Channel9.id-Surabaya. Menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 hijriah, sebanyak 14 ribu PMI asal Jawa Timur pulang ke Tanah Air. kepulangan ribuan PMI ini bukan dalam rangka mudik, tapi karena kontrak kerjanya di luar negeri sudah habis.
Untuk mengantisipasi hal- hal yang tidak diinginkan, Pemprov Jawa Timur pun menyiapkan serangkaian tes untuk para PMI. Khususnya tes swab antigen.
Dari hasil tes terdata sebanyak 22 Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut positif terinfeksi COVID-19. Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
“Untuk PMI Pekerja Migran Indonesia karantinanya disatukan di asrama haji kalau ada yang positif maka dikirim ke rumah sakit darurat lapangan Indrapura dan seminggu lalu ya dari 2.000 yang datang ada 22 yang positif,” ungkap Khofifah.
Sementara itu, Forkopimda Jawa Timur, melakukan peninjauan repatriasi PMI yang masuk di wilayah Jatim di Terminal 2 Bandara Juanda Sidoarjo. Selanjutnya para PMI dari berbagai ini dibawa ke Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya.
Dalam kesempatan ini, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta, dan Sekda Prov Jatim Heru Tjahjono, secara langsung memastikan proses repatriasi dengan dilakukan screening di Bandara Juanda dapat berjalan dengan baik. Sshingga dapat memastikan PMI dapat terjaring sebelum masuk wilayah Jawa Timur.
Personel yang terlibat yakni Subsatgas Bandara, Satgas Repatriasi PMI jatim, terdiri dari gabungan Personel KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), Imigrasi, Dinas kesehatan, Dinas Perhubungan, TNI dan Polri.
Setelah melaksanakan Test PCR, WNI diwajibkan melaksanakan karantina di tempat karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah selama 2 hari. Lalu untuk WNA diwajibkan karantina di hotel atau penginapan yang sudah disertifikasi penyelanggaraan akomodasi karantina COVID-19, oleh Kemenkes RI dengan biaya mandiri. Setelah hasilnya negatif akan diakomodir terkait akomodasi ke daerah asal.
Menurut Pangdam V/Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto, para PMI ini secara moril tidak ada masalah, karena semuanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
