Nasional
Terungkap, Babi Ngepet di Depok Hanya Rekayasa
Channel9.id – Jakarta. Polres Metro Depok berhasil mengungkap teka-teki di balik diduga babi ngepet yang ditangkap warga di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok beberapa waktu lalu.
Ternyata, isu adanya babi ngepet itu merupakan cerita rekayasa yang dibuat pria bernama Adam Ibrahim. Hewan yang diduga babi ngepet itu hanya babi biasa yang dibeli Adam dari komunitas Kucing Depok.
“Saudara Ustaz Adam Ibrahim melakukan pembelian seekor babi melalui online dari komunitas kucing depok, senilai Rp900 ribu dengan ongkos kirim Rp200 ribu,” tulis laporan dari Polres Metro Depok, Kamis 29 April 2021.
Adam sengaja berbohong dan melakukan penipuan supaya bisa terkenal dan berharap pengikut majelis taklimnya bertambah.
“Adam Ibrahim telah berbohong dan melakukan penipuan dengan maksud untuk menjadi terkenal dan agar pengikut majelis taklimnya bertambah,” lanjut laporan itu.
Baca juga: Geger, Babi Ngepet Ditangkap Warga Bedahan Depok
Polres Metro Depok menjelaskan, kejadian ini berawal dari cerita warga bernama Adi Firmanto kepada Adam Ibrahim yang kehilangan uang senilai 1 juta sebanyak 2 kali. Adam Ibrahim menyatakan, hal tersebut bisa dikarenakan adanya tuyul dan atau babi ngepet.
Adam Ibrahim kemudian melakukan pembelian seekor babi melalui online dari komunitas kucing depok, senilai Rp900 ribu dengan ongkos kirim Rp200 ribu. Uang tersebut didapatkan dari Adi Firmanto.
Kemudian, pada Selasa 27 April 2021 pukul 00.00 dilakukan penangkapan seekor babi. Namun, tidak ada warga yang mengetahui dan melihat secara langsung terkait dengan peristiwa berubahnya seorang manusia menjadi seekor babi.
“Hanya berdasarkan cerita dari Ustad Adam Ibrahim,” tulis laporan itu.
Pada saat penangkapan, para saksi hanya melihat seekor babi yang berada di sekitar kandang yang ternyata telah disiapkan oleh Adam Ibrahim di sebelah rumahnya. Kemudian babi tersebut ditangkap oleh para saksi dari berdasarkan aba-aba dari Adam Ibrahim.
“Para saksi menunggu di belakang rumah Adam Ibrahim dan tidak boleh keluar dan melihat proses perubahan manusia menjadi babi. Para saksi hanya berkomunikasi melalui aplikasi pesan Whatsapp, dan harus mematuhi perintah dari Adam Ibrahim,” tulis laporan itu.
Saat ini, Adam Ibrahim telah ditangkap oleh Pores Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun Adam Ibrahim disangkakan dengan Pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
“Barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan pidana penjara setinggi tingginya 10 tahun dan atau barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun,” bunyi pasal itu.
HY
Chanmel9.id – Jakarta. Hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo bersama jajaran kabinetnya pada 10 Mei 2021, salah satunya menutup seluruh tempat wisata yang berada di daerah zona merah (risiko tinggi) dan zona oranye (risiko sedang).
Sedangkan yang berlokasi di zona kuning (risiko rendah) dan zona hijau (tidak ada kasus baru/tidak terdampak) akan beroperasi dengan pembatasan maksimal 50% dari kapasitas.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa hal ini untuk meminimalisir peluang terjadinya kerumunan selama terjadinya periode peniadaan mudik lebaran selama 6 – 17 Mei 2021. Mengingat pada periode ini masyarakat cenderung mengunjungi tempat-tempat umum bersama keluarga dan kerabatnya.
“Diharapkan dengan adanya keputusan ini, penularan di tengah masyarakat selama periode peniadaan mudik dapat semakin ditekan,” jelasnya dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (11/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Keputusan pemerintah cukup beralasan kuat. Karena pada perkembangan peta zonasi risiko per 9 Mei 2021, ada 12 kabupaten/kota yang masuk zona merah. Diantaranya, Sumba Timur dan Lembata (NTT), Tabanan (Bali), Majalengka (Jawa Barat), Palembang (Sumatera Selatan), Batanghari (Jambi), Kota Pekanbaru dan Rokan Hulu (Riau) serta Lima Puluh Kota dan Agam (Sumatera Barat).
Sementara zona oranye terdapat 324 kabupaten/kota yang tersebar di 6 provinsi. Yakni Jawa Tengah (29), Jawa Barat (25), Jawa Timur (26), Sumatera Utara (15), Sumatera Selatan (16) dan Sumatera Barat (16).
“Jumlah kabupaten/kota di zona oranye, didominasi oleh kabupaten/kota yang berasal dari provinsi tujuan mudik,” lanjutnya.
Wiku meminta pemerintah daerah setempat memperhatikan perkembangan peta zonasi risiko ini. Karena pada provinsi-provinsi dimaksud, potensi penularan yang secara luas dapat terjadi dengan cepat.
Dan kepada seluruh bupati dan walikota yang disebutkan, harus segera menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat terkait peniadaan mudik dengan membentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Agar menjadi landasan kuat penegakan kebijakan masing-masing wilayah.
“Semoga dengan dilaksanakan keputusan ini, bersamaan dengan peniadaan mudik, maka penularan akan semakin terkendali. Dan angka COVID-19 tidak kembali naik,” pungkas Wiku.
Channel9.id – Jakarta. Dalam hitungan hari, kedepan, umat Muslim Indonesia segera merayakan hari kemenangan setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadhan. Namun, perlu diingat bahwa pemerintah sedang berupaya mencegah penularan selama masa peniadaan mudik, agar tidak terjadi lonjakan kasus paska lebaran.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito meminta masyarakat memperhatikan panduan penyelenggaraan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 7 Tahun 2021. Hal ini agar saat pelaksanan ibadah dapat mencegah dari terpaparnya penularan.
“Perlu adanya persiapan yang baik, demi menjalankan ibadah yang khusyuk, tetapi tetap aman. Mengingat kita merayakan Idul Fitri untuk kedua kalinya di masa pandemi COVID-19,” ujarnya dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (11/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Terkait praktek ibadah yang melekat dengan perayaan Idul Fitri, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menghimbau dalam penyaluran zakat, infaq, sedekah, dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), atau lembaga Amil Zakat lainnya.
Untuk itu dimohon Pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalankan pedoman ini dengan sebaik-sebaiknya.
“Insya Allah kesungguhan kita menjalankan ini semua dapat membuah hasil untuk kondisi COVID-19 yang lebih baik di masa yang akan datang,” pesan Wiku.
Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 1442 H di Masa Pandemi
(SE Menag No. 7 Tahun 2021)
Sebelum shalat Ied
– Pelaksanaan takbiran dilakukan terbatas (maksimal 10%) dan tidak ada kegiatan takbiran keliling.
– Panitia Hari Besar Islam/Shalat Idul Fitri mencari tahu informasi status zonasi kepada Satgas daerah di tingkat desa atau kelurahan.
– Mempersiapkan tenaga pengawas penerapan protokol kesehatan.
Saat Shalat Ied
– Hanya dilakukan di ruangan terbuka dan diizinkan pada lingkungan RT yang berada di zona kuning dan hijau.
– Harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat:
a. Tidak melebihi 50% kapasitas.
b. menyediakan alat pengecek suhu.
c. Tidak diikuti warga lanjut usia (lansia) atau orang baru sembuh ataupun juga yang baru kembali dari perjalanan.
d. Memakai masker dari awal datang hingga pulang.
e. Mempersingkat khutbah (maksimal 20 menit) dengan menggunakan pembatas transparan diantaranya.
f. Menghindari berjabat tangan dan bersentuhan fisik.
Setelah shalat Ied
– Silaturahmi hanya dilakukan dengan lingkungan terdekat.
– Tidak melakukan open house atau halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.
Channel9.id – Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan, pemudik yang melewati pos penyekatan Kedungwaringin bukan berarti lolos dari kebijakan larangan mudik.
Usai melewati pos penyekatan Kedungwaringin, para pemudik masih akan bertemu dengan pos penyekatan lain yang berada di akses masuk kota tujuan.
“Tidak jauh dari Kedungwaringin, engga sampai 1 kilometer dari sana ada pos penyekatan Tanjung Pura di Karawang. Lolos dari Karawang masuk Purwakarta, masuk Subang, masuk Indramayu ada lagi pos penyekatan,” kata Sambodo, Selasa 11 Mei 2021.
Sambodo menjelaskan, polisi membuka blokade di pos penyekatan Kedungwaringin hanya untuk memecah kerumunan di pos tersebut.
Baca juga: Ribuan Pemudik Motor Jebol Penyekatan di Jalur.Pantura Kedungwaringin
“Kami lakukan diskresi oleh kepolisian untuk kemudian secara bertahap membuka penyekatan untuk kemudian mereka bisa lolos hanya sekedar untuk memecah kerumunan,” kata Sambodo.
Sambodo menyampaikan, salah satu alasan lain pihak kepolisian membuka blokade tersebut, demi keselamatan dan kesehatan para pemudik bersepeda motor tersebut.
“Banyak pemudik dari mereka yang bawa bayi dan sebagainya,” ujar Sambodo.
Sebelumnya, viral di media sosial ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, pada Minggu malam.
Para pemudik diminta untuk putar balik, tetapi mereka menolak. Akibatnya, terjadi macet total sepanjang lima kilometer.
Khawatir situasi semakin parah dan terjadi hal yang tak diinginkan, petugas akhirnya membuka barikade penyekatan tersebut.
HY
Tekan Penularan Selama Lebaran, Tempat Wisata di Zona Merah dan Kuning Ditutup
Satgas Menyayangkan Ketidaksabaran Pemudik Nekat Terobos Pintu Penyekatan
Ini Panduan Shalat Ied Agar Beribadah Khusyuk dan Aman COVID-19
Satgas Himbau Pemda Mengkarantina Pemudik Nekat Yang Tiba di Kampung Halaman
Polda: Pemudik Lewati Kedungwaringin Bukan Berarti Lolos Mudik
APBN Tekor, Tetapi Dana Berlebih
Kredit Usaha Mikro di Bank Umum Turun Signifikan
UGM Minta Pemerintah Batalkan PP No. 57/2021 yang Menghapus Pendidikan Pancasila
Pancasila HiIang di PP 57/2021
Reshuffle Kabinet, Soliditas Transisi dan Sayonara Generasi X
Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan Idulfitri Kamis 13 Mei 2021
Firli Bahuri Non Aktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
Polri Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk
Bupati Nganjuk Ditahan di Bareskrim Polri
Kronologi KPK dan Bareskrim Polri OTT Bupati Nganjuk
Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta
