Connect with us

Hukum

Terbukti Bantu Pelarian Djoko Tjandra, Anita Kolopaking Dituntut 2 Tahun Bui

Published

on

Terbukti Bantu Pelarian Djoko Tjandra, Anita Kolopaking Dituntut 2 Tahun Bui

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Anita Kolopaking dengan pidana dua tahun penjara atas kasus pemalsuan sejumlah surat untuk kepentingan buronan korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Jaksa menilai Anita yang merupakan pengacara Djoko Tjandra bersalah dalam kasus pembuatan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan.

“Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Anita Dewi A.Kolopaking dengan pidana penjara 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,” ucap Jaksa YeniTrimulyani saat membacakan surat tuntutan, Jumat (4/12).

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut hal yang memberatkan Anita adalah berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit persidangan.

Baca juga: Brigjen Prasetijo Dituntut 25 Tahun Penjara

Selain itu, Anita sebagai praktisi hukum atau pengacara yang mengetahui hukum justru melakukan perbuatan melanggar hukum. Sementara itu, hal yang meringankan yaitu Anita belum pernah dihukum sebelumnya.

Jaksa menekankan bahwa Anita terbukti membantu pelarian buronan Djoko Tjandra.

“Dan melakukan tindak pidana dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri orang yang ditahan atas keputusan hakim,” kata jaksa.

Atas perbuatannya itu, Anita disebut melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 223 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, Djoko Tjandra sendiri juga dituntut pidana dua tahun penjara, dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, dituntut pidana 2,5 tahun penjara.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polri Sudah Periksa Supervisor dan Head Sales Grab Toko

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyampaikan, penyidik Bareskrim Polri sudah memeriksa dua karyawan PT Grab Toko Indonesia sebagai saksi. Kedua orang yang diperiksa yakni Supervisor dan Head Sales Grabtoko.com.

Diketahui sebelumnya, Polri telah menangkap dan menetapkan pemilik PT Grab Toko Indonesia, Yudha Manggala Putra sebagai tersangka. Yudha ditangkap atas dugaan melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan hingga menyebabkan kerugian senilai Rp17 miliar.

“Ada dua orang karyawan PT Grab Toko yang sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu atas nama CD (30) selaku supervisor dan AR (39) selaku head sales,” kata Ahmad, Jumat 15 Januari 2021.

Ahmad menyampaikan, keduanya sudah diperiksa pada Kamis 14 Januari kemarin. Untuk mendalami kasus ini, pihaknya berencana melakukan pemeriksaan terhadap karyawan lainnya pekan depan.

“Pemeriksaan berlangsung Kamis kemarin. Sedangkan lainnya akan dilakukan pemeriksaan pada minggu depan,” katanya.

Diketahui Grab Toko adalah sebuah e-commerce yang diduga telah melakukan penipuan. Konsumen yang membeli barang di tempat tersebut tidak kunjung menerima hasil transaksinya.

Atas laporan konsumen, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik PT Grab Toko Indonesia, Yudha Manggala Putra.

Yudha ditangkap atas dugaan melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan hingga menyebabkan kerugian senilai Rp17 miliar.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Yudha ditangkap pukul 20.00 WIB di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (9/1) lalu.

“Telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang melakukan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi eletronik, tindak pidana transfer dana atau pencucian uang,” kata Listyo kepada wartawan, Rabu 13 Januari 2021.

Listyo menjelaskan, Yudha mulanya melibatkan pihak ketiga selaku pembuat website belanja online atau daring. Mereka menggunakan modus menawarkan berbagai macam barang elektronik dengan harga murah.

“Ada 980 konsumen yang pesan barang, tapi hanya sembilan yang menerima barang,” kata Listyo.

Selain itu, Yudha juga menyewa sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dia merekrut enam pegawai yang berperan menangani konsumen yang mengeluhkan apabila barang yang dibelinya tidak kunjung datang.

Listyo menyebut enam pegawai Yudha tersebut selalu menggunakan dalih meminta waktu tambahan pengiriman terhadap konsumen yang mengeluh. Meski pada akhirnya barang tersebut tidak pernah dikirimnya.

Adapun penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya handphone, laptop, simcard, KTP, dan buku tabungan.

Atas perbuatannya, Yudha yang telah berstatus tersangka itu dijerat dengan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

“Rencana tindak lanjut membawa tersangka ke Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mempersiapkan administrasi penyidikan dan melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hukum

Putra Rhoma Irama, Romy Syahrial 2 Kali Mangkir dari Panggilan KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Putra kandung Raja Dangdut Rhoma Irama, Romy Syahrial, terseret kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017.

Romy Syahrial sudah dua kali dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Romy mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

“Saksi Romy Syahrial (Swasta) tidak hadir tanpa keterangan, dan sebelumnya tim penyidik KPK telah melakukan pemanggilan patut sebanyak dua kali,” kata Plt Juri Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (15/1).

Ali mengultimatum Romy Syahrial untuk datang memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK mengingatkan, ada ancaman sanksi jika putra kandung Rhoma Irama itu sengaja tidak hadir tanpa alasan.

Baca juga: Rhoma Irama Berika Klarifikasi Terkait Konsernya di Pamijahan Bogor

“KPK mengingatkan yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan dan kewajiban hukum tersebut, karena ada sanksi hukum apabila dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah,” ucap Ali.

Belum diketahui apa yang akan ditelisik penyidik terhadap Romy Syahrial dalam perkara ini. Kaitan Romy dengan perkara ini, diduga mengetahui konstruksi serta aliran uang suap terkait perkara ini.

Sekadar informasi, KPK memang sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Namun memang, KPK belum mengumumkan secara detail konstruksi kasus serta tersangka dalam kasus ini.

Saat ini, penyidik masih melakukan tahap pengumpulan alat bukti yang diantaranya memeriksa saksi dan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar. Salah satu lokasi yang telah digeledah yakni pendopo Wali Kota Banjar.

“Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan,” kata Ali.

IG

Continue Reading

Hukum

Pakar: Rizal Ramli Harus Gandeng Parpol Ajukan Gugatan Presidential Threshold

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyarankan ekonom senior Rizal Ramli menggandeng partai politik untuk kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden.

“Yang ditolak kan legal standing. Rizal Ramli sebagai perseorangan dianggap tidak punya legal standing,” ujar Refly dalam keterangannya, Jumat (15/1).

“Maka saya menyarankan agar RR menggandeng parpol untuk mengajukan permohonan lagi,” lanjutnya.

Refly menilai bahwa MK terlalu mengikuti ayunan kekuasaan dalam menolak presidential threshold (PT). “Padahal jelas-jelas PT telah menyebabkan pembelahan di masyarakat yang mengkhawatirkan hingga hari ini,” pungkasnya.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Rizal Ramli Soal Penghapusan Presidential Threshold

Seperti diketahui, hakim MK menolak gugatan Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu yang dilayangkan Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno.  Hakim menilai, ambang batas presiden dalam pemilu 2019 tak memberi kerugian secara konstitusional kepada pemohon.

Menurut hakim, pemilih di Pemilu 2019 telah mengetahui bahwa suara mereka akan digunakan untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden. Hakim juga menilai anggapan penggugat Abdulrachim yang menyebut penerapan presidential threshold membatasi hak konstitusional karena Pilpres 2014 dan 2019 hanya memunculkan nama Jokowi dan Prabowo Subianto tidak beralasan.

Sebab menurut Hakim, aturan ambang batas pencalonan presiden dalam UU 8/2017 tidak membatasi seseorang untuk mencalonkan diri.

IG

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC