Connect with us

Hukum

Terkait Proyek Pengadaan Kambing, Kejagung Didesak Panggil Bupati Purbalingga

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Koordinator Kaki Publik Wahyudin Jali meminta kejagung segara memanggil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi terkait poyek pengadaan kambing Pemkab Purbalingga. Permintaan itu lantaran Kaki Publik menemukan ada kejanggalan dalam proyek tersebut.

Wahyudin menjelaskan, Pemkab Purbalingga pada 2020 melakukan belanja pengadaan hewan ternak (kambing). Anggaran untuk belanja pengadaan paket hewan ternak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu diketahui tanggung jawab pengadaan tersebut dibawah naungan satuan kerja (satket) dinas pertanian.

“Untuk proyek pengadaan kambing Pemkab Purbalingga menyiapkan anggaran sebesar Rp 218.000.000, poyek ini dilaksanakan melalui mekanisme tender sistem gugur dengan mencari harga terendah, dalam proses lelang diikuti tujuh belas (17) perusahaan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).

Dalam proses lelang tersebut, Kaki Publik menemukan sejumlah keanehan. Wahyudin menyatakan, dari 17 perusahaan yang mengikuti lelang, Pemkab Purbalingga memenangkan CV. Kharisma dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp 206.969.004 .

“Dan Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tawaran Cv. Putra Jabal Rahman dengan nilai Rp 190.400.000,” lanjutnya.

Di samping itu, Wahyudin mengungkapkan, proses tender proyek kambing Pemkab Purbalingga tidak sesuai dengan mekanisme yang mereka tetapkan sejak awal, yaitu sistem gugur untuk mencari harga terendah.

“Kaki Publik meragugakan proses lelang proyek kambing Pemkab purbalingga dijalankan sesuai dengan aturan dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” katanya.

Karena itu, Kaki Publik Meminta kepada penegak hukum, seperti Kejagung (Kejaksaan Agung) untuk melakukan penyidikan proyek pengadaan kambing Pemkab Purbalingga.

“Panggil dan periksa Pokja ULP serta PPK untuk dimintai keterangan serta tidak ada salahnya Kejagung juga memanggil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi untuk dimintai keterangan sebagai kuasa pengguna anggaran Pemkab Purbalingga,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Bakal Periksa Eks Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Terkait Suap

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi, terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu.

Mantan Bupati Purwakarta itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ade Barkah Surahman yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK atas nama Dedi Mulyadi [anggota DPR RI],” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu, 4 Agustus 2021.

Ali belum mau menyampaikan materi yang hendak didalami melalui pemeriksaan ini. Selama proses penanganan perkara, KPK juga belum pernah menyampaikan keterlibatan Dedi.

Baca juga: Kasus Suap, Dua Politisi Jabar Ditahan KPK 

KPK sebelumnya sudah mendalami perihal kasus dugaan suap ini melalui pemeriksaan terhadap kolega Ade Barkah di DPRD Jawa Barat. Pada Selasa, 27 April, KPK memanggil empat anggota DPRD Jawa Barat, yakni Yod Mintaraga, Eryani Sulam, Dadang Kurniawan, dan Lina Ruslinawati.

Ade Barkah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar Rp750 juta terkait pekerjaan proyek infrastruktur.

Uang itu berasal dari pengusaha bernama Carsa ES yang mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran TA 2017-2019 yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dengan nilai seluruhnya sekitar Rp160,9 miliar.

Selain itu, komisi antirasuah juga menetapkan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani, sebagai tersangka dalam kasus ini. Siti diduga menerima suap Rp1,050 miliar dari Carsa.

“Dalam rangka memperjuangkan proposal tersebut [proyek jalan], ABS [Ade Barkah Surahman] dan STA [Siti Aisyah Tuti Handayani] beberapa kali menghubungi Bappeda Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu,” ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Kamis, 15 April.

Atas perbuatannya itu, Ade Barkah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

IG

Continue Reading

Hukum

Korupsi Tanah Munjul, KPK Periksa 4 Pegawai BPKD DKI Jakarta

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Sejumlah pegawai BPKD DKI Jakarta itu, di antaranya Faisal Syafruddin, Asep Erwin, Edi Sumantri, dan Farouk dari BUMD DKI.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, 4 Agustus 2021.

Keempat orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudi Hartono Iskandar (RHI) yang baru resmi ditahan pada Senin, 2 Agustus.

Baca juga: KPK Tetapkan Tiga Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Munjul 

Rudi merupakan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM). Ia adalah tersangka kelima yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh lembaga antirasuah itu.

Sebelumnya KPK telah menahan dan menetapkan empat tersangka, yaitu Yoory Corneles, Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan tersangka korporasi PT AP.

Dalam kasus kroupsi pengadaan tanah ini, para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 152,5 miliar.

IG

Continue Reading

Hukum

Masih Sakit, Polda Sumsel Tunda Periksa Anak Akidi Tio

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Polda Sumsel menunda pemeriksaan terhadap anak Akidi Tio, Heryanty pada Rabu 4 Agustus 2021 hari ini. Penundaan itu lantaran yang bersangkutan tidak bisa diperiksa karena kondisi masih sakit.

“Kondisi masih sakit,” kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi.

Heryanty seharusnya diperiksa terkait polemik uang donasi Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumsel.

Namun, ditunda karena kondisinya tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan. Belum ada informasi detail soal penyakit apa yang diderita Heryanty.

Sebelumnya, keluarga Akidi Tio, yang diwakili oleh Heryanty menyerahkan bantuan Rp2 triliun itu secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri pada Senin 26 Juli 2021. Namun bantuan yang dijanjikan itu tak kunjung diserahkan.

Polisi kemudian mengundang Heryanty dan dokter keluarga Akidi Tio, Hardi Dermawan, ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan terkait hal itu.

Setelah melakukan pemeriksaan, polisi mengungkap ternyata tak ada dana Rp 2 triliun seperti yang dijanjikan di dalam rekening Heryanty.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC