Hot Topic
Ketua DPR: Cermati Efektivitas PJJ dan Angka Putus Sekolah
Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menguji efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19, serta kualitas tenaga pendidik, peserta didik, dan materi pembelajarannya.
Menurut Puan, hal itu harus dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan pendidikan, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh yang mensyaratkan infrastruktur digital, akses internet, serta perangkat pendukung lainnya.
“Karena pendidikan adalah hak, kebutuhan dasar, dan harus mampu mewujudkan national and charachter building,” ujar Politisi PDIP tersebut lewat keterangan tertulis yang diterima Channel9.id, Minggu (2/5).
Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan pembelajaran jarak jauh masih mungkin diterapkan di sekolah-sekolah, Puan juga meminta Kemendikbud Ristek melakukan pembenahan insfrastruktur kegiatan belajar mengajar. Puan menegaskan, pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah.
“Agar merata dan tidak terjadi kesenjangan infrastrukur PPJ atau online antar daerah dan wilayah,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, menurut Puan, Kementerian yang digawangi Nadiem Makarim tersebut mesti mencermati angka putus sekolah akibat pandemi Covid-19. Selain itu, efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi juga mengharuskan pemerintah membenahi infrastruktur agar merata di seluruh daerah.
Baca juga: KPAI Soroti Angka Putus Sekolah Meningkat Selama Pandemi
Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 yang mengambil tema “Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar”, dinilai Puan merupakan momentum tepat untuk memetakan persoalan dan menghadirkan solusinya.
“Apakah karena terkendala pembelajaran jarak jauh (infrastruktur), atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi,” kata Puan.
“Perlu menguji efektivitas belajar online selama ini. Bila tidak ada tindakan maka kesenjangan pendidikan bisa semakin lebar,” pungkas Puan.
IG
Channel9.id – Jakarta. KPK dan Bareskrim Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dalam dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan kronologi kasus ini. Mulanya, KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk. Informasi itu diterima pada akhir Maret 2021.
“Ternyata Bareskrim Mabes Polri juga menerima laporan yang sama. Akhirnya dilakukan koordinasi bersama Bareskrim Polri dalam menindaklanjuti aduan masyarakat ini,” kata Lili, Senin 10 Mei 2021.
KPK dan Bareskrim Polri kemudian sepakat untuk bekerja sama menindaklanjuti laporan tersebut. Kerja sama itu dalam bentuk pengumpulan bahan keterangan dan kegiatan penyidikan.
“Dilakukan koordinasi antara KPK dan Bareskrim Mabes Polri ada sebanyak 4 kali dan sepakat akan dilakukan kerja sama untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud, terkait pengumpulan bahan keterangan maupun pada kegiatan penyelidikan,” kata Lili.
Kemudian, dari data yang dikumpulkan, KPK dan Bareskrim Polri saling membagi tugas. Penyelidikan kasus ini akhirnya dimulai pada April 2021.
Baca juga: Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta
“Pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama dengan tim gabungan KPK dan Bareskrim Polri. Ini akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi oleh Bareskrim Polri. Penyelidikan kasus ini oleh KPK dan Bareskrim Polri dilakukan sejak April 2021,” kata Lili.
Kemudian tim melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk pada 9 Mei 2021. OTT dilakukan setelah informasi adanya penyerahan uang dari camat melalui ajudan Novi.
“Hal ini dapat kami sampaikan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 penggabungan KPK dan Bareskrim Polri mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang oleh pihak terkait dalam proses pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di jajaran pemerintah kabupaten Nganjuk Jawa Timur,” kata Lili.
Selain mengamankan Novi, Lili menyatakan, ada empat orang camat yang diamankan. Keempatnya diamankan beserta barang bukti uang.
“Tim gabungan ini kemudian menindaklanjuti dan mengamankan empat orang camat pada wilayah kabupaten Nganjuk beserta barang bukti uang. Setelah dilakukan permintaan keterangan diperoleh fakta dugaan penerimaan sejumlah uang dikumpulkan atas arahan bupati Nganjuk,” kata Lili.
“Tim gabungan menemukan fakta ada beberapa dugaan Para camat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Selanjutnya tim gabungan KPK dan Bareskrim Polri mengamankan Bupati untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
HY
Channel9.id – Jakarta. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkap praktek jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.
“Dari informasi penyidik tadi untuk di level perangkat desa antara Rp10 sampai Rp15 juta. Kemudian untuk jabatan di atas itu sementara yang kami dapat informasi Rp150 juta,” kata Agus, Senin 10 Mei 2021.
Agus menyampaikan, pihaknya akan mendalami harga praktik jual beli jabatan tersebut melalui proses penyidikan.
“Mudah-mudahan dari hasil penyidikan, kami akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap selama ini praktik jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk itu seperti apa,” kata Agus.
Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.
Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.
Baca juga: Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Jabatan
Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.
“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.
Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.
Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.
“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.
HY
Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.
Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.
Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.
“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.
Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.
Baca juga: KPK: OTT Bupati Nganjuk Berawal dari Penyelidikan Bareskrim Polri Sejak April 2021
Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.
“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.
HY
Kemenhub Siapkan Skema Pencegahan Penyebaran Covid-19 Saat Arus Balik
Kronologi KPK dan Bareskrim Polri OTT Bupati Nganjuk
Pemerintah Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
OTT Bupati Nganjuk, Jabatan Bisa Buat Idealisme Hilang
Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta
APBN Tekor, Tetapi Dana Berlebih
Kredit Usaha Mikro di Bank Umum Turun Signifikan
UGM Minta Pemerintah Batalkan PP No. 57/2021 yang Menghapus Pendidikan Pancasila
Pancasila HiIang di PP 57/2021
Reshuffle Kabinet, Soliditas Transisi dan Sayonara Generasi X
Menkes: Percepat Kembali Laju Vaksinasi Massal Covid-19
Nekat Mudik, Polri: Sebanyak 104.370 Kendaraan Pemudik Diputarbalikkan
KPK: OTT Bupati Nganjuk Berawal dari Penyelidikan Bareskrim Polri Sejak April 2021
Polda Metro Jaya Prediksi Puncak Arus Mudik H-2 dan H-1 Lebaran
Survei IPS: 76.5% Publik Puas Kinerja Polri di Bawah Kepemimpinan Listyo
Syamsuddin Haris: TWK KPK Bermasalah
