Connect with us

Hukum

Terkait Proyek Pengadaan Kambing, Kejagung Didesak Panggil Bupati Purbalingga

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Koordinator Kaki Publik Wahyudin Jali meminta kejagung segara memanggil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi terkait poyek pengadaan kambing Pemkab Purbalingga. Permintaan itu lantaran Kaki Publik menemukan ada kejanggalan dalam proyek tersebut.

Wahyudin menjelaskan, Pemkab Purbalingga pada 2020 melakukan belanja pengadaan hewan ternak (kambing). Anggaran untuk belanja pengadaan paket hewan ternak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu diketahui tanggung jawab pengadaan tersebut dibawah naungan satuan kerja (satket) dinas pertanian.

“Untuk proyek pengadaan kambing Pemkab Purbalingga menyiapkan anggaran sebesar Rp 218.000.000, poyek ini dilaksanakan melalui mekanisme tender sistem gugur dengan mencari harga terendah, dalam proses lelang diikuti tujuh belas (17) perusahaan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).

Dalam proses lelang tersebut, Kaki Publik menemukan sejumlah keanehan. Wahyudin menyatakan, dari 17 perusahaan yang mengikuti lelang, Pemkab Purbalingga memenangkan CV. Kharisma dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp 206.969.004 .

“Dan Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tawaran Cv. Putra Jabal Rahman dengan nilai Rp 190.400.000,” lanjutnya.

Di samping itu, Wahyudin mengungkapkan, proses tender proyek kambing Pemkab Purbalingga tidak sesuai dengan mekanisme yang mereka tetapkan sejak awal, yaitu sistem gugur untuk mencari harga terendah.

“Kaki Publik meragugakan proses lelang proyek kambing Pemkab purbalingga dijalankan sesuai dengan aturan dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” katanya.

Karena itu, Kaki Publik Meminta kepada penegak hukum, seperti Kejagung (Kejaksaan Agung) untuk melakukan penyidikan proyek pengadaan kambing Pemkab Purbalingga.

“Panggil dan periksa Pokja ULP serta PPK untuk dimintai keterangan serta tidak ada salahnya Kejagung juga memanggil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi untuk dimintai keterangan sebagai kuasa pengguna anggaran Pemkab Purbalingga,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polri: Teroris MIT Sudah Mulai Terdesak dan Kehabisan Stok Makanan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mabes Polri menyatakan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yang meneror masyarakat beberapa waktu lalu sudah mulai terdesak dan sudah kehabisan stok makanan.

“Data dari salah satu tersangka yang sedang dilakukan penyidikan Densus 88 Antiteror, bahwasanya penuturannya memang 11 mereka bergerak,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Jakarta, Rabu (2/12).

Awi menjelaskan bahwa kelompok MIT pimpinan Ali Kalora sudah kehabisan stok makanan. Mereka lantas merampok masyarakat seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Polri Sebar 11 Foto DPO Kelompok Ali Kalora 

Diketahui, MIT telah meneror warga di Kabupaten Sigi, Sulteng. Sejumlah rumah warga dibakar dan membunuh 4 orang.

“Istilah kami itu mereka sudah terdesak, karena kehabisan bekal, sehingga yang terjadi dia meneror masyarakat,” ucap Awi.

Namun demikian, Awi menjelaskan kekuatan dari 11 personel MIT Poso yang buron itu tak bisa diremehkan. Pasalnya, mereka sudah menguasai wilayah persembunyiannya sehingga acapkali kabur dari kejaran aparat.

“Beberapa penuturan yang tertangkap menyampaikan, kadang-kadang satgas lewat jarak 10 meter, 20 meter mereka tiarap sudah tidak ketahuan,” kata Awi.

“Semoga permasalahan geografis, permasalahan alam ini bisa segera kami atasi,” tambahnya.

Berdasarkan data terakhir yang dirilis Polri, masih ada 11 buronan dari kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora yang berkeliaran di wilayah Poso, Sulteng.

Para buron itu antara lain Ali Ahmad alias Ali Kalora yang merupakan pimpinan dari kelompok teror itu. Ali merupakan sosok pengganti teroris Santoso yang tewas terbunuh dalam baku tembak dengan aparat kepolisian empat tahun silam.

Kemudian, buron lainnya ialah Qatar alias Farel; Askar alias Jaid alias Pak Guru; Abu Alim alias Ambo; Nae alias Galuh; Khairul alias Irul; Jaka Ramadhan alias Ikrima; Alvin alias Adam alias Alvin Anshori; Rukli; Suhardin alias Hasan Pranata; dan Ahmad Gazali.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Deklarasi Benny Wenda, Pakar:  Sebaiknya Polri Lakukan Penegakan Hukum

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana angkat suara soal manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Ia mengatakan, pemerintah lewat Polri bisa melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Sebab, menurut Hikmahanto, pemerintahan sementara yang dibentuk Benny Wenda tidak ada dasarnya di dalam hukum internasional. Selain itu, pemerintahan sementara tersebut tanpa kejelasan negara mana yang berdiri, di mana lokasi dan kapan waktu deklarasi negara tersebut.

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan. Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (02/12) dilansir Antara.

Baca juga: Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda 

Di samping itu, Hikmahanto mengatakan, meski negara-negara Pasifik selama ini menunjukan dukungannya terhadap Papua Barat, namun dukungan itu tidak dapat menjadi tolok ukur karena negara-negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Dilansir BBC, kelompok United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

“Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963,” kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang diprakarsai Benny Wenda pada Desember 2020, adalah propaganda.

Awi memastikan, kondisi keamanan dan ketertiban saat ini masyarakat Papua relatif normal.

“Benny Wenda itu sekarang di mana? di Inggris kan. Jadi yang menjadi pertanyaan apakah mungkin dia melakukan hal tersebut di Indonesia? dia di luar negeri,” kata Awi, Selasa (2/12).

Baca juga: Kapolri Ungkap Aktor Kerusuhan Papua dan Papua Barat 

Awi pun mengimbau kepada mayarakat, terutama yang ada di Papua maupun Papua Barat tidak terprovokasi atas peritiwa tersebut.

Papua, kata Awi, masih dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sampi saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah NKRI. Dan hal ini sudah final tidak ditawar-tawar lagi,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC