Connect with us

Techno

Terancam Diblokir di AS, TikTok Akan Diakuisisi Microsoft

Published

on

Channel9.id-Jakarta. TikTok terancam diblokir di Amerika Serikat (AS). Pasalnya, ada kekhawatiran bahwa anak dari perusahaan ByteDance ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah Cina.

Beberapa lama kemudian, Microsoft dikabarkan akan mengakuisisi TikTok di AS. CEO Microsoft Satya Nadella memastikan tengah berdiskusi dengan ByteDance, untuk membicarakan hal ini.

Pengakuisisian kemungkinan menjadi jalan agar TikTok tetap bisa beroperasi di AS.

Tak hanya itu, Microsoft pun berniat membeli bisnis TikTok di Kanada, Australia dan Selandia Baru. Perusahaan ini pun kemungkinan akan menawarkan investor Amerika lain untuk terlibat dalam akuisisi itu.

“Struktur baru ini akan dibangun berdasarkan pengalaman yang saat ini disukai user TikTok, sembari menambahkan sekuriti kelas dunia, privasi, dan perlindungan keamanan digital,” ujar Microsoft, dikutip dari CNBC.

Berdasarkan sumber terkait, Presiden AS Donald Trump setuju dan memberi waktu 45 hari bagi Microsoft untuk mencapai kesepakatan membeli TikTok.

Microsoft mengatakan pihaknya akan memastikan data pengguna TikTok akan disimpan di AS. Sementara, data warga AS yang disimpan di lokasi negara lain akan dihapus.

Diketahui, sistem penyimpanan data itulah yang kerap dipermasalahkan oleh otoritas AS, kendati TikTok menegaskan pihaknya melindungi data pengguna dengan ketat.

Jika diskusi Microsoft dan TikTok berjalan mulus, tekad otoritas AS untuk memblokir TikTok bisa dibatalkan.

Sebelumnya, Trump memberi pernyataan tentang TikTok kepada reporter di Air Force One, saat penerbangan dari Florida ke Washington.

“Selama terkait TikTok, kami melarangnya dari Amerika Serikat,” pungkas Trump.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

WhatsApp Business Akan Pungut Biaya dari Pengguna

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Layanan perpesanan WhatsApp berencana memungut uang dari pengguna WhatsApp Business. Nantinya, layanan ini tak lagi gratis sepenuhnya. Para pebisnis yang menggunakannya diharuskan membayar jika ingin menggunakan beberapa fiturnya.

Hal itu diumumkan berbarengan dengan peluncuran seumlah fitur baru WhatsApp Business, di antaranya layanan hosting, fitur Shopping yang lebih luas, membantu mitrabmengelola pesan, inventaris, dan lain-lain.

Chief Operating Officer WhatsApp Matt Idema menuturkan bahwa fitur Shopping akan dirilis tahun ini, dikutip dari Reuters, Jumat (23/10). Sementara layanan hosting baru tersedia di 2021.

Idema menuturkan, WhatsApp akan memberi layanan hosting secara gratis kepada pebisnis yang ingin mencobanya. Setelahnya, WhatsApp akan memungut biaya 0,5 sen hingga 9 sen untuk tiap pesan yang dikirimkan.

Ia melanjutkan chat dengan akun bisnis menggunakan layanan hosting akan disimpan di tempat lain dan tak dilindungi enkripsi end-to-end. Informasi ini akan diberitahu kepada pengguna sebelum mereka memulai chat.

Baca juga : Generasi Z Mudah Adaptasi Saat Belajar Online

Pemiliki akun WhatsApp Business bisa membayar untuk mengirimkan jenis pesan tertentu, seperti boarding pass atau struk belanja. Namun, biayanya tergantung pada wilayah dan jumlah pesan yang dikirim.

Sayangnya, induk WhatsApp, Facebook tak merinci lebih lanjut tentang layanan lainnya yang akan diubah menjadi layanan berbayar dan berapa biaya yang ditetapkan.

Untuk diketahui, jumlah pengguna WhatsApp Business cukup sedikit jika dibandingkan dengan pengguna WhatsApp. Menurut Idema, saat ini ada puluhan ribu pengguna WhatsApp Business dan lebih dari 175 juta orang berinteraksi dengan akun bisnis tersebut.

“Pendapatannya kecil saat ini, jika dibandingkan dengan Facebook secara keseluruhan, tapi kami pikir peluangnya cukup besar,” tutur Idema.

Sebagai informasi, sejak mengakuisisi WhatsApp pada 2014, Facebook mengaku kesulitan mendapat keuntungan dari aplikasi perpesanan ini. Bahkan, selama ini pendapatan mereka bergantung pada iklan di Facebook dan Instagram.

Perusahaan ini mengatakan akan menggunakan sebagian pendapatan dari WhatsApp Business untuk terus menawarkan layanan gratis kepada lebih dari dua miliar pengguna WhatsApp.

(LH)

Continue Reading

Techno

Generasi Z Mudah Adaptasi Saat Belajar Online

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Selama pandemi Covid-19 ini, kegiatan belajar siswa di sekolah dialihkan ke rumah. Pembelajaran akhirnya dilakukan secara online. Adapun yang mengalami kondisi sekolah seperti ini ialah generasi Z, yang lahir di rentan 1996-2010.

Aplikasi edutech Kelas Pintar membeberkan bagaimana pengaruh belajar online terhadap generasi Z. Generasi ini disebut lebih akrab dengan teknologi, jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian IBM Institute, 74% generasi Z menghabiskan waktu luangnya untuk online dengan menggunakan smartphone (75%), laptop (45%), desktop (30%), dan tablet (10%).

“Lahir dan tumbuh di era digital, membuat para siswa di generasi Z lebih matang dan mandiri dalam hal pemanfaatan teknologi. Termasuk, saat pandemi mengharuskan mereka untuk belajar secara online,” terang Head of Academic dari Kelas Pintar Maryam Mursadi, Kamis (22/10).

Baca juga : Dituding Memonopoli Bisnis oleh Pemerintah AS, Google Tak Terima

Ketika pandemi melanda dan hampir semua aktivitas pembelajaran dialihkan ke online, lanjut Maryam, generasi Z mudah beradaptasi. Pasalnya, mereka sudah terbiasa berinteraksi di dunia maya.

“Hanya kebiasaannya saja yang berubah, jika sebelumnya mungkin mereka lebih aktif di sosmed, kini porsi untuk belajar online dan mencari informasi jadi lebih tinggi,” sambungnya.

Maryam menuturkan, umumnya, yang menjadi kendala adalah para siswa tak bisa bertanya atau sulit berinteraksi dengan guru karena minimnya waktu.

“Di masa pandemi ini, waktu belajar para siswa berubah atau tidak sama seperti saat mereka bersekolah. Waktu mereka bertanya atau berinteraksi dengan guru juga jadi lebih sedikit,” kata Maryam.

Lebih lanjut, ia menyoroti tentang pentingnya pendampingan belajar bagi para siswa untuk membantu Guru di sekolah dalam menyampaikan materi sesuai kurikulum secara optimal. Khususnya saat siswa melanjutkan proses belajarnya selepas jam sekolah.

Menimbang kondisi itu, Maryam mengatakan, tantangan penyedia solusi belajar online di masa pandemi ini ialah bagaimana menghadirkan engagement lebih dan membuat belajar online lebih menyenangkan.

(LH)

Continue Reading

Techno

Dituding Memonopoli Bisnis oleh Pemerintah AS, Google Tak Terima

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menggugat Google karena memonopoli bisnis. Perusahaan raksasa ini dituding melanggar hukum guna mempertahankan posisinya, sebagai yang paling teratas dalam penelusuran dan periklanan di internet.

Google dituding membayar miliaran dolar yang di dapat dari pengiklan kepada perusahaan ponsel seperti Apple. Tujuannya agar Google menjadi mesin pencari utama di browser pengguna internet.

Diketahui, Alphabet Inc menaungi Google, Android dan YouTube. Sementara Google menguasai 90% pencarian global.

Baca juga: Cegah Bunuh Diri Dengan Google Adwords

Menanggapi tudingan itu, Google tidak terima dan pasang badan.

Kepala Bagian Hukum Google Kent Walker menuturkan pihaknya menilai gugatan ini cacat hukum. Google juga, lanjutnya, mesti bersaing dengan Amazon dan telah membantu banyak usaha kecil.

“Orang memakai Google karena mereka memilihnya, bukan dipaksa atau tidak bisa menemukan alternatif lain,” ujar Kent Walker dikutip dari New York Times, Kamis (22/10).

Menurut Walter, gugatan itu akan mendorong munculnya situs pencarian yang tidak berkualitas. “Harga ponsel akan naik dan orang akan lebih susah mendapatkan layanan pencarian yang ingin mereka gunakan,” pungkasnya.

Perihal kesepakatan dengan Apple, Google membantahnya. Pihak Google menilai kerja sama keduanya bukanlah masalah. Sebab, konsumen tetap bisa mengganti setelan pencarian lain selain Google di perangkat mereka.

Perihal ingin menjadi prioritas, Google menilai wajar. Perusahaan mengibaratkan perusahaan sereal yang ingin produknya ditaruh di stok depan.

Google menilai tuduhan monopoli politis, sebab pemerintahan Trump kerap menyerang Google dan YouTube.

Untuk diketahui, tak hanya di AS, Google sebenarnya menghadapi tuduhan monopoli di Uni Eropa, Inggris dan Australia.

(LH)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC