Connect with us

Hot Topic

Terkait Kebakaran Kejagung, Polri Dalami Tender Top Cleaner

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri tengah mendalami tersangka R yang merupakan Dirut PT Arkan APM. Polri mendalami soal tender pembersih d bermerek Top Cleaner yang digunakan oleh Kejagung.

“Penyidik melakukan penyidikan tambahan terkait tersangka R selaku Dirut PT APM,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan, Selasa (3/11).

Awi menyatakan, ada informasi yang masuk ke penyidik terkait kasus kebakaran hebat itu. Informasi itu berkaitan dengan tender Top Cleaner yang menyeret sang dirut hingga menjadi tersangka kebakaran Kejagung.

“Karena informasi dari penyidik bahwa saat menang tender perawatan gedung Kejagung menggunakan bendera atau meminjam bendera orang lain. Maka terkait hal ini terus dilakukan pendalaman,” ujarnya.

Diketahui, kebakaran terjadi di salah satu gedung di Kejaksaan Agung Jakarta pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 19.00 WIB.

Dalam kasus ini polisi sudah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka dikenakan Pasal 188 KUHP karena kelalaiannya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Berkerumunan, Polri Bisa Tindak Pidana Peserta Pilkada

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit menyampaikan, pihaknya tidak segan-segan menindak pidana pelanggar protokol kesehatan yang menggelar acara berkerumunan massa dalam Pilkada 2020.

Polri, kata Listyo, akan menindak pelanggar protokol kesehatan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, upaya hukum tersebut baru akan ditempuh jika teguran dari Bawaslu diabaikan oleh peserta Pilkada.

“Apabila teguran dari Bawaslu tersebut tidak diindahkan maka Bawaslu bisa melaporkan kepada Polri, dan Polri kemudian bisa menerapkan UU yang terkait masalah kekarantinaan kesehatan,” kata Listyo, Jakarta, Kamis (3/12).

Penyidik nantinya dapat menerapkan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan kepada pelanggar protokol kesehatan. Pun polisi dapat menjerat para tersangka dengan pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Sudah kami serukan kemudian kerumunan tersebut tidak bisa bubar, bisa kami terapkan pasal-pasal mulai dari melawan petugas 216 (KUHP) dan seterusnya,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Sempat Kontak Dengan Anies, Kapolda Metro Jaya Negatif Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan, negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes usap yang keluar pada Rabu (2/12).

Dia sebelumnya melakukan kontak erat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang diketahui kini positif Covid-19.

“Sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan masyarakat dan memiliki kontak erat selama satu minggu terakhir, saya kemudian atas kesadaran sendiri melakukan tes swab, dan alhamdulillah pada tanggal 2 Desember hasilnya sudah keluar dan dinyatakan negatif,” kata Fadil dalam video, Kamis (3/12).

Fadil ikut prihatin dengan kabar Anies dan Riza dinyatakan positif Covid-19. Baginya, status Covid-19 itu bukanlah sebuah aib.

“Karena sesungguhnya jika kita mengetahui kondisi tubuh kita, maka kita melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain, kita dapat berperan dalam memutus mata rantai Covid-19,” ujarnya.

Fadil pun meminta kerja sama seluruh pihak untuk terus menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga menghindari kerumunan.

“Saya mengajak mari kita bekerja sama untuk mewujudkan Jakarta sehat, Indonesia kuat menuju, Indonesia maju,” ucap Fadil.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo, KPK Sita 8 Sepeda dan Uang Rp4 Miliar

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita delapan unit sepeda dan mata uang asing senilai Rp4 miliar dari rumah dinas Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Barang-barang yang dibawa petugas lembaga antirasuah itu bakal dianalisis untuk segera disita demi kepentingan penyidikan dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur. Selain sepeda dan uang, tim penyidik memboyong dokumen terkait izin ekspor benih lobster dan bukti elektronik lain.

“Pada penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain sejumlah dokumen terkait perkara ini, barang bukti elektronik dan 8 unit sepeda yang pembeliannya diduga berasal dari penerimaan uang suap,” kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (3/12).

Baca juga: Edhy Prabowo Minta Maaf Khianati Kepercayaan Jokowi dan Prabowo 

Dalam Undang-Undang lama tentang KPK, penyitaan bisa langsung dilakukan oleh penyidik dengan seizin pengadilan setempat, atau langsung disita dalam keadaan mendesak. Akan tetapi setelah beleid ini diperbarui, segala bentuk penyitaan harus atas seizin Dewan Pengawas KPK.

“Tim penyidik akan menganalisis seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini,” ujar Ali.

Sebelum itu, penyidik KPK sudah lebih dulu menggeledah kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan Gambir, Jakarta dan Kantor PT Dua Putra Perkasa (DPP) di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster atau benur, komisi antirasuah telah menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka. Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo termasuk satu di antaranya. Ia diduga menerima suap lebih Rp12 miliar dari sejumlah perusahaan eksportir.

Eks Politikus Gerindra itu disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC