digunakan sejumlah tiga buah truk, ” kata Tetty Maria, Selasa (2/3/21).

Baca juga : Diduga KDRT, Dirut PT Taspen Dilaporkan Istrinya ke Kapolda

Kepala Karantina Pertanian Surabaya Mussyafak Fauzi mengatakan bahwa 633 satwa tersebut terdiri dari: 6 Kakaktua Jambul Putih, 19 Nuri Tanimbar, 285 kura-kura, 313 Jalak Rio-Rio, dan 10 ekor Merpati Hitam Sulawesi, serta 285 ekor kura-kura.

Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih merupakan jenis satwa yang dilindungi sehingga tidak dapat diburu dan diperjualbelikan. Oleh sebab itu, penggagalan penyelundupan burung ini merupakan suatu upaya untuk mencegah Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih tersebut dari kepunahan.

“Pemasukan burung ini jelas melanggar UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,” kata Musyaffak Fauzi.

Karena itu Musyaffak mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan memeriksakan komoditas pertanian yang akan dilalulintaskan ke karantina pertanian setempat.

Berdasarkan data otomasi perkarantinaan IQfast, penggagalan pemasukan satwa tanpa dokumen/illegal melalui pelabuhan Tanjung Perak selama bulan Januari-Februari 2021 sebanyak sembilan kali dan 1 kali pelimpahan dari Polairud.

Continue Reading

Hot Topic

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Published

on

By

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Channel9.id-Jakarta. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Selasa (2/3) akan menuntut eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan, Nurhadi dan Rezky bakal hadapi tuntutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang rencananya akan digelar pada pukul 16.00 WIB.

“Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan rencananya digelar sore hari,” ujarnya  saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/3).

Baca juga : Polisi Gelar Perkara Kasus Nurhadi Aniaya Pegawai Rutan KPK

Jaksa KPK meyakini Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Jaksa juga optimis telah membuktikan perbuatan suap dan gratifikasi keduanya di persidangan.

“Kami selaku tim JPU sangat yakin dan optimis untuk membuktikan semua uraian dakwaan yang kami dakwakan pada kedua terdakwa,” kata Jaksa Takdir.

Menurut Jaksa Takdir, pihaknya telah membuktikan penerimaan suap dan gratifikasi Nurhadi dan Rezky berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan.

“Bahwa semua alat bukti yang kami hadirkan di depan persidangan hingga sidang hari ini telah sangat cukup untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim,” kata Takdir.

Dalam pembacaan tuntutan nanti, Takdir menyebut akan menguraikan lebih detail tindakan penerimaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi dan Rezky.

“Nantinya dalam surat tuntutan, tim JPU akan secara detail menguraikan semua unsur perbuatan para terdakwa sebagaimana surat dakwaan,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp 45.726.955.000. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) untuk membantu Hiendra mengurus perkara.

Selain menerima suap senilai Rp 45 miliar lebih, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar. Gratifikasi diterima selama 3 tahun sejak 2014 hingga 2017. Uang gratifikasi ini diberikan oleh 5 orang dari perkara berbeda.

Jika ditotal penerimaan suap dan gratifikasi, keduanya menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 83.013.955.000.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC